• Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yang benarantara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dan tidakpernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.b.

  UtrDirektorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihak yangtelah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verivikator systemsertifikasi pelaut Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang sah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

  Koja, Jakarta Utara saksitelah melakukan pencurian blangko kosong di Direktorat Perkapalan dankepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KementerianPerhubungan Republik Indonesia.Bahwa berawal saksi bekerja sebagai cleaning servise di KantorDirektorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja saksimengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis.

  Utrseharihari juga biasa disuruh oleh atasan saksi untuk mengangkutbarangbarang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilanpelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan kedalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan danKepelautan.

  Bahwa Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dibuat oleh terdakwa tersebutmerupakan Sertifikat Palsu, Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa bersamasama dengan RIKI,SUHARYANTO dan SUHARTONO tersebut mengakibatkan DirektoratJendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, SubditKepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral PerhubunganLaut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagaipihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi,verivikator

• Memberi izin atau kuasa kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta untuk menerbitkan sekali lagi Surat Grosse Akta nomor 7267 tertanggal 4 Mei 2012 untuk Kapal Yang Viti I eks Blue Whale XI eks Andhatu VI;
• Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Kapal Motor Yang Viti sebagaimana dijelaskan di atastelah dilakukan Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal diKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautDirektorat Perkapalan dan Kepelautan di Jakarta dengan GrosseAkta nomor 7267 tertanggal 4 Mei 2012.. Bahwa Grosse Akta nomor 7267 tertanggal 4 Mei 2012 olehPemohon telah dijadikan jaminan hutang pada LembagaPembiayaan Eksport Indonesia (LPEI), Sesuai dengan surat RoyaGrosse Akta Pendaftaran Kapal dengan No.

Memberi izin atau Kuasa kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat BalikNama Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementrian Perhubungan di Jakarta guna menerbitkansekali lagi Gross Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7267 tertanggal 4 Mel2012 untuk Kapal YANG VITI eks BLUE WHALE XI eks ANDATU VI tercatat atas nama PT.

Kurnia Tunggal Nugraha yang dinyatakan hilang tersebut diterbitkanoleh Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Direktorat Perkapalan danKepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan diJakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Santoso yangmenyatakan Grosse Akte Balik Nama Kapal ( KM ) * YANG VITI I eks BLUEWHALE XI eks ANDATU VI tidak sedang dibebani Hipotik dan bebas dari sitaanyang berwajib;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 161 ayat (2) UU No. 17 tahun2008 maka

Kurnia TunggalNugraha maka dapat diterbitkan lagi oleh Pendaftar dan Pencatat Balik NamaKapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementrian Perhubungan di Jakarta;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokokpermohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke1 (satu) mengabulkanpermohonan pemohon akan dipertimbangkan pada pertimbangan paling akhirsetelah Pengadilan mempertimbangkan petitum ke2 (dua) dan seterusnya;Menimbang, bahwa oleh karena

Memberi izin atau kuasa kepada Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan PejabatPendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta untuk menerbitkansekali lagi Surat Grosse Akta nomor 7267 tertanggal 4 Mei 2012 untukKapal Yang Viti eks Blue Whale XI eks Andhatu VI;Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 28/Padt.P/2021/PN Jmb4.

• Jobel I, yang Pemiliknya ROBERTH BENJAMIN RUTUMALESSY yang hilang tersebut pada Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kantor Pendaftaran di Ambon 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp, 191,000,- (seratus Sembilan puiuh satu ribu rupiah) ;

  Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon telahtercecer Gross Akte tersebut,sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/465/V/2012/Reskrim, tanggal 11 Mei 2012 ;Bahwa oleh karena hilang atau tercecernya Grosse AktePemohon tersebut pemohon lalu akan menerbitkan turunankedua pengganti Grosse akte yang hilang, namun perlupenetapan Pengadilan untuk memerikan izin kepada pemohonmengurus Turunan akte kedua yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan danKepelautan Kantor Pendaftaran

  Jobel ;e Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohon ini untukmemberikan izin kepada pemohon mengurus turunan keduaGrosse Akte Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Jnuari 2012,nama Kapal KM.Jobel pada Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan KelautanKantor Pendaftaran di Ambon pengganti Grosse Akta yang hilangtersebut ;Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalahuntuk memberikan izin kepada pemohon mengurus turunan keduaGrosse Akte Pendaftaran Kapal

  No. 943, tanggal 17 Januari 2012, namaKapal KM.Jobel pada Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan KantorPendaftaran di Ambon pengganti Grosse Akta yang hilang tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 dan P3 telah ternyataGrosse Akta Pendaftaran Kapal No. 943, tanggal 17 Januari 2012,nama Kapal KM.

  Jobel I, yang Pemiliknya ROBERTH BENJAMINRUTUMALESSY yang hilang tersebut pada KementerianPerhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan KantorPendaftaran di Ambon3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp,191,000, (Seratus Sembilan puiuh satu ribu rupiah) ;Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari ini : Senin, tanggal16 Juli 2012, oleh KUSNAWI MUKHLIS, SH, Selaku Hakim Tunggal, dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengandibantu. oleh TELINCE T.

• Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Perkapalan tertanggal 09 September 2014 yang ditandatangani Pelawan dengan Terlawan I adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; --------------------------------------- 10. Memerintahkan Terlawan I untuk menyerahkan Kapal KM. PAS Surabaya ( Eks Yong Xing 668 ) kepada Pelawan dengan tanpa syarat apapun; -------------------- 11.

  PasSurabaya (Eks YONG XING 668) maka sangat beralasan hukum melaluiPerlawanan ini untuk menyatakan Membatalkan Surat Perjanjian KontrakKerjasama Perkapalan yang telah ditandatangani Pelawan dengan Terlawan tertanggal 9 September 2014 serta menyatakan Surat Perjanjian KontrakHalaman 5 Putusan No. 187/Pdt.BTH/2016/PN.Sby.12.13.14.Kerjasama Perkapalan tersebut tidak berlaku atau tidak mengikat lagi terhadap Pihak Pelawan dan Terlawan ;Bahwa oleh karena perbuatan Terlawan , Terlawan Ill dan Terlawan

  PAS Surabaya (Eks YONG XING 668);Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Perkapalan tertanggal9 September 2014 yang ditandatangani Pelawan dengan Terlawan adalah BatalDemi Hukum; Membatalkan Surat Pedanjian Kontrak Kedasama Perkapalan tertanggal9 September 2014 yang ditandatangani Pelawan dengan Terlawan ;Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan Kapal KM. PAS Surabaya (EksYONG XING 668) kepada Pelawan dengan tanpa syarat apapun;Menghukum Terlawan untuk membaliknama Kapal KM.

  Namundengan adanya gugatan oleh Pelawan kapal tersebut saat ini tidak bisadioperasioanalkan dan untuk perawatan saat ini Terlawan lah yang harus menanggung;Halaman 18 Putusan No. 187/Pat.BTH/2016/PN.Sby.Bahwa telah diakui berulangulang oleh Pelawan mengenai permintaanSurat Perjanjian Kontrak Kerjasama Perkapalan tertanggal 09 September 2014untuk dibatalkan, maka secara hukum Pelawan telah mengakui secara empirisjika kapal KM.

  EKSEPSIGUGATAN KURANG PIHAKBahwa secara tegas Pelawan mendalilkan yang selengkapnya Hubungan hukumantara Pelawan dengan Terlawan yang dituangkan dalam suatu Surat PerjanjianKontrak Kerjasama Perkapalan yang ditanda tangani antara Pelawan denganTerlawan dalam hal ini diwakili oleh Tuan Wariso selaku Direktur Terlawan I, videposita gugatan pelawan poin nomor 4 dan nomor 5.

  PAS Surabaya ( Eks Yong Xing ) yang menjadi sengketa atas nama PT.Halaman 45 Putusan No. 187/Pat.BTH/2016/PN.Sby.Pusaka Armada Sakti, namun bukti T.LIll5 tersebut tidak dapat dipisahkan denganbukti P1 berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Perkapalan, antara Pelawan( Chen Xiang Ping ) sebagai Pihak Kedua dengan Terlawan ( PT. PusakaArmada Sakti ) sebagai Pihak Pertama atas kapal KM. PAS Surabaya ( Eks YongXing 668 ), yang menyebutkan bahwa KM.

• Nomor 2298 K/Pdt/2014Bahwa sekitar tanggal 29 Desember 2003 Tergugat Il memperkenalkanTergugat kepada Penggugat dan Tergugat Il mengatakan Tergugat adalah mitra Tergugat Il dalam menjalankan usaha yang bergerak di bidangusaha pengadaan barang dan jasa untuk keperluan perkapalan di PT PupukSriwijaya;Bahwa oleh karena pada saat itu Tergugat Il kesulitan dana, Tergugat llmeminta kepada Penggugat untuk meminjamkan sejumlah uang untukmodal yang akan digunakan dalam usaha pengadaan barang dan jasauntuk

  keperluan perkapalan di PT Pupuk Sriwijaya;Bahwa karena Penggugat dan Tergugat Il sudah saling mengenal,Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat dan Tergugat Iluntuk dipergunakan sebagai modal dalam usaha pengadaan barang danjasa untuk keperluan perkapalan di PT Pupuk Sriwijaya dan dibuatlahperjanjian kerja sama tertanggal 29 Desember 2003;Bahwa dalam perjanjian kerja sama tanggal 29 Desember 2003 dimaksudPenggugat sebagai Pihak , Tergugat adalah Pihak Il dan Tergugat Illmenandatangani

  sebagai saksi;Bahwa dalam perjalanannya, Tergugat dan Tergugat Il mendapatpekerjaan/proyek pengadaan barang dan jasa untuk perkapalan di PTPupuk Sriwijaya, dan Penggugat meminjamkan uang untuk modal danTergugat , Tergugat Il tidak pernah ingkar janji;Bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat , Tergugat Il terusberlanjut, hingga pada suatu waktu Tergugat Il menghubungi Penggugatagar mengirimkan uang yang akan digunakan sebagai modal untukpengadaan barang dan jasa untuk keperluan perkapalan di

  Nomor 2298 K/Pdt/20148.10.11.12.rekening Tergugat Il adalah Ro1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa dalam perjanjian kerjasama tertanggal 29 Desember 2003 telahtelah disepakati "Pihak pertama berhak menerima pembayaran ataskeuntungan dari usaha pengadaan barang dan jasa untuk keperluanperkapalan sebesar Rp10% (sepuluh perseratus) dari besamya pinjamanyang diberikan pihak pertama untuk keperluan usaha pengadaan barangdan jasa untuk perkapalan di PT Pupuk Sriwijaya;Bahwa dalam perjanjian kerjasama

  Bahwa karena uang pinjaman untuk modal usaha pengadaan barang danjasa untuk keperluan perkapalan di PT Pupuk Sriwijaya telah dikirimkanPenggugat pada tanggal 11 Agustus 2004 dan tanggal 1 September 2004dan telah diterima oleh Tergugat Il;Tergugat dan Tergugat Il paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2004sudah harus mengembalikan/membayar uang yang dipinjam dari Penggugatsekaligus dengan pembagian keuntungan kepada Penggugat sebagaiberikut: Pinjaman :. sac se : a sta ...

• Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) jepitan kwitansi asli pembayaran PNBP jasa perkapalan (PUB) ;2. 1 (satu) lembar surat rincian biaya-biaya pembayaran ;3. 1 (satu) buah register kapal lokal ;4. 1 (satu) buah register kuitansi PNBP ;5. 1 (satu) jepitan PUJK 1B ;6.

  enam) di atas dikembalikan kepada THEODORUS DORI ATAMUAN;sedangkan terhadap barang bukti berupa :7. 1 (satu) lembar fotocopi surat nota konfirmasi Negara yang telah dilegalisir ;8. 1 (satu) lembar fotocopi laporan pembayaran/Penytoran PNBP yang telah dilegalisir ;9. 1 (satu) lembar fotocopi data konfirmasi penerimaan negara yang telah dilegalisir ;10. 1 (satu) jepitan dokumen tanda terima setoran pajak bulan September 2016 yang telah dilegalisir ;11. 1 (satu) jepitan buku kas pembantu jasa perkapalan

  Negara, adalah menjaga kebersihankantor dan pelabuhan.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Perhubungan : Jasa Labuh Pelra = GT x 1 (kunjungan) x Rp.25, (hal 74); Jasa Tambat Pelra = GT x Etmal (lama tambat) x Rp.19, (hal 83); Jasa Dermaga Atau Barang = Jumlah Barang (Ton) dikali dengan Rp.600, (hal85); Pengawasan Barang Berbahaya masuk dalam Jasa Perkapalan

  dengan BBM sebanyak 35 Ton yang akan diangkutoleh saksi/korban dengan ukuran Kapal Motor 50 GT, maka PNBP yang harusdibayar oleh saksi/korban, adalah : Jasa Labuh Pelra = GT x 1 (kunjungan) x Rp.25.;= 50 GT x Rp.25, = Rp.1.250,, pembulatan = Rp.2000., Jasa Tambat Pelra = GT x Etmal (lama tambat) x Rp.19,;= 50 GT x Rp.19, = Rp.950,, pembulatan Rp.2000., Jasa Dermaga Atau Barang = Jumlah Barang (Ton) dikali dengan Rp.600,;= 35 Ton x Rp.600, = Rp.21.000, Pengawasan Barang Berbahaya masuk dalam Jasa Perkapalan

  Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jepitan kwitansi asli pembayaran PNBP jasa perkapalan (PUB) ;2. 1 (satu) lembar surat rincian biayabiaya pembayaran ;3. 1 (satu) buah register kapal lokal ;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PT KPG4.5.6.1 (satu) buah register kuitansi PNBP ;1 (satu) jepitan PUJK 1B ;Uang tunai senilai Rp. 590.000, (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)dikembalikan kepada THEODORUS DORI ATAMUAN;7.8.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.1 (satu) lembar fotocopi

  surat nota konfirmasi Negara yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopi laporan pembayaran/Penytoran PNBP yang telahdilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopi data konfirmasi penerimaan negara yang telahdilegalisir ;1 (satu) jepitan dokumen tanda terima setoran pajak bulan September 2016yang telah dilegalisir ;1 (satu) jepitan buku kas pembantu jasa perkapalan bulan September 2016yang telah dilegalisir ;Uang tunai sebesar Rp. 1.120.000, dirampas untuk negara;1 (satu) lembar surat pelaksanaan PP.No

  Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) jepitan kwitansi asli pembayaran PNBP jasa perkapalan(PUB) ;2. 1 (satu) lembar surat rincian biayabiaya pembayaran ;1 (satu) buah register kapal lokal ;1 (satu) buah register kuitansi PNBP ;1 (satu) jepitan PUJK 1B ;Uang tunai senilai Rp. 590.000, (lima ratus Sembilan puluh ribuoo Hrupiah)Barang bukti dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) di atasdikembalikan kepada THEODORUS DORI ATAMUAN;sedangkan terhadap barang bukti berupa:7. 1 (satu) lembar

• Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 161 jo PP Nomor 51 Tahun2002 tentang Perkapalan pada Pasal 23 ayat (5) jo Peraturan MenteriPerhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran danKebangsaan Kapal pada Pasal 23, yang intinya menyatakan dalam halGrosse Akta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPengganti berdasarkan penetapan Pengadilan.7.

  adalah milik H.TEMOK SUPRIYANTO dengan spesifikasi dan ukuran sebagai berikut:Panjang: 13.75 meter, lebar: 5.25 meter, dalam : 1.75 meter, isi kotor : 29 (duapuluh sembilan),isi bersih: 9 (sembilan), dan tanda selar : GT.29 No.389/la;e Bahwa benar Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang dan sejakkapan hilangnya tidak diketahul;0 202" 20220e Bahwa benar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 161 jo PP Nomor 51 tahun 2002tentang perkapalan

  kepada Hakim untuk mengeluarkan penetapan, yangmerupakan yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Grosse Akta Pendaftaran KapalPengganti tidak tercantum didalam Buku II yang terbit/edisi tahun 2007 yangmerupakan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumnamun oleh karena terhadap Permohonan Pemohon atas Grosse AktaPendaftaran Kapal Pengganti tersebut dinyatakan dalam Undangundang Nomor17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 161 jo PP Nomor 51 tahun 2002tentang perkapalan

  PerhubunganNomor : PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, padapasal 161 ayat (1) menyatakan grosse Akta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang,atau musnah dapat diberikan Grosse akta baru sebagai pengganti dan GrosseAkta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan olehPejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama pada tempat kapal didaftarkanberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula didalam pasal 23 dalamPeraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan

  sudah sepatutnya permohonanpemohon dikabulkan seluruhnya;"0"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untukseluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan, Undangundang Nomor 48 tahun2009,tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang nomer 49 tahun 2009tentang Peradilan umum,Pasalpasal dari UU No 17 tahun 2008 TentangPelayaran jo PP Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan

• Bahwa Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlawan III danTerlawan IV secara pribadi atau yang berhubungan dengan bisnis yangmelibatkan kapal milik Pelawan akan tetapi Pelawan hanya memilikihubungan bisnis dengan Terlawan berdasarkan Surat Perjanjian KontrakKerjasama Perkapalan tertanggal 9 September 2014;8.

  Pas Surabaya (Eks YONG XING 668) sedangkanperbuatan Terlawan , Terlawan Ill dan Terlawan IV dilakukan tanpapersetujuan daripada Pelawan sebagaimana isi ketentuan Pasal 5 SuratPerjanjian Kontrak Kerjasama Perkapalan tertanggal 9 September 2014antara Pelawan dengan Terlawan telah menimbulkan kerugian bagiPelawan, maka sangat beralasan hukum Perlawanan Pelawan untukdikabulkan;13.

  dan Terlawan IV untuk secara tanggung rentengmenanggung kerugian Pelawan agar dinyatakan di tolak (Void);Bahwa telah diakui oleh Pelawan jika Surat Perjanjian KontrakKerjasama Perkapalan tertanggal 9 September 2014 batal demi hukum,maka tidak relevan jika Pelawan mengklaim jika kapal KM.

  Sehinggatidak benar dan tidak bernilai yuridis apabila secara melawan hukumPelawan mendalilkan sebagai pemilik obyek eksekusi yang sahberdasarkan perjanjian kerjasama perkapalan tanggal 9 September 2014; Pelawan dalam posita gugatan perlawanannya juga mohon agarSurat Perjanjian Kontrak Kerjasama Perkapalan tanggal 9 September2014 agar dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikatterhadap pihak Terlawan dan Terlawan I, vide dalil gugatan perlawananPelawan poin nomor 11, hal mana merupakan

  Dimana hubungan hukum Pelawan selaku Pemilik dengan Terlawan sebagai pihak yang mengoperasikan dituangkan dalam Perjanjian KontrakKerjasama Perkapalan antara Terlawan dengan Pelawan, dimana Terlawan (PT.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon DHANI SOFYAN tersebut untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Grosse Akta Kapal Tug Boat Golden Key yang terdaftar di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akta Kapal Tug Boat Gold Coin yang terdaftar di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar

  dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan Nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 adalah benar-benar telah hilang;

• Memerintahkan kepada kepala Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta supaya menerbitkan Grosse Akte yang baru sebagai pengganti Grosse Akte Kapal Tug Boat Golden Key Nomor: 6659 tanggal 24 Januari 2011 dan Grosse Akte Kapal Tug Boat Gold Coin nomor: 6658 tanggal 24 Januari 2011 milik PT

• PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;

• 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam ;
• 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.

  PK.401/3434/SMC/DK-16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d tanggal 04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;

• 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.

  PK.102/38/GM/DK-18 tanggal 15 Februari 2018 yang berlaku s.d tanggal 08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

• 4 (empat) lembar Serfitikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No.

  PK.205/93/SL-PM/DK-16 tanggal 25 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;

• 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid Kesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam ;

Dikembalikan kepada pemilknya melalui saksi Togu Hasiholan Simorangkir;

oleh Kasubdit Pencegahan Pencemarandan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan diPerairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan;Halaman 3 dari 48 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Dum1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.PK.102/38/GM/DK18 tanggal 15 Februari 2018 yang berlaku s.d. tanggal08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Rancang Bangun,Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan

09 Mei 2016 yang berlaku s.d tanggal04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran danManajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di PerairanDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan ;1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.PK.102/38/GM/DK18 tanggal 15 Februari 2018 yang berlaku s.d tanggal08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Rancang Bangun,Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan

oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran danManajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di PerairanDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan ;1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.PK.102/38/GM/DK18 tanggal 15 Februari 2018 yang berlaku s.d tanggal08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Rancang Bangun,Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

oleh Kasubdit Pencegahan Pencemarandan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan diPerairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.PK.102/38/GM/DK18 tanggal 15 Februari 2018 yang berlaku s.d tanggalHalaman 48 dari 48 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Dum08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Rancang Bangun,Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan

• Yos Sudarso tepatnyadidepan Kantor Pertamina Perkapalan kl Sunter Jaya Tergugat.

  Priok Jakarta Utara atausetidaktidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendakdimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :e Berawal terdakwa pergi ke rumah temannya pada hari Jumat tanggal 14 januari 2011sekira jam 22.30 wib dan saat sampai di depan Kantor Pertamina Perkapalan Jl. YosSudarso Tergugat.

  Yos Sudarso dantepat di depan kantor pertamina Perkapalan bersama calon penumpanglainnya dan saat itu saya sedang memegang handphone saya dan tibatibadatang tersangka Tria als Anto bin Husni dari sisi kiri saksi dan kemudianmerebut handphone saya dan kemudian melarikan diri ;Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh teman saya Ahmad SahidMujahidin dan saksi Abdul Rohman yang langsung mengejar tersangkanbersama warga dan akhirnya tersangka berhasil ditangkap dan kemudiandibawa ke kantor polisi ;AHMAD

  Nova Yusmiarti Situmeang dan kemudian saksiteriak jambret yang didengar oleh warga sekitar yang langsung mengejartersangka dan kemudian tersangkan dibawa ke kantor polisi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar serta dibacakandidalam persidangan para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal ;Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan para Terdakwa yangpada pokoknya menerangkan :e Bahwa niat saya mengambil pada saat berada di pinggir jalan Yos Sudarso depankantor Pertamina Perkapalan

• UtrDirektorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,Subdit Kepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral PerhubunganLaut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihakyang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verivikator systemsertifikasi pelaut Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang sah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

  didalam Direktorat Perkapalan danKelautan dibawah pimpinan Kasubag TU yaitu. sdriiHARNANIKUMIARSIH.

  Koja, Jakarta Utara saksitelah melakukan pencurian blangko kosong di Direktorat Perkapalan dankepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KementerianPerhubungan Republik Indonesia. Bahwa berawal saksi bekerja sebagai cleaning servise di KantorDirektorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja saksimengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis.

  Bahwa saksi memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut Kosongtersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan SertifikatKantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat saksi bekerja padamalam hari saat atasan saksi bernama SETIAWAN sudah pulang dankunci ruangan penyimpanan dititipkan kepada saksi.

  Bahwa saksi mengenal RENDI sekitar 2 tahun dimana RENDI sebagaisesama cleaning servis di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,dan saksi memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelautkosong tersebut sudah sekitar 2 tahun, untuk waktu pemesanan nyasekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali.

• Lebar: 5,75 Meter; Dalam:1,28 Meter, GT: 29; NT: 9, Tanda Selar GT. 29 Nomor. 1524/GGe; nama Pemilik Kapal ALVIN, Nama Kapal KM BARAMUNDI, dinyatakan telah hilang;

• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran No.No.1524/GGe, dengan ukuran Panjang: 20.45 Meter, Lebar: 5,75 Meter; Dalam:1,28 Meter, GT: 29; NT: 9, Tanda Selar GT. 29 Nomor. 1524/GGe nama Pemilik Kapal ALVIN, Nama Kapal KM BARAMUNDI ke Kantor Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan

  Bahwa untuk mengurus Penerbitan Kembali Grosse Akta PendaftaranKapalKM BARAMUNDI No.1524/GGe;, yang hilang tersebut ke KantorPendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Jakarta,diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

  Selar GT. 29Nomor. 1524/GGe;nama Pemilik Kapal ALVIN, Nama Kapal KM BARAMUNDI:; Bahwa Grosse Akta Kapal tersebut hilang pada tanggal 19November 2019 disekitar Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, dantelah dilaporkan ke Polsek Kawasan Muara Baru; Bahwa atas kehilangan grosse Akta Kapal tersebut telahdilaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib; Bahwa untuk mengurus Penerbitan Kembali Grosse AktaPendaftaran Kapal KM BARAMUNDI No.1524/GGe;, yang hilang tersebutke Kantor Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan

  BARAMUNDI, dengan Panjang :20.45 Meter, Lebar: 5,75 Meter, Dalam : 1.28 Meter, GT : 29, NT: 9, Tanda SelarGT. 29 Nomor. 1524/GGe, sehingga untuk mengurus penerbitan Grosse AktaPendaftaran No.No.1524/GGe, dengan ukuran Panjang: 20.45 Meter, Lebar:5,75 Meter; Dalam:1,28 Meter, GT: 29; NT: 9, Tanda Selar GT. 29 Nomor.1524/GGe; nama Pemilik Kapal ALVIN, Nama Kapal KM BARAMUNDI keKantor Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan

  beralasan hukum dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah berpendapatbahwa Permohonan tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan,maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk menguruspenerbitan Grosse Akta Pendaftaran No.No.1524/GGe, dengan ukuran Panjang: 20.45Meter, Lebar: 5,75 Meter; Dalam:1,28 Meter, GT: 29; NT: 9, Tanda Selar GT. 29 Nomor.1524/GGe; nama Pemilik Kapal ALVIN, Nama Kapal KM BARAMUNDI ke KantorPendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan

  Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus menerbitkan kemballGrosse Akta Pendaftaran No.No.1524/GGe, dengan ukuran Panjang: 20.45Meter, Lebar: 5,75 Meter; Dalam:1,28 Meter, GT: 29; NT: 9, Tanda Selar GT.29 Nomor. 1524/GGe nama Pemilik Kapal ALVIN, Nama Kapal KMBARAMUNDI ke Kantor Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan danPelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, DepartemenPerhubungan di Jakarta ;4.

• PK.401/ 2267/ DOC/ DK15 tanggal 24 Juni2015 yang berlaku s.d. 05 Juni 2020 yang diterbitkan olehKasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan KapalDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut; 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Rencana PengoperasianKapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut DalamNegeri No.

  PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 25Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran,Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan danKepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KementerianPerhubungan; 2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPmtanggal 24 Januari 2001 yang. diterbitkan oleh KabidKesyahbandaraan Kantor Pelabuhan Batam;=" 2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.

  PK.401/3434/ SMC/ DK16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d. tanggal04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit PencegahanPencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan PerlindunganHalaman 21 dari 36 halaman .Putusan.Nomor.456PID.B/2020/PT.PBRLingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;1 (Satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.

  PK.401/2267/DOC/DK15 tanggal 24 Juni 2015 yang berlakus.d. 05 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran danManajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan danKepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapalpada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No.AL.101/2000/312/319/20 tanggal 04 Februari 2020 yang berlakus.d. tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KasubditAngkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu

  PK.205/93/SLPM/DK16 tanggal 25Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pengukuran,Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perkapalan danKepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KementerianPerhubungan;2 (dua) lembar Surat Ukur International (1969) No : 702/PPm tanggal24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kabid KesyahbandaraanKantor Pelabuhan Batam;2 (dua) lembar Sertifikat Manajemen Keselamatan No.

• Memberi izin kepada pemohon LUHUT HUTAGALUNG, untuk meminta Akta Pengganti Akte Pendaftaran Balik Nama Kapal King Milenium pada Kantor Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal Direktorat Perkapalan Dan Kelautan Dirjen Perhubungan Laut Depertemen Perhubungan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelayaran (KSOP) Teluk Bayur Padang;3.

  Memberi izin kepada Kantor Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal Direktorat Perkapalan Dan Kelautan Dirjen Perhubungan Laut Depertemen Perhubungan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelayaran (KSOP) Teluk Bayur Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk menerbitkan kembali Akte Pendaftaran Balik Nama Kapal King Milenium an. Pemilik LUHUT HUTAGALUNG;4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

• Dokdan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan ASETANIAN PTE LTD ;2 (dua) Lembar Minutes Of Meeting pada Hari Kamis tanggal 16 April2015 Agenda Proyek Crane Barge ;Halaman 8 dari 221 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2018/PN Btm1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Nota Perjanjian (Memorandum OfAgreement) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)Cabang Batam dengan PT.

  METACENTRA ;Bahwa surat pernyataan Terdakwa EDY ILHAM = selaku DirekturPT.METACENTRA dibuat di kantor PT.DOK dan PERKAPALAN KOJABAHARI (DKB) pada tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat oleh TerdakwaEDY ILHAM dan proses terbitnya surat penyataan tersebut adalah ;Bahwa pada saat Terdakwa EDY ILHAM mengeluarkan barang dari lokasiPT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) di larang oleh SecurityPT.DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (DKB) dan ASETANIAN MARINEPTE LTD sehingga terjadi kerubutan kemudian tersangka

  Dok dan Perkapalan KodjaBahari Kota Batam dengan tujuan pengangkutan ke gudang PT. BIELOGA ;Bahwa Saksi pernah melakukan pengangkutan besi scrap di galangan PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Kota Batam namun dari 1 (Satu) kali sekiraBulan Februari 2016 ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknyaPara Terdakwa membenarkannya ;12.

  Dok dan Perkapalan Kodja BahariCabang Batam Perihal Pemindahan Material berupa Fenderproject120m ware barge ;1 (Satu) Lembar Scan Surat PT. METACENTRA No. : 208/MTC/II/16tanggal 27 Februari 2016 kepada PT. Dok dan Perkapalan Kodja BahariCabang Batam Perihal Pengeluaran Material berupa Fenderproject120m ware barge ;1 (Satu) Lembar Asli Surat Jalan PT.

  Dokdan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan ASETANIAN PTE LTD ;2 (dua) Lembar Minutes Of Meeting pada Hari Kamis tanggal 16 April2015 Agenda Proyek Crane Barge ;1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Nota Perjanjian (Memorandum OfAgreement) antara PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)Cabang Batam dengan PT.

• MENETAPKAN :

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan surat milik Pemohon berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7307 tanggal 25 Mei 2012 nama Kapal Tongkang Bian 2 eks PU 3302 atas nama Pelayaran Timur Lestari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta telah hilang;
  3. Memerintahkan

  Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akta Hipotik Kapal pengganti;

• Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

• Direktur PT DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (Persero) berkedudukan di Jakarta, Cq Pimpinan Perwakilan PT DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI GALANGAN SABANG,2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Badan Pertanahan Nasional, Cq Badan Pertanaha Prov Nanggroe Aceh Darussalam, Cq Badan Pertanahan Nasional Sabang,3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Pemerintah Aceh Cq Wali Kota Sabang. 4.

  RAHMANAHMAD SH dan IBRAHIM MARSIAN SH, Advokad,beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 81 Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013 yangtelah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabangtanggal 24 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Lawan:1 Direktur PT DOK dan PERKAPALAN KOJA BAHARI (Persero)berkedudukan di Jakarta, Cq Pimpinan Perwakilan PT DOKdan PERKAPALAN KOJA BAHARI GALANGANSABANG, berkedudukan di Jalan Perdagangan No 136Sabang, dalam hal ini memberi kuasa

  DOK dan Perkapalan Kodja Bahari,dan selama ini tidak ada gangguan dari Penggugat.

  I2 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 70 tertanggal1111999 tentang (yang bersumber dari perpanjangan Sertifikat HGB No 45) atasNAMA PT DOK dan Perkapalan Kodya Bahari (Persero) atas tanah seluas 8.673 m?( delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak Di KelurahanKota Bawah Timu Kecamatan Sukakarya Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;3.

  Bukti T.I4 : Foto copy surat perjanjian nomor 306/DKB/Cab.Sab/XI/2006 tanggal 14November 2006 tentang perjanjian pinjam pakai lahan PT Dok & Perkapalan KodyaBahari (Persero) antara SIR PASRUL (Manager Pt Dok &Perkapalan Kodya Bahari(Persero) Cabang Sabang dengan T. YUSUF SH (Pejabat Walikota Sabang) untukkeperluan pembangunan 21 (dua puluh satu) shilter (hunian sementara) untuk korbantsunami dari kelurahan kota bawah timur;5.

  Bukti T.I7 : Foto copy Surat permohonan izin mendirikan rumah di tanah PT Dok &Perkapalan Kodya Bahari (Persero) unit galangan sabang oleh Pawang Din tanggalsabang 11 Januari 1995;8. Bukti T.I8 : Foto copy Surat bukti tanda terima setoran (STTS) pajak bumi danbangunan oleh wajib pajak PT KODYA tahun 1012;399.

• GERALD MUMU ;Bahwa setahu saksi sebelum Tug Boat Seatrans dan Tongkang diperbaiki tidak adapenyerahan suratsurat kapal ataupun kerjasama dengan PT.Dok Perkapalan Kaltim ;Bahwa saksi tahu Sdr.

  Dok Perkapalan Kaltim telah menyerahkan Berita Acara PenyelesaianPekerjaan dan gambar Hasil Perbaikan Tug Boat SEATRANS dan Tongkang PACIFIKkepada saksi Misbach, dan terdakwa telah menyerahkan pembayaran untuk perbaikansebesar Rp. 2.000.000.000, ke PT.

  Dok Perkapalan Kaltim ;11Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya kapan mengganti nama Tug Boat Seatrans dantongkang yang awalnya bernama Megalon menjadi Pasifik, namun saksi ingat awalbulan Mei 2011, melalui telepon dan juga ada bertemu langsung pada saat saksiMisbach ke PT.

  Dok Perkapalan di Somber bersama dengan terdakwa dalam rangkamelihat Tug Boat Seatrans dan tongkang Pacifik ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan ;4.WONGSO NEGORO MULYADI Anak Dari KARTIKA WONGSO NEGORO ; Bahwa saksi di PT.

  Dok Perkapalan Kaltim di Balikpapan, ataspenjelasan tersebut Terdakwa memahami dan tahu, namun terdakwa tetap menjual Tug BoatSEATRANS dan Tongkang PACIFIK yang dulunya bernama MEGALON kepada saksiHASANUDDIN dan H.

• telah melaporkan ke KepolisianSektor Kragan pada tanggal 5 Oktober 2015;Bahwa benar berdasarkan keterangan saksisaksi pemohonmenerangkan, bahwa untuk mengurus grosse akta hipotik yang hilangtersebut di Departemen Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarangdisyaratkan adanya penetapan dari pengadilan;Bahwa benar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUNomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 161 jo PP Nomor51 tahun 2002 tentang perkapalan

  Perhubungan Nomor : PM 13 tahun 2012tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada pasal 161 ayat (1) menyatakangrosse Akta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikanGrosse akta baru sebagai pengganti dan Grosse Akta Pengganti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatatbalik nama pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan,demikian pula didalam pasal 23 dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan

  Usaha Jaya3;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untukseluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini; danmemperhatikan, Undangundang Nomor 48 tahun 2009,tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomer 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum,Pasalpasal dari UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran jo PP Nomor 51 tahun 2002tentang Perkapalan jo Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 13 tahun 2012 sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berkenanaan dengan perkara

  ini; danmemperhatikan, Undangundang Nomor 48 tahun 2009,tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomer 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum,Pasalpasal dari UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran jo PP Nomor 51 tahun 2002tentang Perkapalan jo Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 13 tahun 2012 sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berkenanaan dengan perkara ini;Mengingat dan memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009, tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang nomer 49 tahun 2009 tentang

  Peradilanumum, Pasalpasal dari UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran jo PP Nomor 51tahun 2002 tentang Perkapalan jo Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 13 tahun2012 serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berkenanaan denganperkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menyatakan bahwa Grosse Akte Kapal USAHA JAYA 3 Nomor :7948, dengan Surat Ukur Nomor 1182/Ia tanggal 12 Juli 2009 denganpanjang 14,40 meter, lebar 5,49 meter, dalam 1,50 meter, tonasekotor 20, tonase bersih 6, tanda