Ditemukan 50673 data
Drs. MARDIN MORE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
40 — 25
- Mengabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon;
- Menyatakan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tidak sah dan tidak berdasar hukum apabila tetap digunakan untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 FebruariCc. Surat Ketetapan Kapolres Kolaka, Nomor: S.Tap/63.b/III/2018/Reskrim, tanggal23 Maret 2018) 222 n nnn nn nnn none n nnnd.
Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Februari 2015;* Bahwa Laporan Polisi yang di jadikan dasar Termohon dalam PenghentianPenyidikan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum, olehkarena Laporan Polisi Pemohon berdasarkan fakta hukum yang ada adalahLaporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015,sehingga dengan demikian terjadinya perbedaan tanggal dan bulan makasangatlah jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak bersungguhsungguhmelaksanakan
Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN mengakui terdapat kekeliruan penulisantanggal dan bulan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan yakni denganLaporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Pebruari 2015namun yang TERMOHON PRAPERADILAN maksudkan adalah Laporan PolisiNomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 yang menjadidasar dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan;14.
Kolaka, tanggal 1 Pebruari 2015, sedangkan laporan Pemohonadalah Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015, sehingga perbedaan tanggal dan bulan tersebut mengandung cacat hukum;wonneee Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikansebelumnya di atas, benar bahwa laporan Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/69/II1/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 (bukti surat P2 dan bukti surat T24), dan setelah memperhatikan secara saksama
hukumapabila tetap digunakan untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:LP/69/I11/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporanPemohon dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas LaporanPolisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimanalaporan Pemohon berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;A.
1.LITHA BRENT, SE.,
2.LUCKY SAPPETAW, SH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
46 — 33
MENGADILI:
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon Praperadilan tersebut untuk sebagian
- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon dalam dugaan tindak pidana Penyerobotan sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHPidana sesuai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No.B/741/VI/RES. 1.2/2022/Ditreskrimum, tanggal 7 Juni 2022 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat pada diri Para Pemohon ;
- Menyatakan tidak
SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 cacat dan tidak sah ;
- Menyatakan Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Perintah Penyidikan terhadap diri Para Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan No.
SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Nihil
- Menolak Permohonan Praperadilan ini selain dan selebihnya;
INTAN PRIHATINA, S.H.,M.Kn
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq Kepolisian Daerah Bali
28 — 19
M E N G A D I L I:
- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Laporan Polisi Nomor: LP/51/I/2023/SPKT/POLDA BALI tanggal 27 januari 2023 adalah tidak sah;
- Menyatakan Penetapan tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/217/VIII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2023 adalah tidak sah;
- Menyatakan status tangkapan sebagaimana Surat
Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/84/XI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 3 Novemner 2023 adalah tidak sah;
- Menyatakan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahan Nomor: SP/Han/104/XI/RES.1.9/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 November 2023 adalah tidak sah;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3);
- Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU Cq KASAT RES NARKOBA KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU
309 — 83
NURHASANAH alias MAK GADI binti SULTAN ABIDIN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU Cq KASAT RES NARKOBA KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU
EDI NGADIMIN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN R.I. cq. KAPOLDA RIAU cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI
2.KEJAKSAAN AGUNG R.I. cq. KEJAKSAAN TINGGI RIAU cq. KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI
73 — 0
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/18.c/V/Res.1.2/2021/Reskrim tanggal 5 Mei 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/116/VIII/2017/Riau
/SPKT/Res Kuansing tanggal 16 Agustus 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Kasianus Girsang
38 — 10
Res 01/22-III/2008, tertanggal 18 Juli 2008;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon Kasianus Girsang dengan Sepriani Saragih di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Akta Nikah No. Reg. Res 01/22-III/2008, tertanggal 18 Juli 2008, kedalam Register yang dipergunakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah).
TONY ANGGARA PGL TONY ALIAS ANGGA BIN EROPLIS
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang Cq Kasat Res Narkotika Polresta Padang
27 — 11
Pemohon:
TONY ANGGARA PGL TONY ALIAS ANGGA BIN EROPLIS
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang Cq Kasat Res Narkotika Polresta Padang
YOSUA BERLIAN RANTE ALLO KENDENAN, S.H.
Terdakwa:
AHMAT LIAS Bin HUSIN
74 — 1
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAT LIAS Bin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 6 (enam) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/14/II/2023/Res
Narkoba, tanggal 01 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Geledah/06/II/2023/Res Narkoba, tanggal 01 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengakapan Nomor : Sp.Kap/17/II/2023/Res Narkoba, tanggal 10 Februari 2023 An.
HERI IRAWAN Als AYI Bin MANSUR;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengakapan Nomor : Sp.Kap/18/II/2023/Res Narkoba, tanggal 10 Februari 2023 An. RIAN PURWANTO Bin YAHYO;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengakapan Nomor : Sp.Kap/19/II/2023/Res Narkoba, tanggal 10 Februari 2023 An.
ASNIWATY
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kapolsek Perbaungan Cq Kanit Reskrim Cq Penyidik Pembantu Polsek Perbaungan
42 — 7
MENGADILI :
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sah Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 29 / II /RES.1.8./2023 tanggal 4 Februari 2023 dan tidak sah Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/II/RES.1.8./2023 tanggal 5 Februari 2023 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-39/L.2.29/Eoh.1/II/2023 yang dilakukan oleh Termohon;
- Memerintahkan agar suami
1.GHOZALI
2.TASLIMAH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA UTARA
23 — 0
M E N G A D I L I
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/I/ RES.1.9/ 2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon ;
- Memerintahkan Termohon Untuk Mencabut Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/I/RES.19/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluakan Termohon ;
- Memerintahkan Termohon Untuk Melanjutkan Penyidikan terhadap
HENDREW SASTRA HUSNANDAR
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
45 — 55
TENTANG EKSEPSI :
- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;
TENTANG POKOK PERKARA ;
- Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/825/X/RES.1.9./2023/Dittipideksus, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak sah;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/RES.1.9./2024/Dittipideksus tanggal 11 Januari 2024
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG
158 — 42
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair
;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN RES LESTALUHU, S.Sos ALIAS ACANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam
SAHETAPY, SH, MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
HASAN RES LESTALUHU, S.Sos Alias ACANG
YOHANES TIRTO PRAWIRO UTOMO S
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq, DITRESKRIMUM POLDA JATIM
85 — 59
MENGADILI
- Menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/339-A/II/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2024 Jo.
Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/178/II/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 29 Pebruari 2024,dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum karena tidak berdasar dalam hukum ;
- Memerintahkan dan menghukum Termohon untuk meneruskan dan melanjutkan kembali Penyidikan tindak pidana Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Ijin dan Melakukan Penyerobotan Tanah dan Melakukan Pengrusakan dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Kitab
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/736/II/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 7 Februari 2024 ;
- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
GUNTUR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT RANTAU PRAPAT
127 — 67
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tidak Sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tidak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/10-63/VII/2018/Res-LBH tertanggl 30 Juli 2018, dari Pelaporan atas nama Jhohan dan sebagai Terlapor atas nama Guntur;
- Menyatakan Tidak Sah Penangkapan dan Surat Perintah
Penangkapan Nomor : SP.Kap/323/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Menyatakan Tidak Sah Penahanan dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.
Han/176/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana dengan alasan tidak cukup bukti atau setidak tidaknya perkara tersebut adalah bukan merupakan perkara pidana;
- Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan/ membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Polres Labuhan Batu;
Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Pemohon telah menerimapanggilan Ke II sebagai Status Tersangka dari Kantor Termohon sesualdengan surat panggilan Nomor : Spgl/676.2/III/Res.1.1.1/2019/Reskrim;12. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Pemohon telah ditangkapoleh Termohon dengan Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/323/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim dan ditahnan di Rutan PolresLabuhan Batu) dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/176/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim;13.
Menyatakan Tidak Sah Penangkapan dan Surat Perintah PenangkapanNomor : SP.Kap/323/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim yang dilakukan Termohonterhadap Pemohon;4. Menyatakan Tidak Sah Penahanan dan Surat Perintah PenahananNomor : SP. Han/176/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim yang dilakukan Termohonterhadap Pemohon;5.
Pgl/676.b/IIl/ Res.1.11/2019/Reskrim, tanggal 13 Maret 2019 dan SuratPanggilan Nomor S. Pgl/676.c/III/ Res.1.11/2019/Reskrim, tanggal 20 Maret2019, atas nama tersangka Guntur (ic.
Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:SPT/964/VIII/Res.1.11/2019 /Reskrim, tanggal 8 Agustus 2019 danPhotocopy Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : SP.Bawa/676/VIII/Res.1.11/2019 /Reskrim, tanggal 8 Agustus 2019 sertaPhotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/323/VIII/Res.1.11/2019/ Reskrim, tanggal 8 Agustus 2019, berikut dengan BA.Penangkapan tanggal O08 Agustus 2019 an. Tersangka Guntur (ic.Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti T.15;16.
Menyatakan Tidak Sah Penangkapan dan Surat PerintahPenangkapan Nomor : SP.Kap/323/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim yangdilakukan Termohon terhadap Pemohon;4. Menyatakan Tidak Sah Penahanan dan Surat Perintah PenahananNomor : SP. Han/176/VIII/Res.1.11/2019/Reskrim yang dilakukanTermohon terhadap Pemohon;PUTUSAN Nomor 11/Pid.Prap/2019/PN Rap355.
Ir. I Ketut Pariana
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
97 — 91
Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum,tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang PenetapanTersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan TindakPidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP;13.Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman ModalAsing (PMA) yang fokus pada bisnis trading dan eksporimport, adapunpara pemegang sahamnya yaitu: (BUKTI P1)a. Ir.
Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei Jo. SuratHal 19 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN DpsKetetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tentangpenetapan tersangka, tertanggal 13 September 2019 yang telahdikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkanatas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;3.
/1022/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 perihalPemberitahuan status Tersangka.
Ketut Pariana, diberi tanda bukti T21;Fotocopy Surat Ketetapan NomorS.Tap/86/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2019,Tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T22;Hal 37 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps23. Fotocopy Surat Pemberitahuan status tersangka, NomorB/1022/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 13 September 2019,diberi tanda bukti T23;24.
Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo.Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentangPenetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasarhukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 14 Oktober 2019, olehDr.
APRIANI CANDRA C,SH.
Terdakwa:
SUPAEDI alias BAIDI bin ASMAR
51 — 21
IMEI : 352353116373157 ; 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor :LP-A/14/V/RES.1.24./2022/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 18 Mei 2022 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/609/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 18 Mei 2022;
- (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/609/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 18 Mei 2022 ; 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita/128/V/RES.1.24./2022/Reskrim, taggal 18 Mei 2022 ;
1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan, tanggal 18 Mei 2022 ; 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, tanggal 18 Mei 2022 : 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/115/V/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 25 Mei 2022 ; 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12S warna biru No.
APRIANI CANDRA C,SH.
Terdakwa:
SUPAEDI alias BAIDI bin ASMAR
88 — 12
IMEI : 352353116373157 ; 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP-A/14/V/RES.1.24./2022/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JATIM, tanggal 18 Mei 2022;1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/609/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 18 Mei 2022; 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/609/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 18 Mei 2022; 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin-Sita/128/V/RES.1.24./2022/Reskrim, taggal 18 Mei 2022; 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyitaan, tanggal 18 Mei 2022; 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, tanggal 18 Mei 2022: 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/115/V/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 25 Mei 2022;1 (satu) buah HP merk VIVOtype Y12S warna biru No.
CANDRA
18 — 13
Tap / 04. b / VII / RES.1.24 / 2023 / Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan Tertanggal 04 Juli 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik / 04. a / VII / RES / 1 / 24 / 2023 / Reskrim Tertanggal 04 Juli 2023, beserta turunannya yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan proses Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / B / 893 / X / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA
SALIM HIMAWAN SAPUTRA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
148 — 67
MENGADILI :
- Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon sebagian ;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya (POLRESTABES SURABAYA) Nomor : B/251/XII/RES.1.11/ 2020/RESKRIM tertanggal 10 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan demi hukum agar melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan berkas penyidikan atas laporan Polisi Nomor
: LP/B/268/III/RES.1.11/ 2020/JATIM/RESTABES.SBY tertanggal 13 Maret 2020 atas nama Pelapor Salim Himawan Saputra kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surabaya ;
- Menolak permohonan pra peradilan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL ;
ANAN RUDIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SIGI Cq. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES SIGI
22 — 15
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas barang berupa: (1) Kendaraan Mobil Toyota Hilux berwarna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DN 8276 AW dan (2) Kunci Kendaraan mobil Toyota Hilux sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024;
- Menyatakan:
- Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/31.C/VI/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 27 Juni 2024;
- Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/31.C21/VII/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tertanggal 8 Juli 2024;
- Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024;
- Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor SP-Sita/31.a/VII/RES.4.2./ 2024/ Satresnarkoba tertanggal 8 Juli 2024; dan
- Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 214/PenPid.B-SITA/2024/PNDgl tertanggal 10 Juli 2024;
adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4.