KANDU vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN,dk

di Jalan Cenderawasih Nomor 438 Makassar,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1Muhammad Asdhar, SH., MH., Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;Amrinif, SH., Staf Seksi Pengkajian dan Pananganan PerkaraPertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan ;Dwi Juanita, SH., Staf Seksi Pengkajian dan PanangananPerkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan

Asmasariyanti, A.Md., Staf Seksi Pengkajian danPananganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;Keempatnya memilih alamat pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, JalanCenderawasih No.438 Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 1789/60073/X1/2013, tanggal 7 September2013;Halaman dari 12 halaman.

Selatan Nomor 19/Pbt/BPN73/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan HakMilik Nomor 995/Sudiang tercatat atas nama Kandu, tanggal 25 April 1984,Surat Ukur Sementara Nomor 666/1984, tanggal 6 Februari 1984, luas 978 M2,terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pelaksanaan putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap ;2 Bahwa asal mulanya tanah tersebut adalah tanah Milik Adat Daft.S.47Blok IID II luas 17.987

Selatan Nomor 19/Pbt/BPN73/2012 tanggal 18Desember 2012 tentang Pembatalan peralihan hak milik Nomor 9951 Sudiang tercatatatas nama Kandu tanggal 25 April 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 666/1984 tanggal6 Februari 1984 luas 17.978 M2 terletak di Kelurahan Sudiang Raya, KecamatanBiringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksanaan Putusanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;Halaman 7 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 438 K/TUN/20143 Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19/PbUBPN73/2012tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembatalan peralihan hak milik Nomor 995/Sudiangtercatat atas nama Kandu tanggal 25 April 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 666/1984tanggal 6 Februari 1984 luas 17.978 M2 terletak di Kelurahan Sudiang Raya, KecamatanBiringkanaya, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksanaan Putusanyang

I SULAWESI SELATAN

I Sulawesi Selatan;Dengan demikian Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah RI, Cq. Pemerintah TK.I Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Tingkat If Cq.

I Sulawesi Selatan; Dengan demikian Gugatan yang ditujukan kepadaPemerintah RI, Cq. Pemerintah TK. I Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Tingkat IICq.

I Sulawesi Selatan Cq. PemerintahTingkat II Cg.

I Sulawesi Selatan;92Dengan demikian Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah RI, Cq. Pemerintah TK.I Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Tingkat IT Cq.

Darwis Melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dkk

., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan PenangananPerkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan ;Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 November2012 Nomor ; 1800/60073/XII/2012 2222 n nnn nnn nnn nnn neeYang selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT2. AMIRULLAH RUHENG Dg.

Kota Makassar dahuluKotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan,tertanggal, 6 Maret 1982, Seluas 11.473 M2, dengan batasbatassebagaiberikut :Sebelah Utara dahulu Damin Bin Subu sekarang Pagar Duri AL ; Sebelah Barat dahulu~ saluran = Air sekarang jalanan danPerkampungan ;Sebelah Timur dahulu A. Jalanti sekarang tanah Kosong ;Sebelah Selatan dahulu Kooa Bin Solle sekarang Jalanan ;2.

Bahwa dari hasil laporan polisi tersebut, pada tanggal 05Oktober 2012 Penggugat menerima surat dari kepolisian berupaSunat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidik dansekaligus menyampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik PenggugatNomor : 352 Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassardahulu Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan,tertanggal 6 Maret 1982, seluas 11.473 M?

Selatan,tertanggal 6 Maret 1982, Seluas 11.473 M?

Selatan atas nama Kepala kantor Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan No.09/Pbt/BPN73/2012 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 352/ Karuwisi tercatat atas nama25Darwis semula tercatat atas Nama Yulius Sampe Bubung terletak diKelurahan Karuwisi , Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,ProvinsiSulawesi Selatan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang sudahmemperoleh Kekuatan Hukum Tetap/( bukti TIL.

Penggugat:
SAKSI MANOPO,SP
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Objek Sengketa:Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/15/2017/BKD,tanggal 03112017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Saksi Manoppo, SP.; Il.

Tenggang Waktu;222200Objek sengketa diketahui awal bulan Desember 2017 yangdisampaikan via telephon oleh Kasubag Kepegawaian DinasHalaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 22/G/2018/PTUN.Mks.Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan menerima KeputusanGubernur Sulawesi Selatan No. 888/15/2017/BKD, tanggal 03112017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil pada tanggal 15 Desember 2017 yangdiserahkan langsung oleh Kasubag Kepegawaian Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan

Masa kerja keseluruhan 31 tahun 6 bulansampai terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.888/15/2017/BKD, tanggal 03112017, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, merangkapPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/SKEP/106/III/2015, tanggal 19 Maret 2015, tentangPenunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara

Pengeluaran Lingkup Dinas PerkebunanPropinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;Masalah yang Penggugat alami berkaitan dengan PutusanPengadilan Negeri Makassar No. 96/Pid.sus/2016/PN.Mks.

Nip. 19640702 198801 1 001 Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) telah sesuai denganperaturan perundangundangan, yaitu:a.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DKK

., M.MA sebagai Pelawan Melawan GUBERNUR SULAWESI SELATAN sebagai Terlawan

Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:888/02/2017/BKD, tanggal 19 Januari 2017, Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada SaudariHj.

Bahwa bermula berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor. PD. 813.3 01tanggal 30 Juli 1999, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah, Penggugat diangkat menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil dalam masa percobaan, dengan Golongan / RuangGaji Ill/a, tempat bekerja Pemda Tk. Il Soppeng; 2. Bahwa setelah itu, berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor.

Selatan tanggal 16 Mei2016 No. 356/3876/OTDA yang meminta supaya berkonsultasidahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukantindakan padahal surat dari Direktur Jenderal Otonomi DaerahDEPAGRI itu justru merupakan jawaban dari surat yang diajukanoleh Bupati Soppeng sendiri, dan oleh karena itu tindakanTergugat tersebut masuk kategori bertentangan baik UndangHalaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 36/PLW/2017/PTUN.Mks.11.Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramaupun UndangUndang

Peetttuin/ T Untuttaite=ssensnaesensecmseset nes esemeseenennessenseennnerisceneesneerincie1.2.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal19 Januari 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudari Hj. Yusliati, S.P.,M.MA.

Selatan Nomor888/02/2017/BKD, tanggal 19 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilKepada Saudari Hj.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI SELATAN

Syarifuddin Kulle, M.Pd,dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka wajar dan patut menurut hukum apabilaMajelis Hakim memerintahkan Pihak Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan) untuk merehabilitasi nama baik Penggugat danmemberikan hakhak Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Gowa;.Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Selatan) Nomor : 51/KPTS/KPUProv025/IX/2010 tertanggal17 September 2010 Tentang Pemberhentian

Selatan) No. 51/KPTS/KPUProv.025/IX/2010Hal. 10 dari 20 hal.

Selatan (bukti T.2) hal itu dapatdinilai/diartikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat/Pembanding) telahmelakukan verifikasi/klarifikasi, sebab dengan terbitnya bukti T.2 itu secaraHal. 12 dari 20 hal.

Selatan padatanggal 19 Agustus 2010, dimana Drs.

Selatan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa telahHal. 15 dari 20 hal.

Penggugat:
Bripka Anwar
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

OBJEK SENGKETA :Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor :Kep/969/I1X/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang PemberhentianTidak dengan terhormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atasnama Bripka a.n.

Selanjutnya atas putusan Komis Kode Etik Profesi Polri baik ditingkatpertama maupun banding, Kapolres Sidrap selaku atas yang berhakmenghukum (Ankum) Penggugat mengajukan permohonan kepadaKapolda Sulawesi Selatan untuk diterbitkan Surat Keputusan KapoldaHalaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKSSulawesi Selatan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) atas nama Penggugat ;Bahwa Selanjutnya berdasarkan permohonan Kapolres Sidrap SelakuANKUM, Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan

Bukti T 7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor:Kep/969/1X/2020, tentang Pemberhentian Tidak denganhormat dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesai, tanggal 30 September 2020, atas namaAnwar ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan KepolisianDaerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/969/IX/2020,tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesai, tanggal 30September 2020, atas nama Anwar ;: Fotokopi sesuai dengan

Tahti PolresSidrap, tanggal 21 April 2020;sesuai dengan aslinya surat dari KepalaKepolisian Resor Sidrap, Nomor:R/207/VI/HUK.12/2020, tanggal 08 Juni 2020, perihal:Rekomendasi Penerbitan SK PTDH, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas,yang diserahkan oleh Ishak Ifa, S.Sos.

Selatan Nomor :Kep/969/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang PemberhentianTidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas namaBripka a.n.

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah

PENETAPANNomor 5/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.

,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff BalaiPengelola Kereta Api Sulawsi Selatan / PPK PengadaanTanah Wilayah Kabupaten Barru) dan Pangkep,beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barrupada tanggal

Pemohon tetap berkehendakuntuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang Semuanya telah diberiMeterai cukup, berupa :Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia TentangPenetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Trans Sulawesi SegmenMakassarParepare Nomor : KP 1188 Tahun 2018 dari Menteri Perhubungantanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P 1;FotocopiKeputusan Gubernur Sulawesi

Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019,tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun,Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar Parepare seluas + 173 Ha (Seratus tujuh puluh tiga hektar) di Kabupaten Barru,Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :2094/XI/Tahun 2019 dari Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 25 November 2019,selanjutnya diberi tanda P 2;Fotokopi satu bundel kelengkapan Alas Hak Pemilik Lahan di KelurahanTellumpanua

BARRU tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administrator di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 dari BalaiPengelola Kereta Api Sulawesi Selatan tanggal 7 Mei

ILHAMSYAH MATTALATTA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Keberadaan Penggugat bukan sebagai pribadi tetapi YayasanOlah Raga Sulawesi Selatan di atas tanah/bangunan yangmenjadi obyek perkara adalah karena pihak KONI memberikanhak kepada Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan yang diwakilloleh Andi Mattalatta untuk mengelola obyek perkara pada Tahun1985 bukan untuk dimiliki oleh Penggugat.Hak Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan untuk mengelola obyekperkara telah dicabut sehingga seharusnya Yayasan Olah RagaSulawesi Selatan ic Penggugat mengosongkan obyek perkara.Tidakan

Selatan menggantikan Alm.

Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor1647/X/Tahun 2019 tanggal 13 September 2019 Tentang PenetapanStatus Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan SaranaOlahraga GOR Mattoanging pada Dinas Kepemudaan dan OlahragaProvinsi Sulawesi Selatan, ditandai dengan bukti T3;4.

Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Ketua UmumKONI Daerah Sul Sel Nomor 056/X/1984 Tanggal 17 November 1984Tentang Pengelolaan Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan,ditandai dengan bukti T7;8. Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor055 THN 1985 tanggal 3 Januari 1985 antara KONI dan YayasanOlahraga Sulawesi Selatan, ditandai dengan bukti T8;9.

Foto copy Surat Keputusan KONI Sulawesi Selatan Nomor :312/SK/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang PengelolaanSarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan,ditandai dengan bukti T12;13. Foto copy Surat Keputusan KONI Sulawesi Selatan Nomor313/SK/VIII/2019 Tanggal 2 September 2019 Tentang PenyerahanKembali Pengaturan Pengelolaan dan Perawatan/Pemeliharaan Saranadan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, ditandaidengan bukti T13;14.

SITTI NURBAENA, MM
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanProvinsi Sulawesi Selatan Sejak Tahun 1986 dengan pangkat terakhir Pembinadengan golongan IV/a yang sangat dirugikan akibat Permohonan upayaadministrasi keberatan dari Pemohon terhadap Termohon akibat tidakditetapbkan Keputusan danatau tidak dilakukan Tindakan oleh Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan /n Casu Gubernur Sulawesi Selatan dalam batas waktu10 (sepuluh) hari kerja kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan

Membatalkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/04/XII/BKD/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil ;20203. Menerbitkan surat keputusan yang memulihkan Pemohon Keberatan dalamkedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sepertisemula atau yang setara dengan itu ;.

Bahwa seluruh alasan alasan Pemohon diatas telah disampaikan pula melaluiSurat Permohonan Keberatan tertanggal 28 Februari 2019 yang telah diterima diSekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Maret 2019 yangditujukan langsung kepada Termohon 5 2202000222222"Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 03/P/FP/2019/PTUN.MksPETITUMBahwa berdasarkan uraian dasardasar dan alasanalasan permohonan tersebut diatas maka seluruh Permohonan Keberatan Pemohon terhadap KeputusanGubernur Sulawesi

SITT NURBAENA, M.M., NIP 19620719198503 2 008 Pangkat/Golongan IV/a adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dijatuhi sanksi Pemberhentian TidakDengan Hormat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan obyekkeberatan QQuo jn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cence nnes3.

Sitti Nurbaena, MM dari DinasPendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ;Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 03/P/FP/2019/PTUN.MksBukti T 2Bukti T3Bukti T 4Bukti T5Bukti ADT 1Bukti ADT 2Bukti ADT 3 :: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa HukumPemohon, tanggal 28 Februari 2018, perihal : Keberatanterhadap Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:888/04/XII/ BKD/2018, yang ditujukan kepada Bapak GubernurSulawesi Selatan ; : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Kantor RegionalIV

Pemohon:
AISWARIAH AMIN, SH
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN VS MUKRIMIN,

PUTUSANNomor 1082 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makassar,Sulawesi Selatan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II;LawanMUKRIMIN, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 147,Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;Termohon Kasasi

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESISELATAN (KETUA PANITIA PEMBEBASAN LAHANKERETA API), beralamat di Jalan Cendrawasih, Nomor 133,Makassar, Sulawesi Selatan;2.

Nomor 1082 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi/Tergugat Il dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memerhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Ilham

Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Ilham

PENETAPANNomor 6/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.

,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawesi Selatan / PPK Pengadaan TanahWilayah Kabupaten Barru dan Pangkep, beralamat diLingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan TaneteRilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada

Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2094/XI/Tahun 2019,tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Stasiun,Depo, Balaiyasa dan Siding Track Arah Tonasa Jalur Kereta Api Makassar Parepare seluas + 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektare) di Kabupaten Barru,Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya diberi tanda P2;3.

Makassar Parepare di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dariKantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/993/73.11/VII/2020 tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi

Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 tanggal 7 Mei2021, selanjutnya diberi tanda P12;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.PKons/2021/PN BarMemperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan DanPenitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah BagiPembangunan

ANDI RATNA INDRA ARIS,dkk vs PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, dkk

Krasak No. 5 Yogyakartamenampung beberapa orang mahasiswa asal Sulawesi Selatan yang sedangmenuntut ilmu di Yogyakarta;Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1826 K/Pdt/2012P.6.P.7.P.8,P.9.Pada angka No. 5 memuat rasa penyesalan dari Bapak Laksamana TNI (Purn)Sudomo, mengapa rumah di Jl.

Krasak No. 5 Yogyakarta tersebut sekarangmenjadi asset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;Yaitu surat kesaksian Brigjen TNI AD (Purn) Andi Oddang, mantan GubernurSulawesi Selatan periode tahun 19781983 dan sekarang sebagai Ketua MarkasVeteran RI Provinsi Sulawesi Selatan Barat antara lain memberi kesaksian:Pada angka No. mengatakan, bahwa sejak tahun 1946 rumah di JI. Krasak No.5 Yogyakarta sudah ditempati oleh Andi Rahmat Aris;Pada angka No. 2 dikatakan, bahwa rumah di Jl.

Mengapa Penggugat tidak langsung menanggapi surat buktiP.17 karena setiap bertemu dengan bapak Gubernur Sulawesi Selatan selalu diberiharapan, dan Penggugat berpegang pada norma hukum, bahwa tidak mungkin terjadiperalihan hak tanpa ada sebab yang jelas. Mengacu pula pada azas yang berbunyinemo plus juris, yang artinya orang hanya dapat menyerahkan (levering) sebatasapa yang dia miliki.

mulai tahun 1954 s/dtahun 1994 atau selama 39 tahun, dilanjutkan keikhlasan dari para ahli waris daritahun 1994 s/d 6 Juni 2005 yaitu selama 11 tahun, keseluruhannya adalah selama 50tahun mahasiswa asal Sulawesi Selatan menumpang secara cumacuma di rumah Jl.Krasak No. 5 Yogyakarta.

Selatan atas Sertifikat hak pakaiNo. 77 tanggal 27 Juli 2005 sebagai asset Tergugati;Menyatakan bahwa Sertifikat hak pakai No. 77 tanggal 27 Juli 2005 atas namapemegang hak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak mengikatdan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Tergugat I.

LATIEF MAKKA ; GUBERNUR SULAWESI SELATAN

LATIEF MAKKA, bertempat tinggal di Jalan SamiunNo. 11 C Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;danGUBERNUR SULAWESI SELATAN, selaku Ketua Ex OfficioPengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi UjungPandang, berkedudukan di Jalan Urip Sumohardjo No. 269Makassar, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak mempunyaihubungan hukum, sebab :Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Il dalam kepastiannya selakuGubernur Sulawesi Selatan Ketua Ex Officio Pengurus Pleno YayasanKebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang, dengan berlakunya Pasal 31 ayat2 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menyatakan bahwayang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yangmampu melakukan perbuatan Hukum

, dengan adanya ketentuan yangbersifat imperative maka kedudukan Gubernur Sulawesi Selatan selakuKetua dalam Yayasan batal demi hukum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.

., VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pembanding/Penggugat : HERMAN SURYANTO
Terbanding/Tergugat : DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

PUTUSANNomor 498/PDT/2018/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara gugatan antara:HERMAN SURYANTO, pekejeraan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Gunung Latimojong No. 127 Kelurahan Merdekaya,Kecamatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,sebagai Pembanding semula Penggugat, dalam hal inidiwakili kiasanya ABDUL AZIS PANGERAN, S.H.M.H.dan ANDI

D 6 Kelurahan Pandang,Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;LawanPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. DirekturPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan, berkantor dijalan Sungai Saddang Latanete Plaza Blok E/4Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, KotaMakassar, sebagai Terbanding semula Tergugat;Dalam hal ini diwakili kuasanya :1. TARSIS MUKTAR, S.H.,M.H.2. SRI CAHYANTI RATI DJAFAR,S.H.,M.H.3.

HALIM ; MANDI bin TONANG ; MADA LVRI SULAWESI SELATAN