Kep Selayar ; Bahwa yang harus mencairkan APBD tersebut adalah Sekdes, danpada saat itu APBD yang cairkan di BAPEMDES adalah Per.

Dalam halini para Terdakwa telah mengetahui bahwa didalam APBD Tahun Anggaran2004 tidak ada pos pembebanan APBD untuk dana purna bhakti, tapi paraTerdakwa melakukan permintaan dan menerima uang purna bhakti dariBupati Sikka Drs.

;Keputusan Bupati Sikka Nomor : 281 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 04Maret 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;Keterangan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi danLaporan Hasil Kunjungan Tim DPRD Kabupaten Sikka Atas LaporanKeterangan Pertanggungjawaban

Sikka Nomor : 281 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 04Maret 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;Keterangan Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksidan Laporan Hasil Kunjungan Tim DPRD Kabupaten Sikka AtasLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

No. 5 PK/Pid.Sus/2013uang yang tidak ada anggaran dalam APBD padahal mereka sebagai pengawaspelaksanaan APBD, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) huruf f ke3 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Alinea ke 4 :Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena para Terdakwaselaku anggota DPRD Kabupaten Sikka, meminta dan menerima uang yangtidak ada anggarannya dalam APBD, secara yuridis bertentangan dengan Pasal10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa : Setiap Pejabatdilarang

Sikka Nomor : 281 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 1 Tahun 2004 Tanggal 04Maret 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 04 Tahun 2004 Tanggal 13Desember 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;Keterangan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi danLaporan Hasil Kunjungan Tim DPRD Kabupaten Sikka Atas LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Bupati

2013, P APBD 2013, APBD 2014P APBD 2014 dan APBD 2015 ;Bahwa kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahanpengesahan baik LPJP maupun APBD/APBD P selalu ada permintaandari DPRD kepada Pemprov SU, yang sering di istilahkan dengan UangKetok.

2014dan APBD 2015.

APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul P.

APBD ,1.382.100.000,....

TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013,Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015seluruhnya Terdakwa Robert Nainggolan telah terbukti menerima uangseluruhnya berjumlah Rp.

Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Arjuna Payung Sekaki, nomorKontrak/SPK : 241/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Badak, nomor Kontrak/SPK : 210/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.43 dari 75 hal.

/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Kartini, nomor Kontrak/SPK :163/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Diponegoro, nomor Kontrak/SPK : 137/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Dt.

Setiamaharaja, nomorKontrak/SPK : 162/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.44 dari 75 hal. Put.

/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Mangga Sukajadi, nomorKontrak/SPK : 224/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu LED Jalan Dagang dan Sekitarnya, nomorKontrak/ SPK : 222/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Sorot LED Jalan Ahmad Yani, nomorKontrak/SPK : 183/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/

Jamil, nomorKontrak/SPK : 237/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Lampu Cabe Jalan Sisingamangaraja, nomorKontrak/SPK : 198/SPKLPJU/PL/DKP/APBD/2016.Hal.62 dari 75 hal. Put.

Pelita Sakti Mandiri ;1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan ;1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec.Bangsri ;2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi RekeningBank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No.

Mayong Paket 2,Nomor kontrak : 050/29/ Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.693.000, dan Pemeliharaan jalan81pancurdatar, Nomor kontrak : 050/08/Kontrak/Pemel/APBD/ 2010 tanggal 14Juni 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 58.711.000,dengan DinasPekerjaan Umum dan ESDM Kab.

Ngabul 84atas ;Ngasem, Kontrak nomor : :050/55/Kontrak/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli2010 Pemeliharaan bangunan lainlain Paket 2 : Pemeliharaan talud jalanDamaran dan Kontrak nomor :050/05/Kontrak/PEMEL/APBD/2010 tanggal 22Juli 2010 Pembuatan ramburambu peningkatan jalan, Pemeliharaan Jl.Wilayah Kec. Batealit Paket 3 : JI. Kecapi Bawu, JI. Ngabul Bawu, JI. LingkarPasar Mindahan, dan JI.

Mayong Paket 2, Nomor kontrak : 050/29/Kontrak/Pemel/APBD/2010 tanggal 21 September 2010, Nomor SP2Dpencairan : 11083/LS dan 11082/LS tanggal 23 Desember 2010, total uangyang dicairkan adalah Rp. 92.693.000.22.Pemeliharaan jalan pancurdatar, Nomor kontrak : 050/08/Kontrak/Pemel/APBD/ 2010 tanggal 14 Juni 2010, Nomor SP2D pencairan : 08698/LStanggal 9 Nopember 2010, total uang yang dicairkan adalah Rp. 58.711.000., CV.

21 Desember2010;b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli2010 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec.

Plafon Anggaran Sementara APBDKabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Tanggal07 Februari 2013:200) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 08 Februari 2013;201) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 11 Februari 2013

;202) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 11 Februari 2013;203) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 12 Februari 2013;204) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan

APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 14 Februari 2013;208) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 14 Februari 2013;209) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal

15 Februari 2013;210) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 15 Februari 2013;211) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 18 Februari 2013;212) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD

BPD Sulawesi TengahTanggal 18 Desember 2013;286) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 20 Desember 2013;287) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 20 Desember 2013;289) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 20 Desember 2013;290) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 23 Desember 2013;291) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 23 Desember 2013292) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 24 Desember 2013293) Daftar HadirRancangan APBD KabupatenTanggal 24 Desember 2013294

Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Nomor:218/SPPK/APBD/2011 tanggal 06 Mei 2011.5. Asli Design Mix Formula HRSBASE Nomor : 620/613/HRSBASE/2011 tanggal 01 Juni 2011.6. Asli Surat Perubahan Perjanjian Pekerjaan KontruksiNomor : 675/SPPKCCO/APBD/2011 tertanggal 13 Agustus2011 rnengenai perubahan pekerjaan.7.

Keterlambatan Fisik Nomor : 02/PPTK/SLTBAKAM/201 tanggal 28 Juni 2011.Asli Surat Teguran Atas Pelaksanaan Nomor390/PPK/APBD/2011 tanggal 18 Juni 2011Asli Surat Teguran Kedua Atas Pelaksanaan Nomor439/PPK/APBD/2011 tanggal 28 Juni 2011.Asli Surat Teguran Il Nomor : 545/PPK/APBD/2011 tanggal 18 Juli2011.Asli Surat Teguran Atas Keterlambatan PelaksanaanPekerjaan Nomor 849/PPK/APBD/2011 tanggal 27 September2011.Asli Surat Pemeriksaan Fisik Lapangan Untuk PengajuanTermin dan ll Nomor 0 1 /PPHP.PU/APBD

Asli Surat Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan NomorO3NIVAPBD/2011 tanggal 11 Juli 2011.10.Asli Surat Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan NomorOINVAPBD/2011 tanggal 13 Juli 2011.11.Asli Surat Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan NomorO4Nf/APBD/2011 tanggal 18 Juli 2011.2812.Asli Surat Laporan Keterlambatan Fisik Nomor : 02/PPTK/SLTBAKAM/201 tanggal 28 Juni 2011.13.Asli Surat Teguran Atas Pelaksanaan Nomor : 390/PPK/APBD/201 1tanggal 18 Juni 201114.Asli Surat Teguran Kedua Atas Pelaksanaan Nomor439/PPK/APBD

/2011 tanggal 28 Juni 2011.15.Asli Surat Teguran Il Nomor : 545/PPK/APBD/2011 tanggal 18 Juli2011.16.Asli Surat Teguran Atas Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanNomor 849/PPK/APBD/2011 tanggal 27 September 2011.17.Asli Surat Pemeriksaan Fisik Lapangan Untuk Pengajuan Termin dan Il Nomor 0 1 /PPHP.PU/APBD/201 tanggal 27 Oktober 2011.18.Asli Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor986/PPK/APBD/201 tanggal 27 Oktober 2011.19.Asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Pelaksanaan PekerjaanNomor

tanggal 28 Juni 2011.15.Asli Surat Teguran Il Nomor : 545/PPK/APBD/2011 tanggal 18Juli 2011.16.Asli Surat Teguran Atas Keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanNomor 849/PPK/APBD/2011 tanggal 27 September 2011.17.Asli Surat Pemeriksaan Fisik Lapangan Untuk Pengajuan Termin dan Il Nomor 0 1 /PPHP.PU/APBD/201 tanggal 27 Oktober2011.18.Asli Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fisik LapanganNomor 986/PPK/APBD/201 tanggal 27 Oktober 2011.19.Asli Surat Pemberitahuan Berakhirnya Pelaksanaan PekerjaanNomor

Terbanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ParaPembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan padapokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah pemenang tender/lelang atas pengadaan barangdan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan EnergiPemerintah Kabupaten Padang Lawas yakni dalam bentuk kegiatanpembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract)Dana APBD

, APBN Tahun Anggaran 20092012;Bahwa sebagai tindak lanjut Penggugat selaku pemenang lelang/tender danguna memperkuat hubungan hukum antara Penggugat dengan ParaTergugat maka pada tanggal 11 Desember 2009 antara Penggugat denganTergugat Ill telah membuat dan menandatangani Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) Nomor: 640/01/SPP/PUPE/2009 tentang KegiatanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract)Dana APBD, APBN

Pokokpokok kebijakan penyusunan APBD;c). Teknis penyusunan APBD, dand).

Provinsi, Bupati/Walikotauntuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, tidak adaketentuan yang mengatur bahwasanya setiap Kontrak Multy Years di atas nilailima puluh miliar rupiah, harus ada persetujuan dari Menteri KeuanganRepublik Indonesia.

Nomor 3125 K/Pdt/2016Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorangkuasa adalah sah; Bahwa memperhatikan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor:640/01/SPP/PUPE/2009, tertanggal 11 Desember 2009 tentang KegiatanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,dengan waktu Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak Dana APBD, APBN TahunAnggaran 20092012.

Sulaiman) dengan surat Nomor 36/PM.VII/APBD/1996/1997, tanggal 10 Jull 1996. Sedang selaku Pimpro Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (7) huruf d Keputusan Presiden (Keppres)Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaanproyek yang berjumlah di atas Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)harus dilaksanakan dengan surat perjanjian/kontrak berdasarkan pelelanganumum atau pelelangan terbatas" ;Bahwa atas pemintaan Terdakwa tersebut, Bupati Kutai Drs.

Bina Purnama sebagai pelaksana proyek membangun 3(tiga) unit rumah Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kutai senilai Rp.481.900.000, (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus riburupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan(SPPP)/Kontrak Nomor 6/APBD/II/CK/1996/1997, tanggal 6 September1996 ;c. Surat Keputusan Nomor 612 Tahun 1996, tanggal 4 September 1996menetapkan CV.

Pimpro Terdakwamenyatakan pelaksanaan proyek renovasi dan perluasan kantor BappedaTahun Anggaran 1996/1997 telah selesai 100% seperti termuat dalam BeritaAcara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600391/640/APBD/97, tanggal 11Februari 1997 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Pemeliharaan) Nomor600393/640/APBD, tanggal 13 Maret 1997 yang ditandatangani olehTerdakwa (Pimpro), Kontraktor Pelaksana (pemborong), Pengawas danKepala Dinas ;Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 600391/640/APBD/1997, tanggal

VII/APBD/1996/1997, tanggal 10 Juli 1996. Sedang selaku Pimpro Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (7) huruf d Keputusan Presiden (Keppres)Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan"proyek yang berjumlah di atas Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)harus dilaksanakan dengan surat perjanjian/kontrak berdasarkan pelelanganumum atau pelelangan terbatas" ;Bahwa atas pemintaan Terdakwa tersebut, Bupati Kutai Drs. H.A.MSulaiman dengan :a.

TA 2003, DASKTA 2004 , PERDA APBD 2004 dan DASK 2004.Hal tersebut bertentangan dengan :1.

bahwa Semua Penerimaan daerah danPengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dandikelola dalam APBD;Ayat (2) menyebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD, danPerhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah danmerupakan dokumen Daerah;Pasal 9 menyebutkan bahwa Dalam menyusun APBD, pengganggaranpengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianyapenerimaan dalam jumlah yang cukup;Pasal 10Ayat (2) menyebutkan bahwa Jumlah belanja yang dianggarkandalam APBD merupakan batas tertinggi

TA 2003, DASKTA 2004 , PERDA APBD 2004 dan DASK 2004.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir.

, perubahan APBD dan perhitungan APBD ;Bahwa APBD Kabupaten Jember tahun 2001 sampai 2005 sebagai berikut :Untuk 2001 sebesar Rp. 469.722.577.454,Untuk 2002 sebesar Rp.521.452.650.977,Untuk 2003 sebesar Rp. 561. 894.687.665,Untuk 2004sebesar Rp. 590.821.301.381,Untuk 2005, sebesar Rp.614.372.477.080, ; Bahwa sumber dana APBD tersebut di dapat dari Pendapatan Asli Daerah, DanaPerimbangan Keuangan, dan lainlain pendapatan yang sah; Bahwa selain APBD ada DAU dari Pemerintah Pusat, yaitu tahun 2001 sebesarRp

Jkt.Pst.APBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahan terhadap PAPBD Provinsi SumutTA 2014, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, dan Terdakwa IVuntuk periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 memberikan pengesahanterhadap LPJP APBD Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, pengesahan terhadapPAPBD Provinsi Sumut TA 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA2014, pengesahan terhadap PAPBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahanterhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan untuk periode masa jabatan tahun2014

APBD TA 2013, dalam mapwarna kuning dengan judul P.

APBD TA2013.Halaman 258 Putusan No. : 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Jkt.Pst.APBD Provinsi Sumut TA 2014, APBD Provinsi Sumut TA 2015, dan Terdakwa IVuntuk periode masa jabatan tahun 2014 s/d 2019 mengesahkan LPJP APBD ProvinsiSumut TA 2014Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima hadiah berupa uangketok tersebut adalah karena Para Terdakwa telah memberikan persetujuan atasRanperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2012, Ranperda tentangPerubahan APBD TA 2013, Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentangAPBD TA 2015, yang mana pemberian persetujuan

TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013,Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015 seluruhnyaTerdakwa Drs.

Pasal 19 ayat (3) Undangundang Nomor 25 tahun 1999 tentangpertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yangberbunyi : APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan denganPeraturan Daerah . (bukti P8)c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 TentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yangberbunyi: APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan denganPeraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah. (bukti P9)7.

No. 05 G/HUM/2001APBD tahun 2000 tanpa mekanisme yang syah menurut hukum yangseharusnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.Bahwa APBD tahun 2000 telah dituangkan dalam Peraturan DaerahNomor 3 tahun 2000, dengan jangka waktu selama 9 (sembilan) bulanterhitung 1 april s/d 31 Desember 2000.Bahwa kebijaksanaan dalam penyesuaian pertama adalah berlandaskanpada pengalokasian Dana APBD yang bersumber dari pemerintah pusatdan belum teranggarkan pada APBN tahun 2000 sebagaimana dimaksuddalam suratsurat:a.

No. 05 G/HUM/2001bagi Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepadaPemerintah Daerah.Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 903/436/Keu/2000 (penyesuaianpertama) dan Keputusan Gubernur Nomor 903/825/Keu/2000(penyesuaian kedua) secara resmi telah disampaikan kepada PimpinanDPRD Propinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Nomor 900/327Ang/Keu tanggal 6 Juli 2000 dan Nomor 903/915Ang/Keu tanggal 17Nopember 2000.Bahwa Penyesuaian Pertama dan Kedua dalam penjabaran APBD TahunAnggaran 2000 tidak

diajukan untuk diatur didalam PERDA tentangPerubahan APBD, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 903/074/MN/OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihalKebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2001 agar dihindaraiadanya kegiatankegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahanAPBD tahun 2000.Kelebihan target penerimaan dan kekurangannya estimasi sisa lebihPerhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi sisa lebihPerhitungan Anggaran Tahun 2000 yang selanjutnya dianggarkan sebagairencana

penerimaan Anggaran Tahun 2001.Bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2000 yang kurun waktunyahanya berjalan 9 (sembilan) bulan maka terjadi sisa lebih perhitunganyang cukup signifikan sebesar Rp. 73.213.209.398.34.ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sistemAnggaran dengan menekankan aspek efisien dan efektifitas.Bahwa tindakan Tergugat didalam merealisasi APBD tidak adayangdirugikan dan malah menguntungkan Daerah sebesar Rp.73.213.209.Hal 8 dari 13 hal.

Malang 13/2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.B.

Seharusnya alokasi anggarankesehatan dalam APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2016diluar gaji minimal adalah Rp. 326.155.248.356,40.Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan APBD Kab. Malang TahunAnggaran 2016; Total Belanja Daerah Anggaran Kesehatan APBD Anggaran Kesehatan SesuaiPerubahan APBD Kab Kab Malang 2016 Diluar Gaji Pasal 171 ayat (2) UU KesehatanMalang 2016 (Rp.)

APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dengan:a. ketentuan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi;b. kepentingan umum;c.

/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi PerdaKabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksudpada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.b.

Pasal 53:(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD danrancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerahmenjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD.(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD danperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaransebelumnya.(3) Kepala daerah menyampaikan peraturan

AKAHMAD BADUI,SEberdasarkan Surat Nomor: 620/7824/APBD/DPUPR/ME/2019 dan SuratPerintah Mulai Kerja Nomor: 620/7825/APBD/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal18 Juni 2019. Namun dalam proses pelelangan maupun penandatanganankontrak tersebut Sdr. AKHMAD BADUI, SE Bin DARUSSALAM tidak hadir,kemudian kontrak atas nama Sdr.

KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.

/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita AcaraPembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni2019.225) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.

Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yangtelah disampaikan kepada Kepala Daerah;e Bahwa Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten.

menjadi APBD, bahwasetelah menjadi APBD, oleh Bupati APBD tersebut selanjutnya diundangkanmelalui PERDA, untuk APBD TA 2002 dengan PERDA No. 3 tahun 2002 danAPBD TA. 2003 dengan PERDA No. 1 Tahun 2008, dan ditindaklanjuti denganSurat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2003tanggal 8 Januari 2003, diundangkan di Muara Sabak tanggal 9 Januari 2003dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 No. 4Seri A;Bahwa kemudian APBD tersebut disampaikan kepada Gubernur

Kemudian Bupati menyampaikan NotaRancangan APBD kepada DPRD;4. Dilakukan pembahasan RAPBD antara TimAsistensi Anggaran Eksekutif dengan PanitiaAnggaran DPRD ;5. Setelah hasil pembahasan disepakati olehKetua Tim DPRD melalui frkasimenyampaikan pandangan akhir/kata akhirmengenai APBD ;6.

dan juga telah di sahkandengan PERDA No. 3 Tahun 2002 untuk APBD TA. 2002 dan PERDA No. 1Tahun 2003 untuk APBD TA. 2003, dan juga dalam ABT Kabupaten TanjungJabung Timur tahun anggaran 2002 dan 2003 sehingga tidaklah benar kalaupara Terdakwa didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi,karena dana yang diterima oleh para Terdakwa telah dialokasikan dalamanggaran APBD dan ABT Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 dan2003 ;14.

Jaksa Penuntut Umum dalam APBD dan ABTKabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2002 dan APBD tahun 2003juga haruslah dihadirkan/disidangkan dalam persidangan sebagai Terdakwa,sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali/paraTerdakwa ;16.

Nomor : 640/02/PPKYEP/BA.REPK(CCO)/PF.PKMTMPL/APBD/XI/1.02.01/2013 tanggal 04September 2013, ditandatangani oleh Sukraedi, SP., Yuwanda Eka Putra,SKM., Achmad Nursyandi, S.

Bahwa kontrak Nomor : 005/PPKYEP/SPP/PF.PKMTMPL/APBD/1.01.02/2013Tanggal 16 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.BANGKA PUTRA dengan Saksi YUWANDA EKA PUTRA, M.Si selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK).

BANGKA PUTRA ditunjuk menjadi pemenang lelang bukan karenarekomendasi dari Saksi.Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 telah ditandatangani kontrak Nomor :005/PPKYEP/SPP/PF.PKMTMPL/APBD/1.01.02/2013 antara Terdakwaselaku Direktur CV.

Tempilang Nomor : 640/02/PPKYEP/BA.REPK(CCO)/PF.PKMTMPL/APBD/XI/1.02.01/2013 tanggal 04September 2013, ditandatangani oleh Sukraedi, SP., Yuwanda Eka Putra,SKM., Achmad Nursyandi, S.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003. Perda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun20012003 (6 buku SK). Nota Keuangan APBD tahun 2002. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahanAPBD tahun 2002 (3 buku). Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp.502.000.000, (Lima ratus dua juta rupiah).

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahunPerda No. tahun 2001 tentang APBD. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. PKD 2001. Perda No. 15 tahun 2001. Sewa Gedung. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. PKD 2002. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. Buku I, Buku II. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003.Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentangPenjabaran APBD tahun 2003. Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBDtahun 2003. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja AdministrasiUmum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja AdministrasiUmum tahun 2003 ~~ Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan.Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kab.Pekalongan 2003.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahunPerda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun20012003 (6 buku SK).

Nota Keuangan APBD tahun 2002. 51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentangperubahan APBD tahun 2002 (3 buku). 52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya danperhitungannya. 53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp.502.000.000, (Lima ratus dua juta rupiah). 54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentangPengangkatan Anggota DPRD Kab.

Laporan Panitia anggaran terhadap APBD Kab.Pati TA.2003 dan laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kab.pati terhadap Perubahan anggara APBD Kab.Pati tahun anggaran 2003 ;8. Pendapat akhir fraksi fraksi anggota DPRD Kab.pati tentang Nota Keuangan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kab.pati tahun anggaran 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;9.

Perda No.1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003 tentang penetapan APBD Kab.Pati TA 2003 berikut lampiran perda No.1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003;14. Keputusan Bupati pati No.3 tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang penjabaran Pendapatan Belanja Daerah kab.Pati TA 2003 ,berikut lampiran Bupati pati No.3 tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003;15.

Perda No.11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003 berikut lampiran Perda No.11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003;16. Keputusan Bupati Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD TA 2003 ,berikut lampiran Keputusan Bupati Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003;17.

Perda Nomor 1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003 tentang Penetapan APBD Kab Pati TA 2003 berikut lampiran Perda No 1 tahun 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 APBD TA 2003.40. Keputusan Bupati Pati Nomor 3 tahun 2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kab Pati TA 2003, berikut lampiran Keputusan Buptai Pati Nomor 3 tahun 2003 tanggal Pebruari 2003.41.

Perda Nomor 11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003berikut Lampiran Perda nomor 11 tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003.42. Keputuasn Buptai Pati Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentantang Penjabaran APBD TA 2003 berikut lampiran Keputusan Buptai Nomor 36 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003.43.

Penyusunan buku APBD Rp 58.812.000,.

Penyusunan buku APBD sebesar Rp Rp 58.812.000,.

Jawa Tengah adalahmengevaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBDKab.

dan Perda tentang Perubahan APBD;Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD; danPeraturan Tata Tertib DPRD kab.

Pelaksanaan APBD ; 4.

Bupati No. 5tahun 2001) ;14 Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD ;15 Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000 ;16 Pemeliharaan Rumah Dinas 2001 ;17 PKD 2001 ;18 Perda No. 15 tahun 2001 ; 19 Sewa Gedung ;20 Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002 ; 21 Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002 ;22 PKD 2002 ;23 Himpunan Kep. DPRD Kab.

Pekalongan ;37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan ;38 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003 ; 39 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kab.

Bupati Pekalongan No. 20 tahun 2001, tanggal22102001 ; DIK 2001 ; 13 Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun2001) ; 14 Perda No. tahun 2001 tentang APBD ;15 Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000 ; 16 Pemeliharaan Rumah Dinas 2001 ;17 PKD 2001 ;18 Perda No. 15 tahun 2001 ; 19 Sewa Gedung ;20 Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002 ;21 Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002 ;22 PKD 2002 ;23 Himpunan Kep. DPRD Kab.

Pekalongan ; 38 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003 ; 39 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit SekretariatDPRD Kab.

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.

Pembayaran Uang Muka Nomor174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.

/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019dan Berita Acara Pembayaran Nomor334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.240) Berita Acara Pembayaran Nomor334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.