Ditemukan 945524 data
1.HENRY NAPITUPULU Als HENRY
2.DINDI JULIANSYAH Als.DINDI
35 — 3
Utari Syahfitri
Termohon:
Kapolres Binjai
47 — 23
1.EDI CANIAGO
2.ROBBY NUR PILIANG alias ROBBY
3.ABDI PUTRA PILIANG alias ABDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal Cq. Kepala Kepolisian Sektor Batahan
8 — 0
Dedi Desmawan
Termohon:
KEPALA SATUAN NARKOTIKA KEPOLISIAN RESOR ASAHAN
113 — 11
TENTANG ANALISA YURIDISBahwa tindakan penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohonternyata dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat itu dantidak memberikan surat perintah penangkapan dan atau serta tembusanSurat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluargaPemohon, oleh karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggarketentuan :1.
Pasal 18 ayat (2) KUHAPTembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksudkan ayat(1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapandilakukan;2.
No. 12 Tahun 2009)Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 2 Tahun 2009Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi surat perintah tugas dansurat perintah penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasanpenyidik yang berwenangPasal 75 huruf a Perkap No. 12 tahun 2009Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib :a.
Memahami peraturan perundang undangan, terutama mengenaikewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan sertabatasanbatasan kewenangan tersebut;Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 tahun 2009Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib :c.
penangkapan, petugas wajibmempertimbangkan halhal sebagai berikut : b.
140 — 21
Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wib diterbitkanSurat Perintah Penangkapan A.n AB Sahil Bin Badawi Nomor: SP.Kap.06/BPPHLHKSW II/I/PPNS/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 (bukti T.8)dan Surat Perintah Penangkapan A.n Ilyas Bin Syafarudin Nomor: SP.Kap.07/BPPHLHKSW II/I/PPNS/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016 (bukti T.9)serta Berita Acara Penangkapan (bukti T.10 dan 1.11), akan tetapiPEMOHON menolak untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapandan Berita Acara Penangkapan maka
dibuat Berita Acara PenolakanPenandatanganan Surat Perintah Penangkapan dan Berita AcaraPenangkapan (bukti T.12 dan bukti T.13) dengan menyebutkan alasannya..
Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHONtelah memenuhi Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (8) KUHAP, dimanaberdasarkan Surat Perintah Penangkapan telah menyebutkan identitas,Pasal yang dipersangkakan kepada PEMOHON dan tembusan telahdikirimkan kepada keluarganya..
A.n AB Sahil Bin Badawi Nomor:SP.Kap. 06/BPPHLHKSW II/I/PPNS/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016.T9 Surat Perintah Penangkapan A.n Ilyas Bin Syafarudin Nomor:SP.Kap. 07/BPPHLHKSW II/I/PPNS/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016;T10 Berita Acara Penangkapan A.n AB Sahil Bin Badawi ;T11 Berita Acara Penangkapan A.n Ilyas Bin Syafarudin;T12 Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat PerintahPenangkapan dan Berita Acara Penangkapan A.n AB Sahil Bin Badawi ;T13 Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat PerintahPenangkapan
2016.Halaman 37 dari 41 Putusan No. 20/Pid.Prap/2016/PN.PbrT9 Surat Perintah Penangkapan A.n Ilyas Bin Syafarudin Nomor: SP.Kap.07/BPPHLHKSW II/I/PPNS/10/2016, tanggal 26 Oktober 2016;T10 Berita Acara Penangkapan A.n AB Sahil Bin Badawi ;T11 Berita Acara Penangkapan A.n Ilyas Bin Syafarudin;T12 Berita) Acara Penolakan Penandatanganan Surat PerintahPenangkapan dan Berita Acara Penangkapan A.n AB Sahil Bin BadawiT13 Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat PerintahPenangkapan dan Berita Acara
1.A. BASRY
2.SELI
3.DERIS
4.YOHANES BANDO
5.ADRIANUS JONI
Termohon:
Kapolri CQ. Kapolda Kalimantan Barat CQ. Kepala Kepolisian Resor Melawi
29 — 4
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
50 — 15
BACO
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau
12 — 8
HARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar
22 — 5
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan Praperadilan Pemohon ;
- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.Sp.Kap/24/I/RES.1.11/ 2019/Reskrim, tanggal 25 Januari 2019 adalah sah dan mengikat ;
- Menyatakan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/20/I/RES.1.11/2019/ Reskrim, tanggal 26 Januari 2019 adalah sah dan mengikat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;
Rehan
Termohon:
Kepolisian Resor Solok Selatan
20 — 3
1.ORZULAK JAKUB MICHAL
2.HAS RAFAL PIOTR
3.BOGDANOV PIOTR HENRYK
4.TRACZYK GRZEGORZ MARIUSZ
Termohon:
KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
17 — 0
HARIANTO
Termohon:
KAPOLRESTABES MEDAN Cq KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK KOMISIARIS POLISI TEUKU FATHIR MUSTAFA
5 — 4
1.TINUS HATI HULU
2.MARTINUS HULU
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
29 — 15
bisaHalaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plwdilakukan;Bahwa sesuai pasal 18 ayat 1 KUHAP, Polri ketika melakukanpenangkapan harus menunjukkan surat Perintah Penangkapan;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur dimana harus dilakukanpenangkapan tapi penangkapan bisa dilakukan apabila dari hasilpenyelidikan telah ditemukan bukti permulaan atau bukti yang cukupuntuk dilakukannya penangkapan, namun penangkapan harusmenunjukkan surat Perintah Penangkapan dan Identitas terdakwa;Bahwa terhadap
Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan olehKepolisian Sektor Pkl.
Kuras, menurut pendapat Ahli telan sesuai denganPasal 18 KUHAP;Bahwa perihal penangkapan sebagaimana dalam Pasal 18 KUHAPdisebutkan bahwa pada saat melakukan penangkapan, PetugasKepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan SuratPerintah Penangkapan, dimana sebelum Penangkapan dilakukan,Petugas Kepolisian harus membacakan identitas dari tersangkasebagaimana yang tercantum dalam Surat Penangkapan tersebut, haltersebut menurut Ahli agar tidak terjadi salah orang pada saat dilakukanPenangkapan
caradilakukannya penangkapan, antara lain : Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Republik Indonesia; Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut harus membawaSurat Tugas Penangkapan; Pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian yang bersangkutanharus dapat memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;Menimbang, bahwa adapun isi dari Surat Perintah Penangkapantersebut harus memuat halhal sebagaimana berikut : lIdentitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal.Halaman
., M.H dalampendapatnya menerangkan bahwa perihal penangkapan sebagaimana dalamPasal 18 KUHAP disebutkan bahwa pada saat melakukan penangkapan,Petugas Kepolisian yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan SuratPerintah Penangkapan, dimana sebelum Penangkapan dilakukan, PetugasKepolisian harus membacakan identitas dari tersangka sebagaimana yangtercantum dalam Surat Penangkapan tersebut, hal tersebut menurut Ahli agartidak terjadi salah orang pada saat dilakukan Penangkapan;Menimbang, bahwa Ahli
AGUS SUGIARTO BUTAR BUTAR
Termohon:
KEPALA RESKRIM ROKAN HILIR
17 — 0
Boby Yansyah
Termohon:
Kepala Kepolisian Lampung Utara
25 — 0
SUGIYONO,SP. BIN SASMO WIRYO
Termohon:
Kepolisian Daerah Jawa Tengah
122 — 38
Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 77 KUHAP dimana dalam ketentuan pasal tersebut tertuangmateri pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan :Pasal 77Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesualdengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat
ANDI SITTI SANIAH S
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK RAPPOCINI
92 — 1
FAHRI MAHMUD
Termohon:
BNN Maluku Utara di Ternate
24 — 10
IRWAN
Termohon:
Kepala Kepolsiian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resor Bone
29 — 3
MENGADILI:
- Menolak permohonan Praperadilan Pemohonuntuk seluruhnya ;
- Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum ;
- Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum ;
- Menyatakan penetapan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon sah secara hukum ;
- Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut
oleh Termohon berkenaan dengan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sejumlah nihil ;
M SULTAN SYACH ALEXANDER
Termohon:
Polresta Sidoarjo Cq KASATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO
18 — 35