Ditemukan 1140 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepala kepada kelapa kelana kenara kepara kepaa kepasa kepafa
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 29-09-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Pya
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
BAIQ SURIANI
Tergugat:
PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)/INDONESIA DEVELOPMENT COORPORATION (ITDC)
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI
2.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) LOMBOK TENGAH
198 — 123
  • Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Barat (Turut Tergugat fl), terletak di Desa Kuta,Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1.873.385 m2diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepaia BPN RI) sesuai Surat KeputusanNomor : 22/HPL/BPN.RI/2009, tertanggal 31 Agustus 2009.Bahwa oleh karena PT. LTDC yang diberikan oleh Tergugat Ilsebagian HPL dan sebagian Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, yangkemudian Turut Tergugat Il melepaskan hak pengelolaan lahan tersebutbersama PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-06-2013 — Putus : 05-09-2014 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 5 September 2014 — TILLY KALIGIS >< PT. GREEN HILL GARDEN,Cs
147 — 35
  • Seharusnya Pihak Tergugat Illmengetahui dan mengerti bahwa diatas tanah yang dimohonkan hak olehPihak Tergugat adalah tanah yang memiliki hak historika, karena adapemiliknya tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu secara seksama ataslokasi tanah beserta turutan yang ada diatasnya (riwayatPihak Tergugat Ill, sebagai Penguasa Bupati Kepaia Daerah, seharusnyaberupaya melindungi warganya / rakyatnya agar supaya tidak terjadipelanggaran terhadap hakhak keperdataan warganya ( PihakPenggugat ), Sehingga
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 13-02-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 01/PDT.KPPU/2013/PN.JKT.UT.
Tanggal 13 Februari 2014 — PT.PELABUHAN INDONESIA II (Persero) melawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)
690 — 430
  • ;KPPU Menghilangkan Fakta Penting Mengenai Skema 2 : 1 Yang Disampaikan 5(Lima) Saksi :124125126Bahwa Termohon Keberatan dalam persidangan telah menghilangkansubtansi penting dari kesaksian 5 orang saksi, yaitu M Tauhid (DPWGapeksi), Jonggung Sitorus (Kepaia Adminitrasi Pelabuhan TelukBayur) .Dalsaf Umar (GM Pelabuhan Teluk Bayur) Agus Widianto (KetuaAsosiasi Tangki Timbun) dan Erwin (PT.Wira Indomas) yang memberikanketerangan yang sama bahwa terdapat fakta mengenai terdapatnya pulaskema 2 : 1 untuk
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 46/Pdt.G/2015/PN>dpk
Tanggal 9 Mei 2016 — Ny. Emmy Nurresmi Vs Tuan Tahar, SH; Notaris Hadi Winata, SH., Dkk
119 — 112
  • Bahwa setelah dilaksanakan Proses Jual Beli Tanah berdasarkan PP No. 24Tahun 1997 tersebut, kemudian oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (TurutTergugat ) telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepaia Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagaiberikut :Pasal 94 (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan denganpendaftaran perubahan
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Turut Tergugat:
1.BUPATI EMPAT LAWANG
2.BUPATI LAHAT
3.DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG
4.DPRD KABUPATEN LAHAT
160 — 95
  • Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lhttidak jelas, apakah sebagai pribadinya yang disebutkan sebagaipetani atau kedudukannya sebagai Kepaia Desa Aur Gading, yangdapat menyebabkan gugatan Penggugat adalah obscuur libel! ataukabur;d.
    Bahwa hal ini menunjukan adanya kedudukan Penggugat apakahsebagai pribadi atau Kepaia Desa Aur Gading dan antara positagugatan dan petitum sangatlah kontradiksi termasuk adanyakekeliruan subyek hukumnya sehingga menyebabkan gugatanmenjadi tidak jelas/kabur (obscuur libell) atau setidak tidaknyamenjadi bias;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-11-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/PDT/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — PT INA PLAZA, vs PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT CQ GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Tergugatdalam perkara ini, yaitu Tergugat dalam Konpensi (Kepaia KantorPertanahan Kota Bandung), dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi (Gubernur Jawa Barat) adalah Pejabat Tata UsahaNegara.b.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-02-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1227/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 26 Februari 2014 — ERLINA SARI DEWI als ADIS binti TEGUH
59 — 47
  • ,S.Si. dan yangmengetahui DWI HANDAYANI, S.Si , S.Si selaku Kepaia UPTLaboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kasubag Tata Usaha, setelahdilakjkan pemeriksaan secara Laboratoris:Barang Bukti:Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap degan labelobarang bukti, barang bukti tersebut setelahdilakukan penyisihanKesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan:Bahwa barang bukti Tablet warna coklat logo "BRO" didalam bungkusplastic bening
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum: JOHANA JOSEPHINA, SH Terdakwa: Drs. HASAN M. Bin MAJUDDIN
77 — 34
  • Segalabentuk kegiatan yang terlaksana di SMK Negeri 4 pinrang sesuaidengan RKAS yang telah disusun bersama oleh Pihak Sekotah melaluiRapat Dinas yang dipimpin oteh Terdakwa selaku Kepaia Sekolah danBendahara hanya menjaiankan segala kebijakan yang ada sesuaidengan hasil rapat penyusunan RKAS yang telah disusun oleh pihakyang terkait sesuai dengan keterangan saksisaksi pada persidanganyang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi)b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2002 — Putus : 28-05-2003 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pid/2002
Tanggal 28 Mei 2003 — SAMADIKUN HARTONO
963 — 917 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PB940/BPPN/1200, tertanggal 5 Desember 2000, dari BPPN kepadaJaksa Agung RI dan Kepaia Kapolisian Ri, perihal : Status Proses PenyelesaianKewajiban Pemegang Saham (PKPS, PT. Bank Modern, Tbk (Bank Modern)(Tertanda T1) ; .Berita Acara Penerimaan Pernyataan penyerahan Asset dari SamadikunHartono kepada Jaksa Agung Muda Pardata dan Tata Usaha Negara,tertanggal 18 September 1998 Tartanda T2);Rekening bulanan PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-02-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 35/PDT/2017/PT MDN
Tanggal 8 Mei 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
52 — 13
  • Bahwa, Tergugat VIII (Kepaia Kantor Pertanahan Kota Tebing linggi)adalah pejabat Tata Usaha Negara yang didalam perbuatan hukumnyadalam menerbitkan surat hak atas tanah berupa Sertitikat Hak Milik No.498/Rambung merupakan dan/atau dalam kapasitas atau kewenangansebagai perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara, dimanahasitperbuatannya berupa menebitkan surat hak atas tanah adalah bersifatKonkrit dan Final.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
145 — 108
  • Adjarang Nasela yang adalahMoyang Penggugat Intervensi terhadap tanah atau dusun yang bernamaTitaoekoe atau yang lebih dikenal dengan nama dusun Titauku, yangterletak di dalam petuanan Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah adalah didasarkan pada Surat Pengakuan HakAtasTanah dari Orang Kaya Parentah dan dua Kepaia Soa di NegeriHitumessing tanggal 8 Oktober 1906 yang kemudian disalin kembali olehPemerintah Negeri Hitumessing pada tanggal 14 September 1956mengetahui Kepaia Pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2006 — Putus : 08-01-2007 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/PDT.G/2006/PN.
Tanggal 8 Januari 2007 — PT. INDO BUILD CO lawan 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 2.Mensekneg Selaku Ketua BDN Pengelola GOR B.Karno 3.JAKSA AGUNG R.I 4.KEPALA KANWIL BPN DK. JKT 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA PUSAT
590 — 641
  • Jakindra) sebesarRp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 1999.Bukti TII58 (asli)Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 1.711.2/1275/31/Sek/99 tanggal 15Juli 1999 kepada Kepaia Kantor Pertanahan Jakarta Pusat perihal bantuan penertibanpenggunaan tanah milik Gelora Senayan. Dalam surat tersebut Kakanwil BPN DK!
    menentukan siapakah yang berhak atas tanah Hak GunaBangunan No.26/Gelora dan Hak Guna Bangunan No.27/Gelora adalah akan sangat ditentukanoleh sah tidaknya masingmasing Surat keputusan yang mendasari masingmasing hak tersebutdus karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu dari SuratKeputusan tersebut untuk menentukan sah tidaknya Surat keputusan tersebut ditinjau dari segihukum.Menimbang, bahwa pertamatama yang perlu dipertimbangkan adalah tentang sahtidaknya Surat Keputusan Kepaia
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Putus : 22-07-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 22 Juli 2014 — 1. SUMIATI, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 2. SARIYAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 3. UDI, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 4. ROHIYEH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 5. SITI FATIMAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 6. SITI ROMLAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 7. SLAMET, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII Konvensi /Tergugat Rekonvensi; 8. MAMINAH, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Ds. Brongkal Rt. 13 Rw. 4 Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ; Melawan : 1. MAIL, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Brongkal Rt. 14 Rw. Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; 2. NAWAWI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Sumbertaman Rt. 14 Rw. 4 Desa Brongkal Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat Konvensi ; 3. ABDUL MAJID, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Trunojoyo Rt. 23 Rw. 3 Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; 4. Kepala Desa Brongkal beralamat di Desa Brongkal, Kec. Pagelaran Kab. Malang yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi ; 5. CAMAT Kec. Pagelaran selaku PPAT beralamat di Jl. Raya Pagelaran Kab.Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;
36 — 30
  • TAUHID yangmenjabat Kepaia Desa Brongkal dan Pjs. Kepala Desa Brongkal saat itu (saatAJBAJB diterbitkan),Demikian juga Turut Tergugat sekarang ini (HARI KRISPRIYANTO,S.Sos.,M.Si.) bukanlah PPATS Kecamatan Pagelaran yang membuat AJBAJBdimaksud saat itu, sehingga yang bersangkutan pun tidak dapat dimintaipcrtanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 30-07-2011 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 21 Oktober 2013 — DELIMA MP PANGGABEAN .SP; LAWAN ; PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT II;
58 — 20
  • menjabat sebagai KepalaBagian Operasional di Kantor Pusat Nusantara Bona Pasogit 11.Bahwa benar saksi tidak pernah bekerja di Kantor CabangNusantara Bona Pasogit 11 ;Bahwa benar saksi kenal dengan pihak Penggugat sewaktubersamasama bekerja di Kantor Pusat Nusantara Bona Pasogit11.Bahwa benar saksi lebih dahulu bekerja di Nusantara BonaPasogit 11 dari pada pihak Penggugat ;Bahwa Saksi menerangkan bahwa PENGGUGAT pernah bekerja diKantor Pusat Nusantara Bona Pasogit 11 di Cicurug, Sukabumisebagai Kepaia
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Ksp
Tanggal 22 Januari 2014 — ABDUL KOHAR ALIAS USTAD KOHAR, DKK Melawan : H. ALAMSYAH, DKK
92 — 12
  • Simpang, ternyatamengenai objek perkara yang sama ini telah pernah diajukan sebanyak 5 (lima) kali diKepaniteraan Pengadilan Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur, dan terhadap 5 (lima) perkara inisesungguhnya telah pernah dijatuhkan putusan, dimana putusan tersebut telah mernperolehkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Bahwa terhadap gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri KualaSimpang pada perkara ini, terdapat daiildaiil yang dikemukakan yaitu pada Surat KeputusanBupati Kepaia
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 23-12-2019 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Dgl
Tanggal 26 Juni 2020 — Penggugat:
ISMAN
Tergugat:
1.LUTFIN, S.Sos
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa Marana
3.Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala
137 — 65
  • tergugat 1 menjadi calon kepala Desa yang tidak memiliki haksedikitoun untuk menjadi calon kepala Desa Marana, karena tidak lolos berkasdan teijadi 2 kali Pleno penetapan Calon kepala Desa maka hubungan hukumantara penggugat dan tergugat membawa akibat hukum yang sangat merugikanPenggugat karena bermufakat dalam menetapkan tergugat 1 sebagai calonkepala Desa Marana yang seharusnya di gugurkan sejak permulaan tahapan,dan perlu penggugat tegaskan kepada pera penggugat, bahwa penyelesaiansengketa kepaia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-01-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — JAMAL NASUTION VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG KISARAN
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lima ratus lima puluh delapanmeter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Ketamadya : Batu Bara d/h AsahanKecamatan : TalawiDesa/Kelurahan : Sei MukaLebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor: 01/Sei Muka/2008 tanggal11 April 2008, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepaia KantorPertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 April 2008, nama PemegangHak Tertulis/Terdaftar atas nama Jamal Nasution;Sertifikat Hak Milik (SHM) Hak Nomor: 35 Desa/Kelurahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-07-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 490/PID.B/2013/PN.BDG
Tanggal 11 Juli 2013 — TATANG ROCHENDI Bin (Alm) OTONG ASMITA
58 — 13
  • MUHAMMAD INDARTO Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua yang diterangkan dalam BAP1adalah benar ; ; Bahwa, saksi sebagai kepaia seksi Dikmas Kec.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Ny. Hj. YATI HERYATI
Tergugat:
H. SURYADI, ST,
Turut Tergugat:
1.Ir ABIDIN WAHYUHONO
2.NOTARIS MULYANI SYAFE I dengan Protokol Notaris Ny SUSIATI, SH
3.NOTARIS FENNY SULIFADARTI, SH,
4.KANTOR PERTANAHAN BOGOR,
336 — 101
  • Hal. 3)hanya menarik TUAN ABIDIN WAHYUHONO = yangmenjabat Kepaia Unit Perum Perumnas Cabang IV Bogor,sebagai TURUT TERGUGAT I, padahal senyatanya TUAMABIDIN WAHYUHONO bertindak atas dasar surat kuasayang diberikan secara hierarki dari Tuan Insinyur BudiPrabowo selaku Direktur Pemasaran Perum Perumnas,secara hukum seharusnya Perusahaan UmumPembangunan Perumahannasional, vanodisingkatPERUM PERUMNAS, berkedudukan di Jakarta, ditariksebagai Pihak dalam perkara a quo dikarenakanpertanggungjawaban secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 PK/Pdt/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT GOLDEN RAMA EXPRESS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • juncto Pasal 4 juncto Pasal16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun1977, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepaia