Penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggarUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, BAB XIllPasal 157 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1,2),Yaitu Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkanperaturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahberlakunya undang undang ini wajidb menyesuaikan anggaran dasarnyadengan ketentuan undang undang ini, sebagai Badan Hukum, PT.Sempurna Ready Mix Concrete, hanya memiliki Akta Perubahan dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

) yang mendapat pengesahan padatanggal (3 Desember 2003), dan tidak pernah menyesuaikan AnggaranDasarnya hingga tahun 2014, sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 157 (3);Kemudian selama 10 tahun tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan danRUPS lainnya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 78 ayat 1 dan 2 yaitu RUPS terdiriatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka

memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2016 danjawaban memori kasasi tanggal 12 April 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terkait dengan /egal standing Termohon Kasasi karenaberdasarkan pendirian sebuah badan hukum yang sah dan untuk penyesuaianterhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Termohon Kasasi telahmelakukan RUPS

TOMMY WONGKAR selaku kuasa dari terdakwadan BUDHI SUDHANA tersebut, maka jumlah suara yanghadir hanya 52% namun berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat(4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari '/2 (satu perdua) dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir dapat diwakili, sehingga dengankeluamya M.

AGRICON, sebagaiPemegang saham ahli waris dari ayahnya ;Bahwa terdakwa berhenti sebagai direktur, diputuskan dalam RUPS atauRUPSLB saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu hasil RUPS ada perubahan susunan Pengurus PT.AGRICON yaitu Dirutnya tetap HAERUL BESTARI BENGARDI danDirekturnya menjadi HARLAN BESTARI BENGARDI menggantikanTerdakwa ;Bahwa Terdakwa Ir. ARIF SYAHRIZAL,MBA sebagai direktur diberhentikan atau bagaimana saksi tidak tahu ;Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai direktur PT.

;Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraanmerk Toyota Harrier No.Pol : B1817 JW An Raissa Santosa serta 2 (dua)buah Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2009.;Bahwa saksi kenal dengan HARLAN BESTARI BENGARDI dalamhubungan perusahaan dimana sekarang dia menjabat sebagai Direktur PT.AGRICON ;Bahwa domisili PT.

SiliwangiNo. 68 Bogor ;Bahwa sampai saat ini setiap tahun ada RUPS tahunan ;Bahwa Susunan Pengurus PT. AGRICON hasil RUPSLB PT. AGRICONtanggal 6 Agustus 2009 tersebut yaitu : TATANG BENGARDI sebagaiKomisaris Utama ; HANADI RAHARDJA sebagai Komisaris ; Drs,BINTANG INDRASAKTI sebagai Komisaris ; HAERUL BESTARIBENGARDI sebagai Direktur Utama ; HARLAN BESTARI BENGARDIsebagai Direktur ;Bahwa yang diganti dalam susunan Pengurus PT.

AGUSTINA TANDRAMIHARDJA dan CHRISTCIANOTANDRAMIHARDIJA sebagai pemegang saham masingmasing sebanyak72 saham yang dibacakan dalam RUPS tahunan tanggal 3 Juni 2009 ;Bahwa Hasil keputusan RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 tersebut yangtelah di Akta Notarilkan , ada dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM RIyaitu AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. AGRICULTURECONSTRUCTION ( PT.

Diskriminasi Tentang Status PenggugatBahwa sesuai dengan RUPS pada tahun 2011 telah ditetapkanPenggugat selaku Direksi (ic.

Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut, namun oleh karena bet (tanda pengenal) Penggugatsebagai pekerja di perusahaan Tergugat telah ditarik, maka Penggugat tidakdapat lagi masuk ke komplek perusahaan Tergugat untuk bekerja.5.

Tidak benarPenggugat diajak secara tibatiba menghadiri RUPS, Tidak benarPenggugat menolak RUPS.Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 gugatan a quo tidakrelevan dengan Tergugat dan karenanya Tidak Benar.

Terbandingmenolak dalil ini sejak dalam persidangan dan kesimpulan perkara.Pembanding selaku anggotaDireksi ditentukan gajinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dan pembanding sangat dipastikan menerima keputusan RUPS terkaitgaji Pembanding dan karenanya Pembanding menjabat sebagai salahsatu anggota Direksi.

Oleh karena, sebagai salah satu daridewan Direksi dipastikan dapat menghadiri RUPS khususnya padakesempatan waktu RUPS pengangkatan Pembanding selaku salah satuanggota Direksi.Bahwa bukti Pembanding terkait besaran gaji Direksi berupa lembarankertas berisikan tulisan namun tidak memuat identitas apapun terkaitsiapa pemilik atau penerbit surat a quo.

; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak

pernah mengadakan RUPS/RUPSLB, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Bahwa lahirnya pemindahan hak terjadi pada saat RUPS ditutup/berakhirdan dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.2.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 4, benar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telahterbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23112016 sampai dengan 23112021, yaitu :Direktur Utama : Tuan Soejono PantoroDirektur : Tuan Susanto Agus TjahjonoKomisaris : Nyonya Juniawati7.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11, tidak benarapabila PT Sumber Pangan Nusantara tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) setelah pergantian pengurus sebagaimana terurai padajawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat angka 6.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 PT Sumber Pangan Nusantaramenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara patutdengan mengundang semua Pemegang Saham .

Rapat Umum PemegangSaham bertempat di Resto Pondok Kampoeng Nelayan, Jalan Singosari nomor30 Kota Kediri ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dihadiri olehPenggugat, Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat (100 %Pemegang Saham hadir).

Kemudian Penggugat menyampaikanbahwa Penggugat datang karena ada undangan RUPS, jadi tidak adahubungannya Penggugat sebagai apa hari ini (tanggal 15122017) dengan hasilRUPSLB.

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.3.4.

Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffee Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihan sahamHalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 139/Pat.Plw/2017/PN Bks5.2.Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat) sertatelah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yang sesuaikesepakatan bahwa PT Makira Nature telah dititipisaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)oleh Pelawan (Semula Tergugat) dan Terlawan(Semula Penggugat), sedangkan kewajibanmenyetor

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffe Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihansaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)serta telah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yangsesuai kesepakatan bahwa PT Makira Naturetelah dititipi saham Turut Terlawan (Semula TurutTergugat) oleh Pelawan (Semula

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.2.4.

tersebut Terlawan(Semula Penggugat) didudukan sebagai Direktur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.5.3.3.

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB);Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hukummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa, PT.

Husny Lee Mining sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hokummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat bukanlah pihak/Pembeli yang beritikad baik.Menyatakan batal serta tidak mempunyai nilai serta kKekuatan hukum AktaNomor 64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjangterkait penjualan saham

sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukanpermohonan Sita Revindikatoer namun ditolak oleh Majelis Hakimbertentangan dengan pasal 1977 KUHPerdata serta Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonanagar Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalambentuk apapun termasuk pengalihan saham milik Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi sebesar 70% (persen) pada PT Husny LeeMining juga Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi agarTergugat tidak melakukan RUPS

Metro Garmin dengan modal saham masingmasing 50% dan telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT, dimanapada saat pembentukan tersebut tersusun Kepengurusan bahwa : Sugiantosebagai Direksi dan Eko Gunawan sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa(Goerge Gunawan) adalah keponakan dari Eko Gunawan ;Bahwa di dalam perjalanan usaha tersebut mengalami ketidak lancaransehingga diadakaniah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 17 Juni 2008, dimana di dalam RUPS tersebut telah diputuskanuntuk diadakan susunan

Haltersebut dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No.266/Pdt.G/2008/PN.Bdg yang telah mengesahkan RUPS tersebut danmenetapkan bahwa Eka Gunawan sebagai Komisaris dan George Gunawan(Terdakwa) sebagai Direktur PT. Metro Garmin dan RUPS tersebut telahdidaftarkan di DEPKUMHAM pada tanggal 19 Juni 2008.

Dan sesuai denganUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS,RUPS adalah merupakan Keputusan Tertinggi, dimana AD/ART maupunSusunan Kepengurusannya mulai berlaku pada saat diadakan Rapatdimaksud.Dalam RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008, Terdakwadinyatakan sebagai DIREKTUR, sehingga jabatan yang sebelumnyadipegang oleh Sugianto telah beralin kepada Terdakwa.

Namun dalampelaksanaan kegiatan selanjutnya bahwa Sugianto telah sengaja tidakmenyerahkan jabatan tersebut dan tidak mengakui hasil RUPS, karenanyabaik Terdakwa sebagai DIREKSI baru, maupun Eko Gunawan sebagaiKomisaris tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya di Kantor PT. MetroGarmin ;Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 911 K/PID/20103. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2008 + jam 11.00 Terdakwabersamasama dengan Eko Gunawan mendatangi Kantor PT.

Bahwa kebijakan dalam menentukan satu jabatan Direksi BUMNsepenuhnya merupakan kewenangan RUPS, dimana Tergugat /Menteri BUMN merupakan salah satu pemegang saham pada PT.SK disamping pemegang saham lainnya, yaitu Tergugat II/DirekturUtama PT. Bank Mandiri dan Tergugat IlIl/Direktur Utama PT.Flobamor.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka kedudukan Menteri10BUMN selaku Rapat Umum Pemegang saham/RUPS dalam halseluruh saham Persero dan Perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara;6.

Pasal 23 Undangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara menyatakan bahwa Dalam waktu 5 (lima) bulansetelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikanlaporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.Dalam pejelasannya, laporan tahunan tersebut antara lain termasukgaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium sertatunjangan lain bagi anggota Komisaris;b.

Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupangyang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto dengan AktaNomor 5 tanggal 2 Nopember 2010, ditandai bukti T.I.7;8. Fotocopy Buku Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap,Penerbit Sinas Grafika Halaman 359, ditandai bukti T.I.8;9. Fotocopy Buku Prof. Dr.

SK tanggal 27 Juni 2002, ditandai bukti T.I.10;11.Fotocopy dari fotocopy Keputusan RUPS Luar Biasa PT SK Nomor RIS31/D4.MBU/2003, tanggal 26 September 2003, ditandai bukti T.1.11;12.Fotocopy dari fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Semen Kupang(Persero) Nomor KEP 199/MBU/2008 tanggal 27 September 2008,ditandai bukti T.1.12;13.Fotocopy dari fotocopy Keputusan Para Pemegang Saham PT. SK.

Dalena Pratama Indah yaitu Tergugat IV,Tergugat V, dan Penggugat I, Penggugat ikut bertanda tangan di dalam Aktatersebut tanoa memperhatikan isi dan maksud dari Perjanjian tersebut.Selanjutnya Tergugat Il sebagai Notaris tidak pula mengingatkan Penggugatbahwa Perjanjian tersebut tidak boleh dijadikan sebelum adanya RUPS, dan biladiperjanjikan juga mengandung cacat hukum;Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat yang dituangkandalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan Tergugat

Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harusdiberikan penjelasan serta alasannya;Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan perhitungan danmenetapkan keuntungan sendiri tanpa perhitungan melalui RUPS danperhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang kemudiandituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, jelas telah perbuatanyang dilarang dan bertentang dengan Pasal 56 dan Pasal 58 UndangUndangNomor

Dahad Umar, SH., Notaris diPekanbaru;Bahwa melalui RUPS Luar Biasa tersebut, telah diputuskan danditetapkan memberhentikan Tergugat IV sebagai Direktur Utama PT. DalenaPratama Indah dan mengangkat Rudi Achmad, SH., sebagai Direktur PT.Dalena Pratama Indah. Selanjutnya melalui RPUS Luar Biasa PT. DalenaPratama Indah tersebut untuk tahun buku 2000 sampai 2003 telah diputuskanHal. 7 dari 30 hal. Put.

bertentangan dengan undangundangkarena telah melalui datadata yang akurat dan diaudit secara keseluruhan sertaditetapkan dalam RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei2004;Bahwa dengan telah ditentukannya pembagian keuntungan untukperseroan melalui RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004, maka sisakekurangan pembayaran pembagian keuntungan Perseroan untuk Tergugat dapat menyelesaikan melalui Tergugat Ill (PT.

Dalena Pratama Indah) yangkepentingan untuk itu;Bahwa dari saat RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004 menetapkanpembagian keuntungan untuk Persero, Tergugat tidak pernah mengambil sisakekurangan pembayaran pembagian keuntungan sebesar Rp. 94.123.922,(sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluhdua rupiah) untuk Tergugat tersebut.

Yasmin Interbuana Hotel,dimana RUPS tersebut walaupun saksi sudah berkirim surat undangan untukRUPS kepada terdakwa sebanyak 2 kali namun terdakwa tidak hadir denganalasan terdakwa berada di luar negeri ; Bahwa, benar RUPS tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang juga berfungsisebagai Kantor PT.

,M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ada suatu perkara salah satu pemegang saham mengajukan RUPS di dalamperusahaan/PT tanpa melalui prosedur pemegang saham langsung membuat suratundangan; Bahwa, menurut undangundang harus ada RUPS 1 (satu) tahun sekali dan tidakdapat dilaksanakan RUPS tanpa memenuhi syaratsyarat RUPS sebagaimanaaturan undangundang; Bahwa, kalau tidak diperoleh persetujuan/kuasa dari direksi maka dapat diajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri untuk

; Bahwa kalau ada yang tidak setuju di dalam RUPS maka harus voting, 50 + 1suara; Bahwa harus ada rapat dan yang mempunyai kewenangan adalah direksi, dalamhal ini yang mewakili direksi untuk menjual; Bahwa apabila ada benturanbenturan atau persoalanpersoalan harus adakesepakatan, dan aset diatur dalam AD/ART;Bahwa apabila asetnya dijaminkan lebih dari 50% + 1 %, maka harus ada RUPS,tetapi kalau di bawah aset perusahaan, maka cukup diwakili direksi;Bahwa kalau ada sesuatu yang segera maka RUPS harus

Abdul Kadir Halim memberikan persetujuankepada terdakwa untuk menjual aset PT Yasmin Interbuana Hotel.Bahwa, benar pada tanggal 1811 2013 telah dilaksanakan RUPS, dimana saksiH.Abdul Halim Kadir bermaksud untuk melakukan perubahan AD/RT PT.Yasmin Interbuana Hotel, dimana RUPS tersebut tanpa dihadiri Terdakwasebagai Direktur dan pemilik saham sebesar 20 % dan tanpa dihadiri Komisarissebagai pemegang saham sebesar 30 %.Bahwa, adapun hasil RUPS tersebut adalah memberhentikan terdakwa selakudirektur

TANKAMELLO, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernahada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masihberstatus sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya.Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahansusunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga statussaksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur PT YongKharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan

Nyoman Yudi Saputra per tanggal 01 Maret 2014tidak lagi menjabat sebagai Direktur 1 (Direktur Marketing) berarti bahwaproposisi (makna) pertama yang dinyatakan dalam surat tersebut adalahinformasi yang tidak benar dan keliru dan bohong sebab hasil RUPS yangmerupakan dasar pencabutan jabatan Sdr.

TanKamello, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernahada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masihberstatus sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya.Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahansusunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga statussaksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur PT YongKharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan

Sebab, hasil RUPS yangmerupakan dasar pencabutan jabatan Sdr.

Bahwakonsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwaPT Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernahmelaksanakan RUPS serta Sdr. Nyoman Yudi Saputra tetapmenjabat sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya, karenaternyata Kementerian Hukum dan HAM RI menerima perubahandata Perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya tersebut tanggal 28Mei 2014, yang berarti melebihi waktu) yang ditentukansebagaimana diatur dalam Pasal 21 Jo.

TAN KAMELLO, S.H., M.S yang jugaberpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehinggakonsekwensinya saksi NYOMAN YUDI SAPUTRA masihberstatussebagai Direktur PT. Yong Kharisma Utama Jaya; Oleh karena hasil RUPS PT. Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29Januari 2014 belum sah secara hukum sehingga secara hukum perseroanterbatas maka belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT. YongKharisma Utama Jaya sehingga status saksi NYOMAN YUDI SAPUTRAmasih berstatus sebagai Direktur PT.

NYOMAN YUDI SAPUTRApertanggal 01 Maret 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur (DirekturMarketing) berarti bahwa proposisi (makna) pertama yang dinyatakandalam surat tersebut adalah informasi yang tidak benar dan keliru danbohong sebab hasil RUPS yang merupakan dasar pencabutan jabatanSdr.

Bahwa proses pemberitahuan perubahan data Perseroantersebut telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimanayang diharuskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (7) juncto Pasal 21UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmengakibatkan hasil RUPS tanggal 29 Januari 2014 menjadi tidak sah danbatal demi hukum hal tersebut juga sesuai dengan keterangan AbhliPerseroan Terbatas Prof. Dr.

TAN KAMELLO, SH.MS yang jugaberpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehinggakonsekwensinya saksi NYOMAN YUDI SAPUTRA masihberstatussebagai Direktur PT. Yong Kharisma Utama Jaya; Oleh karena hasil RUPS PT. Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29Januari 2014 belum sah secara hukum sehingga secara hukum perseroanterbatas maka belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT. YongKharisma Utama Jaya sehingga status saksi NYOMAN YUDI SAPUTRAmasih berstatus sebagai Direktur PT.

Bahwakonsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwa PT.Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernah melaksanakanRUPS serta Sdr. NYOMAN YUDI SAPUTRA tetap menjabat sebagaiDirektur PT. Yong Kharisma Utama Jaya, karena ternyata KementerianHukum dan HAM RI menerima perubahan data Perseroan PT.

Bapak Felix menyatakanbersedia membantu mengembalikan dana tersebut ke perusahaan ;Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Rapat Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan, namun hasil laporan dari pokja terkait SK Direksi belumada, pelaksanaan RUPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undangundang, dan semua agenda RUPS diterima baik oleh PemegangSaham/Kuasa Pemegang Saham :Hal 9 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI26.2a s28.

Risalah RUPS menjadi bukti Penggugat),kalau agenda di luar RUPS itu tidak sah secara hukum karena tidak dapatdi pertanggungjawabkan ke absahannya, dan Penggugat hingga saat initidak ada menerima salinan Keputusan Dewan Komisaris;Bahwa , agenda RUPS tanggal 8 Mei 2018, memberhentikan Direksiperiode 2013 2018, berarti Penggugat dan Direktur lain sejak itudinyatakan Pensiun karena tidak terpilih lagi sebagai Direksi periode 2018 2023, berdasarkan fakta tersebut Penggugat tidak ada tanggungjawabnya

Bahwa hasil final pokja ini diterima Penggugat pada tanggal 18 April 2019,30.31.sementara Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Teknik, dansudah pensiun selesai RUPS tanggal 8 Mei 2018, yang seharusnya hasilPokja tersebut sudah selesai sebelum RUPS tanggal 8 Mei 2018, agar diketahui pemegang saham apakah Perusahaan rugi atau untung, karenapada saat RUPS berjalan semua laporan Direksi dapat di terima, dalamhal ini ada permainan di dalam pokja kenapa setelah Penggugat sudahPensiun baru hasil

Satu sisi, Penggugat tegas mengakui dan menyatakan selakuDirektur Teknik yang diangkat lewat RUPS, seperti uraiannyadalam Posita angka 1 huruf (A) dan Posita angka 5 dan 27.Artinya, Penggugat menekankan hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat tidak lain adalah hubungan korporasi,berdasarkan keputusan RUPS dan UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, bukan hubungan tenaga kena(karyawan) berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat antarapengusaha dan pekerja vide Pasal 50 UUNo. 13 Tahun 2003tentang

Selanjutnya, wewenangtersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;Kemudian, keputusan Tergugat membentuk Pokja kasus Cover NoteCBnH lewat SK Direksi No. 1624/Dir/P.531/X/2017 juga sudah tepat danbenar, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan kaidah Pasal 97 ayat 2 joPasal 97 ayat 5 huruf (a) s/d (d) UUPT 2017, guna mengungkap kasustersebut secara objektif, transparan dan independen.

Bahwapembuatan Akta PPJB tunas tersebut didasarkan pada adanya 2 (dua)kah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)yang masingmasing RUPS beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Ilsebagaimana dimaksud dalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr.

MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal Il Maret 2017, dan tertuang dalam AktaNo. 101 tanggal 30 Maret 2017 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr.Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan;8. Bahwa hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.

Dengan demikian, Penggugat sejatinya mengetahui,menyetujui dan ikut menandatangani hasil RUPS untuk menjual sebagianasset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Il;9.

Adapun masingmasing RUPS tersebut adalah sebagai berikut:o risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan; dano risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit)/ Turut Tergugat, jual bell atasbeberapa asset milik Turut Tergugat kepada Tergugat Il tersebut telahberdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroandan Akta PPJB Lunas sebagai berikut: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan RUPS secara fisik dengan ketentuan semua PemegangSaham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Sahammemberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara tertulisserta menandatangani persetujuan tersebut.

tatacara pencalonan anggota Direksi.Pasal 96 ayat (1) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:Ketentuan tentang besarangaji dan tunjangananggota Direksiditetapkanberdasarkan RUPS.Pasal 105 ayat (1) dan (5) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan Ssewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebut alasannya;(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnva RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);C. tanggal

Indonakano, Majelis Hakim Agungmenyatakan:Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi)mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Direktur Keuangandiangkat berdasarkan RUPS Perseroan Tergugat, karenanya sesuaiPasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2004 Penggugat tidak masuk pengertianPekerja sehingga sesuai Pasal 56 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tidakmenjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa danmengadili perkara aquo .b.

Penggugat adalah direktur yang diangkat oleh RUPS;b. saat diberhentikan oleh RUPS Penggugat menjabat sebagai DirekturKeuangan;Halaman 22 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PSTc. pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugat berdasarkan UUNo. 40/2007.Berdasarkan faktafakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya tersebutterbukti antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perselisihan hubunganindustrial mengenai PHK sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13/2003 dan UUNo. 2/2004.Karena tidak

Dilain pihak Tergugat mendalilkan tidak melakukanPHK terhadap Penggugat, karena jabatan Penggugat sebagai Direktur yangdiangkat oleh RUPS dan diberhentikan oleh RUPS, Penggugat menjabat sebagaiDirektur Keuangan, dan pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugatberdasarkan UU No. 40/2007.Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak memberikan keterangandan pendapat yang bertolak belakang maka untuk itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan kedua aspek ini lebih lanjut dengan memperhatikan buktibukt

;Bahwa salah satu hasil dari RUPS Luar Biasa yang terjadi pada tanggal16 November 2008 adalah untuk menyelenggarakan RUPS padatanggal 2425 Januari 2009, dan telah terjadi pengingkaran terhadapkomitmen dan Penolakan Direksi dan Management PT.

SBI (ParaTermohon) untuk menyelenggarakan RUPS tahun 2009 sampai dengansekarang;Bahwa adanya surat Penolakan tertulis Direksi dan Management PT.SBI (Para Termohon) dalam memberikan laporan dan penjelasanmengenai keuangan Perseroan bulan November 2008 kepadaKomisaris Perseroan;Hal. 3 dari 9 hal. Put.

No. 2253 K/Pdt/2009sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki 50 (lima puluh)% saham;20. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka Para Pemohon dapat mengajukanpermohonan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan penetapansebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;2.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndangNo. 40/2007, dikatakan bahwa salah satu alasan Perseroan tidakmungkin untuk dilanjutkan karena "dalam hal perimbangan pemilikansaham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapatHal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2253 K/Pdt/2009mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegangsaham memiliki 50 (lima puluh)% saham;5.

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanopa melalui RUPS pada Januari 2014terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapalmotor Nee Diak menjadi milik perusahaan kemudian terdakwa mengangunkankedua kapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp.8.400.000.000.

(tigamilyar empat ratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janjiterdakwa kepada saksi Yohanes lvan Santoso dan saksi Edy Susantoseharusnya terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannya kepada saksiYohanes lvan Santoso dan saksi Edy Susanto, akan tetapi terdakwa dengansengaja tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi.e Bahwa terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepada saksiYohanes lvan Santoso dan saksi Edy Susanto dengan alasan untuk membelikapal sebanyak

oleh salah satu pemegang saham tidakmendapat persetujuaan pada RUPS, maka barang/modal/uang tidak dapatmenjadi aset perusahaan, Dasar hukumnya adalah pasal 41 ayat (1) UU No.40Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan penambahanModal perseroan harus dilakukan dengan persetuju~an RUPS dan pasal 42ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang perseroanterbatas, beserta ketentuan anggaran Dasar PT;Bahwa selagi tidak dilakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) bahwakepemilikan

BNI 1946 Cabang Batam;Bahwa pada saat mengagunkan kapal tersebut dilakukan tanopa RUPS, namunkeempat pemegang saham menandantangani Perjanjian Kredit;Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh MajelisHakim di persidangan;Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 839/Pid.B/2017/PN MDNMeniimbang, bahwa di persidangan, Tim Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yang dibawah sumpah masingmasingberpendapat sebagai berikut:Prof. TAN KAMELO, S.H.

, makakesepakatan tersebut sudah sah dianggap sebagai RUPS;Bahwa Pasal 91 UU Perseroan Terbatas memperbolehkan Pemegang Sahammengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujuinya secara tertulis;Bahwa apabila perbuatan dimulai dengan perjanjian dan telah dijalankansebahagian, namun tidak penuh maka perbuatan tersebut merupakanwanprestasi;Bahwa transfer uang bukanlah merupakan perbuatan pinjam meminjam halmana bersesuaian dengan UU No. 3 Tahun

Tentang RUPS Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas1.

Bahwa ketentuan Pasal 104 UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Penjelasan pasalnya, tidak mengatur dan menentukansuatu kewajiban yang harus dipenuhi bahwa RUPS dilakukan dihadapanNotaris, demikian juga tidak diatur akibat hukum jika RUPS tidakdilakukan dihadapan Notaris akan tetapi hanya mengatur bahwa untukmelakukan Permohonan Pailit, maka Direksi harus mendapatpersetujuan dari para Pemegang Saham berdasarkan RUPS dan dalamhal ini Pemohon Pailit PT.

Bahwa oleh karena itu RUPS hanya merupakan syarat bagi Direksi jikaingin melakukan gugatan dan atau permohonan pailit ke PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuktikan bahwa Direksitidak lalai atau tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakankewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidakdiatur syarat formilnya RUPS harus dihadapan Notaris..

Bahwa dengan demikian tidak berdasarkan atas hukum Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk meragukankeabsahan bukti P15 dan tidak menjadi kewenangan dan atau telahmelampaui kewenangan dari Majelis Hakim untuk sampai menilaikeabsahan Bukti P15, sebab yang disyaratkan bagi Debitur atauPemohon Pailit sebuah Perseroan yang ingin mengajukan PermohonanPailit untuk dirinya sendiri harus adanya RUPS, bukan RUPS wajibdilakukan dihadapan Notaris..

Bahwa RUPS adalah salah satu syarat formil bagi Debitur PerseroanTerbatas untuk menyatakan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Medan dan Permohonan dimaksud telahdiajukan advocat yang mewakili hak dan kepentingan Pemohon Pailit,sehingga telah terpenuhi kapasitas sebagai Pemohon Pailit untukmengajukan permohonan Pailit (vide Pasal 3 ayat 3 dan 5, Pasal 6,Pasal 7 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Jo.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan Tergugat II telah didasarkan padaadanya 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang masingmasing RUPS beragendakanRapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat 11 sebagaimana dimaksuddalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr.

Bahwa hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat II tersebut telah disetujuioleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit),termasuk juga Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagaisalah satu anggota Direksi dan pemegang saham Perseroan. Dengandemikian, Penggugat sejatinya mengetahui, menyetujui dan ikutmenandatangani hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Il;12.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan Tergugat II didasarkan padadasar hukum yang kuat, yaitu adanya hasil RUPS PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) danPenggugat Rekonvensi telah didasarkan pada hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Adapun masingmasing RUPS tersebut adalahsebagai berikut : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarangperihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.