Ditemukan 1781 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Suwandy vs menteri keuangan ri; Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri; Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 24-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 141/PDT/2016/PT MND
Tanggal 21 Desember 2016 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROP.SULUT cq WALIKOTA MANADO
Terbanding/Penggugat : RUDY JANSEN TAKALAMINGAN. dkk
17 — 0
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROP.SULUT cq WALIKOTA MANADO
    Terbanding/Penggugat : RUDY JANSEN TAKALAMINGAN. dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-03-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI KESEHATAN RI cq. BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq. MENTERI KESEHATAN RI cq. BADANLAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 29-03-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bkn
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
Yulinar Fatima Butir
Tergugat:
1.Habibullah
2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
72 — 29
  • Penggugat:
    Yulinar Fatima Butir
    Tergugat:
    1.Habibullah
    2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
    3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 PK/Pdt/2012
Tanggal 22 Mei 2013 — PIET FAR-FAR Melawan PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROPINSI MALUKU DI AMBON cq. BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIET FAR-FARMelawanPEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROPINSI MALUKU DI AMBON cq. BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-09-2009 — Putus : 22-02-2010 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 498/PDT/2009/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2010 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI
Terbanding/Penggugat : Dr. Mieke Sumira
Turut Terbanding/Tergugat : dr. Ibrahim Ginting, Sp., Jp.
92 — 15
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI
    Terbanding/Penggugat : Dr. Mieke Sumira
    Turut Terbanding/Tergugat : dr. Ibrahim Ginting, Sp., Jp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3165 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — ANDI MUFRIDA FEBRIYANTI BASO LEWA, DKK VS PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), DKK
71 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDI MUFRIDA FEBRIYANTI BASO LEWA, DKKVSPEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), DKK
    PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN Rll. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), berkedudukan diJalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, diwakili oleh Prof.Mardiasmo, Ak. M.B.A., Ph.D. selaku Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalamHalaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2017hal ini memberi kKuasa kepada Triyono Haryanto, S.H., M.H.
    Andi Mulyana,maka dibuatlah Surat Keterangan Satu Nama yang ditanda tangani olehLurah Gusung tertanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor surat474/008/KGS/I/2012:Bahwa dilibatkannya Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-06-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Tanggal 18 Juni 2008 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-05-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mbn
Tanggal 22 April 2021 — Galileo Manalu Lawan Pemerintah RI cq Menteri KLHK RI cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA PUSAT Cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA CABANG JAMBI CQ JAMBI
108 — 56
  • Galileo Manalu Lawan Pemerintah RI cq Menteri KLHK RI cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA PUSAT Cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA CABANG JAMBI CQ JAMBI
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2018 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 68/PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 16 Oktober 2017 — . - Terbanding : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Petudua,dkk.
63 — 21
  • .- Terbanding : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Petudua,dkk.
    Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur SulawesiTenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia PemilihanKepala Desa Petudua, yang beralamat di DesaPetudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka,sebagai Terbanding semula Tergugat ;2.
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur SulawesiTenggara, Cq. Bupati Kolaka, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-04-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 20 April 2021 — PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN VS ADE GUSTINA, Amk
79 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN tersebut;
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN VS ADE GUSTINA, Amk
    membayar hakhak Para Penggugat uang pesangon sebesar 2x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Pemerintah
    RI Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq PTNusantara Il Cq PT Tembakau Deli Medika Cq RSU Bangkatan tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128K/PDT/2006
Tanggal 10 April 2008 — PELIPUS LANKARI ; YOSAFAT MAARANG ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH ALOR DI KALABAHI, dkk
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELIPUS LANKARI ; YOSAFAT MAARANG ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.BUPATI KEPALA DAERAH ALOR DI KALABAHI, dkk
    PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GIRI JALADHI WANA ; PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. WALIKOTA BANJARMASIN (DAHULU WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Ktg
Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
YANA NABA
Termohon:
1.Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
2.Kejaksaan Negeri Kotamobagu
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan
181 — 49
  • Pemohon:
    YANA NABA
    Termohon:
    1.Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
    2.Kejaksaan Negeri Kotamobagu
    3.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-07-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — Pemerintah RI. Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, dk.
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI. Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, dk.
    GUGATAN ERROR IN PERSONAPenggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada :Pemerintah RI cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI cq. PTPERTAMINA (PERSERO) cq. PT Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, yangberalamat di Jalan Lirik Komperta OEP Jambi Kenali Asam Atas Kota Jambisebagai Tergugat ;Bahwa badan hukum PT Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi tidak pernahada di Indonesia, kecuali jika badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendirioleh Penggugat.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 18-08-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 23-04-2022
Putusan PN SORONG Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat:
MESAK MOIFILIT
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri ESDM RI Cq PT Pertamina Cq PT Pertamina EP Asset empat Sorong Papua
111 — 64
  • Penggugat:
    MESAK MOIFILIT
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Menteri ESDM RI Cq PT Pertamina Cq PT Pertamina EP Asset empat Sorong Papua
Pengadilan PT GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 18/PDT/2019/PT.GTO
Tanggal 14 Nopember 2019 — PEMERINTAH RI CQ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO, DKK
116 — 30
  • PEMERINTAH RI CQ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO, DKK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Oktober 2020 — PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
259 — 113
  • PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-11-2006 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616K/PDT/2006
Tanggal 23 Nopember 2006 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PEMERINTAH RI. cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; PT. CITRA MARGA NUSAPALA PERSADA Tbk. ; TIM PENGELOLA SEMENTARA (TPS) BANK YAMA- BBKU
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PEMERINTAH RI. cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA ; PT. CITRA MARGA NUSAPALA PERSADA Tbk. ; TIM PENGELOLA SEMENTARA (TPS) BANK YAMA- BBKU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT):
320 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, tersebut;
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT):
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sgi
Tanggal 12 Maret 2019 — ALENG JAYA
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE
98 — 20
  • ALENG JAYA
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
    2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE