Ditemukan 1022106 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Izin usaha Persaingan usaha Usaha ilegal - persaingan usaha Perikatanpersaingan usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3397 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — SATYA KISMA USAHA;
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATYA KISMA USAHA;
    ./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA, beralamat di Desa BukitKemang, Bukit Kemang Baru, Tanah Tumbuh, Bungo,Jambi, dan alamat korespondensi di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lt. 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Tony,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1189/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor0001 5/207/10/332/13 tanggal 29 November 2013 Masa Pajak April2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/WPJ.27/KP.0203/2014tanggal 23 Oktober 2014, atas nama PT Satya Kisma Usaha,NPWP 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan
    Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3397/B/PK/Pjk/2019
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13_PDT_G_2015_PN_MDN
Tanggal 18 Maret 2015 — Syukur Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Borkat Harahap, SH, Irwan Roebama, SH, dan Endah Agustini Siregar, SH, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama, SH & Rekan, berkantor di Jalan Gaharu Nomor 138 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 ; - l a w a n - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir
896 — 465
  • M E N G A D I L I Mengabulkan permohonan dari Pemohon keberatan untuk sebagian ;Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonseia Nomor : 06/KPPU-I/2014, tanggal 08 Desember 2014 ; MENGADILI SENDIRI Menyatakan bahwa Para Pemohon (Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Melarang Para Pemohon (Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) untuk mengikuti
    Syukur Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon III ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Borkat Harahap, SH, Irwan Roebama, SH, dan Endah Agustini Siregar, SH, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama, SH & Rekan, berkantor di Jalan Gaharu Nomor 138 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 ; - l a w a n -KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir
    (seratus tiga juta rupiah) yang harus disetor kekas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan KerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengankode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha) ;. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp. 211.000.000.
    yang menjadi pelaku usaha dalam Pelelangan Tahap IIIadalah Terlapor VII!
    dan Terlapor IX;Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;7.2.
    Melakukanpenilaian terhadap perjanjian yang dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal4 sampai dengan Pasal 16;b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atautindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatsebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;Putusan Nomor 13/Padt.G/2015/PN Mdn Halaman 29c.
    tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasusdugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatyang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yangditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentangada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat;memanggil pelaku usaha yang
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 68/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 1 Agustus 2012 — MAS ANDO PGL. IMAS
44 — 4
  • IMAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.
    : 68/Pid.B/2012/PN.MR.Izin Usaha NiagaBerdasarkanPasal 23 ayat1 UU RI No.22Tahun 2001tentang Minyakdan Gas BumimenyebutkanbahwakegiatanUsaha HilirMigas dapatdilaksanakanoleh BadanUsaha setelahmendapat IzinUsaha dariPemerintah,yaitu :Izin Usaha PengolahanIzin Usaha PengangkutanIzin Usaha PenyimpananIzin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah(cq.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energidan Sumber Daya Mineral).e Bahwa ahli menjelaskan bahwa bahan bakar jenis minyak
    Niaga.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usahahilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan olehBadan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ayat (2)menjelaskan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas :a. Izin Usaha Pengolahanb. Izin Usaha Pengangkutanc. Izin Usaha Penyimpanand.
    hilir yang mencakup pengangkutan, yang manakegiatan usaha tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badanusaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan badanusaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ijin yangdiperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupaTestReport Laboratorium dari PT.
    kegiatan usaha hilir yangmencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dalampasal ini telah terpenuhi;Ad.3.
    IMAS tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.
Pengadilan PN MUARO
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN MUARO Nomor 67/Pid.B/2012/PN.MR
Tanggal 1 Agustus 2012 —
31 — 3
  • Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.
    bahwa IzinUsaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :a Izin Usaha Pengolahanb Izin Usaha Pengangkutanc Izin Usaha Penyimpanand Izin Usaha NiagaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, padahari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira jam 08.00 WIB terdakwa dan saksi Mas AndoPgl.
    hilir yang mencakup pengangkutan, yang mana kegiatan usaha tersebuthanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badan usaha milik Negara, badan usaha milikdaerah, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dariPemerintah, sedangkan ijin yang diperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupa TestReportLaboratorium dari PT.
    pertimbangan tersebut, maka unsur melakukankegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dalam pasal ini telah terpenuhi;Ad.3.
    minyak dan gas bumi berupa kegiatan usahahilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan yangdilakukan secara bersamasama dengan saksi Mas Ando Pgl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
Tanggal 22 Januari 2019 — RUDY JAYA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
478 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUDY JAYA VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
    (empat miliar tujuh ratus sebelas juta rupiah) yang harus disetor ke KasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidangpersaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usahamelalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (PendapatanDenda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor Ill, membayar denda sebesar Rp893.000.000,00(delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidangpersaingan
    usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usahamelalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (PendapatanDenda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Memerintahkan Terlapor , Terlapor Il dan Terlapor Ill melakukanpembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran dendatersebut ke KPPUHalaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 5 kK/Pdt.SusKPPU/2019Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta
    Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan pelanggaranPasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon Il telah mengajukan keberatan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:1.
    Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan pelanggaranPasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon IV telah mengajukan keberatan di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut1.
    Menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-04-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400K/TUN/2001
Tanggal 5 April 2006 — Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ; PT Metindo Perkasa
65 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-09-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 267/K/TUN/2006
Tanggal 13 September 2007 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS ; PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION ; et.al. Vs. PT DAMAI MARU UTAMA
136 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 12-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 17 Maret 2016 — SUPENI bin alm. SUPARI
48 — 3
  • penambangan yang dilakukandengan menggunakan alat berupa mesin diesel, sekrop dan cangkul; e Bahwa letak lokasi kegiatan usaha penambangan tanpa jijin tersebutadalah di tanah milik Dinas Pengairan di Dusun Orooro Ombo DesaKarangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa para pelaku penambangan tanpa ijin tersebut tidak pernah adamengajukan perijinan sehubungan dengan kegiatan usahapenambangan yang mereka lakukan;; e Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha penambangan yang dilakukan parapenambang
    tidak memiliki ijin IUP, IPR, dan IUPK; e Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan yang menggunakan alatberupa mesin diesel, sekop dan cangkul mengambil dan menjualmaterial pasir yang ada di tanah pengairan Dusun Orooro Ombo DesaKarangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan warga Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kedirimelakukan kegiatan usaha tambang tanpa ijin adalah untuk mencarie Bahwa pernah Petugas Satpol PP Kabupaten
    usaha penambangankepada perorangan, badan usaha atau organisasi sehubungan dengankegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yang terletak diSungai Konto Dusun OroOro Ombo Desa Karangtengah KecamatanKandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa dari perorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukankegiatan usaha penambangan di Sungai Konto di Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri tidakpernah membayar pajak atau memberikan kompensasi kepada DinasPengairan sehubungan
    dengan kegiatan usaha penambangan; e Bahwa Dinas Pengairan sepanjang mengetahui kegiatan usaha tambangtanpa IUP, IPR/IUPK selalu memberikan teguran bahwa pertambangantersebut tidak dibenarkan;; n0 nne nnn nn nnn en nnne Bahwa area atau lahan yang berada di bantaran Sungai Konto di DusunOrooro Ombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan KabupatenKediri sampai sekarang masih dalam pendataan;; e Bahwa Dinas Pengairan juga tidak pernah memberikan rekomendasiatau izin untuk kegiatan Reklamasi di bantaran
    dan Saksi Subeki danmasyarakat desa setempat bahwa lahan yang dijadikan usahapertambangan tersebut adalah milik Dinas Pengairan dan lahan tersebutadalah merupakan tanah pengairan yang letaknya di aliran sungai Konto;Bahwa cara pelaku usaha penambangan melakukan usahapenambangannya dengan cara mengambil material pasir yang ada dilokasi usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa mesindiesel, sekrop dan cangkul tanpa ijin dari pihak yang berwenangselanjutnya penjual memperdagangkan material tambang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 01-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 6 April 2016 — SUKADI bin MARIMAN
35 — 9
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 13-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 638/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 26 Januari 2016 — PRIYO SANTOSO aliaas BLACK bin YUSAK
52 — 25
  • BLACK Bin YUSAK dalammelakukan Usaha Pertambangan pasir sebagai mineral batuan tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yaitu. berupa lzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK)yang telah diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian,terdakwa masih belum memiliki hak untuk melakukan kegiatan UsahaPertambangan tersebut;Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh
    ijin usaha penambangan ;Bahwa berdasarkan keterangaan para pekerja di lokasi tambang tersebutbahwa pemilik usaha penambangan pasir tersebut adalah terdakwa PriyoSantoso ;Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2015 saksi melakukanpenangkapan terhadap terdakwa Priyo Santoso terkait kegiatan usahatambang pasir di Sungai Konto tersebut ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya ;Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuanterdakwa
    Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan ;Ad. 1.
    berdasarkan faktafakta persidangan tersebut diatas,telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan usaha penambangan pasir diPutusan Perkara Pidana Nomor 638/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.
    Menyatakan terdakwa PRIYO SANTOSO aliaas BLACK bin YUSAK terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHAPERTAMBANGAN ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56PK/TUN/2005
Tanggal 24 April 2008 — SENDI BINGEI PURBA SIBORO ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO
136 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2006 — Upload : 29-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 354 K/TUN/2003
Tanggal 4 Mei 2006 — Rudi Jono Tambun ; Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; Thomas Lumanauw ;
213 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-12-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 296/Pid.B/2015/PN. Mgt.
