Uang Penghargaan Masa Kerja

Jumlah

1

Kandacong

32 tahun

Rp. 2.188.605

Rp. 19.697.445

Rp. 21.886.050

Rp. 41.583.495

2

Subandy S (dalam anjuran disnaker

tercatat atas nama Subandi)

36 tahun

Rp. 2.074.459

Rp. 18.670.131

Rp. 20.744.590

Rp. 39.414.721

3

Muhammad.Basri S (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Basri S)

35 tahun

Rp. 1.804.464

Rp. 16.240.176<

/p>

Rp. 18.044.640

Rp. 34.284.816

4

Sofyan Nurung (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Sopyan)

16 tahun

Rp. 1.709.000

Rp. 15.381.000

Rp. 10.254.000

Rp. 25.635.000

5

Rp. 7.877.500

Rp. 22.057.000

14

Hadafi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Lahadapi)

13 tahun

Rp. 1.649.000

Rp. 14.841.000

Rp. 8.245.000

Rp. 23.086.000

15

>Rp. 3.657.000

Rp. 10.971.000

17

Ridwan

11 tahun

Rp. 2.073.535

Rp. 18.661.815

Rp. 8.294.140

Rp. 26.955.955

18

St Nurhaeda (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama ST.

Penggugat:
1.Kandacong
2.Ridwan
3.ST Nurhaeda (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama ST.

Nurhaedah)
4.Suriadi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Suriadi J)
5.Didiet Arianto (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Didit Aprianto)
6.Zakaria (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Sakaria),
7.Palariang
8.Jufri
9.Alimuddin
10.Abd Hafid
11.Holleng
12.Asriadi K
13.Bahrun
14.Pither Rapa (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Duma)
15.Iswadi
16.Gerandus Kanna (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Kanna)

/>17.Sabandy S
18.Muhammad Basri S
19.Sofyan Nurung
20.Marlina
21.Donggeng
22.Slamet Muslimin (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Slamet M)
23.Abdul Azis
24.Darwis
25.Aswad
26.Jamaluddin
27.Herman
28.Tallasa Dg Kilo (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Kilo Dg Tallasa)
29.Hadafi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Lahadapi)
Tergugat:
PT Taspi Trading Coy

DISNAKER KOTA BANDA ACEH

TAP/01/Disnaker/I/2025 yang ditetapkan Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/I/PPNS/DISNAKER/2024/01, tanggal 31 januari 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/XI/PPNS/DISNAKER/2024/01-L, tanggal 04 November 2024 atas Laporan Kejadian Nomor : LK/PPNS-DISNAKER/I/2024/01 TANGGAL 4 JANUARI 2024, beserta turunannya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Perburuhan tidak memberikan keterangan secara jelas tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan didalam perusahaannya pada waktu yang ditentukan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Panggilan Nomor B.23.569/626/IV/DISNAKER

ESDM tanggal 15 Januari 2024;

- Nota Pemeriksaan 1 Nomor R.23.569/2018/IV/ DISNAKER ESDM tanggal 15 Februari 2024;

- Nota Pemeriksaan 2 Nomor R.21.500.15.20.1/3310/IV/ DISNAKER ESDM tanggal 18 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

HARAPAN INDAH TRANSPORT
Turut Tergugat:
2.UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANSKUTARAJA/DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH
3.DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Maka pihakDisnaker Kota Balikpapan memanggil kedua belah pihak untuk perundinganpada tanggal 21 Pebruari 2008 Surat No.567/421/Disnaker IV/2008 tetap tidakada kesepakatan ; Tanggal 12 Maret 2008 Sidang Mediasi (1) No.567/560 Disnaker IV/2008juga tidak ada kesepakatan ; Tanggal 24 Maret 2008 Sidang Mediasi (II) No.567/659/Disnaker IV/2008tetap tidak ada kesepakatan ;Bahwa dengan hal tersebut di atas Disnaker Kota Balikpapanmengeluarkan :1.

Uang lembur tahun 2006 = Rp.13.507.002,b. uang lembur tahun 2007 = Rp.13.507.002,(berdasarkan ketetapan Disnaker) ;c. Uang makan kerja lembur 12 jam42 x 35 x Rp.10.000,d. Uang Pesangon 4 Bulan Gaji 4 x Rp.900.000,(berdasarkan ketetapan Disnaker)Rp.10.500.000, Rp. 3.600.000,e. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan Gaji2 x Rp.900.000, (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 1.800.000, f. Uang Pengobatan dan Uang PerumahanHal. 2 dari 8 hal. Put.

No.826 K/PDT.SUS/20082 x Rp.900.000, (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. /778.500,g. Pengganti uang Cuti(berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 415.200,h. Uang Gaji Menunggu Surat Pemutusan HubunganUang keja dari PT.

Uang lembur tahun 2006 = Rp.13.507.002,b. uang lembur tahun 2007 = Rp.13.507.002, (berdasarkan ketetapan Disnaker,c. Uang makan kerja lembur 12 jam42 x 35 x Rp.10.000,d. Uang Pesangon 4 Bulan Gaji 4 x Rp.900.000, (berdasarkan ketetapan Disnaker) = Rp. 3.600.000, Rp.10.500.000, e. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan Gaji2 x Rp.900.000, (berdasarkan anjjuran Disnaker)Rp. 1.800.000, f. Uang Pengobatan dan Uang Perumahan2 x Rp.900.000, (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. /778.500,g.

Pengganti uang Cuti(berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 415.200,h. Uang Gaji Menunggu Surat Pemutusan HubunganUang keja dari PT. Wahana Lestari Balikpapan/Nissan Gunung Malang dari Februari 2008 s/dJuni 2008 5 bulan x Rp.900.000, = Rp. 4.500.000,Total = Rp. 86.407.704,Terbilang : (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratusHal. 3 dari 8 hal. Put.

Demak mengatakan kepada Saksi Korban Saefudinbin Paryono bahwa "Jika uang pesangonnya nanti' turun akandipotong sebesar 20% untuk Disnaker", karena alasan Terdakwapemotongan tersebut untuk Kantor Disnaker yang selanjutnya SaksiKorban mengatakan "Kalau memang untuk Disnaker setuju";Bahwa setelah hal tersebut di atas~ disetujui kemudianTerdakwa Sukamto bin Muhtarom menyampaikan permohonanpengunduran diri atas nama Saksi Korban Saefudin bin Paryono danmemohon kepada pihak perusahaan agar Saksi Korban

Saniharto Enggal Harjo menghubungi SaksiKorban Saefudin bin Paryono yang memberitahukan bahwa memperolehuang kebijaksanaan dari perusahaan sebesar Rp 3.000.000,00 (tigajuta Rupiah) namun dipotong 20% untuk Disnaker yang selanjutnyaTerdakwa Sukamto bin Muhtarom menyuruh Saksi Korban Saefudin binParyono mengambil uang sisanya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus' ribu Rupiah) di = rumahterdakwa di Desa Tambakroto, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;Bahwa karena Saksi Korban Saefudin bin Paryono

curigakemudian melakukan pengecekan kepada pihak Kantor Disnaker Demakdan diketahui pihak Kantor Disnaker Demak tidak pernah melakukanpemotongan uang pesangon milik Saksi Korban Saefudin bin ParyonoHal. 2 dari 7 hal.

No.2019 K/Pid/2010Bahwa sebelum Terdakwa Sukamto bin Muhtarom berangkat keKantor Disnaker Demak mengatakan kepada Saksi Korban Saefudinbin Paryono bahwa "Jika uang pesangonnya nanti' turun akandipotong sebesar 20% untuk Disnaker", karena alasan Terdakwapemotongan tersebut untuk Kantor Disnaker yang selanjutnya SaksiKorban mengatakan "Kalau memang untuk Disnaker setuju";Bahwa setelah hal tersebut di atas~ disetujui kemudianTerdakwa Sukamto bin Muhtarom menyampaikan permohonanpengunduran diri atas

curigakemudian melakukan pengecekan kepada pihak Kantor Disnaker Demakdan diketahui pihak Kantor Disnaker Demak tidak pernah melakukanpemotongan uang pesangon milik Saksi Korban Saefudin bin Paryononamun ternyata pemotongan uang pesangon sebesar 20% hanyarekayasa Terdakwa Sukamto bin Muhtarom guna untuk memperolehkeuntungan pribadi;Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Sdr.

Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan makapermasalah ini diajukan ke Disnaker Sukoharjo untuk mendapatkanpenyelesaian.15. Bahwa atas pemutusan hubungan tersebut Penggugat mengajukan Mediasike Disnaker Sukoharjo untuk dapat menyelesaikan permasalahanpemutusan hubungan kerja dan tuntutan hak Pesangon Penggugat.

Bahwa benar permasalahan yang terjadi diajukan ke Disnaker Sukoharjo.16. Bahwa benar penggugat mengajukan Mediasi Kepada Disnaker Sukoharjo.17.Bahwa tidak benar Mediator Dinaker Sukoharjo telah mengatakan tindakanperusahaan adalah sebuah Modus untuk mengurangi tenaga kerja yanglama untuk menghindari pesangon.18.Bahwa benar telah terbit Surat Anjuran Disnaker Sukoharjo No.567/567/2016 tanggal 16 Juli 2016 sesuai dengan Posita angka 20.

Bahwa benar pada saat mediasi , mediator Disnaker Sukoharjo telahmengatakan bahwa tindakan perusahaan tersebut adalah sebuah modusuntuk mengurangi tenaga kerja yang lama untuk menghindari pemberianpesangon ;Bahwa pada pada saat mediasi, Mediator Disnaker Sukoharjo telahmenyarankan kepada Pihak Perusahaan untuk memilih diantaramemperkerjakan kembali pekerja atau memberikan pesangon seusai aturanketerangakerjaan yang dianggap perusahaan melakukan effisiensi.Bahwa benar pada saat mediasi, Mediator Disnaker

Bahwa benar setelah keluar anjuran dari Disnaker ternyata isi anjuran sangatberbeda dengan saat Mediasi seperti yang dikatakan Mediator pada saatsidang mediasi di Disnaker Sukoharjo.Bahwa benar Penggugat telah melakukan Mediasi di Disnaker Sukoharjobersama Tergugat sehingga Mediator Disnaker Sukoharjo mengeluarkanAnjuran NO.567//567/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang bunyinya :a. Kepada PihakPengusaha PT.

Bahwa benar setelah keluar anjuran dari Disnaker ternyata isi anjuran sangatberbeda dengan saat Mediasi seperti yang dikatakan Mediator pada saatsidang mediasi di Disnaker Sukoharjo.Bahwa benar Penggugat telah melakukan Mediasi di Disnaker Sukoharjobersama Tergugat sehingga Mediator Disnaker Sukoharjo mengeluarkanAnjuran NO.567//567/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang bunyinya :a. Kepada PihakPengusaha PT. GITA Snackyang beralamat di JI.

strong>M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan surat keterangan berhenti kerja, surat pengalaman kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja anatara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Makassar No.225/Disnaker

/565/I/2025 beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima;

kepadaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melalui Sdr.Hanafiah untuk membelahaknya, selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda JayaPratama namun gagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahanini ditengahi / dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yangdiwakili oleh Ali Hanfiah dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili olehterdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikan olehpihak Disnaker

selaku Mediator Hubungan Kerja yang diwakili oleh Sdr.NofiarMarlena SP.Msi, namun setelah dilakukan pertemuan sebanyak tiga kali tetapgagal dan tidak ada jalan keluarnya, sehingga pada tanggal 30 Januari 2014pihak Disnaker Kota Palembang memberitahukan kepada saksi Herman Sawiranbahwa tuntutan Herman tetap ditolak oleh PT.Ganda Jaya Pratama denganalasan bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja tanggal 01 September 2005 danmerujuk pasal 7 (tujuh) saksi Herman tidak berhak mendapat pesangon, setelahsaksi

saksi Hermanlinat ternyata surat pernjajian Kerja tanggal 01 September 2005 tidak sahkarena selama bekerja saksi Herman tidak pernah menanda tangani suratPerjanjian tersebut dan tanda tangan yang ada didalam surat perjanjian tersebutbukanlah tanda tangan saksi Herman, adapun surat Perjanjian Kerja Nomor :000103/GJP/DIRBIS/SPK/IX/2005 tanggal 01 September 2005 yang digunakanoleh terdakwa dikantor Disnaker Palembang adalah palsu, berdasarkan hasilpemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang

Saksi Nofiar Marlena SP.Msi.bin Ahmad Marzuki dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 11.00 WIBbertempat di Jalan kapten Anwar Sastro tepatnya dikantor Disnaker KotaPalembang, terdakwa telah menggunakan surat palsuBahwa saksi berkerja di Kantor Disnaker Kota Palembang dengan jabatansebagai Kasi PHI ( Pembinaan Hubungan Industrial atau Mediator yangbertugas dan bertanggung jawab adalah melakukan seluruh kegiatanindustrial dan penyelesaian

oleh terdakwa dari pihakPT.ganda Jaya Pratama pada saat mediator digunakan oleh terdakwauntuk menghitung hakhak masa kerja Herman Sawiran dan pemutusanhubungan kerja (PHk).Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : Nomor000103/GJP/DIRBIS/SPK/IX/2005 tanggal 01 September 2005 tidakpernah didaftarkan/tercatat dikantor Disnaker Kota Palembang.Bahwa berdasarkan hasil mediasi di Disnaker Kota Palembang telahmemberikan anjuran berupa perhitungan atas PHK sdr Herman sawiranterhadap PT.Ganda Jaya Pratama sebesar

Maka pada tanggal 7September 2015 Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihanhubungan industrial tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda (DISNAKER KOTA SAMARINDA) yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat No. 78. Lantai Ill. Telp. (0541) 743595 KotaSamarinda.

Provinsi Kalimantan Timur ;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisinan hubungan industrialtersebut, Disnaker Kota Samarinda telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker KotaSamarinda, namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilantersebut, walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,pada tanggal 15 September 2015 Disnaker Kota Samarinda telahmengeluarkan anjuran nomor: 567/246

PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), pada intinya menganjurkanpahwa Tergugat diwajibkan membayar: uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan, uang penggantian hak dan kekurangan upahtahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan ketentuanPasal 164 ayat (3), Pasal 90 ayat (1) Undangundang nomor 13Tahun 2003 kepada Pengggugat;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Samarinda, artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker Kota Samarinda;Page

Provinsi Kalimantan Timur ;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisinan hubungan industrialtersebut, DISNAKER KOTA SAMARINDA telah melakukan klarifikasidengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKERKOTA SAMARINDA, namun Tergugat tidak pernah memenuhipanggilan tersebut, walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 3(tiga) kali ;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut,pada tanggal 15 September 2015 DISNAKER KOTA SAMARINDAtelah mengeluarkan anjuran nomor: 567/246

Demak mengurusi proses tersebut ;Bahwa sebelum terdakwa SUKAMTO bin MUHTAROM berangkat keKantor Disnaker Demak mengatakan kepada saksi korban Saefudin binParyono bahwa jika uang pesangonya nanti turun aakan dipotong sebesar20 % untuk Disnaker karena alasan terdakwa pemotongan tersebut untukKantor Disnaker selanjutnya mengatakan kalau memang untuk Disnakersaksi korban setuju ;Bahwa setelah hal tersebut diatas disetujui kemudian terdakwa SUKAMTObin MUHTAROM menyampaikan permohonan pengunduran diri

Demak, saksi merasa curiga lalu menanyakankepada kantor Disnaker Demak , ternyata kantor Disnaker tidak memotonguang pesangon dari karyawan yang di PHK dari perusahaan selanjutnyasaksi melapor kepada Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yangkeberatan yaitu terdakwa tidak meminta saksi Saefudin untuk menguruskanuang pesangonnya 2.

Demak, saksi merasa curiga lalu menanyakankepada kantor Disnaker Demak , ternyata kantor Disnaker tidak memotonguang pesangon dari karyawan yang di PHK dari perusahaan selanjutnyasaksi melapor kepada Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 378 KUHP dan dakwaan

Demak ternyata diketahui pihak kantor Disnaker Kab. Demaktidak pernah melakukan pemotongan uang kebijaksanaan milik Saefudin ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;104.

dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara lisan;

BaniahRahmat Utama berkantor di 2 (dua) tempat yaitu wilayah Muara Enimdan wilayah Palembang lalu pihak Disnaker Muara Enim melimpahkanberkas persyaratan pengajuan uang santunan kematian almarhum tersebutke Disnaker Provinsi Sumatera Selatan untuk tindak lanjut, setelahmendapat informasi tersebut lalu Terdakwa bersama Sdri. Yeni Herawatipergi kekantor Disnaker Provinsi Sumatera Selatan Jalan A.

YeniHerawati tersebut ke Kantor Disnaker Muara Enim danmenyerahkannya ke bagian tata usaha, setelah beberapa harikemudian Terdakwa dan pihak dari PT. Baniah Rahmat UtamaCabang Muara Enim diundang oleh pihak Disnaker Muara Enimkekantornya untuk mediasi, namun pihak dari PT. Baniah RahmatUtama tersebut tidak hadir, jadi oleh karena PT. Baniah RahmatUtama berkantor di 2 (dua) tempat yaitu wilayah Muara Enim danwilayah Palembang lalu pihak Disnaker Muara Enim melimpahkanHal. 7 dari 26 hal. Put.

YeniHerawati tersebut ke Kantor Disnaker Muara Enim danmenyerahkannya ke bagian tata usaha, setelah beberapa harikemudian Terdakwa dan pihak dari PT. Baniah Rahmat UtamaCabang Muara Enim diundang oleh pihak Disnaker Muara Enimkekantornya untuk mediasi, namun pihak dari PT. Baniah RahmatUtama tersebut tidak hadir, jadi oleh karena PT.

Baniah RahmatUtama berkantor di 2 (dua) tempat yaitu wilayah Muara Enim danwilayah Palembang lalu pihak Disnaker Muara Enim melimpahkanberkas persyaratan pengajuan uang santunan kematian almarhumtersebut ke Disnaker Provinsi Sumatera Selatan untuk tindak lanjut,setelah mendapat informasi tersebut lalu Terdakwa bersama sdri.Yeni Herawati pergi ke Kantor Disnaker Provinsi Sumatera SelatanJalan A.

YeniHerawati menyerahkannya ke Terdakwa ;Bahwa benar, setelah persyaratan diterima lalu Terdakwa pergi membawanya keKantor Disnaker Muara Enim dan Menyerahkannya ke bagian Tata Usaha,setelah beberapa hari kemudian Terdakwa dan pihak dari PT. Baniah RahmatUtama Cabang Muara Enim diundang oleh pihak Disnaker Muara Enimkekantornya untuk mediasi, namun pihak dari PT. Baniah Rahmat Utamatersebut tidak hadir, jadi oleh karena PT.

Pujianto Dkk, Kuasa hukum para Pekerja Sumarsono, S.H;Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 kuasa hukum Para Penggugatmengirimkan Surat Nomor 39/SKPerMed/PHK/VII/2015 kepada KepalaKantor Disnaker Kota Bekasi perihal: Permohonan Mediasi;.

Nomor 7aSurat undangan klarifikasi dari Mediator Disnaker Kota Bekasi Nomor560/Disnaker 4Bukti P. Nomor 7.b.Surat Undangan Mediasi dari Mediator Disnaker Kota Bekasi Nomor560/Disnaker 4;Bukti P. Nomor 7.c.Surat Anjuran Disnaker Nomor 567/4640Disnaker 4 tanggal 12 Oktober2015;Bukti P. Nomor 7.d.Risalah penyelesaian Mediator Disnaker tanggal 16 November 2015Bukti P. Nomor 8.aKesepakatan perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja atas namaMardiyono;Bukti P.

Nomor. 12.Surat permohonan Mediasi eks karyawan KSU Nomor 39/Srtpermed/V1I/2015 dari kuasa hukum Para Penggugat kepada Disnaker KotaBekasi;Bukti P. Nomor. 13Surat jawaban Anjuran Disnaker Nomor 010/SrtJwb Anj/X/2015Bukti P. Nomor. 14Surat jawaban somasi dari Kuasa Hukum Tergugat;1. Bahwa Bukti Surat : P. Nomor 7 Surat Undangan Klarifikasi dari MediatorDisnaker Kota Bekasi dan Bukti. P.

Nomor 7.B Surat Undangan Mediasi dariMediator Disnaker Kota Bekasi Nomor 560/Disnaker 4 ini adalah bagiandari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi /semula ParaPenggugat yang dalam pertimbangan hukum Majelis hakim bukti tersebutHalaman 18 dari 24 hal.Put.Nomor 462 K/Pdt.SusPHI/2016dikesampingkan dan dianggap tidak ada relevansinya untuk dijadikan buktidalam perkara a quo, oleh sebab itu Para Pemohon Kasasi/Semula ParaPenggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim

Surat Anjuran Disnaker Nomor567/4640Disnaker.4 tanggal 12 Oktober 2015 dan Bukti P.

Terdakwa berkata seperti itu karena merasa kecewatidak di ajak ke Jepang oleh Perusahaan sehingga Terdakwa marahdan merasa di permalukan karena batal di kirim ke Jepang ;Hal 12 dari 37 Hal.Putusan No.1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr Bahwa benar Terdakwa telah melaporkan Perusahaan keDisnaker sehingga akhirnya Disnaker memanggil Perusahaan danPerusahaan menunjuk saksi sebagai wakil Perusahaan untukmenyelesaikan masalah terdakwa ini di Disnaker ; Bahwa saat itu Perusahaan di panggil ke Disnaker itu adalahmasalah

Hubungan Industrial tenaga kerja Terdakwa denganPerusahaan untuk mediasi dan mediatornya adalah Disnaker ; Bahwa saat saksi dipanggil Disnaker itu masalahnya belummasuk ke Pengadilan Hubungan Industrial , melainkan masih mediasi Bahwa keputusan Disnaker waktu itu memberikan saran agarTerdakwa kembali bekerja dan tidak di PHK , tetapi dari Terdakwakeberatan atau tidak bisa menerima saran Disnaker tersebut dan naikbanding ke Pengadilan Hubungan Industrial ; Bahwa saat di sarankan oleh Disnaker seperti

Awalnya setelahmelakukan pengancaman tersebut , Terdakwa mangkir dan tidakHal 17 dari 37 Hal.Putusan No.1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utrmasuk kerja, kemudian dari Perusahaan memanggil Terdakwa untukbekerja namun Terdakwa tetap tidak mau datang untuk bekerja ,hingga akhirnya Terdakwa melaporkan Perusahaan ke Disnaker KotaJakarta Utara hingga Perusahaan di panggil oleh Disnaker .

Setelah dimediasi oleh Disnaker akhirnya Disnaker menyarankan agar Terdakwabekerja kembali dan pihak Perusahaan juga memanggil kemballiTerdakwa untuk bekerja namun Terdakwa tetap tidak mau bekerja ,sehingga akhirnya Perusahaan mengeluarkan surat teguran S.P 1 danS.P2 kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggugat PT.

) Jakarta Utara ; Bahwa ketika diselesaikan di Disnaker Jakarta Utara, hasilnyamenurut Terdakwa adalah janggal, Disnaker secara kode etik jugamelanggar kode etik karena 2x Disnaker datang menemui saksi NierwanJudi dan saksi Lim Liana di kantornya tanpa kehadiran Terdakwa , jadi itubukan Tripartit , dan pada akhirnya Disnaker menganjurkan Terdakwauntuk bekerja kembali.

SBRI mengajukanpengaduan kepada Disnaker Kab.

Bahwa sesual dengan Penetapan Pegawai Pengawas Disnaker Kab.Bengkalis tersebut diatas, dimana TERGUGAT tidak melaksanakanhaknya untuk melakukan banding, dengan demikian Penetapan aquo sahmenurut hukum/Inkrah yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT, namunTERGUGAT tidak melaksankannya;4.

Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau melaksanakan pembayaran atasPenetapan Disnaker aquo, maka pegawai Pengawasan DisnakerBengkalis memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dan untukmempertegas agar TERGUGAT melaksanakan Penetapan PegawaiPengawas Disnaker Bengkalis a quo, sebagaimana penegasan yangdimaksud telah dituangkan dalam Risalah Pertemuan pada tanggal 22Agustus 2016 dengan daftar hadir ditanda tangani oleh pihak PENGGUGATdan TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak melaksanakan;Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor

Bengkalis Nomor: KEP.46.1/DTKTPK/2016 TANGGAL 25 Januari2016, namun TERGUGAT tidak melaksanakannya sampai Gugatan inidiajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriPekanbaru sehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan haknya sesuaidengan penetapan Pegawai Pengawas Disnaker Kab.

Menetapkan Penetapan Pegawai Pengawas Disnaker BengkalisNomor: KEP.46.1/DTKTPK/2016 tanggal 25 Januari 2016 telahberkekuatan hukum tetap Untuk dilaksanakan oleh TERGUGAT;5.

Metro Pearl Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Desa Bunder
2.Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKER) Kabupaten Purwakarta