Ditemukan 3405 data
101 — 26
lalu ditampar olehsaksi DALON, akhirnya saksi AJUDIN BIN PEPEN bilang jika tabunggasnya diambil oleh terdakwa ; Bahwa keesokan harinya saksi AJUDIN BIN PEPEN dibawa oleh saksiDALON ke Polsek dan akhirnya saksi AJUDIN BIN PEPEN mengakuijika saksi AJUDIN BIN PEPEN bersama terdakwala yang mengambiltabung gas milik saksi DALON;Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri dihukum selama 2(dua) bulan di pengadilan selainnya terdakwa juga pernah mencuribensin, karet, dan sahang milik warga hingga di sangsi
183 — 62
atau mengunakan SIUP, SIPI , dan SIKPI Palsu melanggarpasal 94A Jo pasal Jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menetapkan barang bukti kapalKM BV 9980 TS untuk dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkarasebesar Rp 5.000, (lima ribu tupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakandalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Desember 2015;Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukanbanding hanya terhadap penjatuhan sangsi
49 — 21
Bahwa oleh karena Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaranmaka Majelis perlu. memberikan kesempatan Terdakwa terakhir untukmemperbaiki diri namun demikian agar perbuatan ini tidak terulang dan ditiruoleh prajurit TNI AD yang lain, maka Majelis perlu memberikan sangsi yangtegas kepada kejahatan militer ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf
I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.
Terdakwa:
NI KADEK DWIGITARI
94 — 66
dusun saksi oleh bidan desa ;Bahwa berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datangpetugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satuorang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksicocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;Bahwa saksi mendatangi orang tua Terdakwa dan menyampaikan kalauTerdakwa akan diajak periksa lanjutan ke rumah sakit secara gratiskarena ada indikasi kelainan pada kandungannya ;Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi
berhenti dan memastikannya, ternyata setelahsaksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu MadeParwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyutnamun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ; Bahwa Nyoman Sukirta datang dan Made Parwata minta untukmenjaganya agar tidak hanyut, kKemudian Made Parwata pulang dannelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi
keterangan tersebut sudahpernah serta tidak ada perubahan; Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagipagisaksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikanoleh Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kalikemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut,kemudian Made Parwata pulang dan nelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Terdakwa telah melaksanakan sangsi
35 — 44
Bahwa walaupun tidak ada gugatan ganti rugi akibat langsungdari perbuatan Terdakwa berupa biaya pengobatan Saksi 1, maka demimemberikan rasa keadilan, Majelis perlu) memberikan sangsi kepadaTerdakwa berupa membayar kerugian sebesar biaya pengobatan yaituRp.250.000, kepada Saksi 1.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang
370 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Jalan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri(SATSDN) yang diterbitkan oleh Balai atau Kepala KonservasiWilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA;Bila ke 2 (dua) surat tersebut tidak teroenuhi maka terhadap Ikan Arwanatersebut dapat dilakukan penyitaan dan dikenakan ancaman pidanaterdakwa dikenakan sangsi dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c(Sesuai dengan keterangan Ahli Ir.
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiatdan/atau perbuatan yang nyatanyata dapat merugikan disiplin keprajuritanTNI.12.Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, sehingga akibat perbuatannyatersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.13.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan olehseorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnyaapabila Terdakwa tidak mendapatkan sangsi
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Fahrul Syahfawi
17 — 3
dakwaantunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
Terbanding/Tergugat II : PT. BUDI BERLIAN MOTOR
93 — 37
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (d dan h) yang (d) menyatakanpemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsurandan ada sangsi
27 — 22
pangkat yang samamenunjukkan Terdakwa tidak memperdulikan lagi hukuman danpembinaan yang dilakukan Dansat.a Pelanggaran menikah tanpa ijin Dansat dan penggelapan sepedamotor merupakan pelanggaran yang prinsip bagi seorang prajurit ITNIsehingga Terdakwa dinilai tidak patut lagi berada dandipertahankan dalam lingkungan dinas~ militer, karena telahmelakukan pelanggaran sedemikian beratnya, oleh karena itu agarperbuatan yang demikian tidak ditiru oleh prajurit yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi
Sutrisno,SH
Terdakwa:
Subandrio
77 — 40
1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulandan nafkah batin setiap Terdakwa pulang.Bahwa tindakan dari Satuan setelan mengetahuiTerdakwa melakukan nikah siri adalah Terdakwadipanggil Dandim dan memerintahkan kepada Pasiintel kapten Inf Imam untuk diinterogasi, selanjutnyaTerdakwa menjalani hukuman Disiplin selama 14(empat belas) hari.Bahwa pendapat Terdakwa sebagai Prajurit salah telahmelakukan nikah siri, dan tindakan tersebut telahmelanggar hukum dan disiplin Prajurit dan Terdakwasiap menerima sangsi
Bahwa benar pendapat Terdakwa sebagai Prajuritsalah telah melakukan nikah siri, dan tindakan tersebuttelah melanggar hukum dan disiplin Prajurit danTerdakwa siap menerima sangsi hukum yang berlaku.: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamTuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidanayang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yangdikemukakan dalam Tuntutannya, maka Majelis
223 — 56
Priok danmengantar ke Industri rekanan Tergugat maka Tergugat menawarkan kepada ParaPenggugat selaku mitra kerja siapa yang mau dan atau berminat menerima kerjaan maka .dia bisa mengerjakan orderan tarikan LPG tersebut dan jika Para Tergugat tidak bersediamaka tidak ada sangsi apapun dari Tergugat.Bahwa menanggapi dalil Gugatan pada poin 13 (tiga belas) Tergugat menanggapisebagai berikut : bahwa hubungan kemitraan antara Tergugat dengan Para Penggugatyang terjadi maka tidak ada perhitungan jam kerja
Sadikun; Bahwa saksijika tidak bekerja maka tidak dapat upah; Bahwa jika Saksi Menolak kerjaan Tidak ada sangsi dari PT. Sadikun,Hal. 30 dari 34 hal.
Tidak ada Sangsi dari Tergugat; Bahwa Penggugat Boleh untuk menolak kerjaan/tidak mau narik: Bahwa yang mendistribusikan kerjaan dan menawarkan orderan untuk sopir narikadalah ibu Laras selaku bagian Distribusi: .
19 — 1
Pengadilan Agama Magetan;Menimbang, bahwa sehubungan status Pemohon Sebagai anggota POLRI,sesuai ketentuan Peraturan KAPOLRI nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010,Majlis telah memberikan kesempatan yang cukup, dan Pemohon juga telahmengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Pejabat atasannyadalam kurun waktu cukup lama, namun hingga kini izin tersebut belum turun,sedang pemohon tetap bersikukuh meneruskan permohonan talaknya denganmembuat pernyataan sanggup menerima dan menanggung sangsi
26 — 17
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
22 — 13
tersebut diatas, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan menunda sidang sesuaidengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, agarPenggugat mengurus dan mendapatkan izin melakukan percerai daripejabat berwenang, namun izin dimaksu tidak diperoleh olen Penggugat;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tetap ingin melanjutnyaperkara ini tanpa ada izin tertulis dari atasannya dengan membuat suratpernyataan tertanggal 30 September 2014 yang isi bahwa Penggugat siapdengan segala resiko atau menerima sangsi
25 — 14
Bahwa dari catatan pelanggaran' diatas, Majelis menilaisesungguhnya Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagaimiliter, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuan setelahmenjalani pidana nya ini, maka dikhawatirkan bagi prajurit TNI AUlainnya akan menilai bahwa pelanggaran yang berulang ulang tidakmendapat sangsi yang tegas dan keras, namun demikian Majelis perludengan bijaksana memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwauntuk memperbaiki prilakunya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah
168 — 13
Framas Plastic Technology Pasal 54 ayat 1 (e) dengan sangsiPemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan selanjutnya para tergugatdiputuskan Hubungan Kerja terhitung tanggal 20 Februari 2010 setelahsebelumnya dikenakan sangsi skorsing sejak tanggal 30 Oktober 2009 danupah para tergugat terakhir dibayarkan pada bulan Februari 2010.2. Bahwa di Perusahaan penggugat telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersamayang dibuat antara PUK SPSI PT. Framas Plastic Technology dengan pihakpengusaha PT.
Framas Plastic Technology yang mengatur hak dankewajiban serta sangsi terhadap pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama yangmengikat baik pengusaha maupun pekerja merupakan hukum otonom / LexSpesialis Derogat Lex Generalis.3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 pukul 12.40 WIB para Tergugatberkumpul, tepatnya di area depan pintu masuk gudang Ware House danberada tidak jauh dan kantin tempat karyawan makan siang.4.
mesin yang seharusnya 20 detik, Umi 40 detik sehingga36menyebabkan output berkurang dan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalahoperator dan leader;Bahwa kemudian kepada Operator Sdr Umi dan Leader Sdr Uyo diberikanperingatan secara tertulis yang sebelumnya sudah diberi peringatan secara lisan;Bahwa jarak peringatan secara lisan dengan peringatan secara tertulis adalah 1(satu) hari;Bahwa setelah diberi peringatan lisan dan diperbaiki setting mesin dari 40 menjadi20 tetap diberi SP lagi untuk sangsi
SUTANTO
Tergugat:
PT. MADURA PARIPURNA
95 — 19
Madura Paripurna pernah menyampaikan tata carapembayaran Uang Muka esuai dengan SIPR pada saat pertama kalimelakukan pembayaran bahwa apabila terjadi tunggakan atas keterlambatanpembayaran akan dikenakan sangsi juga pengembalian dengan potongan 5% yang dilakukan oleh bagian Marketing;.Bahwa saksi tidak tahu dengan SIPR milik Penggugat yaitu berupapengembalian dengan potongan 5 % yang dilakukan oleh bagian Marketing;Bahwa setahu saksi apabila Penggugat tidak melakukan pembayaranselama 2 (dua) kali
MADURA PARIPURNA sebanyak 2 (dua) kali maka akandikenakan sangsi Sesuai dengan tahapantahapan;Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat sudah diberi tahu atau sudahdihubungi atas keterlambatan pembayaran tersebut, karena kadang adapembeli menyertakan No HP nya akan tetapi apabila dihubungi tidak bisa;Bahwa selama alamat Penggugat tidak pernah pindah suratsuratdilayangkan ke alamat pembeli tersebut ;Halaman 21 dari 30 No.03/PDT.G/2021/PN.BklBahwa rumah yang sudah dipesan dan sudah melakukan pembayaran
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak memasukkan sangsi pidana bagi pelanggar toko swalayan yang berdiritanpa mengantongi ijin dan yang berjualan di luar zona peruntukkansebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan Pasal 106 yang menyatakan Pelaku Usaha yang melakukankegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdaganganyang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidanadenda paling banyak
Tidak memasukkan sangsi pidana bagi pelanggar toko swalayan yangberdiri tanpa mengantongi ijin dan yang berjualan di luar zonaperuntukkan sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan Pasal 106 yang menyatakan Pelaku Usahayang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyakRp10.000.000.000,00
karenanyaPeraturan Daerah a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demihukum.Bahwa dengan tidak mencantumkan jumlah pasar tradisional, pusatperbelanjaan dan toko swalayan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2016 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, makaPeraturan Daerah a quo tidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan karenanya Peraturan daerah a quoharuslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa dengan tidak mencantumkan pelanggaran sangsi
28 — 16
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untukmelaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar makaakan di kenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwalakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.2.