Tanggal 31 Desember 2015 — terdakwa SUKADI
70 — 9
  • Menyatakan terdakwa SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    ; Bahwa yang mengelola usaha penambangan adalah terdakwa SUKADI;e Bahwa dalam melakukan usaha penambangan terdakwa SUKADImenggunakan alat berat berupa (satu) excavator dengan merk Hyundai PC200 warna kuning;e Bahwa dalam usaha penambangan tersebut terdakwa mendapat keuntunganRp. 50.000,(Lima Puluh Ribu) per ritasi dari hasil tambang yang didapat;e Bahwa yang didapat dari hasil penambangan yang dikelola oleh terdakwaadalah berupa tanah urug dan tanah untuk bahan batu bata;e Bahwa usaha penambangan
    ;Bahwa terdakwa tidak memiliki jin Usaha Penambangan (UP) maupun JjinPertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan Khusus (IUPK)sesuai UndangUndang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara ;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa melakukan usahapenambangan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJAHJO ADIBAWONIBE, STmenerangkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memilikiIzin Usaha pertambangan dan dalam kenyataannya
    dan investasi terbatas, UP (Ijin Usaha Pertambangan) yaitu ijinuntuk melaksanakan usaha pertambangan dan JUPK (jin UsahaHalaman 17 dari 25 Putusan Pidana No. 296/Pid.Sus/201 5/PN.M gt18Pertambangan Khusus) yaitu ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah ijin usaha pertambangan khusus;e Bahwa sampai dengan saat ini mengenai ijin pertambangan untuk sementaradihentikan dan tidak bisa dimintakan di Pemerintah Daerah melainkan ketingkat Propinsi;e Bahwa alatalat dipergunakan oleh terdakwa
    Unsur yang dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP(Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau UPK(Ijin Usaha Pertambangan Khusus)e Bahwa yang dimaksud unsur tersebut usaha pertambangan yangdapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwapada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, bertempatdisebuah lahan/tanah milik Sujarno/Sadinem yang terletak di dukuh KlumpitRT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2006 — Upload : 27-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71K/PDT/2004
Tanggal 30 Nopember 2006 — Mustafa ; Fandolin bin Martono
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 15-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 717/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 12 Januari 2016 — MOCH MUSLICH bin (alm) MARSI
20 — 6
  • Sukoanyar Kec MojoKabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saksi usaha
    Sukoanyar Kec MojoKabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saaksi usaha
    Halaman 7 dari halaman 19Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saaksi usaha penambangan
    SukoanyarKec Mojo Kabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saksi usaha
    Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambanganAd. 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — SIE MONICA SILVIA PRAMANA ; TJANDRA AFIAT WIDARSO ; KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
388 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-01-2007 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312K/PID/2006
Tanggal 31 Januari 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung ; WAJI bin SUMARDI
26 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 K/PDT/2010
ISHAK BIN AHMAD; BOCHTIAR BIN ABDULLAH
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Migas
Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2916 K/Pid.Sus-LH/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — MUHAMMAD SUBHAN bin (Alm) WIGNYO SUWARNO;
169 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBHAN bin (Alm) WIGNYOSUWARNO secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumitanpa izin usaha niaga dari Pemerintah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Ayat (2) huruf dHal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2916 K/Pid. SusLH/2019UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUBHAN bin (Alm) WIGNYOSUWARNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpaada izin usaha niaga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    SusLH/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwatersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan, Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpa ada ijin usaha niaga tidaksalan dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan seluruhfakta
    Terdakwa beli dengan harga Rp8.600,00 (delapanribu enam ratus rupiah) dan dijual Kembali oleh Terdakwa dengan hargaRp9.850,00 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga daripenjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualanPertalite sejumlah Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perlitersedangkan keuntungan dari penjualan Pertamax sejumlah Rp1.250,00(seribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter; Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dalam melakukankegiatan usaha
    Menguasai/sewa/kerjasama atas sarana dan fasilitaspenyimpanan dengan jual keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribulima ratus kilo liter);1) Dari Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Penyimpanan Minyakdan Gas Bumi, atau:2) Milik pinak lain secara ekslusif;Dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; Berdasarkan alasan tersebut maka pengenaan Pasal 53 huruf djuncto Pasal 23 Ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tidak tepat diterapbkan dalam kasus a quo karena usaha yang dijalankanTerdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 18-04-2006 — Upload : 07-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122K/Pdt/2005
Tanggal 18 April 2006 — Santy Ho ; Rusdy Tanzil ; Sutanto ; Muhammad Rozali ;Ir. Muhammad Ali Arpan
359 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap