Menikahpada tanggal 04 April 2018 sebagaimana tertera dalam Surat KeteranganNomor : B725/Kua.15.9.22.PW.01/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutur KabupatenPasuruan.halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2018/PA.Bgl..

menghadap sidang,sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimmelanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yangisinya tetap dipertahankan Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : B725/Kua.15.9.22.PW.01/8/

2018 tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan (P);Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksimasingmasing bernama :1.

76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam,pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopiSurat Keterangan Nomor : B725/Kua.15.9.22.PW.01/8/

2018 tanggal 04 April2018 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkandengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dantelah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR,halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2018/PA.Bgl.pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 tahun 1985 jo.

yang ditujukan kepada Direktur DanaPensiun Semen Padang;Kedua bukti tersebut di atas samasama ditandatangani Direktur Pengaturan,Penelitian, dan Pengembangan IKNB yaitu Togar Sinaga;Menimbang, bahwa dari bukti P1 tersebut pada angka 5 dari surat tersebutdisebutkan: Berdasarkan penjelasan pada huruf a dan b di atas maka menurut hematkami dalam melakukan pemisahan Mitra Pendiri Dana pensiun Semen Padang harussesuai dengan persyaratan pengakhiran Mitra Pendiri sebagaimana diatur dalamPasal 49 POJK 8/

2018.

2018 dan harus tunduk pada Pasal 35 ayat(2) PP 76/1992, sehingga dengan demikian sebaliknya Hakim berpendapat untukmenentukan manfaat pensiun dari Penggugat tersebut berpedoman mengikuti buktiP1 yaitu sesuai dengan ketentuan POJK 8/2018;Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 ayat (6) dari POJK Nomor8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun disebutkan: PembayaranManfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari Mitra Pendirisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus

29 Juli 2019 Nomor: S104/NB.112/2019 perihal: TanggapanTerkait Program Anuitas pada Perusahaan Asuransi jiwa yang ditujukan kepadaDirektur Dana Pensiun Semen Padang pada angka 5 dari surat tersebut disebutkan:Berdasarkan penjelasan pada huruf a dan b di atas maka menurut hemat kami dalamHalaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pat.G.S/2019/PN Pdg.melakukan pemisahan Mitra Pendiri Dana pensiun Semen Padang harus sesuaidengan persyaratan pengakhiran Mitra Pendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 49POJK 8/

Lingkar Selatan Salatiga, Pulutan, Kota Salatiga, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 28 Septembe 2019 dan telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor150/SK.PDT/8/2018/PN Slit tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnyaCISEDUt SCDAGAI................::eeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseaaaeeeeeeeeees Tergugat Il;3.

Lingkar SelatanSalatiga, Pulutan, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Septembe 2019 dan telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor150/SK.PDT/8/2018/PN Slt tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnyaCISEDUt SCDAGAI...............0.cccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah mendengar keterangan dari pihakpihak yang berperkara ;Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaanpersidangan

2018 tentang Pengakuan danPerlindungan Kemitraan Kehutanan antara Masyarakat BatinSembilan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Bukti P12),SK Nomor 5466/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tentangPengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antaraHalaman 6 dari 48 halaman.

(Bukti P12);Fotokopi SK No. 5466/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 TANGGAL:28 AGUSTUS 2018. (Bukti P13);Fotokopi SK No. 5468/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 TANGGAL:28 AGUSTUS 2018. (Bukti P14);Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: SK. 1561/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/02/2019 (Bukti P15);Fotokopi Foto Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Debalang,kelompok Batin Sembilan Kandang Rebo, Kab. Batanghari dan KetuaKTH Simpang Tanding serta wakilnya Bapak Munce.

(Pemohon dan Pemohon Ill);2) SK.5468/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28Agustus 2018 tentang Pengakuan dan PerlindunganKemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Masyarakat BatinSembilan, Sei Kelompang, Marga Batin Kandang Rebo,Bawah Bedaro/Kelompok Tani Hutan Lamban Jernangdengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Desa Bengku,Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, ProvinsiHalaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Jambi seluas + 353 Ha (Vide Bukti T9).

(Pemohon IV danPemohon VII);3) SK.5427/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28Agustus 2018 tentang Pengakuan dan PerlindunganKemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Masyarakat BatinSembilan, Bawah Bedaro/Kelompok Simpang Tanding,Marga Batin Kandang Rebo dengan PIT ResitorasiEkosistem Indonesia di Desa Bengku, KecamatanBajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi seluas +675 Ha (Vide Bukti T10).

2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengakuandan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara MasyarakatBatin Sembilan, Sei Beruang/Kelompok Gelinding, Marga Batin KandangRebo dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Desa Bengku,Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi seluas +26 Ha (Bukti T8);Fotokopi Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5468/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengakuandan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara MasyarakatBatin

tanggayang baik, tetapi tidak berhasil;Bahwa pada persidangan tanggal 07 Agustus 2018 dan seterusnya,Penggugat tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habisdan memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agarmenambah panjar biaya perkara;Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Panitera untukmenegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;Bahwa Panitera telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara Nomor : W13A35/6101/Hk.05/8/

2018 tanggal29 Agustus 2018 yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknyatelah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agarmemenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkarayang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidakdipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuatSurat Keterangan Nomor : 2905/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Oktober2018 yang menerangkan

putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalamberita acara persidangan tanggal 16 Oktober 2018 ternyata Penggugat tidakmenambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan suratteguran Nomor : W13A35/6101/Hk.05/8/

2018 tanggal 29 Agustus 2018 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwapemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan denganketentuan angka 3 huruf c surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun1967 tanggal 22 Pebruari 1967 maka perkara tersebut dapat dibatalkanpendaftarannya dari register perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dibatalkan,

Pemohontidak pernah hadir lagi di muka siding dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datannya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dariPemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sampang telahmengirim surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W13A381/1243/HK.05/8/

2018 tanggal 15 Agustus 2018 agar Pemohon menambahverskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulanterhitung sejak tanggal teguran tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang, telahpula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W13A31/ 1418 /HK.05/9/2018 tanggal 17 September 2018 yang isinya Pemohonsampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biayaperkara;Him. 3 dari 5 him.

Talakan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkaradalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohontelah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor : W13A31/1243/HK.05/8/

2018 tanggal 15 Agustus 2018, akan tetapi Pemohontetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan permohonan Talaknya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonan Talaknya, maka Majelis Hakimperlu. memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan daripendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera PengadilanAgama Sampang untuk mencoret perkara

SK1/202/8/2018/KKTBMS tanggal 20 Agustus2018 yang ditandatangani dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM, dokter padaBidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY;Demikian pula, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa 2 ANDIKA RIANNUGRAHA Bin ISMINDARJO, diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa 2positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasukdalam Narkotika Golongan No.

SK1/202/8/2018/KKTBMS tanggal 20 Agustus 2018yang ditandatangani dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM, dokter padaBidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY terhadap Terdakwa 1SABIL ALFATH Bin HALIM, diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa 1positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yangtermasuk dalam Narkotika Golongan No. Urut 53 dan 61 LampiranUU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine PenggunaNarkoba No.

SK1/199/8/2018/KKTBMS tanggal 20 Agustus 2018yang ditandatangani dr. D.

puttusan yang seadiladilnyaBahwa pada sidang setelah memasuki acara pembuktian permohontidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka PaniteraPengadilan Agama Jombang telah mengirimkan surat teguran kepadaPemohon dengan Nomor: W.13.A.13/2416/HK.05/8/

2018, tanggal 02 Agustus2018 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai denganbatas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal tegurantersebut;Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jombang telah pula membuatlaporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor:0200/Pdt.P/2018/PA.Jbg. tanggal 04 September 2018, yang isinya PemohonHim.3 dari 5 him.

terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankankepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telahhabis, dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera) Pengadilan Agama Jombang Nomor:W.13.A.13/2416/HK.05/8/

2018, tanggal 02 Agustus 2018, akan tetapi Pemohontidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu MajelisHakim berpendapat Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskanperkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam registerperkara, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untukmencoret perkara tersebut dari register

., berdasar surat kuasatanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMojokerto dengan nomor register 367/Kuasa/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 ;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut :Bukti Surat :1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.

,ARIEF RAHMAN HAKIM PRADANA, S.H. dan SUGIANTONO, S.H., berdasar suratkuasa tanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Mojokerto dengan nomor register 367/Kuasa /8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukan PenerimaKuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo.

AcaraPenyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan jugamasih aktif sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dimiliki oleh masingHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0237/Padt.P/2018/PA.Mr.masing Kuasa Hukum tersebut yang masih berlaku dan telah diperlihatkan di depanpersidangan ;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon tertanggaltanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMojokerto dengan nomor register 367/Kuasa /8/

2018 tanggal 20 Agustus 2018, telahternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telah memenuhi unsurkekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan perwalian anak diPengadilan Agama Mojokerto dengan memuat materi telaah yang menjadi batas danisi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihakberperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa,begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telahdisumpah oleh

No. 677/Kuasa/8/2018/PA.Ngqj,sebagai Pemohon ;MelawanANY YUSTIWI, S.Pd. binti SUTOYO, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di JI.

,Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2018/PA.Ngj Halaman 2 dari 5M.H., berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 02082018, telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor6771/Kuasa/8/2018/PA.Ngj tanggal 03082018, agar bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa ;Menimbang, bawa oleh karenanya terlebin dahulu Majelis akanmempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon sertakedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 28Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Pnetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 12/Pid.8/2018/PNDpu.tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majetis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomar 12/Pid.8/2018/PNDpu.

Selanjutnyasetelah percakapan tersebut selesai terdakwa langsung meludahi saksi korbanNur Janah, , kemudian dari jarak 30 (tigapuluh) cm terdakwa memukul saksikorban Nur Janah dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai tepatpada mata sebelah kanan saksi korban Nur Janah sebanyak 7 (satu) kali;IHalaman 2 dart 9 Putusan Nomor 12/Pid.8/2018/PN Dou. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saks?

Said Nomor 46, RT.001, Rw.001,Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas,Kabupaten Sanggau;ahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anakkandung Pemohon tersebut dengan calon isrtinya, tetapi ditolak olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas,Kabupaten Sanggau, sesuai dengan surat keterangan adanyahalangan/kekurangan persyaratan (Model N8) Nomor' : B207/KUA.14.08.01/PW.01/8/2018 tanggal 23 agustus 2018 dan suratpenolakan (Model N9) Nomor : B208/Kua.14.08.01/PW.01/

8/2018 tanggal23 agustus 2018 karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhiketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19(sembilan belas) tahun;ahwa, syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belummencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebutsangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandungHim. 2

Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratandengan Nomor : B207/KUA.14.08.01/PW.01/8/2018 tanggal 23 Agustus2018 atas nama Muhammad Mehra Kiran, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, bermeterai cukupdan dinazegelen, bukti (P.5);6.

Asli Surat Penolakan Pernikahan dengan B208/KUA.14.08.01/PW.01/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas namaMuhammad Mehra Kiran yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau bermeterai cukup dandinazegelen, bukti (P.6);7.

Menikahpada tanggal 08 April 1999 sebagaimana tertera dalam Duplikat Buku NikahNomor : B480/Kua.15.9.19/PW.01/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yanghim. 1 dari 10 him.

Put. no. 1473/Pdt.G/2018/PA.Bgl.Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B480/Kua.15.9.19/PW.01/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan (P);masingmasing bernama : Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi 1.

76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam,pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatanyang akadnya mitsagon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka MajelisHakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor B480/Kua.15.9.19/PW.01/8/

2018 tanggal 31Agustus 2018 (P), bukti tersebut dibuat olen Pejabat yang berwenang, telahdicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeteraicukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuanpasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 13 tahun 1985jo.

Bahwa untuk mengatasi halhal tersebut diatas, Pemohon telahdatang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi,Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anakPemohon bernama Agustoni bin Karyo dengan Nur Khayati binti Allnamun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesitersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur(masih berumur 18 tahun) karena lahir pada tanggal 09082000sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor844/Kua.11.26.09/pw.01/8/2018 tanggal 2382018;Berdasarkan

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Agustoni(anak Pemohon) Nomor 844/kua.11.26.09/PW.01/8/2018, tanggal23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, fotokopi surat buktitersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sertabermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surattersebut dengan tanda P. 5;6.

Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuranganpersyaratan atas nama Agustoni (anak Pemohon) Nomor843/kua.11.26.09/PW.01/8/2018, tanggal 23 Agustus 2018, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi,Kabupaten Pekalongan, fotokopi surat bukti tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermateraicukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebutdengan tanda P. 6;Bahwa selain bukti surat tersebut, PPemohon jugamenghadirkan dua orang saksi, bernama

Bahwa pada tanggal 11 April 2014, Penggugat melangsungkanperkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, KabupatenHal. 1 dari 10 halaman Putusan No. 1971/Padt.G/2018/PA BjnBojonegoro, sebagaimana tertulis dalam duplikat Kutipan Akta NikahNomor B298/KUA.15.16.03/PW 00/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018;Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;.

Surat Keterangan telah menikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, nomor: B298/KUA.15.16.03/PW.00/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018 akta nikahNomor : 0130/039/IV/2014 tanggal 11 April 2014 ( bukti P.2 ) ;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, nomor: B298/KUA.15.16.03/PW.00/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018 akta nikahNomor : 0130/039/IV/2014 tanggal 11 April 2014 ( bukti P.3 );Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut

Terdakwa menangkap dan memelihara burungkakak tua putih jambul kuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwatidak berhak untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebutsesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuksatwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangperubahan

Terdakwa menangkap dan memelihara burungkakak tua putih jambul kuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwatidak mengetahui burung tersebut dilindungi sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungi dan menurutPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan MeneteriLingkungan

MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsungdi depan sidang dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagidengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat danTergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugattelah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Mojokerto telah mengirimkanSurat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.13A15/2621/HK.05/8/

2018, tanggal 27 Agutus 2018, agar Penggugat menambah verskotbiaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal teguran tersebut ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mojokerto telah pulamembuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1061/Pdt.G /Hal.3 dari 6 hal.

di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat /Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telahhabis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor Nomor W.13A15/2621/HK.05/8/

2018, tanggal 27 Agutus 2018, akan tetapi Penggugat tetaptidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu MajelisHakim berpendapat Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersunggusungguhdalam pengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskanperkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam registerperkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untukmencoret perkara tersebut

No. 40(8/2018/PT.TUN.JKT.Y ay~ olY vrWy PDT/II/2018 tanggal 7 Februari ure keduanyasecara bersamasama memberi kyla kepada H.M.>Yos Faizal Husni, S.H.,M.Hur: dan Yuli Komalasari,& oO6 S.H.,SPN., kKeduanya berkewarganegaraan Indonesia,wv pekerjaan covet ac Law Office H.M. YOSFAIZAL Husy HASS, SH.

No. 40(8/2018/PT.TUNIKT,or sie alyr SgJ Ro& && & :

Pemohon untuk membayar biaya perkarasesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) tanggal 12 7 2018, tanggal 30 7 2018, dan tanggal 06 8

2018,yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalil pemohonannyauntuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya

MS.LsmMenimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)tanggal 26 7 2018, tanggal 02 8

2018, dan tanggal 09 8 2018, yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonantersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatunkan tanpa

oleh karena perskot biaya perkara dari para Pemohon telahhabis, maka Panitera Pengadilan Agama Merauke telah mengirimkan suratteguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W25A4/381.a/HK.05/7/2018, tanggal 5 Juli 2018, agar para Pemohon menambahperskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama (1) satubulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut.Bahwa Panitera Pengadilan Agama Merauke telah pula membuatlaporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W25A4/444.a/HK.05/8/

2018, tanggal 8 Agustus 2018. yang isinya para Pemohonsampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi perskotbiaya perkaranya.3HImPutusan Nomor 44 /Pdt.P/2018/PA.

Olehkarenanya segala pembebanan biaya atas perkara ini Sampai denganberakhirnya nanti tidak dapat dilanjutkan karena biaya telah habis.Menimbang, bahwa oleh karena perskot biaya perkara para Pemohontelah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Merauke Nomor : W25A4/444.a/HK.05/8/2018, tanggal 8 Agustus 2018, akan tetapi para Pemohontetap tidak menambah kekurangan perskot biaya perkaranya, karena itu MajelisHakim berpendapat