Demikian juga penerapan ketentuan agarterdakwa wajib menjalani Rehablitasi Medis dan Sosial bagi terdakwa tidakmemenuhi syarat untuk itu, sehingga kontra memori banding tentang hal iniharus dinyatakan tidak dapat dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membacadan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Palu Nomor 414/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 18 Januari2018 serta memori Banding dan kontra memori Banding sebagaimana telahdipertimbangkan

Bahwa untuk pelaksanaan proyek program rehablitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan tersebut, Tergugat berdasarkan Surat PesananPekerjaan Hotmix (SPPH), telah memesan dan membeli bahan/materialhotmix kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut :a. Surat Pesanan Pekerjaan Hotmix (SPPH) nomor 133/SPPH/PRL/BT/X/10 tanggal 30 Oktober 2010 dari Bapak Rudy Sinambela Jenis Pekerjaan Banyaknya Harga Satuan Harga(Rp) (Rp)1 HOTMIX 354 TON 790.000, 279.660.000,2 VVT.B3.

atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu pidana penjara yanglamanya sebagaimana amar putusan ini ;Menimbang, bahwa Pasal 127 (2) UU No. 35 tahun 2009 menentukan didalammemutuskan perkara sebagaimana Pasal 127 (1) , Hakim wajib memperhatikan ketentuanPasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 menentukan pecanduNarkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehablitasi

Bahwa benar dari hasil rehablitasi tersebut hanya selama 6 ( enam)bulan saja terdakwa tidak mengkonsumsi/menggunakan shabushabu,namun setelah itu. terdakwa kembali lagi menggunakan shabushabuhingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtutanggal 3 Februari 2018.

setelah yang bersangkutan menjadi penghuni Lapas;Ketika kami melakukan pemeriksaan diketahui dari pengakuannya dimanaterdakwa mengakui punya gangguan dan depresi mental sejak menjadipenghuni Lapas, dia sedih karena dirinya ditangkap dan merasa terisolasi,terdakwa lambat laun menyadari dirinya bersalah menggunakannarkotika jenis sabhu ;Dari pengamatan kami kondisi kesehatannya pada saat masuk Lapassangat bagus, namun secara psykis yang bersangkutan masih perlupendampingan sehingga dilakukan program rehablitasi

saja ; Kalau dari hasil pemeriksaan urinenya tidak ada ditemukan zatzat adiktiflainnya selain sabhu, namun dulu sewaktu dia remaja pernah juga minumalkhohol ; Kami menggunaka standar penilaian menurut standar WHO, dimananilainya kalau scornya 1 5 itu dikatagorikan nilai ringan, sedangkandengan scor 6 26 itu dikatakan sedang, dan diatas scor 26 itu Sudahdikatakan tingkat resiko tinggi ; Kami selalu membuat surat keterangan kesehatan, jika setelan kamiselesai melakukan pemeriksaan; Kalau dilakukan rehablitasi

sehinggaketentuan SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena jumlah barang bukti shabu dalamperkara a quo berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, maka menurutmajelis Hakim tingkat banding Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia (SEMA) Nomor:4 Tahun 2010 Tentang PenempatanPenyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalamLembaga Rehablitasi

Tentang Narkotika , akan tetapi harusdirehablitasi ;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT PAL Bahwa dari facta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak terbuktidalam keadaan ketergantungan pada komsumsi narkotika tersebut, makaPengadilan Tingkat Banding berpendapat terdakwa tidak termasuk sebagaipecandu narkotika atau korban penyalah gunaan narkotika sebagaimanapasal 54 Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggaperbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat untuk di rehablitasi

Menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut sangat tinggi dantidak sebanding dengan perbuatan terdakwa,yang memukul saksikorban hanya satu kali itupun dilakukan oleh terdakwa akibat daripemukulan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap diri terdakwalebih dulu sehingga dibalas juga oleh terdakwa dengan melakukan15pemukulan tersebut, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidananantinya menghadapi dehumanisasi anti rehablitasi dan tidakmenghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanyatujuan

Memperhatikan bahwa saya Galih Yoga Pangestu bin Withayanto,hanyalah sebatas menggunakan narkotika Jenis shabu untuk sayakomsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan, dikuatkan denganTerdakwa pernah mengikuti rehablitasi narkotika rawat jalan selama 3(tiga) bulan dari 4 Maret 2017 sampaio dengan tanggas! 30 Mei 2017 yangdiselenggarakan oleh IPWL Yayasan Mitra Alam Surakarta;5.

Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebutsangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampaiterdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehablitasi dan tidak menghargaihukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai,mengingat terdakwa merupakan respon atas tindakan korban yang terlebih dahulu melakukanpenganiayaan terhadap anak perempuan terdakwa, disamping itu antara terdakwa dan korban telahterjadi perdamaian

Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani perawatan Rehabilitasi Medis dan Sosial pada pusat Rehablitasi BADOKA di Makasar selama 5 (lima) bulan dengan biaya dibebankan kepada Terdakwa ; 7. Menetapkan sisa pidana yang dijalani oleh terdakwa untuk perawatan Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ; 8.

Fotokopi Surat Layanan Fisik Dan Rehablitasi Rawat Jalan tanggal 22Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhiPtsn.No.1641/Padt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.10012019, HI.28 dari 55hi. Ptsn.No.1641/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.10012019, HI.28 dari 55 hi.meterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian olehHakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan menandatanganinya dengantinta hitam pada sudut kanan atas;8.

Fotokopi Surat Layanan Fisik Dan Rehablitasi Rawat Jalan tanggal 15September 2017, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhimeterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian olehHakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan menandatanganinya dengantinta hitam pada sudut kanan atas;9.

Fotokopi Surat Layanan Fisik Dan Rehablitasi Rawat Jalan tanggal 07Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhimeterai secukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya, kemudian olehHakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan menandatanganinya dengantinta hitam pada sudut kanan atas;10.Fotokopi Surat Persetujuan Rawat Inap tanggal 30 Agustus 2017, atas namaYuli, yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital, yang telah dibubuhi meteraisecukupnya dan tidak disesuaikan dengan aslinya

Penetapan Rehablitasi Medis oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27Februari 2020 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang yangmasingmasing bernama Edward Pangkahla, S.H., dan Charlie YustusUsfunan, S.H.MH, Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Anargya beralamatdi Jalan Jayagiri XIX No. 17B, Renon, Denpasar, berdasarkan surat KuasaHal. 1 dari 44 halaman Putusan Perkara Pidana, Nomor: 180/Pid.Sus/2020/PN DpsKhusus tanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Denpasar

Ganjadigunakan agar merasa nyaman, rilak, bahagia dan bisa tidur.Terdakwa mengalami ketergantungan narkotika multiple zat jenisMDMA dan ganja dengan pola penggunaan rutin/teratur dandisarankanuntuk menjalani rehablitasi rawa inap medis dan socialselama 6 bulan;Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri CabangDenpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan AKBP HERMEIDIIRIANTO, S.Si dkk No.

Terdakwamengalami ketergantungan narkotika multiple zat jenis MDMA dan ganja denganpola penggunaan rutin/teratur, terhadap hasil pemeriksaan tersebut terdakwapositif mengandung MDMA;Menimbang, najwa dari Hasil Asesmen terdakwa disarankanuntukmenjalani rehablitasi rawa inap medis dan social selama 6 bulan, dan setelahHal. 38 dari 44 halaman Putusan Perkara Pidana, Nomor: 180/Pid.Sus/2020/PN DpsTerdakwa menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar danfrekwensi penggunaan narkotika jenis

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan pembelaan yang berisi sebagai berikut: agar dapat memberikanputusan untuk dapat direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasisosial di YAYASAN REHABLITASI IPWL AT TAUHID SEMARANG atau jikaMajelis Hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yangseringanringannya;Menimbang bahwa secara lisan Penuntut Umum

PN.Bauharuslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi langkah menjatuhkan pidanapenjara terhadap para terdakwa yang nota bene adalah merupakan pecandu dankorban penyalahguna narkotika, dimana sesunguhnya mereka adalah orang yangsakit, sehingga penjatuhan pidana penjara yang demikian bukanlah langkah yangtepat dan benar ; Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek kepentingan pengobatanterhadap Para Terdakwa yang saat ini sedang dalam tahanan Rumah TahananNegara, perlu untuk dilakukan perawatan dan rehablitasi

mental dan kejiwaan,maka menempatkan Para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkandapat berdampak negatif serta akan menghambat proses rehabilitasi untukmenghilangkan ketergantungan Para Terdakwa terhadap narkotika jenis shabushabu, karena pengobatan dan rehablitasi seperti yang di alami para terdakwamemerlukan tempat atau Rumah Sakit Khusus untuk penderita ketergantungan maupun penyalahguna narkotika ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasserta dengan memperhatikan

danbukan dilakukan oleh Para Tergugat ;Seluruh Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi Perbaikan,Pemulihan, Perumusan Kebijakan, UsahaUsaha dan langkah langkah nyatayang terencana, konsisten dan berkelanjutan serta seluruh kewenanganPembangunan di Aceh Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan GelombangPasang Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 diatur dalam :Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt/2018/PT Bnae Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No. 2Tahun 2005 Tentang Badan Rehablitasi

Menurut hematMajelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding denganperbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapidehumanisasi anti rehablitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat,oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya keadilan yang hidupdi dalam masyarakat ;Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah

setiap minggu atau setiapbulan dan ada ketergantungan emosional;Bahwa dari pemeriksaan Ahli terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakuimenggunakan Narkotika sekalisekali;Bahwa apabila terhadap seseorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadapNarkotika kemudian dihentikan secara paksa, maka dia akan mengalami emosi yanglabil, tidak punya semangat kerja dan maunya hanya bermalasmalasan;Bahwa untuk menangani orang yang sudah mengalami ketergantungan, makaterhadap orang tersebut harus dilakukan terapi dan rehablitasi

tingkat sedang masih bisa di rehab dan pada assesmentterakhir terdakwa masih bisa disembuhkan;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.Sus/2018/PN Plg Bahwa benar Yang dimaksud dengan assesment adalah sebuahpenilaian terhadap penyalah guna narkotika tentang tingkat terhadappenggunaan narkotika; Bahwa benar yang dimaksud dengan ketergantungan pada penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengandosis yang cenderung meningkat setiap harinya; Bahwa benar yang dimaksud dengan rehablitasi

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa Tarmidi Bin Tarim Alm tidak ditahan karena Terdakwa sedangmenjalani Rehabilitasi di Loka Rehablitasi Badan Narkotika Nasional Batamselama 6 (enam) bulan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal16 April 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pid.Sus/2021/PNBtm tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 16Februari