Ditemukan 109 data
286 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
PegawaiPengawas memberikan Nota Peringatan ke 1 kepada Pengusaha,apabila tidak diindahkan, maka diberi Nota Peringatan ke Il danjika Nota Peringatan ke Il juga tidak diindahkan, maka diberi NotaPeringatan ke Ill dan jika Nota Peringatan sampai 3 kali tidakdilaksanakan, maka Pegawai Pengawas membuat LaporanKejadian yang kemudian diserahkan ke Penyidik Pegawai NegeriSipil yang Khusus melakukan penyidikan pidana tertentu di bidangKetenagakerjaan; Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan No.560/029/424.053
98 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan a quo diajukan setelah melalui proses mediasisebagaimana dibuktikan dengan telah diterbitkannya Anjuran Nomor565/528A/424.053/2015 tanggal 12 Maret 2015 oleh mediator padaDinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan(selanjutnya disebut Anjuran);6.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Pengadilan NegeriSurabaya/ Judex facti telah salah menerapkan hukum dan tidakmemberikan pertimbangan yang cukup (Onveldunde Gemotivierd) terutamamengenai perubahan status hubungan kerja antara Pemohon Kasasidengan Para Termohon Kasasi berubah dari Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetentu (PKWTT),terbukti Judex factie dalam pertimbangannya hanya mengambil alihketerangan dari Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPasuruan Nomor : 566/374/424.053
103 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 34 P/HUM/201751.92.rekomendasi terkait penetapan upah minimum kabupaten/kotaberdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) :a. fakta ini dapat dibuktikan pada surat Bupati Pasuruan Nomor.560/420/424.053/2014 perihal usulan upah minimum kab. Pasuruantahun 2015 tertanggal 31 Oktober 2014.yang ditujukan kepadaGubernur Jawa Timur (Vide Bukti.
) DKI Jakarta tahun 2013 dan telahmemutuskan secara bersama serta menghasilkan kesepakatan secara garisbesar sebagai berikut yang pada intinya memuat tabel tentang no urutkelompok, nama kelompok sektor usaha dan nilai UMSP 2013 untukmasingmasing kelompok sektor usaha;Bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat diberlakukannya PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mereduksikewenangan kepala daerah yaitu sebagai berikut :a. dikembalikannya surat Bupati Pasuruan nomor 560/2795/424.053
copy survey harga komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di PasarBlok A tanggal 1 Oktober 2014 wilayah Jakarta Selatan (bukti P29.1);Foto copy survey harga komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di PasarJatinegara tanggal 1 Oktober 2014 wilayah Jakarta Timur (bukti P29.2);Foto copy Surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor 5321/1.834.1 tertanggal 31 Oktober 2014, Perihal:Penyampaian Informasi data KHL (bukti P30);Foto copy Surat Bupati Pasuruan Nomor: 560/420/424.053
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai tebus Asuransi tabungan hari tua (NTA, THT) dari PT AsuransiJiwasraya sebesar 100%;Bahwa untuk penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)antara Para Penggugat dan Tergugat, Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan melalui Pegawai Mediator telahmengeluarkan Anjuran melalui Surat Nomor 567/16B/424.053/2016 padatanggal 04 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut:1. Agar pihak pengusaha PT ISN (Persero) membayar kepada pekerja a.nSdr.
Nomor 340 K/Pdt.SusPHI/2017567/16B/424.053/2016 pada tanggal 04 Januari 2016 yang isinya sebagaiberikut:e Agar pihak pengusaha PT. ISN (Persero) membayar kepada pekerjaa.n Sdr.
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai Tebus Asuransi Tabungan Hari Tua (NTA, THT) dari PT.AsuransiJiwasraya sebesar 100% ;Bahwa untuk Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) antara Penggugat dan Tergugat Disnakersostrans Kabupaten Pasuruanmelalui Pegawai Mediator telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 24 Maret2010 No.565/634/424.053/2010 yang isinya sebagai berikut :a. Agar para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja karena efisiensi ;b.
Pemohon dan Termohon hanya menyampaikan bukti T16 dan P15adalah perihal Surat Anjuran Mediator No.565/634/424.053/2010tertanggal 24 Maret 2010 dan Termohon Kasasi/para Penggugatdalam mengajukan gugatan tidak melampirkan risalah Mediasi hal inijuga telah diakui sendiri oleh judex facti kalau tidak ada RisalahMediasi dalam lampiran surat gugatan No.82/G/2010/PHIL.Sby ;b.
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan a quo diajukan setelah melalui proses Mediasisebagaimana dibuktikan dengan telah diterbitkannya Anjuran Nomor565/528B/424.053/2015 tanggal 12 Maret 2015 oleh Mediator pada DinasTenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan (selanjutnyadisebut Anjuran);5.
120 — 37
Bahwa untuk penyelesaian Perselisihan Pemutusan HubunganKerja (PHK) antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, DinasTenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan melaluiPegawai Mediator telah mengeluarkan Anjuran melalui Surat Nomor:16.17.77567/16B/424.053/2016 pada tanggal 04 Januari 2016 yang isinyasebagai berikut:1. Agar pihak pengusaha PT. ISN (Persero) membayar kepadapekerja a.n Sdr.
Namun Para Penggugat tidak sepakatterhadap gaji dan hakhak normatif lainnya sejak diterbitnya suratskorsing menuju pemutusan hubungan kerja karena gaji Para Penggugattidak dibayarkan oleh Tergugat sejak 1 Juni 2010;Bahwa olehg karena tidak adanya kesepakatan dalam penyelesaianpemutusan hubungan kerja tersebut, Mediator Dinas Tenaga KerjaSosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkananjuran No. 567/16B/424.053/2016, tanggal 4 Januari 2016.
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
AsuransiJiwasraya sebesar 100,00%;Bahwa untuk Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja(PHK) antara Penggugat dan Tergugat Disnakersostrans Kabupaten Pasuruanmelalui Pegawai Mediator telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 24 Maret2010 nomor 565/634/424.053/2010 yang isinya sebagai berikut :a. Agar para pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja karenaefisiensi;b. Agar pihak pengusaha memberikan hakhak pekerja sdr. Muarip dkk 232orang dan sdr.