Penggugat Rekonvensi diganti oleh TergugatRekonvensi Il dengan istrinya Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwaPenggugat Rekonvensi telah menjual saham Penggugat Rekonvensi padaTergugat , padahal Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi SuratKuasa untuk memindahkan, mengalinkan dan menjual saham PenggugatRekonvensi pada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diisyaratkan dalamUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, karenapada tanggal 4 Desember 2007 Penggugat Rekonvensi sedang beradaHal

PenggugatRekonvensi diganti olen Tergugat Rekonvensi II dengan istrinya TergugatRekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjualsaham Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi , padahalPenggugat Rekonvensi tidak pernah memberi Surat Kuasa untukmemindahkan, mengalinkan dan menjual saham Penggugat Rekonvensipada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diisyaratkan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan terbatas, karena padatanggal 4 Desember 2007 Penggugat Rekonvensi

Berkah Anugerah Abadi Sejahtera ( Tergugat Il ),Putusan Nomor 59/Pdt.G/2012/PN.Bjm Hal 14diwakili oleh Henry Daneil Setya, di dalam hukum acara perdata tidak dikenalpenggabungan dua subjek dengan tuntutan yang sama, karena kedudukanhukum antara subjek orang (Pribadi) dengan badan hukum Perseroaan(Perseroaan Terbatas) berbeda, baik mengenai harta maupun tanggung jawabhukum, dari gugatan Penggugat terlihat clan tergambar Tergugat denganTergugat Il adalah subjek yang sama dengan tuntutan yang sama yaitu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 33Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No : 14tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan piutang Negera / Daerahdinyatakan : Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnyadilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku di bidang Perseroaan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negarabeserta peraturan pelaksanaannya .Dengan dasar pasal ini juga semakin memperjelas bahwa dalampengurusan piutang yang ada di Tergugat

BahwaMaka:19pengaturan .....pengaturan piutang negara melainkan berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Perseroaan terbatas dan BUMNbeserta peraturan pelaksanaannya.Atas penjelasan tersebut diatas, jelaslah dasar Gugatan Para Penggugatberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No : 128/PMK.06/2007Tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengurusan PiutangNegara adalah kabur atau tidak jelas.Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat I memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun1971 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor : 38 Tahun 1971 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN),Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero). hal tersebut sebagaimanadiatur pula dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 12Tahun 1969 tentang Persero ;Bahwa berdasarkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar Nomor : 33 Tahun 2009yang dibuat dihadapan Notaris menyebutkan

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun1971 sebagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP)Nomor : 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN)Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (persero). hal tersebut sebagaimanadiatur pula dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 12Tahun 1969 tentang Persero ;e Bahwa berdasarkan Akte Pendirian / Anggaran Dasar Nomor : 33 Tahun 2009yang dibuat dihadapan Notaris menyebutkan

dengan tanda P.4 ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkara aquo danmenyatakan cukup dengan bukti bukti yang telah diajukan kedalam persidangan :Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya telahmengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah dicocokkandengan aslinya di persidangan berupa.1 Fotocopy Akta Wasiat No.03 tanggal 22 Maret 2000, dan sesuai dengan aslinya, diberidengan tanda T.1 ;2 Fotocopy Akta Pendirian PERSEROAAN

Abdullatif Rajo Bungsu tetapiadalah asset perseroaan komanditer/asset perseroan komanditer CV.BETELNUTS ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti bukti surat berupa produk bukti P.

1985 tentang Bea Materai dengan demikian buktitersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik ;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidanganterhadap buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalahorgan perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan

., selaku Notaris di Jakartadan karenanya sesuai dengan akta pendirian tersebut Pemohon adalahorang yang berhak untuk mewakili perseroaan PT Sarana RekatamaDinamika, baik didalam maupun diluar Pengadilan;.

Pemohonmengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut karena suratpemberhentian ini ditandatangani oleh orangorang yang mengaku sebagaiDewan Komisaris tetapi namanya tidak tercantum dalam surat KementerianHukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 tentang CompanyProfile perseroaan PT Sarana Rekatama Dinamika;Bahwa dengan adanya surat pemberhentian tersebut, akhirnya MajelisHakim memutuskan Pemohon sudah tidak berwenang lagi mewakiliTergugat Il, yang mana Pemohon sangat keberatan atas

Maaf....... nama perseroaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesiasedang dalam proses pengesahan nama, silahkan mencari nama yanglain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh online Sisminbakum);2.

Maaf....... nama perseroaan PT Ciptya Televisi Pendidikan Indonesiatelah tercatat dalam daftar pemesanan nama, silahkan mencari namayang lain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh onlineSisminbakum);Catatan: padahal, sebenarnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesiasetahu Tergugat Intervensi sudah berdiri sejak tahun 1990, sehinggaisi/substansi pemblokiran tersebut tidak benar adanya; Bahwa beberapa hari kemudian Notaris Buntario Tigris Dnarmawa Ng,S.H., mendatangi petugas customer service

RUPSLBbaik yang pertama maupun kedua adalah tidak sah, sebab pemanggilanyang dilakukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan hukum yangtelah ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan ketentuanketentuan yang mengatur tentang hal tersebutdi atas tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai berikut:Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3)Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseroaan

PPA adalah perusahaan perseroaan (Persero) yang didirikanberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27Hal 43 dari 66 hal Putusan Sela Nomor 637/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstFebruari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroaan di BidangPengelolaan Aset ("PP No. 10 Tahun 2004"), dengan Akta Pendirian No. 7,tanggal 27 Februari 2004, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak,S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang PendirianPerusahaan Perseroaan di Bidang Pengelolaan Aset;5. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang PengakhiranTugas dan Pembubaran BPPN;6. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.06/2006 tentangPengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)("PMK No. 32 Tahun 2006"); Serta7.

Bukti T.II1: Fotocopy dari copy PeraturanPemerintah No. 10 tahun 2004 tentang penderian PerusahaanPerseroaan ( Persero ) di Bidang Pengelolaan Aset.a Bukti T.II2: Fotocopy sesuai dengan copyPeraturan Pemeritah No. 61 tahun 2008 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 2004 tentangpendirian Perusahaan Perseroaan ( Persero ) dibidangPengelolaan Aset;3.

permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar TermohonCV.MAJU JAYA BOGOR dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon agar Termohondinyatakan pailit, pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Termohon pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dandapat ditagih kepada pemohon Pailit ;e Bahwa Termohon Pailit adalah suatu) badan usaha perseroaanKomanditer yang bidang usahanya sebagaimana maksud perseroaan

Dengandemikian, jika terjadi pergantian orangorang yang menduduki organperseroan tidak berarti telah terjadi perubahan subjek hukum, hal inidapat dilihat terjadinya pengembalian saham dari pemilik lamaberalih ke pemilik baru secara hukum tidak mengakibatkanperubahan subjek hukum perseroaan tetapi hanya mengakibatkanberalinnya pengendalian terhadap perseroan (sesuai Pasal 125 ayat(3) UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 1995).

pemisahan wajib mengumumkanringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar danmengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroanyang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihanatau pemisahan dalam jangka waktu paling lambar 30 (tiga puluh)hari sebelum pemanggilan RUPS;(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapatmemperoleh rancangan pengabungan, peleburan, pengambil alihan,atau pemisahan di kantor perseroaan

hadir maka mediasi dinyatakangagal dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Poin patutlahditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Eksepsi Tergugat Poin 2tentang Eror ini persona Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Gugatan Eror InPersona yaitu Penggugat pertamatama harus membuktikan dirinya yangmemiliki kedudukan hukum sebagai anggota Direksi sebagaimanaditentukan dalam Akta Pendirian Perusahaan serta Peraturan Perundangundangan Perseroaan

terbatas yakni undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas, sehingga siapakah yang mewakili PT.Karya Bumi Nasional Perkasa baik didalam maupun diluar Pengadilan dansebagimana Replik dari Penggugat bahwa Perseroan Terbatas,berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan sebagaiHalaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Ambsebuah badan Hukum (legal entity), karena perseroaan terbatas sebagaisebuah Badan Hukum merupakan sebuah Subjek hukum yang berdirisendiri

HusniWidjajakusuma, selaku Direktur Utama Perseroan dan JeffriSandra Tanudjaja selaku Wakil Direktur Utama Perseroaan,dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada : 1. HerrySulistyono, SH. 2. Wiasa Harsya Mulya, SH. 3. Roddie PutraSuharyanto, SH dan 4. Rismanto M. Pakpahan, SH. paraAdvokat/ Konsultan Hukum berkantor di Jalan Taman BukitHijau No. 40 Pondok Indah, Jakarta Selatan , berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018, selanjutnyadisebut sebagai: TERBANDING semula TERGUGAT ;2.

Fotokopi Turunan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. Mitra CakrawalaIndoban Nomor 25 tanggal 17 Februari 1999 yang dibuat di BanjarmasinHalaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Mtp10.dihadapan Notaris ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., yang selanjutnyadisebut sebagai bukti P1;Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorC14.046.HT.01.01.TH.1999 Tentang Pengesahan Akta PendirianPerseroaan Terbatas PT.

Mitra CakrawalaIndoban yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjar tertanggal3 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P5;Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas Berbadan HukumPT.

Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama,dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung;Bahwa mengenai legal standing dalam perkara aquo, menurut Hakim harusdidasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undangundang Nomor : 1 tahun 1995Halaman 11 dari 16 : Putusan nomor 0001/Padt.G.S/2020/PA.TAtentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroanyang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dantujuan perseroan serta mewakili perseroaan

Pengurus perseroaan;3. Kejaksaan dengan alasan perseroaan melanggar kepentinganumum atau melanggar aturan perundangundangan Serta;e Bahwa oleh karena PEMOHON ataupun perseroan terbatasPEMOHON/PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA bukan sebagaipemegang saham dan atauk reditor dariTERMOHON I/PT. CAPITOLhalaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.

Sehingga penetapan sita ekskusi terhadap objek eksekusitersebut seyogyanya batal demi hukum;Bahwa dalam suatu Perseroaan Terbatas adanya konsep hartakekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari hartaperusahaan, sehingga dalam hal terjadi kerugian hanya akanmelibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentukkepemilikan saham sebagaimana dengan penyetoran modalPerseroaan Terbatas ini akan dicantumkan dalam AnggaranDasar Perseroaan Terbatas dan terhadap aset pribadi yangkemudian disetorkan sebagai

modal Perseroaan Terbatas harusdilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroaan Terbatassebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentukuang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Cenderawasih no.7 dan JalanKedasih no.24 Semarang, sekarang sudah bersertipikat HGU No. 00124 atas nama"PERSEROAN TERBATAS LIANG HOK HANDEL MAATCHAPI NV." berikutbangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletark di Jalan C'enderawasih 1/7,Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;Bahwa berdasarkan Akta Notaris tertanggal 22 Pebruari 1961 No.86 yang dibuatoleh TAN A SIOE, Notaris di Semarang, telah dilaksanakan perjanjian jual beli ataskedua bidang tanah tersebut antara Perseroaan

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Muhammad Abimanyu Justicia yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mendatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri Dian Paramitha Justicia dari Jabatan Direktur Perseroaan Komanditer CV.

Bahwa bidang usaha dari Penggugat adalah perusahaan dibidang usahafurniture (mebel) yang produknya dipasarkan ke luar negeri (ekspor), usahaPenggugat dirintis dari kecil dimana sebelum menjadi perseroan terbatas,bentuk perusahaan Penggugat berupa Comanditaire Vennootschap (CV) dankarena semakin berkembang maka bentuk perusahaan Penggugat berubahmenjadi perseroaan terbatas (PT);3.