Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN HUE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangapan Ikan (SIPI);2.

Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN HUE Nahkoda KM.KG 92259 TS,sedang mencari lokasi ikan/cumicumi posisi 061625U1064712T yangmerupakan perairan Natuna/Laut China Selatan yang termasuk wilayah ZoneHal.3 Putusan No.26/Pid.Prkn/2014/PN.RniEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia KM.KG 92259 TS dihentikan dan diperiksa oleh KapalPatroli KRI.

Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN HUE Nahkoda KM.KG 92259 TS,sedang mencari lokasi ikan/cumicumi posisi 0616 25 U10647 12T yangmerupakan perairan Natuna/Laut China Selatan yang termasuk wilayah ZoneEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia, KM.KG 92259 TS dihentikan dan diperiksa oleh KapalPatroli KRI.

garis tegak lurus dari pulaupulau terluar pada saatsurut terendah yang lebarnya 200 mil laut kearah laut lepasdimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil kearah laut lepas;Bahwa Nahkoda KM.

Unsur melakukan penangkapan ikan;4 Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)5 Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

KG 92259TS ditangkap oleh KRI Pati Unus 384, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014sekitar jam 08.40 wib.pagi hari di Perairan ZEEI pada posisi 0616'25 U 10647712 T;Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bidang Pelayaran, berdasarkan hasilpemeriksaan saksi menggunakan Peta Laut No.354 oleh Dinas HidrooseanografiTNI AL bulan Mei 2010, bahwa KM.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DINH VAN THUONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut

ORCA O03 sedangmelakukan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan. Sekira jam 07.45 Wib.KP ORCA 03 dengan menggunakan radar mendeteksi 16 (enam belas) titikkapal yang akan menjadi target operasi. Enam belas titik tersebut tampak diradar bergerak berpasang pasangan (sejajar), jadi terdapat delapanpasang titik.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU. Nomor 5Tahun1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluardan berbatasan dengan laut wilyah indonesia sebagaimana ditetapkanHalaman 18 dari 35 Putusan Nomor27/Pid.

Anambasdan Natuna hingga Tanjung Datuk) dikeluarkan oleh Tentara NasionalIndonesiAngkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksititik 0511202"LU 10621'.653"BT dan posisi dikejar/dipergoki0511202LU 10621653BT dan tertangkap pada posisi 0511657LU 10622'492BT, KM BV 92972 TS berada diwilayah perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna.KM.

Danjuga sebagai penghancur jika terkena batu karang supaya jaring tidak robekatau rusak.Mengaku bersalah telah menangkap ikan dengan memasuki perairan ZEEI,laut Natuna tanpa dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesiadan menggunakan alatt tangkap pair trawl yang dilarang penggunaannyadengan sarana KM.

ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor27/Pid.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHAU MINH CA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

BV 0259 TS terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatanpidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 102 UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUdang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana Dakwaan Kesatu2.

Indonesia yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, yang memiliki dan/jatau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU.

ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid. SusPrk/2016/PN Randan 3.

Menyatakan Terdakwa CHAU MINH CA tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaanalternatif kesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa LE HOAI AN dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:- 1 (satu) Unit KM.

Menyatakan terdakwa LE HOAI AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIUP), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPertama 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joPasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI;4. Tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

BD 95049 TS, telah berada di fishing ground ZEEI yang ketikamelakukan kegiatan penangkapan ikan hingga saat ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Puyuh647 sekira pukul 21.50WIB pada hari Jumat tanggal 23 September 2011, telah didapat hasilsebanyak + 50 (lima puluh ) kilogram yang disimpan di KM BD 95049 TS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurutMajelis unsur "Melakukan penangkapan ikan di ZEEI", telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4.

Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 93 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Unitiap orang yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukanpenangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI;Menimbang bahwa pendapat Ahli M Tahmid S Pi menerangkan bahwa KM.

Menyatakan Terdakwa LE HOAI AN dengan identitas tersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapanikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) ;3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Unit KM.

SusPrk/2019/PN RanMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa terdakwa DANH VONG EM selaku Nakhoda KG 1916 TS yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 11Januari 2019 sekira jam 06.30 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Januaritahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) padaposisi 04 34 58 U / 105 39 55 T atau setidaktidaknya di Perairan YurisdiksiNasional

2018 sekira pukul 08.00(waktu Vietnam), KG 1916 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat daripelabuhan Kien Giang Vietnam menuju perairan Vietnam untukmelakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampaidengan tanggal 01 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapanikan + 800 (delapan ratus) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil padahari itu juga sekira pukul 06.00 WIB tanggal 01 Desember 2018memasuki perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Melaluipemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa KG 1916 TStidak dilengkapidokumen dan suratsurat resmi yang seharusnya dimiliki oleh kapal ikanasing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI.

ZEEI, dan3.

AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP dan Pasal 85 juncto Pasal 9 juncto Pasal 102 UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, akan tetapiPenuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Factidalam hal penjatunan pidana denda tanpa adanya pidana kurunganpengganti denda ;Bahwa Hakim Agung/Ketua Majelis sependapat dengan PenuntutUmum dalam memori kasasinya bahwa penegakan hukum di ZEEI

tidakbermanfaat dan merugikan kepentingan Pemerintah Indonesia sebagaiNegara berdaulat karena banyak Warga Negara Asing melakukanpelanggaran Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum LautInternasional di ZEEI tetapi dalam penegakan hukumnya sangatmenguntungkan warga negara asing melakukan penangkapan ikansecara tidak sah/illegal fishing dan hasil tangkapannya dinikmati negaraasing, bahkan terkadang mereka melanggar Kedaulatan NegaraRepublik Indonesia, tetapi ternyata dalam putusan Pengadilan dendayang

Sebenaarnya ketentuan ini sama sekali tidak melarangpenjatuhan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda terhadappelaku asing yang melakukan Tindak Pidana Perikanan di ZEEI.Ketentuan ini hanya melarang penjatuhan pidana penjara atau pidanabadan ;Bahwa beberapa alasan mengapa pidana penjara dan pidana badan/fisiktidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku asing yang melakukan TindakPidana Perikanan di ZEEI dan beberapa alasan pula mengapa pidanakurungan atau kurungan pengganti denda dapat diterapkan

kepadapalaku asing di ZEEI ;Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tersebut sejalan denganketentuan Pasal 102 UndangUndang Perikanan yaitu melarangpenjatuhan pidana penjara bagi tindak pidana perikanan di ZEEI kecualiada perjanjian pemerintah dengan pemerintah negara yangbersangkutan ;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, agar upayapenegakkan hukum di ZEEI dapat tegak dan berwibawa makapenjatuhan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dihindarikarena tidak melanggar ketentuan Pasal

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Dang Van Lap,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Tpgmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara antara lain : Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Dang Van Lap selakuNahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersamasama dengan saksi VoNgoc Y selaku Nahkoda KM.

Pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB bertempatdi Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 0534518 LU 10610771 BTTerdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TSbersamasama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM.

ABADI 02 KM ABADI 02 Alias BV 9982 TS BV 9982 TSmenggunakan alat tangkap ikan jenis jaring Pair Trawl ketika menangkapikan di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI)/wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia di Laut Natuna ; Bahwa benar KM.

ZEEI dan c.)sungal, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Albert Essing, A.MdPetugas KP.HIU MACAN TUTUL 02 yang menangkap Terdakwa, bahwa KM.ABADI 02 Alias BV 9982 TS pada saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 14Maret 2017 jam 05.25 WIB di sekitar perairan ZEEI Laut Natuna Pada posisi0534,518 LU 10610,771 BT yang dapat disimpulkan berada di WilayahPengelolaan

Menyatakan Terdakwa Dang Van Lap telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MelakukanDengan Sengaja Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat IzinHalaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.SusPrk/2017/PN. TpgPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan kedua PenuntutUmum ;2.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN TUAN VU telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----------------------------------------------------------------2.

setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriRanai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap' ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

BTH. 99514 TS saat tertangkap pada kordinat 06 16'075" LU 109 38' 156" BT adalah masuk wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia ZEEI ; Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; = = 2 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nn nce cen2. Saksi Said Lukman, S.E.

Batas Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) ; Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, batas Laut Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di lar danberbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkanberdasarkan UndangUndang yang berlaku tentang perairan Indonesia yangmeliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan ai di atasnya dengan batasterluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut

wilayahIndonesia ; = == Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, cara mengukur batas perairan LautZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurusdari pulaupulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil lautke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah lautlas ; nn nao nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnnBahwa Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan Peta Laut Nomor354 yang meliputi Natuna (PulauPulau Anambas dan NatunahinggaTanjung

BTH. 99514TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia/ZEEI menggunakan alat penangkap ikan pancing ulur dan gillnetpermukaan ; = 2+ 22 22222222 nn nn 222 on oo ==Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pada saat KM.BTH. 99514 TS ditangkap oleh KP.

Menyatakan Terdakwa PRICILIO PAGLINAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yag tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam dakwaan Kesatu ;-----------------------------------2.

7 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn n enn nn nnnBahwa pada saat KRI SLAMET RIYADI 352 berada di Perairan ZEEI LautSulawesi pada posisi 03 30 00 U 122 32 30 T telah melihat sebuah echopada monitor Radar JRC pada baringan 065 jarak 3 Nm, kemudian oleh jagaradar dilaporkan kepada Perwira Jaga Pagi Hari tentang hal tersebut,selanjutnya saksi melaporkannya kepada Komandan KRI Slamet Riyadi 352 dan oleh Komandan diperintahkan untuk segera mendekati echotersebut.

SANTACRUS berada di wilayah ZonaEkonomi Ekskusif Indonesia (ZEEI) dan kapal yang terdakwa nahkodaitersebut tidak memiliki dokumen berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);Bahwa pemilik kapal FB. SANTACRUS adalah LAGODAS yang beralamat diPurok Malakas, General Santos City Philipina ;Bahwa hubungan kerja terdakwa dengan perusahaan tersebut adalah terdakwamerupakan nahkoda kapal FB.

SANTACRUSberada di wilayah Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia (ZEEI) dan kapal yangterdakwa nahkodai tersebut tidak memiliki dokumen berupa SIPI (Surat IzinPenangkapan kaln) j==~2ss20nansnenmennnnnnsemnmee nanan esnenensnonesenensBahwa benar, pemilik kapal FB. SANTACRUS adalah LAGODAS yangberalamat di Purok Malakas, General Santos City Philipina ;Bahwa benar, hubungan kerja terdakwa dengan perusahaan tersebut adalahterdakwa merupakan nahkoda kapal FB.

Melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia (ZEEI) ;4. Yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: ne nnn mene nneAd.1.

Menyatakan Terdakwa PRICILIO PAGLINAWAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yag tidak memiliki Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) dalam dakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRICILIO PAGLINAWAN olehkarena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar3.

dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 03.50 Wibketika Kapal Polisi KP ANTAREJA7007 yang di awaki oleh saksianggota Polri ISKANDAR IDRIS, MUHAMMAD RASYIDIN, RAHMATRAHIM,KUNTOROsedang melaksanakan patroli Rutin Sesuai dengansurat Perintah Berlayar nomor sprin / 913 / IV / HUK 6.6 /2020 telahmemergoki 1 Unit Kapal Ikan KM PKFB 1774 GT 64,81 yang dinakhodaioleh Terdakwa PRAPHAS RUAENGNAM pada posisi 0438,708 LU09918,819 BT(sesuai GPS berada pada Wilayah ZEEI

harus dilengkapi dengan SIUP danSIPI.e Demikian juga dengan keterangan AHLI ARI PRASETYO STmenjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarangoleh Peraturan Pemerintah Indonesia didalam Undang Undang Nomor45 Tahun 2009 jo Undang Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanandan peraturan menteri, KM PKFB 1774 GT 64,81 juga tidak memilikiSIUP dan SIPI dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan diwilayah

PKFB 1774GT.64,81ditangkap/dihentikan Kapal Polisi ANTAREJA 7007 pada hari Jumat,tanggal 22 Mei 2020, pukul 04.30 WIB di Perairan ZEEI Selat Malakapada posisi . 0433,804LU 09921, 638BT;. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima danmembenarkan keterangan tersebut.3. MUHAMMAD RASYIDIN, di bawah sumpah, ABK Kapal Polisi KP. ANTREJA7007, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan Kapal Polisi KP.

PKFB 1774GT.64,81 ditangkap/dihentikanKapal Polisi ANTAREJA 7007 pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020,pukul 04.30 WIB di Perairan ZEEI Selat Malaka pada posisi .0433,804LU 09921, 638BT.. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima danmembenarkan keterangan tersebut.4. RAHMAT RAHIM, di bawah sumpah, ABK Kapal Polisi KP. ANTREJA7007, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 07/Pid.SusPRK/2020./PN MdnBahwa saksi menerangkan Kapal Polisi KP.

PKFB 1774 GT. 64,81 ditangkapsaat baru selesai melakukan penangkapan ikan di Perairan ZEEI SelatMalaka dengan menggunakan alat tangkap jaring trawldengan ikanhasil tangkapan sebanyak + 620 (enam ratus dua puluh) kg ikancampurcampur; Bahwa Terdakwa menerangkan KM.

DAKWAAN:PRIMAIR;wn Bahwa ia terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI pada hari Minggu tanggal120 Mei 2012, sekira jam 16.05 wita atau setidaktidaknya dalam bulan Mei 2012atau masih dalam tahun 2012, bertempat di perairan ZEE Indonesia pada posisi04,06, 16, UU118 12,50, T laut sulawesi Kabupaten Nunukan atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriNunukan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

yang tidak memiliki SIPIsebagaimana maksud dalam pasal 27(2), perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwaLATJAMANI Bin TUMANI yang ditemani saudara TUMANI Bin NULHDJIberangkat dar malaysia menuju pancang merah untuk mencari ikan denganmenggunakan pancing, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekirajam 16.05 terdakwa berada pada ZEEI pada 040616U 11871250T yangdipantau oleh KRI AHP 355 dengan

yang tidak memiliki SIPIsebagaimana maksud dalam pasal 27(2), perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwaLATJAMANI Bin TUMANI yang ditemani saudara TUMANI Bin NULHDJIberangkat dar malaysia menuju pancang merah untuk mencari ikan denganmenggunakan pancing, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekirajam 16.05 terdakwa berada pada ZEEI pada 040616U 1181250T yangdipantau oleh KRI AHP 355 dengan

Menyatakan terdakwa LATJAMANI Bin TUMANTI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki SIPI sebagaimana maksud dalam pasal 27(2)," sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 93Ayat (2) UURI.NO.45 tahun 2009 tentangPerikanan;2.

Menyatakan terdakwa LATJAMANI Bin TUMANTI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang 6tidakmemiliki SIPI;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI dengan pidanapenjara selama 2 (dua ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;.

BD9445 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan BaRiaVung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.Pada hari Senintanggal 17 April 2017 sekira pukul 11:50 WIB bertempat diPerairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 0647359 LU 10644222 BT, PHAM HONGTHU selaku Nahkoda KM.

penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara antara lain :halaman 3 dari 19 hal.Put.No:33/Pid.SusPrk/2017/PN.Tpg.Bahwa sekira bulan April tahun 2017 PHAM HONG THU selaku Nahkoda KM.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE);Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area diluar danberdampingan dengan laut teritorial Indonesia yaitu 200m(dua ratus) mil laut darigaris pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;Bahwa penangkapan Kapal KM.

BV 9445 TS yang berasal dari Vietnam telahmelakukan penangkapan ikan, ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas POLRI diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Ho Thanh Dung, Ho VanVu dan keterangan Terdakwa menerangkan selama beroperasi di Wilayah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar laut Natuna telah mendapat ikan sekitar + 2(dua) kilogram cumi (Sotong);Menimbang, bahwa diperoleh faktafakta di persidangan Terdakwa Pham HongThu

BISMA 8001 pada hari Senin tanggal 17April 2017 Jam 11.50 WIB disekitar perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi0647 ,359LU 10644,222BT adalah bagian dari Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI), yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa, kapal ikan KM.BV 9445 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkanuntuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia, seperti Surat

1. Menyatakan Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716;Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi saksi, baik yang didengar dan dibacakan pendapat Ahli Nautika yang didengardimuka persidangan, dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan denganadanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir faktafaktahukum sebagai berikut; Bahwa kapal Foca.

Hiu 05 padaKoordinat : 03 37252 LU 123 57305 BT. ketika di perikasa di Peta laut,kapal Foca.FJ RR Four Brother telah memasuki dan melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonsia (ZEEI) lautSulawesi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dalam pesidanganTerdakwa dan ke 2 (dua) orang ABK, telah melakukan usaha PerikananTangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indoneisa (ZEEI), terhadap TerdakwaMajelis Hakim mempertimbangkan

Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;3. Unsur tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI );1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang; telah dipertimbangkanpada pertimbangan' diatas, oleh karena itu). Majelis Hakim tidakmempertimbangkan unsur ini lagi;2.

Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona EkonomiEksklusif Indonesia ( ZEEI);Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing menurut MajelisHakim adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki ataumengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak memilikiSIPI

Hiu 05 pada Koordinat03 37252 LU 123 57305 BT, ketika di perikasa di Peta laut, kapal Foca.FJ RR Four Brother telah memasuki dan melakukan kegiatan menangkapan ikandi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonsia (ZEEI) laut Sulawesi WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),telah terpenuhi

Perkara : PDM 100/RNI/10/2018, tanggal 9 Oktober 2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;DAKWAAN :KESATU:Bahwa ia terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda KIA BV 5367 TS yangmerupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasama dengan saksiLE DUC THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 5368 TSpada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.43 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI LautNatuna Utara pada posisi 06 41

42 LU 109 12 15 BT yang merupakanwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap' ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)perbuatan terdakwa dilakukan dengan

cara sebagai berikut : Bahwa ketika KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA355 melaksanakankegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumattanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.15 WIB dengan menggunakanradar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06 41 37 LU 109 12 00 BT.

RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jopasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda KIA BV 5367 TS yangmerupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasama dengan saksiLE DUC THANH (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 5368 TSpada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.43 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI

Menyatakan Terdakwa Tran Do terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta melakukan mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tran Do dengan pidana dendasejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);3.

Putusan No.94/PID.SUSPRK/2016/PT PTKKESATUBahwa, terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT, yangmerupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 pada hari Selasa tanggal12 April 2016 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2016atau setidaktidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04 47,704 N 105 23,096 Esesuai GPS atau 04 47.651 LU 105 23. 130 BT setelah dikonversi dan di plot padapeta

HIUMACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbenderaMalaysia yaitu KM PKFB 1098 berada pada posisi 04 47, 802 N 105 23, 250 Esesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KMPKFB 1098 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 Wib KP.

HIUMACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbenderaMalaysia yaitu KM PKFB 1098 berada pada posisi 04 47, 802 N 105 23, 250 Esesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KMPKFB 1098 tersebut, kKemudian sekira pukul 04.15 Wib KP. HIU MACAN TUTUL 02berhasil menghentikan KM PKFB 1098 yang sedang melakukan penangkapan ikan,selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMARYADI yang bertugas di Kapal PatroliHal. 3 dari 8 hal.

Menyatakan terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danTindak Pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat

Menyatakan terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Hal. 5 dari 8 hal.

., tanggal 11 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyentersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaMengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadi Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatifkesatu Penuntut Umum;Menjatunkan kepada TerdakwaTran

,tanggal 11 Mei2018yangdimintakan bandingtersebutsekedar mengenaipidana yang dijatuhkan, sehingga amarnyaberbunyisebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyentersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidanaMengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesiadi Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI): Menjatuhkan

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yangmenyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindakpidana '"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia di Wilayanh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)yang tidak memiliki Suratlzin Penangkapan

Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019Eksklusif Indonesia(ZEEI) sehingga ditangkap kapal patroli Indonesiayaitu KPPAUS 01;sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsurtindakpidana Pasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangNomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004pada dakwaan altematif kesatu;3.

Bahwa demikian pula putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang mengubahpidana yang dijatunkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa disertai pidana penggantidenda karena pidana badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkankepada Terdakwa yang melanggar tindak pidana perikanan di ZonaEkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;4.

tanggal 17 April2017 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia perairanZEEI (Laut Natuna) pada posisi 06 45591 LU 106 45618 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengansengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI

melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan),perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut: Bahwa Senin tanggal 17 April 2017 jam 11.40 WIB setelah terdakwa selesaimelakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 06 45591 LU 10645618 BT di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alattangkap 6 (enam) unit pancing

yang tidak memilikiSIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan terdakwa dilakukan dengansebagai berikut:Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 311/PID.SUS/2017/PT.PBRBahwa Senin tanggal 17 April 2017 jam 11.40 WIB setelah terdakwa selesaimelakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 06 45591 LU 10645618 BT di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alattangkap 6 (enam) unit pancing cumi dan 1 (satu unit jaring lingkar yakni alattangkap

Menyatakan Terdakwa NGUYEN HUU TIEN bersalah melakukan tindakpidana, Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal27 ayat (2) Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 5 ayat(1) huruf b Jo.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN HUU TIEN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan~ tindak pidana perikanan,Mengoperasikan kapal penangkap' ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN HUU TIEN denganpidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;3.

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanHalaman 3 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMRKapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagaiberikut :Berawal

pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penangkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSAN JOSE bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagiandari kapal penangkap ikan

) di perairan LautSulawesi pada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T tersebut lalu menurunkanjaring/pukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnyadibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnyakapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagaikapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00 Wita ketikaKapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikanpada rumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (3) yang dengan cara sebagai berikut;Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMRBerawal pada hari Jumat tanggal

13 Februari 2015 sekira pukul 20.00Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 58 U 122 30 18 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSAN JOSE bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagai bagiandari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THE PHUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);2.

BTH99962 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titikpenangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (wilayah Perairan PerikananRepublik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukanOperasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahuioleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri,kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikankapal KM.

BTH 99962 TS yangdiduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI LautNatuna;Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP yang bertugassebagai Mualim Il KP. ORCA 03;Bahwa kapal yang ditangkap KP. ORCA 03 bernama KM. BTH 99962 TSmerupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP.

BTH 99962 TS pada saat tertangkap di koordinat0629'852" LU 10928'666" BT adalah termasuk Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;2.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN THE PHUONG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana denda kepada tTerdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan ;3.

Bahwa kapal KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 ditangkap olehpetugas Kapal Polisi KP Gelatik5016.Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsBahwa awalnya Kapal Polisi KP Gelatik5016 melakukanpatroli di perairan teritorial Indonesia selat malaka danmendeteksi keberadaan kapal KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13dan empat kapal berbendera Malaysia lainnya sedangmelakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Selat Malaka.Bahwa Kapal Polisi KP Gelatik5016 langsung menuju kearahKM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 dan

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.71.

Abdul Razak yangtelah melihat langsung kapal ikan KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 menerangkankapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :Surat Izin Usaha

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa unsur ke1 dan ke3 telah dipertimbangkan padadakwaan kesatu dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akandipertimbangkan tentang unsur ke2;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus.Prk/2016/PN LgsAd.2.: Yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkapan ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang

Abdul Razak yangtelah melihat langsung kapal ikan KM PKFB (U) 1639 GT. 26.13 menerangkankapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI akan tetapiapabila tidak memiliki izin resmi pemerintah maka tidak di benarkan;Menimbang, bahwa adapun dokumen dokumen yang harus dimiliki olehsetiap kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI sesuaidengan Undangundang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1.