Penggugat:
YULIE binti SALAMUN
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BEKASI Cq. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI Cq SEKOLAH DASAR NEGERI ( SDN ) JATISAMPURNA II KOTA BEKASI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI

Pesona Metropolitan Ruko Gardenia Blok RBNo.16 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan RawaLumbu Kota Bekasi 17116 berdasarkan surat kuasa khusustanggal O5 Februari 2021 dan telah didaftarkan di PengadilanNegeri Bekasi Nomor 392/SK/2021/PN.BKS tanggal 10 Maret2021 sebagai Penggugat;Lawan:PEMERINTAH KOTA BEKASI CQ.

9 Maret 2021 dantelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor431/SK/2021/PN.BKS tanggal 18 Maret 2021 sebagaiTergugat;KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI,bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar No 25 RTOO4 RWOOQ,Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagaiTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Padt.G/2021/PN BksSetelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK

II Bekasi dan Berita Acara Terima Nomor 028/BA.10PLK/1998 tertanggal 4 Maret 1998 seluas 3.325 M?

Daerah Tingkat II Bekasi.

penggugat angka 6 halaman 4 yang menyebutkanbahwa penggugat mendasari gugatannya dari hasil penyelidikan oleh penyidikUnit Harbang Satuan Reserse Kriminal Polres Petro Bekasi Kota, bahwa objekperkara berasal dari penyerahan asset dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kePemerintah Kota Bekasi yang dikenal dengan Berita Acara No.28.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KOTA BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT KOTA BEKASI

telahditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara:0ne nce enoneDEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUTRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 Nomor 3 Tambun Selatan, Kabupaten BekasiDalam hal ini diwakili oleh WANNEN SIMAMORA,SH,Mkn,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Singa No.1Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri JababekaCikarang Pusat, Cikarang, Bekasi

, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 28 September 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai ;PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN semulaPEMOHON INFORMASI,=MELAWANPEMERINTAH KOTA BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT KOTABEKASI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1Kota BekasSi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

Fit Susanty, SIH. gecnscnssseerencceesssernneeessssncnescnsnKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Tim Kuasa HukumPemerintahan Kota Bekasi, beralamat kantor di JalanJendral Ahamad Yani No.1 Bekasai, baik bersamasamamaupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183.241/17/HUK/, tertanggal 27 Februari 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN semulaTERMOHON INFORMASI Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca

Publik dalamsengketa/gugatan Informasi publik register nomor 1220/KB25/PS/KHWBR/X/2015,yang telah diputus oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat tanggal 29 November2016. 2 Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam gugatan keberatan ini, adalahPutusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat register nomor :869/P TSNMK.MA/KILJBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016, yaitu sengketainformasi publik antara Perkumpulan Masyarakat Pemantau Trasparansi Anggaran(PERMATA) melawan Pemerintah Kota Bekasi

unit kerja Sekretariat Kota Bekasi.3.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI .;Ir. TATA SUKAPRADJA.;

A.Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara ; 92222222222 n nanan nnn nnn nena nnn nn nnnn nana nananKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI , berkedudukan diKomplek Lippo Cikarang, jalan Daha Blok B4 Bekasi 17550Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1435/SK/XII/2013,tanggal 17 Desember 2013, memberikan kuasa kepada :1 Nama : Daryoto, SH ;Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik danPerkara ;2 Nama : Medi Lelelangan,A.Ptnh ;Jabatan :

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan3 Nama : Dindin Saripudin,SH ;Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa KonflikPertanahan ;4 Nama : Surachman,SH ;Hal dari 10 hal Put.No. 252/B/2014/PT.TUN.JKTJabatan : Staf Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawai pada KantorPertanahan Kabupaten Bekasi ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANIr.

foseccsnevencc cence rneenceeavennnnnnnenennnnnbnneentaneinnnaneesontn1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 287 di Desa Sukatenang, KabupatenBekasi, terbit tanggal 18 September 1980, GS 1631/1980, luas tanah 20.000 m2(dua puluh ribu meter persegi), atas nama Rahman, DK ; 3 Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut dan mencoret dariregister buku tanah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 287 di Desa Sukatenang,Kabupaten Bekasi

HO KIARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukanJalan Khairil Anwar No. 25, Kota Bekasi, JawaBarat. Yang dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus bermaterai cukup No. 120 3222008 s terrtanggal 14 =Juli 2008 telahmember ikan Kuasakepada goo = s = oc = ee os ss ee1.Dadang M. Fuad, S.H.Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor :51/G/2008/PTUNBDG(Kepala Seksi SengketaKonflik dan PerkaraPertanahan) ;2.Sugiharto, S.H. (KepalaSub Seksi PerkaraPertanahan) ;3.

Bekasi), Kota Bekasi, Gambar Situasi Nomor016/1972 tanggal 23 Agustus 1972, seluas 24.950 M2,yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2006, atas namaH. Hasbullah bin H. Gajar, oleh Tergugat selakuHal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor :51/G/2008/PTUNBDGPejabat Tata Usaha Negara, maka atas penerbitanobyek sengketa tersebut telah memenuhi pasal 1 ayat3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara Jo.

Bekasi) Kota Bekasi, Gambar SituasiNomor 016/1972 tanggal 23 Agustus 1972, seluas24.950 M2 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2006,atas nama H. Hasbullah bin H.

Bahwa, pada saatini sesuai dengan perkembangan kota, terjadi perubahan nama alamat, dahulu bernama DesaPejuang, KecamatanBekasi, Kabupaten Bekasi,Propinsi Jawa Barat berubah menjadi Desa KaliabangTengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,Propinsi JawaBarat j ~~~ 5 nrc r rereBahwa, demikian pula pada saat ini batas batas tanahsudah terjadi perubahan, sebagaiDETIKUE (fm men mn sn nn i wri = ie = en min meSebelah Utara : Perumahan Alinda Kencana.Sebelah Timur : Selokan/Saluran Air.Sebelah Selatan

Notaris/PPATdi Bekasi, serta penguasaan fisik atas tanahtersebut terbukti Penggugat adalah pemilik sah atastanah tersebut ; 8.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASI.;SRI WIGIARTI,S.H.;

PUTUSANNomor : 154/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang. diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 MakaraPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antata P nnnn=BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASIberkedudukan diKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, DesaSukamahi, Kecamatan

Cikarang "Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat :~= oYDalam hal ini memberikan kuasa, kepada, teemeeatseceee tenes1.

HENKY NAPOLEON,SM.Hk;p22 nen non ann nneRedGanya Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah> Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/821BKD, tertanggal 10 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANSRI WIGIARTI,S.H.

,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Jalan Kartini Gang Mawar VI RT.08 RW.03No.73, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi ;22 220 nnn nnn nnn crn nnn nnn concn ceceHal 1 dari 8 hal Put. 154/B/2016/PT.TUN.JKTDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DR. EFENDISARAGIH, S.H., MH ; 2. ARKAN CIKWAN, S.H. ; 22 222 nce nnn nrn coe enn4: ALEXON SYAZILI, SH. 5 eee seeeesecstecncnneeseesreiecmcenee4. NEMBANG SARAGIH, S.H. ; 22220S.

ENDANG KOSASIH, S.H. ; 2 :10.ASWANTO, SH. ; a SO wane nee nen ce cee neececenoesKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatdari Team Advokasi Soidaritas Guru Tertindas, beralamat diKawasan Kota. 8genda, Komplek Dukuh Zamrud Blok S2No.1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 November D015 jennnannecnnscnee nee ce cence cen ceeeceneeceneneneeneeesSlanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : 1.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi VS LIOE KANS DJUNAEDI

dilegalisir: 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaidibermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani olehKalim Djunaidi; Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor423/PDT.G/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe KansDjunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir:Hal 2 dari 12 hal.

Putusan Nomor 182 K/Pid/2019menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Barat di Bandungtersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Bekasi pada tanggal 12 September 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018, sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasipada tanggal 10 Oktober 2018.

Putusan Nomor 182 K/Pid/2019Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor202/PID/2018/PT.BDG., tanggal 27 Agustus 2018 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pid.B/2018/PN Bks., tanggal28 Mei 2018 tersebut:MENGADILI SENDIRI:.

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor423/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara LioeKans Djunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir:4. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaidibermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani olehKalim Djunaidi;Hal 10 dari 12 hal.

. ; BUPATI BEKASI,

PEMOHON baru mengetahui adanyaPERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut sejak PERDAKabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 disosialisasikan ke perusahaanperusahaan penghasil limbah. PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007disosialisasikan ke perusahaanperusahaan penghasil limbah dengan suratDinar Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan PemerintahKabupaten Bekasi Nomor 660.3/1137/WDL/DPDLP/07 tanggal 19 Nopember2007 (P5).

Bahwa terkait dengan maksud PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007,relevan dikemukakan di sini bahwa dalam mensosialisasikan PERDAKabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007, Wakil Bupati Bekasi, Drs. H. DaripMulyana, mengemukakan: Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan danzona industri padat, ternyata menyimpan potensi yang dapat menunjangPendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor limbah industri. Diperkirakan tidakkurang dari Rp. 200 miliar/oulan yang dapat dihasilkan dari pengelolaanlimbah industri.

Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;4. Menyatakan pembentukan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;5. Menyatakan:a. Dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;b. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;c. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;d.

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun2007;bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;6. Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak sah dantidak berlaku untuk umum, serta tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;7. Menyatakan:a. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;b. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;c.

bersama DPRDKabupaten Bekasi supaya segera melakukan penyesuaian danpenyempurnaan, maka Bupati Bekasi mengirimkan surat kepada DPRDKabupaten Bekasi tanggal 18 Juni 2007 untuk mohon melakukanpembahasan bersama terhadap penyempurnaan raperda dimaksud(vide bukti T. 9).Setelah melalui rapat kerja untuk membahas hasil evaluasi Gubernurterhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, maka DPRDmemberikan persetujuan yang ditetaokan dengan Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor

BUPATI BEKASI, II. KAYEM

Bekasi No. 2 Tahun2008 tentang Pemerintahan Desa) ;d Penerbitan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141.1/ KEP.283BPMPDtanggal 28 September 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2012, khususnyaLampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 131, an. Sdri.

Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141.1/ KEP.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun2012, khususnya Lampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 131, an. Sdri. Ibu Kayemmenjadi Kepala Desa Jaya Mulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ; 4.

Desa hasil Pemilihan Kepala Desadi Kabupaten Bekasi tahun 2012 khusus a.n.

Tahun 2012, khususnyaLampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 131, an.

Tahun 2012, khususnya LampiranKeputusan Bupati Bekasi No. 131, an.

Pemohon:
TRI MULYANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota Cq. Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Utara

SUTA SASMITA Bin JAMSIR VS BUPATI BEKASI,, dkk

Jawa Blok B6,Nomor 6, RT 3/RW 4, Desa Mekarsari, KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;Pemohon Kasasi;Lawan1. BUPATI BEKASI, beralamat di Komplek PerkantoranPemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, KecamatanCikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa kepada H.

., dankawankawan, Para Pegawai berkedudukan di KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, DesaSukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, KabupatenBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Juni 2018;2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN MKABUPATENBEKASI, beralamat di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bekasi, Gedung A2 Lantai Il, DesaSukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, KabupatenBekasi;3.

Cimahi RT. 007 RW. 04, Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, tercatat pada Buku CDesa Nomor 796/1818, Persil 58 dengan luas + 1500 m? (seribu limaratus meter persegi), serta menyerahkan tanah dan penguasaan fisiknyakepada Penggugat;Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 219 K/Pdt/20195.

Cimahi RT. 007 RW. 04, Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, tercatat pada Buku CDesa Nomor 796/1818, Persil 58 dengan luas + 1500 m? (seribu limaratus meter persegi), serta menyerahkan tanah dan penguasaan fisiknyakepada Penggugat;5.

, tanggal 12 Oktober2017, Nomor 226/Pdt.G/2017/PN Bks;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi atas namaBupati Bekasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2018, yangpada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal7 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2018 dihubungkandengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandungyang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi

Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi ; DANERSIH

pada waktu laindalam tahun 2011, bertempat di Kampung Kebantenan Jalan Wibawa Mukti 2RT.04/08, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasanfisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufa, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkanmatinya korban.

atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.Perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 09.30WIB, bertempat di dalam rumah yang terletak di Kampung Kebantenan JalanWibawa Mukti 2 RT.04/08, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi,Terdakwa saat itu sedang memasak di dapur ;Bahwa pada saat itu suami Terdakwa

daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi, melakukan penganiayaan, jika perbuatan itumenjadikan mati orangnya.

2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Oktober 2012 ;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Oktober 2012 dari KuasaHukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19September

tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TerdakwaDANERSIH Binti ROID DIYANTO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 330/Pid.Sus/2012/PT.Bdg., tanggal 28 Agustus 2012 yang menguatkan dengan perbaikanputusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : 285/Pid/B/2012/PN.BKS, tanggal18 Juni 2012 ;MENGADILI SENDIRI :1.

Hartanto, sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 41628/2014, yaitu dengan cara menandatangani dan melanjutkankan proses pencatatan peralihan hak dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2372/Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 593/Sagaramakmur/2012, Luas 20.895 M2 (dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi), tertanggal 27 Februari 2013, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Marunda Makmur Rt. 009/ Rw. 003, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Pemohon), selaku pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 204/2013 yang dibuat dihadapan Erlina,SH, PPAT/Notaris di Kabupaten Bekasi ;----------------------------------------3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;----------------------------------------

HERMAN HARTANTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Parman Kav 12, Jakarta Barat 11480 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MelawanKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan diJalan Daha Blok B4, Perumahan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;Halaman 1 dari 38 halaman Putusan No. 7/P/FP/2016/PTUNBDGBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1072/SK/IX/2016, tanggal 14September 2016 diwakili olen kKuasanya bernama :1.NamaNIPPangkat/Gol.JabatanNamaNIPPangkat/Gol.JabatanNamaNIPPangkat/Gol.JabatanD ary Ot O,SH. 5 22 no nnn nen nnn19581107 198208 1 002 Penata

(Id) jeenenmsseceencnceetmese cessesKepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;Sri Haria Maniati,SH.MH ;19580903 198002 2 001 ;Pembina (IV/a) ; 222 22Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;Dindin Saripudin,SH ;19750216 199403 1 002 ;Penata (IIV/c) ;Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :=== Telah membaca

Bekasi bernama Erlina,SH (BUKTI P1) ;22n2nnnnn nnn anne cence cee cece nee cece ence cence necesBahwa sebelum pelaksanaan tandatangan Akta Jual Beli Nomor204/2013 tanggal 26 April 2013 dihadapan Erlina PPAT Kab.

(dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh limameter persegi), tertanggal 27 Februari 2013, atas sebidang tanahyang terletak di Jalan Marunda Makmur Rt. 009/ Rw. 003, DesaSagaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi darinama Badriah menjadi nama Herman Hartanto (ic. Pemohon), selakupemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 204/2013 yang dibuatdihadapan Erlina,SH, PPAT/Notaris di Kabupaten Bekasi ;3.

; Bahwa pada saat pengurusan sertipikat Saksi mengetahui adapetugas pengukuran dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi (Budi Suryanto) yang mendatangai lokasifanah Badarialij=

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Informasi Publik, dilangsungkan di Gedung yang telahditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketaANtALA :n onan nnn nnn e ene ene eee ceDEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUTRANSPARANSI ANGGARAN' (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 No. 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

;Dalam hal ini diwakili oleh WANNEN SIMAMORA, SH.Mkn,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Singa No.1Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri JababekaCikarang Pusat, Cikarang, Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMOHONKEBERATAN semula PEMOHON INFORMASI ;MELAWANPEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Komp.Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, CikarangPusat, Bekasi : Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

BEKASI

BEKASI, yang diwakili oleh CHANWING WAH selaku Dirut dan INDRAWAN KURNIADI selakuDirektur PT. ARGO PANTES Thk., berkedudukan di JalanKalimantan Blok B.Il Kawasan Industri MM 2100, Kab. Bekasi,dalam hal ini FELIX FERRYTANUDIBRATA, GENERAL MANAGER, PT. ARGO PANTESTbk., 2. BAMBANG HARIYUDO, Kepala Departemen HR & GAPT. ARGO PANTES Thk., Bekasi, dan 3. HAPIL HANAFI,Kepala Bagian Hubungan Industrial PT.

Argo Pantes Tbk Bekasi. BerdasarkanSurat Keputusan DPC GSPMIl Kota/Kab Bekasi Nomor : 087/DPCGSPMIUSK/B/VIV2009. tertanggal 29 Juli 2009, kemudian pada tanggal 30 Juli2009 PUK GSM, PT. Argo Pantes Tbk Bekasi mengajukan Surat PermohonanPencatatan Serikat Pekerja ke Dinas Tenaga Kerja Kab.

Argo Pantes Tbk Bekasi mengajukanpermohonan perundingan Bipartite melalui :1. Surat No. 002/PUKGSPMIVAP/B/VIIV2009 tanggal 12 Agustus 2009 kePimpinan perusahaan PT. Argo Pantes Tbk Bekasi, perihal AudensiPengurus PUK GSPMIl PT.

Argo Pantes Tok Bekasi namun tidakdicapai kesepakatan ;Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam perundinganBipartite tanggal 02 Maret 2010, maka pada tanggal 15 Maret 2010 PUKGSPMIl PT. Argo Pantes Tbk Bekasi dan pihak management PT. Argo PantesTbk, Bekasi menghadiri sidang mediasi di Dinas Tenagakerja Kab. Bekasi ;Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Pegawai Mediator Kab. Bekasimengeluarkan Surat Anjuran No. 565/1231/HlSyaker/III/2010 yang isinya :1. Agar Pengusaha PT.

Argo Pantes Tbk Bekasi untuk membayar biayayang muncul dari perkara ini ;8.

., ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Yani No. 28,Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor051/DSAdw/SK/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B. 4,Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. TIMBUL PARULIAN, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;2.

DANGSEP NURJAMIL, SH., Jabatan Kepala Sub SeksiPendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;4. ISKANDARSYAH, SH., Jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekas! ;Hal. 1 dari 13 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2006 tanggal 15 Mei2006 yang dibuat oleh dan dihadapan NASHIR ACHMAD, Pejabat PembuatAkta Tanah di Kabupaten Bekasi, Penggugat adalah selaku pemegang hakatas sebidang tanah seluas 2.580 M2 kikitir (C) Nomor : 242 Persil Nomor :601 atas nama Penggugat, terletak di Kampung Tegaldanas RT. 004 RW. 04Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ;2.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah menerimapermohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diajukan olehPenggugat dan Penggugat sendiri telah mengakuinya didalam suratgugatannya pada point 2, 3 dan 4;.

ASEPSAEPUDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi agarmenunda penerbitan Sertifikat dengan alasan bahwa H. ASEP SAEPUDINjuga telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik pada tanggal18 Januari 2006 pada lokasi tanah yang sama yang diajukan olehPenggugat ;. Bahwa atas dasar keberatan ini, Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBekasi membuat surat undangan kepada Saudara H. ASEP SAEPUDIN danSaudara ACIN MUKSIN, SH.

NAMAN BIN PUNGUT VS WALIKOTA BEKASI;

NAMAN BIN PUNGUT, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Kranggan Kulon,RT. 002, RW. 008, Kelurahan Jati Raden, Kecamatan JatiSampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Tani;Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Har, S.H.

,kewarganegaraan Indonesia dan kawan, para Advokat,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor39/SKK/IX/2017 tanggal 15 September 2017;Pemohon Kasasi;Lawan:WALIKOTA BEKASI, tempat kedudukan di JalanJenderal Anmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi;Dalam hal ini diwakili oleh Wahyudin, S.H., M.Si., dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor183.244/102/Setda.HUK tanggal 23 Oktober 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Walikota Bekasi Nomor 593/6815/tnh tanggal 30 September 2016perihal Pembatalan Surat Nomor 593/3233tnh tanggal 12 Mei 2016;Halaman 1 dari 4 halaman.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Walikota Bekasi Nomor 593/681 5/tnh tanggal30 September 2016 perihal Pembatalan Surat Nomor593/3233tnh tanggal 12 Mei 2016;4. Menghukum Tergugat membayar selurun biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadiliperkara a quo (Kompetensi Absolut);2.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI.;2. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI .;1. DR. H. Muhammad Hasyim.; DKK ( 5 Orang )

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, perked ug Rad di 1. Dairyoto, S.H.nnenen nena nnn eee cece etc O ~OVA2. Sri Haria Maniati, S.H.,M.H.2X@29e 22QV ?Sipil pada Kantor Pertanaha Kabupaten Bekasi, beralamat di Kantor2Pertanahan Kabupaten. Bkasi, Jalan Daha Blok B4 Kabupatenak LANBekasi, sebagaimand Surat Kuasa Khusus Nomor 1404/SK/X1/2015&.an Atanggal Vagmnber XO Ne aSelagiitya: disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ;ONS2. PEMBRNTAH KABUPATEN BEKASI Cq.

No. 208/B/2016 PT.TUN.JKTKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi; berdasarkan suratkuasa khusus Nomor 181.1/05/Jan/2016, tanggal 8 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENS/PEMBANDING Il ; one on n nee nenMELAWAN : 1. DR. H.

Aisah, Kewargarlegaraan Indonesia, Pekerjaan lou Rumah Tangga,mA uwiA Seti a Nah * Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;LS 4. H. Wea ruf, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,La xS brtempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT. 002 RW. 022, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;5. Hj.

Rohibah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan lou Rumah Tangga,bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT. 002 RW. 022,Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; Dalamhal ini telah memberi kuasa kepada : Zainal Abidin, S.H., dan EstiRahayu, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 241 B, KecamatanHal. 2 dari 14 hal. Put.

atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Pemerintahan DesaS@tia MeKarj nase nsec een eee enn enema mene3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No.25/Setia Mekar, diterbitkan tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 23 September 2014 No. 279/Setia Mekar/2014, Luas~atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi Ca. Peme intahan Desa > ~4.

NEMAH BAWAZIER; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI; EFRIZAL;

., Warga Negara Indonesia, pertempat tinggalsy Kompleks Muda Parsi No. 10 RT. oorgsW. 06, Kelurahanaa ee Jatimakmur Pondok Gede Kota Bekasi, pekerjaan Mengurus& wo dan suratsurat dalam berkas perkaray*berpendapatasebagaimana tersebut di bawah ini; ~ .> ce~orceceenncnnaaenpyeaceeanreaarctaetanyy oeMenimbang, Majelis Hakim Banding mnemukan fakta sebagaiooBO BS PIIKUE $ig Yw +s Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 80/B/20181PT.

.;1.BUPATI BEKASI.;2.H. SURYADI,SH.;

BURHAN KOSASIH,SH.MH ;4 YAYAN SUGIANTO,SH ;eeeeeeeeeKeempatnya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LPPHPP MPCKabupaten Bekasi beralamat di Jalan Bhayangkara Gg.H.ILYAS No. 100 Desa Karang Asih Kecamatan CikarangUtara Kabupaten Bekasi , Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Desember 2012 ;Him. dari 9 him.

Putusan No.232B/2013/PT.TUN.JKT.Selanjutnya di sebut sebagai Pihak PENGGUGAT /PEMBANDING;nnn nnnMELAWAN1 BUPATI BEKASI, Berkedudukan di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bekasi Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang PusatBGG 1 faerie ertes ee reeeeree nee neneecnmeneeneeneeenenmenenneneemeneeRDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;1 MAMAN SUHARDIMAN,A.SH.NIP. 19700128 199503 1 001Jabatan:Plt.Kepala Sub bagian Pembinaan dan BantuanHukum Bagian Hukum Setda KabupatenBekasi; 2 SUPIYADI,SH.NIP

Perkantoran PemerintahKabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan CikarangPusat ,Kabupaten Bekasi , Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor180 /351/Huk Tertanggal 28 JanuariSelanjutnya di sebut sebagai Pihak TERGUGAT /TERBANDING ;nn nnn2.

Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan setia Mekar1Raya Nomor : 1, Desa Setia Mekar Kecamatan KecamatanTambun Selatan Kabupaten Bekasi, Pekerjaan Kepala Desa, DesaSetiamekar ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :MAMAN SUHARDIMAN .A.SH.22 2Him. 3 dari 9 him.

=NIP, 198002272001 00 12005 axisrerorrecnnsecnnnenisieminntncnneJabatan : Pelaksana ; Kelimanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Beralamat di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang PusatKabupaten Bekasi , Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :005/215/1/2013 Tertanggal 30 Januari 2013 ;Selanjutnya di sebut sebagai Pihak TERGUGAT IIINTERVENSI /TERBANDING3==== Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1 Penetapan

YAN RISUANDI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

,(magang) Para Advokat/Pengacara,Warganegara Indonesia, berkantor di Jalan PerhubunganX DD No. 23 Komplexs Perumahan DepartemenKeuangan Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanHalaman dari halaman 45 PUT.161/G/2013/PTUNBDGKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang berkedudukan di KomplekCikarang Jalan Daha Blok B4 Bekasi 17550 KabupatenaDalam hal ini diwakili oleh Kuasa WHukumnya,bernama el Daryono,SH., 0 jovenscrocscscnescnsescncescncescnsercnsescncccncnces

Medilelengan, = A.Ptnh ynn=22nnnnn nce nnene ccc enne cece een 3.Dindin Saripudin, SH ; 4.Surachman, SH., jKesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNSpada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat diKomplek Cikarang Jalan Daha Blok B4 Bekasi 17550Kabupaten Bekasi, bedasarkan Surat Kuasa KhususNomor 1455/SK/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT $:Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor

Bekasi yang baru diketahui1.

Penggugat, mengrimkan surat yang ke1 (pertama) untuk mengajukanpermohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Akta Jual Beli No.759/JB/SKW/VIII/2007 oleh Yan Risuandi yang diwakili kuasanya BHP &Partner pada tanggal 28 Oktober 2013, dan surat yang ke Il (kedua)tanggal 28 Nopember 2013 kepada Kantor Pertanahn Bekasi ;2. Bahwa, namun surat Penggugat kirim tidak mendapatkan jawaban daripihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;3.

Bahwa, Tergugat Kepala Kantor Pertanhan Kabupaten Bekasi adalahPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 ;4.