Ditemukan 1577 data
26 — 18
permohonaneksekusi atas putusan a quo kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur , dan atas Penetapan Eksekusi Ketua PengadilanNegeri Jakarta Timur a guo Penggugat Yayasan KesejahteraanWanita mengajukan Gugatan Perlawanan yang terdaftar dalamperkara Nomor : 575/PDT.G/2011/PN JKT TIM , PengadilanNegeri Jakarta Timur tanggal 8 Desember 2011 dengan maksuddan tujuan menghentikan eksekusi pembayaran sejumlah uangkarena ada cacat hukum di dalam Putusan a quo, bahkanPenggugat telah mengirimkan surat kepada Kepolisian RIHal
14 — 6
kelahiran anakserta keperluan lainnya;Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai keturunan 2 orang anak bernama: Irman Hadi dan M.ArdimamMenimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya,sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RIHal
SUKMADI., SH
Terdakwa:
NGATMAN alias EMAN
55 — 29
Jagakarsa JakartaSelatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kePolsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanshabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RIHal 6 dari 19 hal.Put.Pid.No.1327/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.atau dari pihak yang berwenang dan yang tidak ada hubungannyadengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwaseharihari sebagai Ojek Online;Bahwa dari pengakuan
Jagakarsa JakartaSelatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kePolsek Jagakarsa Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanshabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RIHal 8 dari 19 hal.Put.Pid.No.1327/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.atau dari pihak yang berwenang dan yang tidak ada hubungannyadengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwaseharihari sebagai Ojek Online; Bahwa rencananya
11 — 1
sudah tidak pernah berhubungan lahir batin lagi ;Menimbang, bahwa meskipun saksisaksi penggugat hanya mengetahuipertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpamengetahui penyebabnya namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanyakeretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (rechtsgevoig) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebabsebab/alasanalasan hukum (vreem de oorzaak), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RIHal
23 — 3
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah) ;Telah mendengar pembacaan pledoi / pembelaan hukum dari Terdakwa secaralisan pada persidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas oleh Jaksa PenuntutUmum didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RIHal.
27 — 15
Nomor202/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebutharus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan TingkatBanding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuandalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkanagar Terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatperadilan ; Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RIHal
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIHal. 7 dari 7 hal,Putusan Nomor927 K/PID/2016a/n. PaniteraPanitera Muda Pidana UmumSuharto, S.H., M.Hum.NIP. 196006131985031002Hal. 8 dari 7 hal,Putusan Nomor927 K/PID/2016
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Misnawaty, SH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIHal. 17 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/20101818An. PaniteraPanitera Muda Perdata KhususRAHMI MULYATI, SH., MH.NIP. 040049629
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dakwaan KeduaPerbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UndangUndang RINomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PerpuNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang junctoPasal 76D UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Atau;: Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang RIHal
13 — 6
bahwaPenggugattidakmengajukansesuatuapapunlagi danpada tahapkesimpulanmenyatakantetapdengangugatannya danmohonputusandariMajelis Hakim;Menimbang, bahwauntukmeringkasuraianputusaninimerujuk padahalinwal yang terdapatdalamBerita Acara Sidang yangmenjadibagiandariputusanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwamaksud dantujuangugatanPenggugatsebagaimanatelahdiuraikan di atas;Menimbang, bahwaselamapersidanganhanyaPenggugat yangselaluhadirsedangkan Tergugattidakpernahhadir,makaupayamediasisebagaimanaketentuanPeraturanMahkamah Agung RIHal
16 — 17
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RIHal
8 — 6
untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal inwalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalamputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPenggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RIHal
15 — 10
untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPenggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RIHal
41 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
azas dalam pemeriksaan tingkatbanding bahwa mejelis hakim banding dapat mempertimbangkan kembaliduduk perkara dan pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pemeriksaanbanding tersebut juga pemeriksaan ulang, sehingga apabila majelis hakimbanding hanya mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama,tanpa memeriksa ulang penetapan hukum Judex Facti tingkat pertamabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RIHal
10 — 3
dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dariAlQuran , surat alBaqarah ayat 227, yang berbunyi :5 Shears Uh aly Ub AGS jos shyArtinya: Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, dan SEMA RIHal
18 — 10
, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan kedua dan seterusnyaPemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upayamediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RIHal
14 — 5
syariat Islam dan tidakada halangan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang sampai saat ini belum dicatat oleh PPN/KUAsetempat;Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RIHal
Rudiyanto Bin Miswan Prasetyo
Termohon:
Frima Puji Arti Binti Suparwi
10 — 0
telah dicatat dalamberita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembalimembina rumah tangga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RIHal
37 — 31
Febriadi, umur 12 tahun3. ferdi, umur 6 tahun;Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya,sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RIHal. 7 dari 10 Penetapan. No. 0197 /Pdt.P/2016/PA.
23 — 13
ketidakhadirannya itu disebabkanoleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap kali persidangandengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhanrumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, danKetua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untukmenempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RIHal