Ditemukan 1169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diatas dias dinas dinata diana diati diets diata diazs
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
177 — 25
  • saksi tahu berkas berita acara PPHP itu palsu, saat saksidalam penyidikan;Bahwa berkas yang kurang adalah PPHP dan FHO, kemudian saksitanya pak Hariyadi, katanya nanti dilengkapi;Bahwa dalam dokumen permohonan SPM tidak ada dilampirkanPPHP dan FHO;Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan BB surat pengajuanpermohonan pencairan Uang Muka Kerja, tandatangan didalamnyabenar tanda tangan Berto Riawan, sedangkan 10 pencairan yang lainbukan tandatangan Berto Riawan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut diats
    Pak Ginting.Bahwa untuk pekerjaan pelabuhan Dompak saksi tidak tahu.Hal.284 dari 752 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg=" Bahwa hingga saat ini pembangunan pelabuhan tersebut belumberfungsi.=" Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumendokumen yangterkait dengan pembangunan pelabuhan tersebut.=" Bahwa jabata saksi sebagai bendahara penerima dari sejak 2016 s/d2017 dan diperpanjang lagi tahun 2019.=" Bahwa saksi tidak pernah satu ruangan dengan terdakwa .Bahwa atas keterangan saksi tersebut diats
    Bina IntiRancang yang bekerja untuk melakukan pengawasan pada pekerjaantersebut hanya mengikuti arahan dari Wa hyudi alias Om Jawa .Bahwa atas keterangan saksi tersebut diats, Terdakwa tidak mengajukankeberatan;14.
    Bahwa saksi mentransfer uang ke Wahyudi alias Om Jawa padabulan Januari 2016.Bahwa atas keterangan saksi tersebut diats, Terdakwa tidak mengajukankeberatan;15.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 33/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 29 Juni 2016 — Pembanding/Penggugat : MUKRINU,dkk
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
Terbanding/Tergugat I : PT. WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
51 — 13
  • mengolan dan memanfaatkan lahan milikPENGGUGAT REKONVENSI dalam menjalankan aktifitasseharihari akibat tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSIyang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI yang patutdiperkirakan sebelum dan semenjak adanya gugatanREKONVENSI dari PARA TERGUGAT REKONVENSI /PENGGUGAT KONVENSI tersebut dari Maret 2013 hingga Mei2015 saat Gugatan REKONVENSI ini diajukan dengan sejumlahuang sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar rupiah) :d) UnsurAdanyahubungankausalantaraperbuatandengankerugian :Dari urain diats
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — M U K R I N U, Dkk : Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai No. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ……………..…………………...KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ................................ TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat I, sekarang sebagai KUASA TURUT TERBANDING I ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 1 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUKARDI, SH, 2. SURIANSYAH SAPUTRA, SE, 3. NOOR ALIYANI. beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016,semula sebagai Kuasa Turut Tergugat II, sekarang sebagai …………………………………………………………… KUASA TURUT TERBANDING II
148 — 38
  • mengolah dan memanfaatkan lahan milik PENGGUGATREKONVENSI dalam menjalankan aktifitas seharihari akibattindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang merugikanPENGGUGAT REKONVENSI yang patut diperkirakan sebelumdan semenjak adanya gugatan REKONVENSI dari PARATERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebutdari Maret 2013 hingga Mei 2015 saat Gugatan REKONVENSI inidiajukan dengan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,(Lima Milyar rupiah) :d) UnsurAdanyahubungankausalantaraperbuatan dengankerugian :Dari urain diats
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — YOSETIA PERSADA, ST.MT Bin IMMADA
100 — 40
  • Berdasarkan Adendum Kontrak Ke 3 (tiga) Nomor : 25/KPACK/PUMMW/1/2013 tanggal 19 Februari 2013 adanya penambahan waktu dari19 Februari 2013 s.d17 Maret 2013 dengan alasan karena adanyacurah hujan yang diats ratarata dikuatkan dengan data dari BMKGyang menyatakan bahwa pada bulan Oktober s.d Desember.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
257 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Dari definisi diats, namapak bahwa secar konsep,Kerugaian yang diatur pasadiatas merupakn kerugian secara umum. Kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang telah nyata dan pasti merupakan bagian dari istilah kerugaiansecara umum. Khusus untuk: Kerungian Negara, Definis diatas menekan kansebagai akibat perbuatan melawan hukum.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
432 — 571
  • peraturan yang berlakudan juga secara umum itulah peraturan perundangundangankonstitusi DPR, Presiden, DPRD, Kepala Daerah fermentasinyaPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah itu semuamengarah ke hukum publik ;Bahwa Ahli mengatakan bahwa belum pernah membaca suratperjanjian kotrak kerjasama PDAM dengan koperasi yaitu SK Direksiitu dijelaskan bentuk kerjasama dalam Pasal 19 dan dalam Pasal 1surat perjanjian kontrak disitu diatur dalam pengadaan barang danjasa dan lainnya untuk nilai diats
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
143 — 24
  • Sudirman ;Bahwa Terdakwa melihat 2 orang lakilaki berdiri dipinggir jalan tepat di posisiAnggra, Iklar dan Epi, tidak lama kemudian Terdakwa bmelihat terjad keributan dansaling dorong mendorong antara Iklar dan Epi dengan korban sedangkan Terdakwadan Ogel melihat dari belakang dan menunggu diats motor dan Anggra duduk dimotor membelakangi kendaraan epi kurang lebih 3 menit Epi mengajak kami semuadengan mengatakan cabutcabut ;Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian melewati Jl.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
82 — 45
  • Jayanti Karya adalah milik suami bendaharaDPRD, tetapi Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa perusahaantersebut sehingga Saksi tidak pernah mengetahui apakah perusahaan inimenyediakan makan dan minum.Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diats, Terdakwabenarkan.Saksi Mohammad Rusli Nurdin, SH yang pada pokok menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan.Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini
    AP).Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diats, Terdakwamenanggapi :24.Tidak benar Terdakwa yang mengusulkan kenaikan dana makan minum.Bahwa Sekwan (Dra. Hj. Maimunah Kabalmay) tidak berwenang menaikananggaran.Saksi Abdul Hakim Zein Rumles, SH, M. Si yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan.Hal 293 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
100 — 66
  • Jayanti Karya adalah milik suami bendaharaDPRD, tetapi Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa perusahaantersebut sehingga Saksi tidak pernah mengetahui apakah perusahaan inimenyediakan makan dan minum.Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diats, Terdakwabenarkan.Saksi Mohammad Rusli Nurdin, SH yang pada pokok menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan.Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini
    AP).Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diats, Terdakwamenanggapi :24.Tidak benar Terdakwa yang mengusulkan kenaikan dana makan minum.Bahwa Sekwan (Dra. Hj. Maimunah Kabalmay) tidak berwenang menaikananggaran.Saksi Abdul Hakim Zein Rumles, SH, M.