Nomor 1680 K/Pdt/2017keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkan adanyaperbedaan kebutuhan tiang pancang @ 60 cm yang sangat signifikan danpada akhirnya sangat merugikan Penggugat;Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi sertaperbedaan data boring antara yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan dalampelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, Penggugattelah beberapa kali menyampaikannya kepada Tergugat, sebagaimanaternyata

Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/WK/DIR/2013, tanggal 03Januari 2013, perihal: Laporan Kondisi Aktual Pelaksanaan PekerjaanTiang Pancang Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua NgurahRai Benoa Paket 2 dan Action Plan (bukti P 19);7.5.

Data Aktual pada saat ini:1 Bentang pileslabuP 7,502. Jumlah titik TP pertumpuan2x4 & 2x5 3. Kebutuhan Tiang Pancang @60 cm3.230 84.606,004. Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 26,22Ill. Selisih panjang tiang pancang 24.366,0030.775b. Data Boring;(1) Dokumenter Tender;Data Boring = 2 titik;Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 16,00 m;;(Il) Aktual dalam Pelaksanaan;Boring terlaksana = 30 titik;Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 26,22 m;;(vide lampiran bukti P 15);8.2.

Data Aktual pada saat ini:1. Bentang pileslab 7,502. Jumlah titik TP pertumpuan 2x4 & Varian 3. Kebutuhan Tiang Pancang @60 cm 3.560 94.815,004. Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 26,62ll. Selisih panjang tiang pancang (berkurang) 5.631b. Data Boring;(1) Dokumenter Tender; Data Boring = 7 titik; Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 24,00 m;;Halaman 7 dari 53 hal. Put.

Nomor 1680 K/Pdt/2017 (Il) Aktual dalam Pelaksanaan; Boring terlaksana = 36 titik; Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 26,63 m;;(vide lampiran bukti P 15);9.

Adapun rincian volume timbunantanah berdasarkan aktual di lapangan No Stasiun Type Panjang Lebar Tinggi Volume(M) (M) (M) (M)1. LP12LP13 3 25,70 2 0,6 30,842. LP13LP15 3 75 2 0,6 903. LP15LP17 3 100,80 2 0,6 120,964. LP17LP19 3a 90,80 2 0,6 108,965. LP19LP21 2 71 1,6 0,3 34,086. LP21 LP24 2 112 1 0,3 33,60418,44 b.

Pengadaan kayu dolken= panjang 1,7 +# Meter(pendek @ Rp 25.000,00) sebanyak 5,756.42batang untuk kontruksi tanggul type 2, type 3dan type 3.a pada Lokasi Lambaro Skep,kemudian type 5.a, type 5.b, type 5.c dan type7.a pada Lokasi TibangKenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan yang terpasang di lapangana.

Plasteran 1: 3;Berdasarkan kuanfitas pekerjaan yang telah dikerjakanoleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumenperhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu plasteran 13 pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah4,290.68 M, kenyataan aktual yang terpasang di lapanganbaik pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah3,814.91 M atau sebesar 88.91%, sehingga terdapatselisih volume plasteran 1 : 3 yang tidakdikerjakan/tidak terpasang sejumlah 475.77 M ;d.

Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter(pendek @Rp 25.000,00) sebanyak 5,756.42batang untuk kontruksi tanggul type 2,type 3 dan type 3.a pada Lokasi LambaroHal. 29 dari 104 hal.Put.No. 57 PK/PID.SUS/2010Skep, kemudian type 5.a, type 5.b, type5.c dan type 7.a pada Lokasi Tibang ;Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan yang terpasang di lapangana.

Pemancangan kayu dolken panjang 1,7 Meter,sebanyak 15,705.00 M (Meter Panjang/Lari)untuk kontruksi tanggul type 2, type 3 dantype 3.a pada lokasi Lambaro Skep, kemudiantype 5.a, type 5.6 dan type 7.a pada LokasiTibang ;Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan oleh TimAhli bahwa yang terpasang di lapanganHal. 30 dari 104 hal.Put.No. 57 PK/PID.SUS/2010a.

Hak konstitusional Pemohon yang setidaktidaknyadirugikan secara aktual adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28Dayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum.

Oleh karena Peraturan Daerah tersebuttelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, yakni UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Peraturan Daerah tersebuttidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil;Bahwa Para Pemohon telah merasakan kerugian aktual sebagaidampak diberlakukannya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8Tahun 2007, yakni ditutupnya jalan Jatibaru, Tanah Abang, atas seijinGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan yang haknya dirugikandengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.Adapun hak konstitusional Pemohon dirugikan secara aktual adalahhak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: Setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Peraturan Daerah tersebut telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan

Bahwa Pemohon telah merasakan kerugian aktual sebagai dampakdiberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 8 Tahun 2007, yakni ditutupnya jalan Jatibaru, TanahAbang, atas seijin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yangkemudian jalan tersebut digunakan untuk Pedagang Kaki Lima;.

Bahwa dengan berdasarkan pada uraianuraian tersebut,maka jelas dalam perkara a quo penutupan Jalan JatibaruRaya yang antara lain adalah untuk kepentingan penghidupanrakyat kecil yang tidak memiliki opsi selain menjadi PedagangKaki Lima berdasarkan wewenang Termohon dalam Pasal 25ayat (1) serta 27 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 2007 tidak mengakibatkan kerugian yang bersifatspesifik atau aktual bagi Para Pemohon;2).

Pdt.G/2021/PA.Pkybahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi sekarang kecuali hanyamembantu mengelola kebun sawit orang tua Pemohon atau setidaktidaknyaTergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehinggajuga tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat Rekonvensi tidakmemiliki pekerjaan yang tetap, hanya membantu mengelola kebun sawitorang tua Pemohon, namun Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensimemiliki kKemampuan aktual

dan kemampuan potensial, artinya bahwaTergugat Rekonvensi secara nyata pernah bekerja sebagai staf di kantordesa dan sebagai panitia pemilihan kepala daerah tingkat kecamatan, yanghanya terkait dengan kesempatan saja sehingga Tergugat Rekonvensi tidakbekerja saat ini, Karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilalsebagai orang yang mampu, adapun dari sisi kemampuan potensial,Tergugat Rekonvensi memiliki kKeadaan fisik Sempurna atau tidak dalamkeadaan cacat, usia yang masih produktif

atas tuntutan tersebut, TergugatRekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah lampau kepadaPenggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan nafkah lampauuntuk istri dengan tetap memperhatikan kadar kemampuan TergugatRekonvensi, juga disisi lain tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakanbagi Penggugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan, dengan berdasarkepada fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuansecara aktual

Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) setiap bulan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk satuorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetapmemperhatikan kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga disisi laintetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan bagi anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan, denganberdasar kepada fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyaikemampuan secara aktual

/Padt.G/2021/PA.PkyHukum Islam, serta berdasarkan alQuran Surah Al Bagarah (QS) (2) ayat228.Menimbang, bahwa jumlah nominal tuntutan nafkah iddah PenggugatRekonvensi yaitu total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkanTergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa TergugatRekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlahRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensibahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kKemampuan secara aktual

Penerapannya dalamperkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajibanTergugat menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengankemampuan Tergugat;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada anak, Majelis Hakim membedakanantara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil,yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan

Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yangtidak mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

Dengandemikian, Tergugat mampu secara potensial untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat adalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kemampuansecara aktual, namun memiliki Kemampuan secara potensial untuk bekerjadan berpenghasilan;Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Lbt Hal.14 dari 17 hal.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikategorikan sebagai orangyang hanya memiliki kemampuan

beranggapan bahwa kemampuanTergugat membayar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00(Satu juta rupiah).Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwapendapatan Tergugat sejumlah Rp 2.255.045,00 (dua juta dua ratus lima puluhlima ribu empat puluh lima rupiah), namun Majelis Hakim tidak serta mertamenjadikan bukti tersebut sebagai satusatunya dasar dalam mempertimbangkanHal. 24 dari 30 Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Srlnominal nafkah anak, melainkan juga melihat kemampuan aktual

dan potensialTergugat serta kebutuhan rill anak itu sendiri.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual adalahkemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil yaitu Tergugat adalahseorang yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan memiliki sisa gaji setiapbulannya sejumlah Rp 2.255.045,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribuempat puluh lima rupiah).

Oleh karena itu, Secara aktual, Tergugat harus dinilaisebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan tetap.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan potensial yaitukemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan,dan mendapatkan harta benda.

dari 30 Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Srlmemperhatikan usia dan tingkat pendidikan yang sedang diajalani kedua anaktersebut, maka kebutuhan rill kedua anak tersebut tentu saja melebihiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga kesediaan Tergugatmembayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belummemenuhi standar minimum kebutuhan rill anak.Menimbang, bahwa pada sisi yang lain, tuntutan Penggugat sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melebihi Kemampuan riil atau aktual

Olehkarenanya, dengan mempertimbangkan kemampuan aktual dan potensialTergugat, serta kebutuhan riil anak, maka Majelis Hakim menetapkan kewajibanHal. 26 dari 30 Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.SrlTergugat membayarkan nafkah anak di tambah 10% setiap tahun di luar biayapendidikan dan kesehatan.CG.

Kerugian Aktual Nilai upah bulanan pekerja/buruh/karyawan di Provinsi DKI Jakarta yangbekerja pada perusahaanperusahaanyang menjadi anggota Pemohon dan Halaman 8 dari 37 halaman.

Bahwa keseluruhan kerugian aktual dan potensial atas biaya tenagakerja tersebut akan membebani anggotaanggota Pemohon dan atauPemohon II yang menjalankan bisnis (usaha) di Provinsi DKI Jakarta;Bahwa kerugian aktual dan potensial sebagaimana dimaksud memilikihubungan sebab akibat (causal verband) dengan diterbitkannya ObjekHUM sebagaimana dimaksud oleh Termohon.

Hubungan sebab akibatitu nyata, sebab apabila Termohon tidak menerbitkan PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun2019 tentang UMSP Tahun 2019, maka kerugian aktual dan ataupotensial itu tidak akan diderita oleh perusahaan yang menjadi anggotaPemohon dan Pemohon II;Bahwa seandainya objek HUM tersebut tidak diterbitkan, dan ataudibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kerugianaktual dan potensial yang diderita Para Pemohon dalam hal ini atauanggotaanggota

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan buktibukti terlampir dapatdisimpulkan bahwa:a.Bahwa benar adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang dan peraturan perundangundangan lainnya;Bahwa benar Para Pemohon menganggap bahwa hak Para Pemohontelah dirugikan oleh suatu peraturan perundangundangan di bawahUndangundang; dalam hal ini objek HUM:Bahwa kerugian hak Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual yang dapat dipastikan telah dan akan terjadi akibatdiundangkannya

Namun demikian, kKemampuan riil Pemohontersebut tidak menjadi satusatunya dasar bagi Majelis Hakim dalammenetapkan beban kepada Pemohon, melainkan juga tetap mempertimbangkankondisi riil Pemohon saat ini sehingga Majelis Hakim membedakan antarakemampuan aktual dan kemampuan potensial Pemohon.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual adalahkemampuan Pemohon menurut keadaannya secara riil yaitu Sseorang sopirangkot dengan penghasilan tetap setiap harinya.

Karena itu, secara aktual,Pemohon harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilantetap.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kemampuanpotensial yaitu kKemampuan Pemohon menurut kadar potensinya untuk bekerja,berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

berusia 41 tahun, pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengahpertama, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Pemohon tergolong mampu secara potensial karena masihdalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaPemohon adalah orang yang secara riil memiliki Kemampuan secara aktual

Penerapannya dalam perkaraini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensimenafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan TergugatRekonvensi ;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakimmembedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalahkemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya

secara riil, yang berdasarkanfaktasaat ini bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bolaang Mongondow dengan penghasilan sejumlah Rp 12.315.690 (duabelas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah), Karena itu,secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuanpotensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untukbekerja, berpenghasilan, dan

Dengan demikian, Tergugattergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidakterhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasikemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalahorang yang pada dasarnyamempunyai kemampuan secara aktual, dan memilikikemampuan secara potensial ;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, MajelisHakim memandang

oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampusecara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkan pembebanantersebut,keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbanganbagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankankepada Tergugat Rekonvensi selama dalam periode bulan November 2009 sampaidengan

November 2011, kemudian periode November 2012 sampai sekarang atauselama 35 bulan dan pada 3 bulan masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi sebagaimanatuntutan Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yangmemiliki kemampuan potensial dan memiliki kemampuan aktual dan potensial,makauntuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensiadalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitungberdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu

Pemohon Banding menyatakan bahwa secara aktual loan tersebut dikonvensimenjadi modal, tetapi Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa loantersebut sudah dikonversi menjadi modal;2. berdasarkan uraian di atas, Terbanding tidak dapat meyakini argumentasi PemohonBanding;3. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pelaporan hutang luar negeri ke BankIndonesia dan laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT Tahunan PPh Badan(dalam Rupiah) Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Terbanding Versi Pemohon Jumlah

ketentuan Pasal1365 KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantiankerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib.Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, Hakim seringkalisecara exofficio menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidakmenuntut kerugian yang dimaksudkan; Bahwa secara teoritis penggantian kerugiansebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam duabagian, yaitu: kerugian yang bersifat aktual

(actual loss) dan kerugian yang akandatang; Dikatakan kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihatsecara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil.

Panarub untukdiberikan penjelasan kondisi aktual yang ada pada Departemen RubberSole;Bahwa karyawan yang dipanggil tersebut keseluruhannya memilikiperformance D dan E pada skala A E dan pada saat diberikanpenjelasan telah didampingi oleh masingmasing serikat pekerja/serikatburuh yang ada di PT Panarub Industry ;Bahwa penjelasan yang disampaikan saat itu adalah adanya rencanarasionalisasi/penyesuaian jumlah karyawan dengan jumlah order yangdikerjakan.

Bahwa kondisi aktual yang ada saat ini menunjukkan angka order yangterus menurun. Berdasarkan data dari bulan Januari 2013 sampaidengan order bulan Februari tahun 2014. Dari perhitungan rataratanyamaka jumlah order pada periode tersebut ratarata sebanyak 573.417pasang. Dengan demikian dengan jumlah karyawan sebanyak 1.080orang maka perorang hanya menghasilkan sebanyak 531 pasang atau56% dari target seharusnya.

Data Upah Pekerja luran JamsostekUpah Bayar (Perush 3.7% + TK 2.0%)Upah Upah Upah luran luran yang SelisihSebenarnydilaporkan aktual seharusnya kekurangana ke disetor ke disetor (Rp)(Rp.) Jamsostek Jamsostek (Rp.) 15 (Rp.) oleh PT(Rp.)1 Desembe02Jan07 6.000.000 2.000.000 114.000 342.000 228.000rJumlah 114.000 342.000 228.000Tahun 2007No Bulan Tgl.

(Perush 3.7% + TK 2.0%)Upah Upah luran luran yangSelisihSebenarnyadilaporka aktual seharusny kekuranga(Rp.) nke disetor ke ja disetor nJamsoste Jamsostek (Rp.) (Rp)k oleh PT(Rp.) (Rp.)1 Januari 01Feb08 7.043.500 2.200.00 125.400 401.480 /276.08002 Februari 29Feb08 7.328.500 2.200.00 125.400 (417.725 /292.32503.

Bayar Data Upah Pekerja luran JamsostekUpah Upah (Perush 3.7% + TK 2.0%)Upah Upah luran luran yang SelisihSebenarny dilaporkan aktual seharusny kekurangaa ke disetor ke jadisetor jn(Rp.) Jamsostek Jamsostek (Rp.)

Bayar /Data Upah Pekerja luran JamsostekUpah Upah (Perush 3.7% + TK 2.0%)Upah Upah luran luran yang SelisihSebenarny dilaporkan aktual seharusny kekurangaa ke disetor ke jadisetor jn(Rp.) Jamsostek Jamsostek (Rp.)

Bayar /Data Upah Pekerja luran JamsostekUpah Upah (Perush 3.7% + TK 2.0%)Upah Upah luran luran yang SelisihSebenarny dilaporkan aktual seharusny kekurangaa ke disetor ke jadisetor jn(Rp.) Jamsostek Jamsostek (Rp.) (Rp)(Rp.)

Jarak transportasi(hauling) hanya diperhitungkan dalam menghitung penggantianjasa atas ekstraksi dan pengangkutan batubara;Sehingga dalam menghitung jasa overburden berdasarkanKontrak seharusnya menggunakan rumus:Rumusan Versi Kontrak (Pemohon Peninjauan Kembali)Volume BCM x USD 1.12/BCM)Sebagai gambaran kepada Majelis Hakim agar dapat lebihmemahami teknis perhitungan penghasilan aktual PemohonPeninjauan Kembali, berikut kami sampaikan contoh perhitunganpenghasilan aktual jasa overburden serta ekstraksi

Namun faktanya Termohon Peninjauan Kembali dalammenghitung nilai penggantian jasa hanya mendasarkan padatarget produksi dan tidak mendasarkan pada aktual jasaoverburden serta ekstraksi dan pengangkutan batubara. Dalammenghitung nilai penggantian jasa Termohon Peninjauan Kembalimenggunakan target overburden setiap bulannya yaitu 1.000.000BCM sehingga total jasa yang dihasilkan untuk periode JanuariDesember 2001 sebesar 12.000.000 BCM.

1325/B/PK/PJK/2016 71.634,837 14,487.300,877 22,6September 1.440.000 52,498,383 14.4 1.000.000 1,584.824,260 22,6Oktober 1.103.760,63 72.855,83 144 1.000.000 1,5Nopember 1.059.094,73 151.299,247 22.6 1.000.000 1,5Desember 1.000.000 1,5Total 11.600.531,516 1.297.885,973 12.000.000 Bahwa berdasarkan faktafakta dan buktibukti sebagaimanadiuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghitungnilai penggantian jasa overburden, ekstraksi dan pengangkutanbatubara sesuai Kontrak dan berdasarkan aktual

Peninjauan Kembali dalam menentukan DPP, yaitu:a. menggunakan rumusan yang salah dalam menghitungpenghasilan penggantian jasa overburden, ekstraksi danpengangkutan batubara;b. menentukan penggantian jasa overburden, ekstraksi danpengangkutan batubara hanya dengan menghitungoverburden tanpa menghitung ekstraksi dan pengangkutanbatubara;c. menentukan penggantian jasa overburden denganmenggunakan target pelaksanaan jasa yang tercantum dalamOverburden Stripping Contract dan bukan menghitungberdasarkan aktual

Pemohon Banding sudah melakukan jurnal balikatas accrued tersebut di tahun 2007 dan biaya aktual atas transaksitersebut sudah Pemohon Banding catat dan sudah Pemohon BandingHalaman 4 dari 43 halaman.

AlasanPemohon Banding banding adalah karena ada transaksi dalam akuntersebut yang Pemohon Banding accrued sebesar Rp10.305.323.456,00.Pemohon Banding melakukan jurnal balik atas accrued tersebut di tahun2007 dan biaya aktual atas transaksi tersebut sudah Pemohon Bandingcatat dan sudah Pemohon Banding lakukan pemotongan serta pelaporan diSPM PPh Pasal 23 Tahun 2007. Selain itu ada juga transaksi back chargedalam Akun tersebut sebesar Rp327.983.925,00 yang bukan merupakanobjek PPh Pasal 23.

Pemohon Banding sudah melakukan jurnalbalik atas accrued tersebut di tahun 2007 dan biaya aktual atas transaksitersebut sudah Pemohon Banding catat dan sudah Pemohon Bandinglakukan pemotongan serta pelaporan di SPM PPh Pasal 23 Tahun 2007.Berdasarkan alasan Pemohon Banding tersebut sudah seharusnya koreksiPemeriksa dibatalkan karena tidak sesuai dengan penerapan peraturanperpajakan yang berlaku;Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi Pemeriksa yangdipertahankan oleh Peneliti Keberatan

Pemohon Banding sudah melakukanjurnal balik atas accrued tersebut di tahun 2007 dan biaya aktual atastransaksi tersebut sudah Pemohon Banding catat dan sudah PemohonBanding lakukan pemotongan serta pelaporan di SPM PPh Pasal 23 Tahun2007. Selain itu. ada transaksi dalam akun tersebut sebesarRp5.031.910.894,00 yang direklas ke akun nomor 2301.

PemohonBanding sudah melakukan jurnal balik atas accrued tersebut di tahun 2007dan biaya aktual atas transaksi tersebut sudah Pemohon Banding catat dansudah Pemohon Banding lakukan pemotongan serta pelaporan di SPMPPh Pasal 23 Tahun 2007. Selain itu) adatransaksi sebesar(Rp4.391.906,00) yang merupakan reklas karena kesalahan dalampencatatan di ledger.

biaya cetak atasmateri beritanya ditanggung sendiri oleh Koran Radar;bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadisuplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding,karena adanya semacam kerja sama sharing berita;bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dan dimuatdalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudahdiupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos Online, sehinggaberitanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;bahwa pengambilan berita aktual

Pengambilan berita aktual baik seluruhnnya maupun sebagian darikantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumbersejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secaralengkap;Bahwa berdasarkan faktafakta dan peraturan perundangundangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh KoranRadar tersebut, bukan merupakan pemberian cumacuma olehPemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf dUndangundang Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak termasukpengertian

Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupunsebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabaratau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harusdisebutkan secara lengkap, tidaklah merupakan pelanggaranhak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf cUndangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;i.

Putusan Nomor 574/B/PK/Pjk/2017Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karenaterdapat kerja sama sharing berita;2) Konten berita Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), selain dicetak dan dimuat dalam korancetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudahdiupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online, sehinggaberitanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;3) Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupunsebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan suratkabar

PeninjauanKembali (semula Terbanding) bahwa faktanya prosespencetakan kopel berita oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan RadarRadar dilakukandalam waktu yang sama untuk wilayah sebaran distribusiyang berbeda, sehingga konten berita didalamnya masihbernilai sangat tinggi (obukan merupakan berita basi) yangmenyebabkan pihak Radarradar kemudian dapat menjualkorannya kepada konsumen dan menghasilkan pendapatan;6) Bahwaterkait dengan pertimbangan Majelis bahwapengambilan berita aktual

cetak atasmateri beritanya ditanggung sendiri oleh Koran Radar;6) Bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadisuplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding,karena adanya semacam kerja sama sharing berita;7) Bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dan dimuatdalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudahdiupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos Online, sehinggaberitanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;8) Bahwa pengambilan berita aktual

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian darikantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumbersejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkansecara lengkap;Bahwa berdasarkan faktafakta dan peraturan perundangundangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh KoranRadar tersebut, bukan merupakan pemberian cumacuma olehPemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf dUndangundang Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak termasukpengertian

Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/20173.8.Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnnya maupunsebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan suratkabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernyaharus disebutkan secara lengkap, tidaklan merupakanpelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf c Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HakCipta;Bahwa dari koran yang ditunjukkan oleh Pemohon Bandingdan juga oleh Terbanding diketahui bahwa dalam setiap beritaada coding yang menyatakan

Putusan Nomor 639/B/PK/Pjk/2017Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) karena terdapat kerja sama sharing berita;Konten berita Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding), selain dicetak dan dimuat dalam korancetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudahdiupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online,sehingga beritanya sudah bisa diakses oleh publik secaragratis;Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupunsebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan

Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa faktanya proses pencetakan kopelberita oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan RadarRadar dilakukan dalamwaktu yang sama untuk wilayah sebaran distribusi yangberbeda, sehingga konten berita didalamnya masih bernilaisangat tinggi (bukan merupakan berita basi) yangmenyebabkan pihak Radarradar kemudian dapat menjualkorannya kepada konsumen dan menghasilkanpendapatan;Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis bahwapengambilan berita aktual

dikarenakan setiap kuantitasterjual dalam bukti penjualan yang diserahkan dan diakui Pemohon Bandingsebagai peredaran usaha seluruhnya tercantum dalam baris delivery di kartuproduction planning tersebut, tetapi terdapat delivery untuk tanggaltanggaltertentu yang menurut Penelaah merupakan peredaran usaha/penjualan tetapitidak diperhitungkan Pemohon Banding sebagai peredaran usaha/penjualan;Bahwa Penelaah berpendapat bahwa seluruh rencana produksimerupakan bagian dari penjualan tanpa melihat kapan aktual

Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukantempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.

Selanjutnya target yang tidak tercapaitersebut akan dijadwal ulang untuk diselesaikan pada periode berikutnya.Dengan kata lain "laporan production planning" tersebut merupakan target yangharus dicapai oleh bagian produksi dan bukan merupakan data penjualan /pengiriman / kartu produksi barang jadi ataupun kartu pengiriman barangjadi aktual.

Selain itu laporan production planning juga kadangkadang tidakdiupdate dengan realisasi produksi dan pengiriman yang aktual karena laporanproduction planning penekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaanbarang jadi dan pengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartupersediaan barang jadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gearcase; Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; ArmaturePantja

Dengandemikian, jumlah barang dalam "laporan production planning" tidak akan samadengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan PemohonBanding yang bisa dilihat dari kartu persediaan barang jadi.

Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadap hasilpelaksanan yaitu :o Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Surat perjanjianadalah 339,20 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 254,07M3 dengan lebar ratarata 1,80 M ; ketinggian ratarata 0,50 M ; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisihvolume sebesar 85,13 M3 x progress 66,65 % = 56,74 M3, kondisipekerjaan terhadap total surat perjanjian adalah Jika dikalikan denganharga satuan dalam surat

perjanjian Rp. 57.818,00 / M3 didapati selisihbiaya terhadap surat perjanjian sebesar Rp. 3.280.484,61 (tiga juta duaratus delapan puluh ribu empatratus delapan puluh empatrupiah enampuluh satu sen)o Pekerjaan pasangan batu bata Volume Surat perjanjian adalah 101,00Ms aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebarratarata 0,10 M ; ketinggian ratarata 0,56 M ; dan panjang yangterlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisin volume sebesar69,38 M3 x progress 66,65 % = 46,24

M3, kondisi pekerjaan terhadaptotal surat perjanjian adalah Jika dikalikan dengan harga satuan dalamsurat perjanjian Rp.632.750 / M3 didapati selisin biaya terhadap suratperjanjian sebesar Rp.29.259.963,43 (dua puluh sembilan juta duaratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiahempat puluh tiga sen)o Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Surat perjanjian adalah145,80 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 45,17 M3dengan lebar ratarata 2,00 M ; ketebalan' ratarata

48panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisihvolume sebesar 45,17 M3 x progress 66,65 % = 30,10 M3, kondisipekerjaan terhadap total surat perjanjian adalah Jika dikalikan denganharga satuan dalam surat perjanjian Rp.731.195,50 / M3 didapatiselisin biaya terhadap surat perjanjian sebesar Rp.22.011.766,42 (duapuluh dua juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enamrupiah empatpuluh dua sen)o Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Surat perjanjianadalah 1.234,00 M2 aktual

Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadap hasilpelaksanan yaitu :o Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Surat perjanjianadalah 339,20 M3 aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 254,07M3 dengan lebar ratarata 1,80 M ; ketinggian ratarata 0,50 M ; dan Putusan Nomor:25/PID.SUSTPK/2016/PT.MDN Halaman 21 dari 48panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisihvolume sebesar 85,13 M3 x progress 66,65 % = 56,74 M8, kondisipekerjaan terhadap total surat

ekspatriat yang bekerja di cabangcabangnya diseluruh dunia yang juga bekerja secara langsung di BUT XXX (baik yang Balikpapanataupun Jakarta);bahwa dengan demikian bisa disimpulkan bahwa biaya Holding Overhead Cost dan SupportAdministrative Charge bukan untuk pegawai yang bekerja di Indonesia (XXX), tetapipegawai yang bekerja pada Total SAPerancis di Perancis yang pekerjaannya mensuportkepentingan pekerja Total SA yang telah diaudit oleh KPMG, pada Laporan Auditor tentangDaftar Perincian Biaya Aktual