Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata, halaman 104 s/d 105 penggabungan gugatan (kumulasi gugatan)harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1) terdapat hubungan erat/hubunganbatin diantara gugatangugatan yang digabungkan; 2) terdapat hubunganhukum antara para penggugat atau antara para tergugat.Dengan demikian, penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yangdilakukan oleh para penggugat telah menyalahi teori dan prakteksebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga gugatan para penggugatharus

telahterbukti secara sah;Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatanPenggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dariTergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diriPenggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat danTergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan

yangmenyatakan perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri in casuPenggugat konvensi dan Tergugat konvensi teruS menerus terjadi perselisinandan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu gugatan Penggugat konvensi aquo harus dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat konvensi terhadapPenggugat konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat Konvensiyang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalambatasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengandemikian kumulasi gugatan Penggugat Konvensi sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikianMajelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat Konvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut agar anakPenggugat Konvensi

PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubahdengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, makadiperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan

kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hakhadhonah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karenamasih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengangugatan hak hadhanah masih ada koneksitas/nhubungan yang sangat erat makakumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakHal. 10 dari 19 Hal.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakammemandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan

kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anakanak Penggugatdan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat

;TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat

Mengabulkan gugatan kumulasi Penggugat untuk sebagian;3. Menetapkan hak asuh atas anak bernara RREs berada dalam pemeliharaan Penggugatdengan kewajiban memberikan akses seluasluasnya bagi Tergugatuntuk ikut merawat, mendidik, membesarkan anak untuk kepentinganterbaik bagi anak;4.

Menolak gugatan kumulasi Penggugat untuk yang selain danselebihnya;Dalam RekonvensiDalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;2.

TENTANG HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugatdan

dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak dapattidak ditemukan faktafakta apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilaksanakan telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agamaIslam atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan, Majelis Hakimmenilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dan dengan tidakterbuktinya dalildalil gugatan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat,maka gugatan

kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan Penggugatpatut ditolak.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalamputusan ini dianggap dikesampingkan dan tidak

Tidak ditemukan hubungan hukum yang erat,sebab : Dua orang subjek hukum (Penggugat I, II) adalah masingmasingsempurna sebagai subjek hukum Objek gugatan Para Penggugat adalah berbeda.Penggabungan gugatan (kumulasi) yang dengan tegas tidakdibenarkan.Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan, antara lain, yaituantara lain : Pemilik Objek Gugatan Berbeda.Sebagaimana disebutkan oleh M.

Larangan itu, bersumber dari hasilpengamatan praktik peradilan.Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek,dan masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbedaatau berlainan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No.201 K/Sip/1974. Objek anah yang terperkara yang digugat terdiri daritanahtanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orangpemilik). Oleh karena itu, Para pemilik tersebut tidak dapat melakukanpenggabungan gugatan terhadap Tergugat.

Berbeda Petitum gugatan masingmasing PenggugatKesalahan dalam penggabungan gugatan (kumulasi) karena tanahsebagai objek hukum gugatan Penggugat dan tanah sebagai objekgugatan Penggugat II adalah berbeda maka petitum gugatan untukmasingmasing Penggugat menjadi berbeda.2.1. Kerugian Immateriil.o Dalam gugatan (Posita) pada point 19, halaman 7, tentangkerugian Immateriil.

Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);Berbeda Posita gugatan masingmasing Penggugat;Dengan kesalahan penggabungan gugatan (kumulasi) dari dua orangsubjek hukum (Penggugat I, Penggugat II) yang berbeda dan dua objekhukum yang berbeda pula (tanah sebagai objek gugatan Penggugat ,Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snttanah sebagai objek gugatan Penggugat Il) maka posita gugatan untukmasingmasing Penggugat menjadi berbeda;Perbedaan posita gugatan tersebut dapat terlihat dengan jelas

dalamgugatan Para Penggugat :e halaman 2 s/d 3 : Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugate halaman 4 s/d 5 : Perbuatan melawan hukum Tergugat.e halaman 6 s/d 8 : Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.Hal tersebut mengakibatkan gugatan kabur;Berbeda Petitum gugatan masingmasing Penggugat;Kesalahan dalam penggabungan gugatan (kumulasi) karena tanah sebagaiobjek hukum gugatan Penggugat dan tanah sebagai objek gugatanPenggugat II adalah berbeda maka petitum gugatan untuk masingmasingPenggugat

No 225/Pdt.G/2019/PA.YKmaka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan secaraformil mengenai gugatan kumulasi ini:bahwa permohonan perceraian dan gugatan Hak Pemeliharaan Anakkeduanya adalah berhubungan sangat erat (Sammenhang), bahkanboleh dikatakan bahwa sebagai akibat perceraian bagi pasangansuamiistri yang telah dikaruniai anak, agar terdapat kepastian hukumperlu ditunjuk siapa yang layak dan patut ditentukan sebagai pemeganghak pemeliharaan

anakanak dari perkawinan mereka yang berceral;bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama disebutkan gugatan soal penguasaananak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapatdiajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ....Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukumtersebut, maka gugatan kumulasi perceraian dengan hak pemeliharaan anak(hadlonah) Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum, maka karenanyadapat diterima dan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidakberhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitugugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhonah);Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersama sama (kumulasi);Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknyamohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

No.396/Pdt.G/2021/PA.TPI.Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehMajelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat, bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 Oktober2018, dengan alasan karena

penggabungangugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 disebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasamadengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatanhukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatanPenggugat, maka gugatan

kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, perkawinan Penggugat denganTergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxx, saat ini diasuh olehPenggugat dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibukandungnya sehingga memohon kepada Pengadilan untuk menetapkanPenggugat sebagai pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis ketentuan Pasal 105 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Pemeliharaan

Nomor: 285/Pdt.G/201 4/PA.Lpk.TENTANG NAFKAH DAN HAK ASUH ANAK:Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yangdiajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasandan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapatmenerima gugatan kumulasi Penggugat;Menimbang,

Dan hutang Tergugat di BRI yang pembayaran angsurannya melalui potong gajiIbu Penggugat sebanyak 4 x = angsuran (JuliOktober 2012) sebesarRp4.600.000,(empat juta enam ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas gugatan kumulasi tersebut Tergugat dalam jawabannyamenyanggupi secara keseluruhan sebesar Rp25.000.000, selanjutnya atas kesanggupanTergugat tersebut Penggugat menerimannya, dengan demikian gugatan kumulasi tersebutHal. 16 dari 19 hal.

Bahwa berkaitan dengan prihal gugatan, Penggugat tidakmenjelaskan bahwa gugatan tersebut bersifat kumulasi (perkaragabungan), namun di petitum jelas bersifat gugatan kumulasi (gabunganantara perkara perceraian dan penetapan hak hadanah), hal tersebutmenimbulkan ketidak jelasan dan ketidak singkronan;2.

Terbanding bilang tidak memakainya, untuk pembuktianyaPembanding dan Terbanding bisa melakukan sumpah pocong kalaumemang fakta pengadilan belum bisa membuktikan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke5:Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut, menurut MahkamahAgung dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan

kumulasi hanya dapat diperkenankan terhadap perkara yangmempunyai hubungan dan/atau substansi yang sama.

substansinya berbeda dalam satu putusan,yakni perkara harta bersama dan perkara penguasaan anak/hadhanah sertanafkah anak:Bahwa meskipun perkara harta bersama dan perkara penguasaananak/hadhanah serta nafkah anak merupakan assesoir dari perkaraperceraian, akan tetapi mempunyai substansi yang berbeda;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,membolehkan gugatan

kumulasi antara perkara perceraian denganassesoirnya (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersamadan lainlain), akan tetapi kumulasi sesama assesoir harus memperhatikansubstansinya;Bahwa perkara penguasaan anak/hadhanah dan nafkah anak dapatdikumulasi karena mempunyai substansi yang sama, akan tetapi perkaraharta bersama tidak dapat dikumulasi dengan penguasaan anak/hadhanahdan nafkah anak, karena mempunyai substansi yang berbeda dimanaperkara harta bersama merupakan zakken rech sedangkan

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sanga terat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officiomemerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaananak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama sama(kumulasi);A.

GUGATAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAR)Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehmajelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 13 dari 18 halamanPutusan Perkara No 0124/Pdt.G/2018/PA Una.Menimbang, bahwaselainmenuntutcerai, Penggugatdalamgugatannyamenuntuthakasuhdua anakPenggugatdenganTergugat yangbernama NAMAANAK KETIGA, lakilaki, 10 tahun

ribu rupiah)setiap bulannya sampai anakanak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21tahun);Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap PutusanNomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Ttn, tanggal 04 Februari 2016 tersebut di atas,bukan mengajukan gugatan nafkah anak kembali, karena tentang nafkahtelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa oleh Penggugat juga menggabungkan gugatan nafkah anakdengan gugatan pembagian harta bersama (gugatan

kumulasi) yang dalamhal ini adalah kumulasi objektif, yaitu tuntutan tentang nafkah anak dantuntutan tentang pembagian harta bersama;Bahwa meskipun kedua tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas mempunyai koneksitas, akan tetapi gugatan Penggugat tentangpembagian harta bersama tidak lengkap dan tidak sempurna.

Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Hal. 7 dari 16 Hal.Put.No.374/PdtG/2017/PA Msb.Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalahberhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yangtelah dikaruniai anak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak, makaMajelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hakpemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama