Ditemukan 8126 data
69 — 20
38 — 5
62 — 15
23 — 7
62 — 17
114 — 31
Usulan PAW terhadap anggota DPRD barudapat dipertimbangkan apabila yang bersangkutan telah diberhentikan darikeanggotaan partai berdasarkan Surat Keputusan DPPPPRN, bukandidasarkan kepada Surat Keputusan DPDPPRN, BAHWA SEBAGAI CONTOH, PROSES PAW ANGGOTA DPRDKABUPATEN PASAMAN BARAT AN. SDR. PASRIAL SUTAN MUDOMENGGANTIKAN SDR.
untuk perkara ini, pertahun diperbaharuiSKnya, PAW perkara ini tahun 2012, saksi tidak tahu proses PAW perkara inikarena belum masuk sebagai Tim, saksi baru masuk Tim Tahun 2013, pada waktuitu yang ikut pak Mulyadi; Bahwa tidak ada aturan tertulis/tidak ada diatur dalam peraturan perundangundangan terkait dengan kelengkapan berkas PAW yang asli atau fotokopi akantetapi hanya kebijakan tim agar terhindar dari pemalsuan; Bahwa syarat asli yang wajib dicantumkan untuk penerbitan SK PAW antara lain:
nnn nn nn nnnBahwa sepengetahuan saksi surat keputusan pemberhentian, usulan PAW daripartai ditandatangani oleh DPP atau DPD diatur didalam AD/ART partai masingmMaSinQ; Bahwa proses PAW sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2008 bahwaPAW tersebut dapat disebabkan karena tiga hal: 1.
kasus DPD PPRN Padang Pariaman ada kasuslain yang serupa dari PPRN yang ditangani oleh Kesbangpol yaitu PAW di Kab.Pasaman Barat dan di Solok; Bahwa yang mengusulkan PAW dari PPRN di Kab.
Yani; Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.26/G/2012/PTUNPDG Bahwa terhadap PAW dari PPRN di Kab.
54 — 12
29 — 0
20 — 2
57 — 8
9 — 6
15 — 3
15 — 10
14 — 9
40 — 1
51 — 28
36 — 5
232 — 70
ataudirehabilitasi;e Ayat (2): *Alasanalasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)a Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yangberlaku ;b Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang6 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat,yaitu tertutupnya hak Penggugat untuk mengajukan sebagaicalon Pengganti Antar Waktu (PAW
Sunanto (in casu Penggugat)kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora agar dapatdipertimbangkan dan ditindaklanjuti proses Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora sesuaiperaturan dan perundangundangan yang berlakusebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPUNomor 03 Tahun 2011 tentang
Bahwa Surat dari Ketua DPRDKabupaten Blora merupakan tindak lanjut dari surat DPD PartaiGolkar Kabupaten Blora Nomor: 46/GOLKARII/XI/2015 danNomor 55/GOLKARII/XI/2015 masingmasing tertanggal 16November 2015, perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai7 Bahwa mendasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Blora,KPU Kabupaten Blora telah melakukan kajian dokumen hasilPemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014.
JIRATNANI WIDOWATI 2.166 5Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon 23.806 Dengan demikian, berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu DPRDBlora 2014, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD DapilBlora 1 dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atau urutan ketigaadalah saudara Drs. H.
Kusnanto, SH dikarenakan yangbersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRDKabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora.Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihanumum Anggota DPRD Kabupaten Blora mewakili daerahPemilihan Blora 1, calon PAW dengan perolehan suaraterbanyak berikutnya adalah Sdr.
49 — 14
18 — 7