Ditemukan 248 data
32 — 11
tersebut adalah :Surat KepalaKejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Mei 2015 Nomor : B726/0.5.30/Fd.1/05/2015 perihal Bantuan Untuk melakukan PerhitunganKerugian Keuangan Negara danSurat Perintah Tugas Inspektur, atas nama Bupati Sidoarjo Nomor :800/62 1/404.4/2015 tanggal 22 Mei 2015.Bahwa prosedur audit yang dilakukan adalah setelah mendapatkan datadari Kejaksaan, selanjutnya secara Prosedur meneliti kelengkapandokumen, mereviu dokumen, wawancara dan klarifikasi kepada pihakpihak terkaitserta prosedur analitis
39 — 10
KEP.04.02.00219/K/2002, Tanggal 29 April 2002,tentang penanganan kasus yang berindikasi Tindak Pidana.Bahwa ruang lingkup audit mencakup kegiatan pengelolaan keuangan desa yangbersumber dari Tanah Kasa Desa (TKD) di Desa Sambirejo Kecamatan JiwanKabupaten Madiun pada periode tahun anggaran 2009 s.d 2013,Bahwa prosedur dalam audit adalah mencakup review dokumen, prosedur analitis,konfirmasi, wawancara kepada pihakpihak terkait dan rekonstruksi fakta,berdasarkan buktibukti yang diperoleh.
63 — 44
tanggal 6 Desember2011 perihal Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan KecamatanLambu Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2011Bahwa benar Metode yang digunakan untuk audit investigasi atas kasus tersebut adalahbahwa berdasarkan buktibukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh padasaat audit dilaksanakan maka dilakukanlah prosedur audit untuk mencapai tujuan auditinvestigasi mencakup antara lain reviu dokumen, prosedur analitis
74 — 27
ASOL KOMAR, Ak.CABahwa ahli pernah melakukan audit pada pembangunan tanggulprogo di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progotahun 2011 Pada bulan September Oktober tahun 2014 ;Bahwa audit yang kami lakukan adalah Audit Investigatif denganprosedur audit meliputi reviu dokumen, prosedur analitis, pengujianfisik, konfirmasi, wawancara, observasi, permintaan keterangan danrekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperolah saatdilaksanakan audit investigatif.Bahwa hasil audit terdapat
94 — 21
yang disebabkan oleh suatu tindakan yangmenyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku, penyalahgunaanwewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia ; e Ahli menerangkan Adapun pelaksanaan audit tersebut dilakukan mulaitanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 bertempat diWilayah Kota Kediri dengan prosedur audit yang ditempuh antara lain reviudokumen, prosedur analitis
67 — 18
Prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperolehmelalui penyidik Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas saat audit dilaksanakan sertamelakukan klarifikasi atas data yang diperoleh melalui penyidik tersebut.;Bahwa audit dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Kapuas yangdilaksanakan oleh 4 orang petugas audit yaitu : Kepala Bidang 1 orang, Pengendaliteknis 1 orang yaitu saksi sendiri dan 2 orang anggota.
dilakukan oleh Auditor Independendengan LHA yang dilakukan oleh team audit PKKN baik dari segi prosedurmaupun akibat hukumnya adalah :Untuk Laporan Auditor Independen ataslaporan keuangan PDAM Kabupaten Kapuas (LAP4454/PW 16/2/2010) danLaporan Hasil Audit Kinerja PDAM Kapuas (LHA4459/PW 16/4/2010), proseduraudit tidak diungkapkan didalam laporan, sementara untuk audit perhitungankerugian negara prosedurnya adalah :1Review Dokumen Administrasi Kegiatan.2 Review Berita Acara Pemeriksaan.3 Prosedur analitis
61 — 19
BUDIYONO, ST jabatan51mantan Kepala Desa Keboromo, sesuai Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No : SR8614/PW11/5/ 2012 tanggal 9 Juli 2012;Bahwa prosedur dalam mengaudit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara tersebut diawali dari langkahlangkah pengumpulan bukti,review dokumen, prosedur analitis dan konfirmasi yang dilengkapidengan Permintaan Klarifikasi;Bahwa dari hasil audit tersebut dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak pidana
52 — 20
ahli ikuti adalah :a) Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)diselenggarakan oleh Pusdiklat BPK.b) Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPK.c) Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Berbasis Akrual diselenggarakan oleh Pusdiklat BPK.d) Diklat Pemeriksaan Kinerja diselenggarakan oleh Pusdiklat BPK.e) Diklat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrualdiselenggarakan oleh Pusdiklat BPK.f) Diklat Prosedur Analitis
120 — 35
ST811/PW07/5/2010 tanggal 23 Februari 2010Saksi melakukan audit investigasi terhadap kegiatan Pengadaan KJA tersebut ;Bahwa audit investigasi tersebut dilakukan dengan cara review dokumen,prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara danrekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang disediakan oleh Penyidik ;Bahwa dari audit investigasi tersebut diperoleh temuan bahwa pelaksanaanPengadaan KJA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :1.
30 — 10
Prosedur analitis dan rekontruksi fakta berdasarkan buktibuktiyang diperoleh melalui pihak Penyidik Kepolisian DaerahKalimantan Selatan pada saat audit perhitungan kerugiankeuangan negara dilaksanakan, serta melakukan klarifikasi atasdata yang diperoleh melalui penyidik tersebut.Bahwa ahli menerangkan Fakta yang dapat di ungkap dan proses kejadianadalah sebagai berikut :1) Penerimaan dana Revitalisasi prasarana olahraga pada tanggal 28Desember 2011 Kemenpora mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,00
27 — 7
perkaradugaan tindak pidana korupsi dana bantuan Kemenpora RI untukrevitalisasi prasarana olahraga di Desa Mandala Kecamatan TelagaLangsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kelurahan Rangda MalingkungKecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dan Desa Mandiangin TimurKecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Tahun 2011 ;> Bahwa prosedur audit yang telah saksi lakukan dalam menghitungkerugian keuangan Negara/daerah sebagai berikut :e Review dokumen administrasi kegiatan ;e Review Berita Acara Pemeriksaan ;e Prosedur analitis
107 — 20
yangditindak lanjuti oleh Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera BaratNomor ST374/PW03/5/2013 tanggal 27 Mei 2013.Bahwa dalam melaksanakan audit investigatif dilakukan langkahlangkah sebagaiberikut :a)b)Mempelajari Pedoman Teknis Pengelolaan Kredit Mikro Nagari Tahun 2008.Mereview/mengulang kembali dokumen yang berhubungan dengan kegiatanpenyaluran dan penggunaan dana Kredit Mikro Nagari (KMN) tahun 2008 diNagari Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.Melakukan prosedur analitis
697 — 587
anekamacam gejala sosial, seperti gejala ekonomi, gejala keluarga dan gejalamoral, dengan kata lain sosiologi adalah ilmu yang mempelajarihubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejalanonsosial, sedangkan mengutip Selo Sumardjan dan SoelaemanSoemardi, Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajaristruktur sosial dan prosesproses sosial termasuk perubahan sosial.Sedangkan, hubungan Sosiologi dengan Hukum atau biasa disebutSosiologi Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan empiris analitis
1205 — 1887
prinsipprinsip dan pendekatan yang bersifat saintifik.Dalam perkembangan ilmu sains modern telah diketahui bahwa faktorfaktorpenyebab suatu akibat diidentifikasi tidak hanya bersifat 1 (satu) arah melainkanbersifat berbagai arah (multi regresi) baik yang bersifat langsung (direct) maupunyang bersifat tidak langsung (indirect) selain itu harus juga dipertimbangkan adalahhubungan antara sifat alamiah daripada peryataan universal tersebut (sintetis)maupun sifat alamiah daripada pernyataan tunggal (analitis
64 — 15
Tjk1Melakukan reviu dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi faktaberdasarkan buktibukti yang diperoleh.Melakukan penghitungan jumlah Kerugian Keuangan Negara.2 Menyusun laporan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara178e Bahwa berdasarkan permintaan AuditDalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara, Apakah BPKPPerwakilan Provinsi Lampung telahmelakukan Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Revitalisasi PrasaranaOlahraga Masyarakat
Lampung Timur TA 2011.Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan jumlah kerugiankeuangan negara adalah sebagai berikut :1) Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui dan/atau bersamaPenyidik Unit IV (Tipikor) Sat Reskrim Kepolisian Resor LampungTimur.Melakukan reviu dokumen, prosedur analitis dan rekonstruksi faktaberdasarkan buktibukti yang diperoleh.Melakukan penghitungan jumlah Kerugian Keuangan Negara.Menyusun laporan hasil penghitungan Kerugian Keuangan NegaraHalaman 193 dari 247 Putusan
55 — 37
penghitungan kerugian keuangannegara dilakukan oleh BPKP jika permintaan dari pihak Penyidik sudahtersedia lengkap dan cukup data yang digunakan dalam melakukanperhitungan kerugian keuangannegara; Bahwa metode apa yang dipergunakan dalam menghitung kerugiankeuangan negara yang terjadi atas penggunaan dana dalampelaksanaan Program PNPMMP (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan) di Kecamatan Kuta Selatan adalah sebagai berikut : 1) Melakukan reviewdokumen ;2) Melakukan prosedur analitis
90 — 33
Metodedan prosedur/langkahlangkah audit yang kami lakukan berupa Reviudokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara dan observasi berdasarkanbuktibukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit.Putusan Nomor 4/Pid.SusTpk/2015/PN Mtr Hal 48 dari 113 hal Bahwa benar berdasarkan hasil audit Investigatif atas pengadaan 30 (tigapuluh)unit sampan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah tahunAnggaran 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut :1.
61 — 11
pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara terhadap kasus dugaan Penyimpangan Alokasi Berasuntuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Popongan KecamatanBringin Kabupaten Semarang Tahun 2009 s/d Mei 2012;Bahwa prosedur pelaksanaan audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Penyimpangan Alokasi Beras untuk Rumah TanggaMiskin (Raskin) Desa Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten SemarangTahun 2009 s/d Mei 2012 meliputi pengumpulan bukti, review dokumen,prosedur analitis
119 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan analitis yuridis adalah apakah masuk akal apabila setiappenyimpanganpenyimpangan keuangan Negara secara diskresionaluntuk Kepentingan Negara itu sendiri, serta merta dikwalifikasi sebagaitindak pidana Korupsi ?
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam ceramah ilmiahfakultas hukum Universitas Pakuan menyatakan bahwa "dalam menghitungada/tidaknya kerugian keuangan Negara dan berapa besar kerugian Negaratersebut auditor harus memperoleh bukti yang relevan, Kompeten dan cukup.Untuk memperoleh buktibukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yangdigunakan seorang auditor yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksadokumen, review analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasiMenurut Prof Dr.