Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan ; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 131/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 131/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan I; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. GIT GO AYO;4.

untukmengadakan pertemuan kembali pada tanggal 16 April 2002 untukmembicarakan tuntutan karyawan mengenai : Tunjangan Perumahan : Tunjangan Keluarga , Tunjangan Transport : Tunjangan Extra Fooding , Tunjangan Jabatan : Bonus Tahunan,Dan dalam Persetujuan Bersama tersebut disepakati bahwa karyawantetap bekerja selama masa perundingan berjalan dan belummenghasilkan keputusan yang tetap ( bukti P.4) ;Bahwa pada tanggal 16 April 2002, diadakan pertemuan antarapihak Perusahaan, pihak Karyawan dan pihak Disnaker

Bagi karyawan yang sudah mendapat skorsing dan diajukan P.1PHK nya akan mendapat pesangon sebanyak 1 kali ketentuan,sedangkan selama masa skorsing akan mendapat gaji sebesar 75 %sesuai dengan peraturan yang berlaku ( Kep/Men150/2000).Prinsipnya Perusahaan akan mematuhi dan menyerahkan sepenuhnyakepada Hukum yang berlaku melalui anjuran Disnaker atauKeputusan P4P ;B.

Dan suratperingatan tersebut bukanlah untuk tindakan intimidasi maupun hukumankepada 7 orang tersebut , melainkan suatu peringatan supaya merekatidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat merubah dikemudianhari (Surat Peringatan terlampir) ;Bahwa pada tanggal O05 Juni 2002, pengacara perusahaantelah menyampaikan surat jawaban anjuran kepada pihak Disnaker (surat terlampir );Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002, perusahaan mengadakanpertemuan dengan pihak karyawan, bertempat di Kantor Disnaker yangdihadiri

oleh DPRD dan Disnaker, guna membicarakan surat jawabananjuran dari pihak perusahaan ( surat jawaban anjuran terlampir );Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002, telah diadakan sidang anketbertempat di Gedung Jamsostek.

Karyawan menolak saran baik Disnaker maupun PK SBSI untuktidak melakukan mogok selama perundingan bahkan menyerahkanmasalah inike DPRD Batam. Hal ini menunjukkan pemaksaan danmelecehkan aparat Pemerintah yang berwenang dalam hal iniDisnaker;Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003c.

560/2355/ Disnaker tersebutadalah Berita Acara Rapat.

KrakatauHalaman 86 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGPosco tahun 22 Maret 2013 karena merupakan penyediaan jasa;Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pendaftaran asosiasi sektor usahake Disnaker;Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Disnaker yangmemberitahukan eksistensi IISIA di Kota Cilegon;Bahwa menurut saksi Disnaker Kota Cilegon sudah mengetahui IISIA diCilegon sejak tahun 2013 yaitu dengan diterima surat dari PT.

KrakatauPosco oleh Disnaker Kota Cilegon dan kemudian mendapat respon bahwaPT.

perlu mendaftarkan keDisnaker yaitu terkait hal tersebut kami melihat dari adanya tanggapan positifdari Disnaker Kota Cilegon terhadap surat PT.

melalui suratsurat yang diterbitkan Disnaker, sehinggaasosisiasi dapat dikatakan telah diakui oleh Disnaker; Bahwa mengenai penentuan besaran UMSK tentunya harus dinegosiasiantara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh dengandifasilitasi oleh Disnaker sehingga harus dilakukan dengan Tripartit, apabilahasil tidak tercapai kKesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikatpekerja/serikat buruh Disnaker harus menfasilitasi kembali supaya tercapaikesepakatan; Bahwa sampai saat ini belum

kepada Penggugat, PUK FSPKEP SPSIPT.TRAKINDO UTAMA, Pimpinan Tongoi Papua dan DPC SPSI KabupatenMimika untuk mediasi pada hari Jumat 4 April 2008 ;Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Mediasi dihadiri Penggugat danPengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA yang ditengahi olehMediator DISNAKER Kabupaten Mimika dan akan menghindarkan pihak TongoiPapua dan DPC SPSI pada mediasi berikutnya tanggal 11 April 2008, namunHal. 8 dari 30 hal.

No.259 K/Pdt.Sus/2009Pengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menolak mediasidilanjutkan tanpa alasan yang jelas ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 DISNAKER Kabupaten Mimikamenerbitkan surat ANJURAN dengan surat No.565/28/ANJ/IV/2008, yang padapokoknya berisi sebagai berikut :1. Dalam PP.PT.TRAKINDO UTAMA yang akan datang struktur dan skalaupah harus jelas dan transparan ;2.

No.259 K/Pdt.Sus/2009aksi mogok kerja kepada Disnaker Kabupaten Mimika No.040/PUK FSP/SPSI/PT.TTD/IV/2008 yang dilakukan pada tanggal 1823 April 2008 tanpa menjawabatau menanggapi Anjuran Disnaker secara tertulis lebih dahulu.

Para Tergugat lebih lanjut menolak perundinganbipartit dilakukan di Disnaker Kabupaten Mimika ;Bahwa atas permintaan wakil para Tergugat dari DPC SPSI, perundinganbipartit dilakukan di luar Disnaker sehingga perundingan bipartit dilanjutkan diHotel Sheraton Timika pada tanggaltanggal sebagai berikut :1.

Pemda Kabupaten melalui Disnaker Kabupaten Mimika memintaHal. 27 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009melakukan langkah strategis melindungi selurun karyawan PT.TUkhususnya yang melakukan aksi mogok. Kapolres Mimika supayamelakukan pengamanan terhadap karyawan PT.TU yang melakukan aksimogok ;Manakertrans supaya melakukan penyelidikan mengenai transparansi halhal yang dituntut karyawan dan memberikan sanksi kepada manajemenPT.TU ;8.

Pada tanggal 31 Agustus tahun 2005, oleh Dinas KetenagakerjaanProvinsi Riau, membuat anjuran tentang perkara tersebut dandisampaikan kepada para pihak yang berperkara.Atas Nota Anjuran yang dibuat oleh Disnaker Provinsi Riau dengan No.567/TKHK/1133, tanggal 10 Oktober 2005, oleh pihak PenggugatPenggugat menjawab anjuran, yang isinya menerima apa yangdianjurkan oleh Disnaker Provinsi Riau pada waktu itu.Terhadap pihak Tergugat, selalu menolak isi anjuran yang dibuat olehDisnaker Provinsi Riau.Karena

Kabupaten Siak secara patut, namun Tergugat tetapbertahan pada kekuatannya.17.Pada tanggal 25 November tahun 2006, pihak PenggugatPenggugatmenerima anjuran tentang perkara tersebut dari Dinas KetenagakerjaanKabupaten Siak Sri Indrapura.18.Dalam isi anjuran yang diamarkan Disnaker Kabupaten Siak, tidakberbeda atau tidak bertolak belakang dengan isi anjuran yang sudahpernah dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau terdahulu.BUKTIBUKTI DAPAT KAMI AJUKAN DALAM PERKARA INI:1.

Foto copy anjuran yang dibuat oleh Disnaker Provinsi Riau No. 567/TKHK/1133 tanggal 10 Oktober tahun 2005.5. Asli anjuran yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Siaktelah kami satukan dalam gugatan yang telah kami ajukan.6. Foto copy panggilan sidang P4D Riau bila diperlukan.Hal. 5 dari 15 hal. Put.

Dengan jumlah hakhak yang 9 (sembilan) orang PenggugatPenggugat total secara keseluruhan sebesar Rp 148.272.151,(seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribuseratus lima puluh satu rupiah).MOHON PERTIMBANGAN HUKUMKarena Tergugat telah melanggar perundangundangan Ketenagakerjaanyang berlaku, dan kemudian setelah diteliti di lokasi kerja PenggugatPenggugat oleh Disnaker Provinsi Riau juga Disnaker Kabupaten Siak SriIndrapura, yang menangani perkara ini, dan berdasarkan buktibukti

No. 423 K/Pdt.Sus/2011di tempat kerja, maka kedua Dinas Ketenagakerjaan tersebut mempunyaidasar hukum yang kuatdan membuat anjuran yang sama.Kiranya Majelis yang menangani perkara ini masih ada keraguraguandalam gugatan yang telah kami ajukan, kami mohon dengan hormat, agardiperkenankan untuk memanggil dan menghadirkan pegawai Disnaker yangmenangani/memeriksa perkara ini untuk menjadi saksi ahli, dan biayaterhadap saksi ahli yang dimaksud, ditanggung oleh pihak PenggugatPenggugat.Selain daripada

terakhir sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu atau Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa Penggugat adalah anggota DPC F NIKEUBA SBSI KOTAPALEMBANG;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak disertakan ke dalam 4 ProgramJamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk),Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPkK);Bahwa Penggugat pada bulan Maret 2009 melalui DPC F NIKEUBASBSI mengajukan pengaduan ke Pengawas Disnaker

Kota Palembang tentangpelanggaran Normatif oleh perusahaan Tergugat yaitu tidak disertakannyaPenggugat dan kawankawan ke dalam 4 Program Jamsostek dan setelah ditindak oleh Pengawas Disnaker Kota Palembang pada bulan Juni 2009Tergugat mendaftarkan karyawannya ke dalam 3 Program Jamsostek namunPenggugat tetap tidak disertakan dan pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugatmengadukan kembali kasus Jamsostek tersebut di Pengawasan Disnaker KotaPalembang dan sedang dalam proses;Bahwa Tergugat pada tanggal

pengalaman kerjayang isinya menyatakan pengakhiran kerja ;Bahwa tanggal 29 Mei 2009, Penggugat tetap bekerja seperti biasanamun Tergugat memberikan uang sebesar Rp 4.200.000, dan terhitung saatitu Penggugat tidak dibolehkan lagi datang ke perusahaan karena dianggapmengundurkan diri;Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Mei 2009 Penggugat tidak lagidiberikan upah dalam setiap minggunya oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, Penggugat melalui DPC F NIKEUBASBSI Kota Palembang memasukkan pengaduan ke Disnaker

Kota Palembangdan setelah 3 kali perundingan melalui Bipartid dan Mediasi tidak juga adapenyelesaian maka pada tanggal 5 Agustus 2009 Mediator mengeluarkanPutusan Anjuran ;Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan musyawarah setelahmenerima Putusan Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Palembang namunTergugat tidak merespon dengan baik;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat karena Penggugat telah dianggap mengundurkan diri, tidakmemenuhi ketentuan Pasal

ada lagi hubungan kerja karena hakPenggugat telah terpenuhi;Bahwa perundingan yang dilakukan oleh Mediator pada tingkat MediasiDisnaker Kota Palembang tidak tercapai karena Penggugat merasa masihada hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut namun sebenarnyaTergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja melainkan Penggugatsendiri dengan kemauan sendiri mengundurkan diri secara sepihak danpihak Penggugat ada indikasi melakukan tekanan terhadap Tergugat;10.Bahwa Tergugat tidak merespon Anjuran Disnaker

Disnaker No. 77RT.03/RW.05 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 RT.03/RW.05 Kel. TangkerangUtara Kec.

Disnaker No. 77 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 RT.03/RW.05 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Delina ;Bahwa atas perintah Tergugat, pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 10.00s/d jam 10.50 Penggugat datang ke Perusahaan untuk menghadap Personaliatetapi Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 14.00 s/d 15.15 Penggugatdatang ke Perusahaan lagi untuk menghadap Personalia tetapi melalui SatpamPuji Lestari Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa dengan upaya tersebut menemui jalan buntu, maka perkara inidiadukan ke Disnaker

No.085 PK/Pdt.Sus/2009Oleh Disnaker Surakarta mediasi dianggap gagal dan Mediator mengeluarkansurat anjuran sebagai berikut :1. Kepada pihak Perusahaan Plastik Gunung, Pucang Sawit Jebres Surakartauntuk memberikan kepada pihak Pekerja Sdr. Alfan :a. Uang Pesangon = 1 x 9 x Rp.50.000, Rp. 5.310.000,b. Uang Penghargaan = 6 x Rp. 590.000, Rp. 3.540.000,c. Uang Pengganti, Pengobatan sertaperawatan sebesar 15% x Rp.8.850.000, Rp. 1.327.500,Rp. 10.177.500, 2.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut di atasselambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelan menerimasurat anjuran ini;Bahwa Penggugat menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakartamelalui surat menyatakan menerima anjuran Mediator Disnaker Surakarta,walaupun keterangan Penggugat pada saat di Disnaker Surakarta tidakdimasukkan dalam pihak pekerja di dalam surat anjuran ;Bahwa Tergugat tidak menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta ;Bahwa dengan sikap Tergugat

Karawang melalui surat dengan nomor 004/AdvPPGSPB/IV/2018;Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Karawang telah melakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor 567/2813 HIPK tertanggal16 Mei 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hariSelasa tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Disnaker Kab.Karawang;Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Penggugat hadirdan Tergugat tidak menghadiri Panggilan dari Kantor DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang;Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Karawang telah melakukan

pemanggilan melalui surat dengan nomor 567/3415HIPK tertanggal18 Juni 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hariKamis tanggal 20 Juni 2019 Tempat Disnaker Kab.Karawang;Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab.Karawang dandalam mediasi tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan;Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Karawang telah melakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor 567/3529HIPK tertanggal25 Juni 2019,

agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hariKamis tanggal 27 Juni 2019 bertempat Disnaker Kab.Karawang;Bahwa pada hari Kamis 27 Juni 2019, kedua belah pihak hadirdalam Mediasi Tersebut diatas dan dalam mediasi tersebut tidakada kesepakatan, dan untuk selanjutnya Mediator Disnaker Kab.Karawang akan menerbitkan Anjuran tertulis;Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN.Badg.21.821.9Bahwa selanjutnya Mediator Disnaker Kab.

Karawang melalui surat 002/AdvPP GSPB/X/2019 tertanggal8 Oktober 2019 dengan menyatakan dapat menerima sebagiandan menolak sebagian anjuran tertulis yang disampaikan oleh Mediator Disnaker Kab.

Karawang telahmenerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Nomor 567/7348/HIPK, dimana pada angka 10 huruf c,Mediator Disnaker Kab. Karawang menjelaskan bahwa terhadapHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN.Badg.anjuran Mediator Disnaker Kab. Karawang nomor 567/5698/HIPKtertanggal 23 September 2019 Tergugat tidak memberikanjawaban Yang artinya Tergugat menyatakan menolak anjuran tertulis Mediator Disnaker Kab.

dalam dalamSurat Anjuran nomor: 567/5331Disnaker, yang pada pokoknya TERGUGATselaku Pengusaha berkomitmen kuat untuk tetap memberikan hakkaryawan (PENGGUGAT);Bahwa berdasarkan pada keterangan PENGGUGAT dan TERGUGATsebagaimana diuraikan dalam Surat Anjuran nomor: 5567/5331 Disnaker tersebut,maka pihak Disnaker Kota Bandung menganjurkan halhal sebagai berikut:1.

Anjuran nomor: 567/5331Disnakertersebut berdasarkan Surat Jawaban TERGUGAT tertanggal 06September 2018 atas anjuran Disnaker Kota Bandung, yang pada pokoknyaTERGUGAT menyatakan sebagai berikut:.kami Management PT Vilour Promo Indonesia dengan ini menyatakan bahwakami MENYETUJUI anjuran hasil pertemuan/mediasi yang telah disampaikan.Kami akan menindaklanjuti Surat Anjuran tersebut.Bahwa terhadap anjuran Disnaker Kota Bandung selaku Mediator tersebut diatas, pihak pekerja (PENGGUGAT) telah menyatakan

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 5sampai dengan poin 9, hal ini telah TERGUGAT tegaskan pada bagianEksepsi bahwa pihak mediator Disnaker Kota Bandung telahmemberikan anjuran terhadap proses Mediasi tersebut, yang mana anjuranmediator tersebut telah disepakati oleh para pihak (PENGGUGAT danTERGUGAT).

Bahwa sehubungan dengan anjuran dari Disnaker Kota Bandungselaku Mediator tersebut di atas, pihak pengusaha (Tergugat) telahmenyetujui anjuran sebagaimana dimaksud Surat Anjuran nomor: 567/533 1 Disnaker tersebut berdasarkan Surat Jawaban Tergugattertanggal 06 September 2018 atas anjuran Disnaker Kota Bandung, yangpada pokoknya TERGUGAT menyatakan sebagai berikut:"...kamiManagement PT Vilour Promo Indonesia dengan ini menyatakan bahwakami menyetujui anjuran hasil pertemuan/mediasi yang telah disampaikan.Kami

Bahwa terhadap anjuran Disnaker Kota Bandung tersebut, pihak pekerja(Penggugat) telah menyatakan setuju atas anjuran Disnaker Kota Bandungberdasarkan Surat Jawaban Penggugat tertanggal 8 September 2018 yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut...Pada dasarnya saya setujuatlas anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bandung... (dst).3.

Bahwa seharusnya berkas permohonan mediasi dariPemohon dinyatakan lengkap pada tanggal 14 April 2020sebagaimana poin 6 di atas, dan pelimpahanpenyelesaianperselisinan melalui mediasi di Disnaker Kab.

BuktiP3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No : 256/129/Disnaker,tertanggal 28 Januari 2020, PerihalPerundingan Bipartit (foto copy sesuai denganaslinya) ;4. BuktiP4 : Tanda Terima Surat dari PT.

BuktiT2 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 567/8186/Disnaker tanggal 9 Desember2019, Perihal Panggilan (foto copy sesualdengan aslinya) ;3. BuktiT3 Surat dari PUK GSPMII Nomor : 103/PUKGSPMII/NPI/B/XII/2019, TANGGAL 11DESEMBER 2019, Hal. Nota Protes danKeberatan terhadap surat panggilan No.567/8186/Disnaker, tertanggal 9 Desember 2019(foto copy sesuai dengan aslinya) ;4.

BuktiT4 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 567/32/Disnaker, tanggal 9 Januari 2020perihal Panggilan (foto copy sesuai denganaslinya);5. BuktiT5 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/129/Disnaker, tanggal 28 Januari2020 perihal Perundingan bipartit (foto copysesuai dengan aslinya) ;6. BuktiT6 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/2006/Disnaker, tanggal 22 April2020 perihal Panggilan (foto copy sesuaildengan aslinya) ;7.

Bahwa pada tanggal 22 April 2020 Termohon berdasarkan SuratNomor : 565/2006/Disnaker perihal Panggilan telah memanggil Pemohonuntuk hadir pada hari Senin tanggal 27 April 2020 untuk bertemu denganTermohon dan Mediator dalam upaya penyelesaian perselisinanhubungan industrial antara Pemohon dengan pekerja (Vide Bukti P17 =T6);11.

Rd Demang Hardjakusumah blok Jati CihanjuangGd.c.Lt.II Cimahi,.tanggal : 27 Juni 2019Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut,Disnaker Kota Cimahi telan melakukan klarifikasi denganmemanggil penggugat dan tergugat ke Kantor Disnaker Cimahi dankemudian beberapa kali melakukan sidang Mediasi.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,makapada tanggal 14 agustus 2019 Disnaker Kota Cimahi telah mengeluarkanANJURAN No : 560/1768/Disnaker, atas perselisihan

cab cimahimembayar pesangon sebesar 1(satu) kali sesuai ketentuan pasal 156ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.Bahwa atas ANJURAN tersebut penggugat menyatakan menerimaanjuran tersebut.Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Padt.SusPHI/2019/PN.Bdg14.15.16.17.Bahwa atas ANJURAN tersebut pihak tergugat tidak juga memberikanjawaban kepada Disnaker

Kota Cimahi yang artinya tergugat MENOLAKANJURAN Disnaker Kota Cimahi.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukanupaya bipartite dan tripartite sebagaimana diatur dalam Undang UndangLembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial,Namun tidak tercapaikesepakatan maka penggugat akan mencari keadilan melaluiPENGADILAN.Bahwa adapun yang menjadi hak dari penggugat yang diajukan adalahsesuai dengan aturan Perundang Undangan yang berlaku sebesar :Uang Pesangon ; ( 9 X 3.171.000

ribu rupiah)Berdasarkan alasan tersebut diatas,maka penggugat mohon kepadapengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBandung,berkenan memberikan putusan dengan AMAR sebagai berikuti.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugatMenyatakan pemutusan hubungan kerja oleh tergugat adalah denganalasan tidak mencapi target perusahaan.Menyatakan ANJURAN tertulis Dinas Tanaga Kerja Kota CimahiNo.560/1768/DISNAKER

Bahwa langkah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaan terbukti dengantelah diterbitkannya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah DaerahKota Cimahi di bawah Nomor 560/1768/Disnaker tertanggal 14 Agustus2019;6.

/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun2013 sebesar Rp. 1.647.687, (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus delapan puluh tujuh Rupiah); Bahwa disamping surat rekomendasi jBupati Bintan Nomor561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, yang diajukan Bupati Bintantersebut, ternyata Wakil Bupati Bintan mengajukan lagi usulan sebagaimanasuratnya Nomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan UMK Bintan

bersamadengan unsur Pemerintah dan tanpa mengikutsertakan unsur DPK.halaman 13 dari 70 halaman Pu tusan No. 03/G/2013/PTUNTPIAPINDO Bintan selaku anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 50/I/2012 tanggal 31Januari 2012, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati BintanNomor : 376/VI/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan DewanPengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan MasaBakti 2011 2014; === = 22202 Bahwa surat Nomor : 561/ Disnaker

/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan UMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000, (satu jutasembilan ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintanjelas jelas telah bertentangan dengan Tata Tertib Dewan PengupahanKabupaten Bintan Masa Bakti 2011 2014, Pasal 5 tentang PengambilanKeputusan dan Pasal 6 tentang Risalah Laporan dan Naskabh; Bahwa dengan didasari surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintan,Nomor : 561/Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal

/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan PenetapanUMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta sembilanratus ribu Rupiah), sebagai dasar untuk menetapkan Upah MinimumKabupaten Bintan serta mengabaikan surat Bupati Bintan Nomor :561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihal UsulanPenetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013sebesar Rp. 1.647.687, (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Surat Wakil Bupati BintanNomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012 tidak pernahmembatalkan surat Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal19 Nopember 2012, sehingga ada 2 (dua) usulan Upah MinimumKabupaten Bintan tahun 2013; Adalah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara; Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017Kasasi atas inisiatifnya telah melayangkan surat permohonanmediasi kepada Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarindadengan Nomor Referensi 095/WnBp/Adm/V/2010 tanggal 20 Mei2010 dan kemudian telah diadakan pertemuan perundinganmediasi antara Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;Bahwa hasil dari pertemuan mediasi tersebut adalah TurutTermohon Kasasi l/Disnaker Samarinda mengeluarkan suatuanjuran tertulis berupa Penetapan Kekurangan

Upah LemburPekerja PT Weltekindo Nusantara Lapangan Muara Badak NomorKEP/561.4/245/PPK/DTKT/2010 tanggal 2 Juli 2010 (selanjutnyadisebut sebagai Anjuran tertulis Turut Termohon KasasiI/Disnaker Samarinda) (vide Bukti P5), dimana Turut TermohonKasasi l/Disnaker Samarinda telah mengajurkan Pemohon Kasasiuntuk membayar kekurangan upah lembur kepada 4 (empat) daritotal 67 (enam puluh tujuh) karyawan yang diperiksa oleh TurutTermohon Kasasi 1/Disnaker Samarinda, dengan jumlahkekurangan upah lembur sebesar

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status dalam anjurantertulis TurutStatus dalamStatus dalam anjuran Nama permohonan tertulis Turut TermohonTermohon KasasiV/Disnaker Samarinda: mediasi; Kasasi I/Depnaker;11.

Tidak pernah mengajukan permohonanmediasi (vide Bukti P6 dan Bukti P7) kepada TurutTermohon Kasasi II/Depnaker dan tidak pernah samasekali terlibat dan diperiksa pada tahap anjuran tertulisTurut Termohon Kasasi /Disnaker Samarinda, tetapidinyatakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnakerberhak menerima kekurangan upah lembur.

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status Dalam AnjuranTertulis TURUTstatus DalamStatus Dalam AnjuranTertulis TURUT Nama PermohonanTERMOHON KASASI oe TERMOHON KASASI/Disnaker Samarinda I/DepnakerRp13.018.199,00 ditahun 2008;10. Muh. Tidak pernah Tidak Diperiksa dan berhakRamadhan diperiksa; mengajukan menerima upahpermohonan kekurangan lemburmediasi; sebesar:(i) Rp4.330.867,00 ditahun 2008, dan;(ii) Rp2.176.647,00 ditahun 2009;11. Muh.

Surat anjuran Mediator DISNAKER Kab. Gresik No. 567/688/437.58/2016tertanggal 19 April2016.2. Kronologis Perkara Sdri. SULASMI sebagai berikut :Berdasarkan SK.

Selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2016saksi mendapatkan panggilan dari DISNAKER Gresik dan saksi hadir tapiperusahaan tidak hadir hanya telpon ke DISNAKER bahwa tidak bisamenghadiri panggilan tersebut.Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2016/PN GskPada tanggal 19 Pebruari 2016 mendapatkan panggilan lagi dari DESNAKERGresik untuk klarifikasi permasalahan PHK., perusahaan hadir di wakili 2orang, pekerja hadir hasil klarifikasi yang difasilitasi oleh DISNAKER Gresikuntuk berunding lagi

Pada sidang yang ke2 di DISNAKER Kabupaten Gresik yang dihadiri olehMEDIATOR (Bapak Sumardi) perwakilan PT INDOPRIMA GEMILANG PLAN I,Gresik serta perwakilan Serikat Pekerja 3 Orang di kasusnya Sdri.

Nomor : 19/ipgga/1/16,tertanggal 21 januari 2016, diberitanda P4 ;5. 1 (satu) lembar foto copy surat klarifikasi dari Disnaker kabupaten Gresiktertanggal 05 Februari 2016, diberi tanda P5;6. 1 (satu) lembar foto copy surat Mediasi dari Disnaker Kabupaten Gresiktertanggal 7 Maret 2016, diberi tanda P6 ;7. 1 (satu) lembar foto copy surat anjuran dari Disnaker Kabupaten Gresik nomor :567/688/437.58/2016, diberi tanda P7;8. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pencatatan PD.S.P PPMI SPSI Nomor :01 7

IndoprimaGemilang PLANT l,di beri tanda T2;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pencatatan dari Disnaker Gresik Nomor :02/VSPG/2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk Pengurus Basis GBLPLEPSARBUMUSI PT.

November 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 04 Maret2009, masa kerja 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan mendapatkan upah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);6 Penggugat VI (enam) :Bekerja sejak Agustus 2003, diakhiri hubungan kerja tanggal 04 Maret 2009,masa kerja 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan mendapatkan upah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);4 Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan(PP) yang disahkan pada Disnaker

Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadap Keterangan danPendapat, serta Anjuran dari Mediator melalui Surat Nomor : 567/TKII/272tanggal 26 Mei 2009 :1)2)Penggugat menolak karena sangat bertentangan dengan UndangUndang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 : Pengusaha, Pemerintahdengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi PemutusanHubungan Kerja (PHK). Bahwa Keterangan dan Pendapat Sdr.

Zainal Abidin,S.Sos selaku Mediator Disnaker Bintan dapat dinilai sebagai sikap membiarkanyang sangat toleran atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadapPenggugat hanya karena masalah teknis cara pembayaran gaji yang merugikankaryawan. Sdr.

Zainal Abidin, S.Sos selaku Mediator Disnaker Bintan juga tidakkonsisten, karena telah mendorong terjadi PHK padahal dalam pertemuan diKantor Disnaker, Penggugat menyampaikan agar Mediator mengeluarkananjuran agar Penggugat dipekerjakan kembali dengan alasan tidak adakesepakatan tertulis bahwa gaji dibayar melalui rekening Bank;Penggugat menolak pada Keterangan dan Pendapat Mediator poin kalimat yangmenyatakan bahwa Penggugat telah memutuskan buku tabungan dan kartu ATMpribadi tanpa persetujuan dari

Bintan.Penggugat tidak melakukan kesalahan yang memenuhi Pasal 161 ayat (1), yangmana disebabkan : (a) dalam Perjanjian kerja tidak tertuang, (b) PeraturanPerusahaan yang disahkan Disnaker tidak ada, (c) Perjanjian Kerja Bersamasudah habis masa berlakunya sejak tahun 1996;9 Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut hubunganindustrial tidak mungkin lagi berjalan kondusif karena tidaktercapai kesepakatan, Tergugat bersikukuh untuk melakukanPHK sepihak terhadap Penggugat, maka pada prinsipnyaPenggugat

pada tanggal 24 Mei 2103pekerja PKWT tidak sesuai dengan perundangundangan;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 perundingan antara PUK Serikat Pekerjadengan pihak Perusahaan (PT Adyawinsa Stamping Industries) sehubungandengan nota dinas dari Disnaker, tidak menghasilkan kesepakatan;Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013, pihak Penggugat tidak bisa memenuhiNota Dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker;Bahwa dari Serikat Pekerja melakukan mogok kerja, dengan tidak adanyarealisasi sehubungan Nota Dinas dari bulan

/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdgorang, sedangkan 2 (dua) serikat pekerja lainnya tidak melakukan mogokkerja;Bahwa ke 450 (empat ratus lima puluh) orang pegawai PT AdyawinsaStamping Industries) sekarang sudah tidak bekerja lagi;Bahwa mogok kerja para pekerja dilakukan dari tanggal 30 Juli 2013 s/dtanggal 21 Agustus 2013 yang rencananya mogok kerja tersebut akandilakukan selama 9 (sembilan) bulan, dan mogok kerja tersebut sebelumnyaada pemberitahuan terlebin dahulu terhadap pihak perusahaan (penggugat)dan Disnaker

;Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan mogok kerja berapa lama waktunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada pemanggilan untuk bekerja kembaliterhadap pegawai yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang,melalui pengumuman, namun para Tergugat tetap tidak mau bekerja kembalidan akan terus melakukan mogok kerja, selama hasil permintaan/tuntutanbipartit dengan nora dinas dari Disnaker tidak dilaksanakan oleh pihakperusahaan (penggugat);Bahwa saksi di PUK serikat pekerja FSPMI sebagai Bendahara 2 (dua

;Bahwa sepengetahuan saksi pernah pihak PUK serikat pekerja memintabantuan kepada pihak pengawas Disnaker untuk menegur pihak perusahaan(penggugat) agar melaksanakan nota dinas dari Disnaker, dan denganadanya permintaan tersebut pihak pengawas Disnaker mengeluarkan suratberupa teguran kepada pihak perusahaan penggugat;Bahwa setelah mediasi antara serikat pekerja dengan pihak perusahaandianggap gagal lalu adanya nota dinas dari Disnaker tidak ada permohonanlebih lanjut dari pihak serikat pekerja yang

adalahtentang pengangkatan tenaga PKWT menjadi tenaga PKWTT;Bahwa serikat pekerja yang menuntut peningkatan tenaga PKWT menjadiPKWTT dalam pertemuan dengan pihak perusahaan tersebut adalah serikatpekerja FSPMI, sedangkan serikat pekerja SPSI dan SKM juga ikut sertadalam pertemuan tersebut;Bahwa hasil dari pertemuan tersebut serikat pekerja FSPMI tidak setujudengan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen karena tidak sesuaidengan nota dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker, sedangkan serikatpekerja

Proses Mediasi di Disnaker Cilegonjuga tetap tidak tercapai kesepakatan dan Mediator (Disnaker Cilegon) telahmengeluarkan anjuran yang pada kesimpulannya meminta kepada Penggugatuntuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bekerja dan pemberiansanksi tertulis terakhir.

Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tertanggal 07 April 2010 terhadap Tergugat sedang dilakukan proses Mediasidi Disnaker Kota Cilegon yang memasuki Mediasi yang kedua mengenaiMutasi yang akan diterima oleh Tergugat;3.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dankabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci yang menjadi dasardari pada materi/posita gugatan Penggugat ini diajukan berkaitan denganAnjuran Disnaker atau berkaitan dengan kinerja dari Tergugat oleh karenanyagugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;4.

Ulil Amri mendapat surat mandat dari DPC FSP KEPKota Cilegon, untuk menghadiri undangan rapat DEPEKO (DewanPengupahan Kota) di Kantor DISNAKER Kota CilegonTanggal 14 Oktober 2009Pukul 07.'5 Sdr. Ulil Amri Menitipkan surat ijin Dispensasi Organisasikepada Sdr.

Ulil Amri (PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) dan BapakPandu Pertolo (Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Penggugat) melaksanakan perundingan TRIPARTIT (Novum P 13), di DISNAKER Kota Cilegon untuk membahas perselisihanyang sedang dialami Sdra.

/III/2017, pada tanggal 10 Maret 2017;21.Bahwa setelah dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, penggugat menerima, dan tergugattidak menerima;22.Bahwa setelah penggugat menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, tergugat tidak ada niat baik untukmenyelesaikan masalah ini, dan cenderung bersikap pasif.23.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukanGugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwabenar perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telahdidaftarkan dan dicatatkan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi dengan Mediator Ibu Lilis Suryani, S.Sos dan telah keluar AnjuranMediasi dengan No. 567/737/Disnaker/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 ;26.

Anjuran No. 567/737/Disnaker/III/2017 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.30.

Kab.Bekasi) tentang Penyelesaian Hak Pesangon Pensiun sdr Supriyatno,sesuai asli;9.P9 : Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor: 567/737/Disnaker/III/2017tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua PUK SP KEP KSPIPT.

P10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, Nomor: 011/SPKEP/ALINDOBKS/III/2017, tanggal 27 Maret2017, perihal Persetujuan Anjuran Disnaker Kabupaten BekasiNo.567/737/Disnaker/III/2017 yang dbuat oleh Pimpinan Unit Kerja SPKEP Air Liquide Bekasi, fotokopi dari fotokopi;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannya telahmengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti

Penolakan pekerja/buruh/Para Tergugat, adalah pilihanuntuk tidak mengikatkan dalam hubungan kerja maka tindakan ini merupakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pekerja/ buruh/Para Tergugat;Bahwa perundingan Bipartit maupun Tripatit yang difasilitasi Disnaker ditolakpekerja/buruh/Para Tergugat.

Padahal urusan tersebut adalahwewenang dari Disnaker;15 Bahwa dengan penolakan untuk membuat perjanjian kerja, merupakan penolakanhubungan kerja dan penolakan perintah kerja maka terjadi PHK (PemutusanHubungan Kerja) sepihak oleh Para Tergugat sudah terjadi;16 Bahwa Penggugat sudah menyampaikan panggilan atau undangan ke 1, 2 dan 3Para Tergugat di kantor Disnaker Surabaya, namun Para Tergugat menolakhadir, sehingga Para Tergugat dikualifikasikan mangkir dan kurang ada iktikadbaik untuk menyelesaikan

ParaPenggugat Rekonvensi juga melaporkan atas pelanggaran upah lembur yangselama ini tidak pernah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi karena melanggarUndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 78 ayat 2 jo. 187;14151617181920Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di kantor Disnaker Kota Surabaya,Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengadakan perundinganyang difasilitasi atau dimediator oleh Disnaker Kota Surabaya.

Maka, sudah selayaknyaTergugat Rekonvensi mengundang pengurus Serikat Buruh Kerakyatan Basis PT.Sukolilo Surya Indah pada perundingan bipartit;UPAYA PERUNDINGAN TRIPARTITBahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Januari 2013 mencatatkanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Disnaker Kota Surabaya;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya telahmengupayakan mediasi, namun tidak ada titik temu.

Yang pada akhirnyaMediator Hubungan Industrial Disnaker kota Surabaya mengeluarkan anjurandengan Nomor 46/PHK/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, adapun isi anjuran dariMediator Hubungan Industrial Disnaker kota Surabaya, yaitu:Agar perusahaan PT. Sukolilo Surya Indah dan Group memanggil pekerja Sdri.Noer Aizah dan kawankawan (41 orang) secara tertulis untuk bekerja kembaliseperti biasa;Agar perusahaan PT. Sukolilo Surya Indah dan Group membayar upah pekerjaSdri.