Ditemukan 1350 data
dr. Calvindra Leenesa
Tergugat:
Rektor Universitas Andalas
863 — 717
Sementara Komisi Disiplin FKUA jugamasuk dalam ranah diluar kampus/akademis yakni masuk dalam masalahrumah tangga pelapor Ivan Moharya Kasim dengan dr.
JAINUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 19
Oleh karena itu bertentangandan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidaksesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau diSK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulusmengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Setyo Utami, S. Or.
Tergugat:
Kepala Desa Srimulyo
76 — 30
Sdr.SetyoUtami, S.Or;Bahwa total nilai untuk ujian ketrampilan, dan komputer total nilai 100 %dengan rincian nilai akademis (Tertulis) dari LPPM UGM sebesar 70 %.kriteria : 50 % nilai pengetahuan umum dan 20 % untuk nilai dasarkomputer, nilai prestasi dan dedikasi 30 % ; Putusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg.
178 — 132
penulisan ijazahInsan Sabri;Bahwa keterangan pada poin 7 Berita Acara Pemeriksaan pada tingkatPenyidikan tidak benar dan saksi cabut karena saksi tidak adamenerangkan hal tersebut;Bahwa keterangan pada poin 8 Berita Acara Pemeriksaan pada tingkatpenyidikan tidak benar dan saksi cabut karena saksi tidak adamenerangkan hal tersebut;Bahwa sebagai Ketua Tata Usaha saksi bertugas mengelola SuratMasuk, membuat Surat Keluar, Mendata muridmurid dan GuruGuru;Bahwa saksi tidak mengelola masalah keuangan dan akademis
ISMAIL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 37
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
AMIRUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 60
Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
ABDURRASYID Bin ZAINUDIN
Tergugat:
PT KETAPANG ECOLOGY AND AGRICULTURE FORESTRY INDUSTRIAL PARK (PT. KIP)
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Sei Awan Kanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalbar di Pontianak Cq Kepala Kantor Pertanahan Kab Ketapang
149 — 21
kepada peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan Belanda tidak sembarangan mengeluarkanSurat, tetapi untuk surat kerajaan secara khusus saksi ahli tidak bisamenerangkan karena saksi ahli belum pernah melihat tulisan ataukata meter;Bahwa Ahli menerangkan surat swapraja itu dilengkapi dengankadastral yang termuat di dalamnya;Bahwa Ahli menerangkan peta kadastralnya itu tidak di pisahkan yaitumenjadi satu kesatuan tidak ada salinan lainnya;Bahwa Ahli menerangkan hanya bisa menjelaskan secara akademis
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
NURUL HAKIM
223 — 120
pidanasecara umum sebagimana diatur dalam pasal 56 KUHP , namun hal ini juga diaturkhusus dalam penjelasan Perpu No 2 Tahun 2002 yaitu :Penjelasan Pasal 13Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baiksebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelahtindak pidana dilakukan.Penjelasan Pasal 15Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelahkejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
ERY FITRIYANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
136 — 43
Validasi terdiri dari para pejabat / PegawaiKementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP BKN dan BPS.Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan LampiranPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantautersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi TimPemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yangtidak Lulus mengikuti seleksi Akademis
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
172 — 63
Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutPutusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 14adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
MULIA SOGOT ARI SIREGAR, SH
Terdakwa:
INGE RATNASARI Anak dari SURYA BUDIMAN
277 — 240
teoriSiapa yang dipakai, ahli mencontohkan jika menurut John Austin makahukum adalah perintah penguasa; Menurut Hart hukum adalahperaturan primer dan peraturan sekunder; Menurut Kelsen hukumadalah keharusan normative dan menurut Redbruch hukum adalahaturan yang mengandung kebaikan; Bahwa menurut ahli, hukum adalah aturan yang kita sepakatidibuat secara moral dan mengikat yang dibuat lewat Negara; Bahwa ahli tidak sependapat dengan pernyataan semua orangdianggap tahu tentang hukum yang di dalam dunia akademis
IWAN SETIAWAN,SH
Terdakwa:
HELMI MUHAMAD ALAMUDI ALS ABU ROYAN
368 — 87
internasional;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan lebih jauh menganaiunsur ini, Majelis perlu mengetengahkan terlebin dahulu tentang pengertianpermukatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam UndangUndang ini,namun perlu dicermati untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum,selama dan setelah kejahatan itu dilakukan (hal ini sebagaimana tertuang dalampenjelasan UU ini);Menimbang, bahwa memaknai informasi yang berkaitan denganPemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari beberapa literatur akademis
EDWIN PRABOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JUJU JUHARYADI Alias JUJU Alias DIDI Bin ABDUL LATIF .Alm
177 — 87
pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
33 — 18
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makaupaya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap TermohonKasasi dahulu Penggugat, maka Judex Facti mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo haltersebut dibuktikan sebagai dalam menganalisa eksepsiPemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dicermati denganseksama, sehingga putusan Judex Faksi tidak tepat atau salah ;Bahwa berdasarkan alatalat bukti yang terungkap dalampersidangan dan mencermati kajian akademis
RUSLAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 35
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
121 — 34
Hadi mewajibkankan iuranpendidikan/sumbangan pendidikan tersebut kepada peserta didik yang tidakmampu dan mengaitkan iuran pendidikan/ sumbangan pendidikan inidengan persyaratan akademis/ evaluasi belajar, dimana siswa kelas XIIyang belum membayar iuran baik sebagian maupun secara lunas (12 bulan)tidak diberikan nomor ujian akhir dan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagaipengganti ijazah sementara, dan iuran pendidikan tidak hanya dikaitkandengan penerimaan Surat Keterangan Lulus, tetapi dikaitkan
sebesar Rp. 910.142.279, (Sembilanratus sepuluh jua seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh Sembilanrupiah). dari keseluruhan Uang Komite sekolah yang terkumpul tersebut, karenatidak seluruh siswa membayar iuran Ssumbangan yang disepakati.Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli (Drs Burhasman) dipersidangan pungutan atau sumbangan dibolehkan secara legal formal karena adaaturan yang mengaturnya, namun pungutan atau sumbangan tersebut tidakdiperbolehkan dikaitkan dengan kegiatan akademis
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 20
Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 19
Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
86 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bilamana Judex Facti tidak/oelumberhasil membuktikan delict yang didakwakan terhadap Terdakwa, denganmenggunakan alat bukti, yang ada (saksisuratketerangan Terdakwa),maka seharusnya Judex Facti beralih menggunakan alat bukti petunjukex Pasal 188 KUHAP (Puslitbang Hukum dan Peradilan Makamah AgungRepublik Indonesia, Naskah Akademis : KORUPSI, KOLUSI DANNEPOTISME (KKN) tahun 2004, hal. 6465);Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara