Ditemukan 289 data
Terbanding/Terdakwa : MURDANI Alias DANI
73 — 68
Pihak yang berwenang dalam tahapini adalah kekuasaan Aplikatif/Yudikatif ;Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.540/PID.SUS/2018/PT MKS3.
YOGIS SASTRA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
248 — 106
Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikansaksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpamembedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan,dan agama;. aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengansebaikbaiknya; dan;akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapatdipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukumberdasarkan fakta;Hakhak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1)huruf a sampai dengan
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1551K/Pid.Sus/2009dan Jepang ) ; Bahasa sehari hari menggunakan bahasa Inggris danbahasa Arab (dalam asrama) ; Memiliki Kurikulum Standard Internasional ; Sistem komputerisasi pada materi aplikatif ; Referensi kepustakaan dengan internet ; Bea siswa untuk yang berprestasi ;Bekerja sama dengan YAPKESBI dan tercanturn SKMendikum RI No. 191/ D/0/2004 dan rekomendasi MENKESRI No.
DAVID ROGER J PAKPAHAN, SH
Terdakwa:
SUGENG Alias SALMAN ALGHOZALI Alias USTAD SALMAN Bin ADENAN
168 — 134
berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi : M 3522 WM, warna hitam
Dirampas Untuk Negara
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A 20 Warna Merah
- 1 (Satu) buah Doubel Stick warna silver
- 1 (satu) buah Pisau lipat warna hitam merk BROWNING
- 1 (satu) bilah pisau Kerambit warna hitam
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) buah buku berjudul USHUL FIQIH APLIKATIF
1.YUNI RAHAYU
2.GALIH WICAKSANA, SH
Terdakwa:
Yasser Bin Iskandar
98 — 14
kurangadil dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat;Menimbang, bahwa jika dilihat dari legal justice, yang dikaji dari perspektifaspek ketentuan dalam KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAPyang menentukan anasiranasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan.Terhadap aspek ini, terlepas lamanya amar tuntutan yang dijatuhkan olehPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, maka disatu sisi kebijakan formulatifpembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif
23 — 3
ditafsikansecara harfiah sebuah halaman yang berpagar rapi dan tertutup, apalagidengan melihat perkembangan jaman , dan konsep pembangunan rumahmaupun ruko sudah sedemikian rupa sehingga konsep pagar sudah menjadiimajiner dengan fakta perumahan kluster yang tanpa pagar ataupun rukoyang juga tanpa pagar;Bahwa Hakim harus memandang dan mengakomodasi semuaperkembangan masyarakat dan memberikan pemahaman kepadamasyarakat pencari keadilan sehingga kaidah yang terkandung dalamsebuah pasal mempunyai penafsiran aplikatif
SUPIHAN, SH
Terdakwa:
BAGUS YUDI PERMADI al. GECOL Bin KASMADI
41 — 5
pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmupengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa,serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
14 — 13
Bagian suatu pelajaranagama bahwa kepercayaan, agama, agidah sebagai dokma, kalau dijalankan dengansikap kekerasan hati secara dogmatik berakibat / menunai pertengkaran,permusuhan, kekerasan (Kuliah agama Kristen tahun 1971 UGM Yogyakarta).Sumartoyo menjalankan secara terapan atau aplikatif komunikatif suatuHalaman 10 dari 23, Putusan nomor 1389/Pdt.G/2020/PA.Cbnkepercayaan hidup kedekatan dengan Sang Khalik pencipta langit dan bumi, isidunia sebagai dasar perjalanan hidup.
24 — 12
masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dankepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari Aspek Keadilan Hukum (legal justice), bahwaPasal 197 Ayat (1) huruf kK KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif
ANDIK PUJA LAKSANA, SH.
Terdakwa:
DWI SULARSO Als AWAN Bin WARNO
42 — 6
itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
SUPIHAN, SH
Terdakwa:
HARIS PRASTYO WIDODO als. HARIS Bin KANANTO
49 — 3
sendiri, rasa keadilan dan kepastianhukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
Rustang
100 — 29
perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif
52 — 10
perbuatan yang dilakukannya, selama haltersebut masih dalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pedoman pemidanaankepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
AHMAD FITRAH KUSUMA, SH.,MH.
Terdakwa:
ILHAM FIRMANSYAH Alias TOMCAT Bin MULYONO
29 — 12
kepada pelaku, yangkirakira setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, selama hal tersebut masihdalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keadaan memberatkan dankeadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umumdalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
KHRISNA LINTANG SATRIO NUGROHO, SH.
Terdakwa:
DENI PRASTIKA Als DERIN Bin SAFI I
30 — 5
pertanggungjawaban Majelis Hakim kepadamasyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum,negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
YUSHAR
Terdakwa:
RIZAL HIDAYAT Bin SUMARNO
117 — 15
kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari Aspek Keadilan Hukum (legal justice), bahwaPasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN Mjkmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif
ANDIK PUJA LAKSANA, SH.
Terdakwa:
MOKHAMAD SANAPI Bin MISNAN
18 — 5
dilakukannya, selama hal tersebut masihHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Mjkdalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keadaan memberatkan dankeadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umumdalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif
SURYA HERMAWAN, SH.
Terdakwa:
LUKMAN ROBI KURNIAWAN Bin SUDARNO
57 — 6
Mjkdan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam halpemilinan pemidanaan, untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan nilainilai
79 — 15
Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa tujuan dan prinsipprinsip dari pemidanaan tidaklahsemata mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyaitujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali padajalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidakmelakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa kebijakan formulatif tidak ada memberi pedomanpemidanaan bagi kebijakan aplikatif
IVAN YOKO WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MUKHAMAD MUNIP Bin SAIDI
45 — 9
kepadamasyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum,negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif