Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 27/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
dr. Calvindra Leenesa
Tergugat:
Rektor Universitas Andalas
863 — 717
  • Sementara Komisi Disiplin FKUA jugamasuk dalam ranah diluar kampus/akademis yakni masuk dalam masalahrumah tangga pelapor Ivan Moharya Kasim dengan dr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 45/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
JAINUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 19
  • Oleh karena itu bertentangandan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer;karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidaksesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau diSK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulusmengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (sainganPenggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 166/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
Setyo Utami, S. Or.
Tergugat:
Kepala Desa Srimulyo
76 — 30
  • Sdr.SetyoUtami, S.Or;Bahwa total nilai untuk ujian ketrampilan, dan komputer total nilai 100 %dengan rincian nilai akademis (Tertulis) dari LPPM UGM sebesar 70 %.kriteria : 50 % nilai pengetahuan umum dan 20 % untuk nilai dasarkomputer, nilai prestasi dan dedikasi 30 % ; Putusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 120/PID.B/2016/PN.PSB
Tanggal 10 Nopember 2016 — - Drs. AFREDI Pgl EDI
178 — 132
  • penulisan ijazahInsan Sabri;Bahwa keterangan pada poin 7 Berita Acara Pemeriksaan pada tingkatPenyidikan tidak benar dan saksi cabut karena saksi tidak adamenerangkan hal tersebut;Bahwa keterangan pada poin 8 Berita Acara Pemeriksaan pada tingkatpenyidikan tidak benar dan saksi cabut karena saksi tidak adamenerangkan hal tersebut;Bahwa sebagai Ketua Tata Usaha saksi bertugas mengelola SuratMasuk, membuat Surat Keluar, Mendata muridmurid dan GuruGuru;Bahwa saksi tidak mengelola masalah keuangan dan akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 78/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ISMAIL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 37
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
AMIRUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 60
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ktp
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ABDURRASYID Bin ZAINUDIN
Tergugat:
PT KETAPANG ECOLOGY AND AGRICULTURE FORESTRY INDUSTRIAL PARK (PT. KIP)
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Sei Awan Kanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalbar di Pontianak Cq Kepala Kantor Pertanahan Kab Ketapang
149 — 21
  • kepada peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan Belanda tidak sembarangan mengeluarkanSurat, tetapi untuk surat kerajaan secara khusus saksi ahli tidak bisamenerangkan karena saksi ahli belum pernah melihat tulisan ataukata meter;Bahwa Ahli menerangkan surat swapraja itu dilengkapi dengankadastral yang termuat di dalamnya;Bahwa Ahli menerangkan peta kadastralnya itu tidak di pisahkan yaitumenjadi satu kesatuan tidak ada salinan lainnya;Bahwa Ahli menerangkan hanya bisa menjelaskan secara akademis
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
NURUL HAKIM
223 — 120
  • pidanasecara umum sebagimana diatur dalam pasal 56 KUHP , namun hal ini juga diaturkhusus dalam penjelasan Perpu No 2 Tahun 2002 yaitu :Penjelasan Pasal 13Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baiksebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelahtindak pidana dilakukan.Penjelasan Pasal 15Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelahkejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 124/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ERY FITRIYANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
136 — 43
  • Validasi terdiri dari para pejabat / PegawaiKementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP BKN dan BPS.Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan LampiranPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantautersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi TimPemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yangtidak Lulus mengikuti seleksi Akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 36/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
172 — 63
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutPutusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 14adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN MAGELANG Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Mgg
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MULIA SOGOT ARI SIREGAR, SH
Terdakwa:
INGE RATNASARI Anak dari SURYA BUDIMAN
277 — 240
  • teoriSiapa yang dipakai, ahli mencontohkan jika menurut John Austin makahukum adalah perintah penguasa; Menurut Hart hukum adalahperaturan primer dan peraturan sekunder; Menurut Kelsen hukumadalah keharusan normative dan menurut Redbruch hukum adalahaturan yang mengandung kebaikan; Bahwa menurut ahli, hukum adalah aturan yang kita sepakatidibuat secara moral dan mengikat yang dibuat lewat Negara; Bahwa ahli tidak sependapat dengan pernyataan semua orangdianggap tahu tentang hukum yang di dalam dunia akademis
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 17-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1697/PID.B/2015/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Februari 2016 — Jaksa Penuntut:
IWAN SETIAWAN,SH
Terdakwa:
HELMI MUHAMAD ALAMUDI ALS ABU ROYAN
368 — 87
  • internasional;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan lebih jauh menganaiunsur ini, Majelis perlu mengetengahkan terlebin dahulu tentang pengertianpermukatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam UndangUndang ini,namun perlu dicermati untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum,selama dan setelah kejahatan itu dilakukan (hal ini sebagaimana tertuang dalampenjelasan UU ini);Menimbang, bahwa memaknai informasi yang berkaitan denganPemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari beberapa literatur akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
EDWIN PRABOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JUJU JUHARYADI Alias JUJU Alias DIDI Bin ABDUL LATIF .Alm
177 — 87
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 40/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
YASIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
33 — 18
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 15-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/PDT.SUS/2011
KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA; KAHONO SUMARTO, DAN D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makaupaya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap TermohonKasasi dahulu Penggugat, maka Judex Facti mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo haltersebut dibuktikan sebagai dalam menganalisa eksepsiPemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak dicermati denganseksama, sehingga putusan Judex Faksi tidak tepat atau salah ;Bahwa berdasarkan alatalat bukti yang terungkap dalampersidangan dan mencermati kajian akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 35
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
121 — 34
  • Hadi mewajibkankan iuranpendidikan/sumbangan pendidikan tersebut kepada peserta didik yang tidakmampu dan mengaitkan iuran pendidikan/ sumbangan pendidikan inidengan persyaratan akademis/ evaluasi belajar, dimana siswa kelas XIIyang belum membayar iuran baik sebagian maupun secara lunas (12 bulan)tidak diberikan nomor ujian akhir dan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagaipengganti ijazah sementara, dan iuran pendidikan tidak hanya dikaitkandengan penerimaan Surat Keterangan Lulus, tetapi dikaitkan
    sebesar Rp. 910.142.279, (Sembilanratus sepuluh jua seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh Sembilanrupiah). dari keseluruhan Uang Komite sekolah yang terkumpul tersebut, karenatidak seluruh siswa membayar iuran Ssumbangan yang disepakati.Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli (Drs Burhasman) dipersidangan pungutan atau sumbangan dibolehkan secara legal formal karena adaaturan yang mengaturnya, namun pungutan atau sumbangan tersebut tidakdiperbolehkan dikaitkan dengan kegiatan akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 49/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 20
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 19
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M., bin SUMADI
86 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana Judex Facti tidak/oelumberhasil membuktikan delict yang didakwakan terhadap Terdakwa, denganmenggunakan alat bukti, yang ada (saksisuratketerangan Terdakwa),maka seharusnya Judex Facti beralih menggunakan alat bukti petunjukex Pasal 188 KUHAP (Puslitbang Hukum dan Peradilan Makamah AgungRepublik Indonesia, Naskah Akademis : KORUPSI, KOLUSI DANNEPOTISME (KKN) tahun 2004, hal. 6465);Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara