., tertanggal 27 Juli 2009, oleh karena itu kami melihat kedua MajelisHakim tersebut selaku Judex Facti telah melakukan kesalahan dalammenerapkan beban pembuktian dalam perkara a quo;Bahwa seharusnya Judex Facti dalam menentukan beban pembuktianmaupun menilai alatalat bukti haruslah lebih berimbang baik alat bukti yangHal. 10 dari 18 hal. Put.

No. 493 K/Pdt/2010diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun alatbukti yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi,tetapi tidak halnya dalam putusan terhadap perkara a quo ternyata JudexFacti tidak melakukan penilaian yang berimbang terhadap alatalat buktiyang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan yaituJudex Facti telah lalai dan mengabaikan penilaian terhadap alatalat buktiyang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara terutama

yangberperkara dan menepis dalil pembuktian dari pihak yang lainnya atau lawantetapi Majelis Hakim terutama dalam menjalankan fungsinya selaku JudexFactie seharusnya juga menilai dan mempertimbangkan alatalat bukti daripihak lawan yang melakukan bantahan/sangkalan sehingga nantinya dalamputusan Majelis Hakim akan dapat ditemukan suatu kebenaran formil yangdapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;Bahwa urgensi untuk melakukan penilaian dan pertimbangan alatalatbukti secara berimbang

selanjutnya PengadilanNegeri berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukansuatu. pembuktian dengan cara yang seadiladilnya serta PengadilanNegeri wajid memberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian,sehingga pembuktian itu dapat dilakukan secara sebaikbaiknya;Bahwa selanjutnya setelah membaca pertimbangan Judex Facti dalamperkara a quo ternyata kami selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwaJudex Facti tidak mempertimbangkan keseluruhan alat bukti dalam perkaraperdata a quo secara berimbang

Putusan Judex Facti kurang pertimbangan hukum:Bahwa sehubungan dengan apa yang telah kami kemukakan padamemori kami pada bagian huruf a maka kami menilai Judex Facti tidakmempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secaramenyeluruh dan berimbang, maka kami Pemohon Kasasi berpendapatbahwa putusan Judex Facti tersebut merupakan putusan yang kurangdalam pertinmbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena keduaMajelis Tingkat Peradilan tidak membuktikan dalidalil dari kKedua

Didalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwawartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yangakurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Berimbang adalah memberikan ruang atauwaktu pemberitaan kepada masingmasing pihak secara proporsional;c.Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi Wartawan. Hal iniberbeda dengan Opini interpreaktif, yaitu pendapat yang berupainterpretasi wartawan atas fakta; d.

Didalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwa wartawanIndonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,berimbang dan tidak beritikad buruk.

Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaankepada masingmasing pihak secara proporsional; c.Opini yang menghakimiadalah pendapat pribadi Wartawan. Hal ini berbeda dengan Opiniinterpreaktif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta;d.

sekarang belum terdaftar sebagai anggotaPWI Sumsel dan terdakwa belum memiliki sertifikasi dari Dewan Pers;Bahwa benar wartawan tidak dibenarkan menjadi (Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) karena berkaitan dalam pemberitaan dan beritamenjadi tidak berimbang.

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Reni Budiarti, selaku Penggugat dan Untung Triadi, selaku Tergugat, serta Sutrimah dan Kepala Kantor Atr/Bpn Kabupaten Banyumas selaku Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.700.000,00 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara berimbang

menarik), sedangkan mengenai Isi Berita telah ditulis sesuaidengan fakta, nara sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, obyektif, dan tidaktendensius serta bukan sebuah opini subyektif ; Bahwa, untuk Jawaban pada angka 3 lembar ke2 Gugatan Penggugat dalam perkaraaquo adalah tidak benar, apabila Penggugat mendalikan berita sebagaimana dimaksuddalam angka 5 tersebut diatas adalah tendensius, oleh karena Suara Publik sebagai MediaMassa Indonesia adalah sebagai social control, yang bersifat independent, berimbang

pemberitandiatas, Penggugat pada tanggal 9 April 2007 telah melayangkan surat yang ditujukankepada Pimpinan Redaksi Suara Publik, yang intinya menyangkal isi berita pada EdisiXVII / 22 Maret 1 April 2007 dengan judul Meteor Mokong, Pemkot Tindak Tegas(Vide Bukti T3/PR3), dan Para Tergugat telah memuat hak jawab dari Penggugatsebagaimana dimuat dalam Suara Publik Edisi XIX/15 25 April 2007, halaman 3 (videbukti T4/PR4), dengan demikian pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5tersebut diatas sudah berimbang

(vide bukti T2/PR2, kolom 5alenia terakhir) ;Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, telah membuktikan bahwa ParaTergugal telah memuat berita yang benar serta berimbang dan tidak bermaksudmengintervensi maupun tendensius ; Bahwa, Pengugat telah main hakim sendiri dengan menyatakan Para Tergugatmelakukan pelangaran atas UU No. 40 Tahun 1999, Tentang Pers dan Kode EtikJurnalistik oleh karena Pernyataan dari Pengugat tersebut belum pernah diajukan dan /atau diperiksa baik oleh Pengadilan maupun

pemberitan diatas, Tergugat Rekonpensi pada tanggal 9 April2007 telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Suara Publik,yang intinya menyangkal isi berita, pada Edisi XVII/22 Maret 1 April 2007 denganjudul Meteor Mokong, Pemkot Tindak Tegas (Vide Bukti T3/PR3), dan ParaPenggugat Rekonpensi telah memuat hak jawab dari Tergugat Rekonpensi sebagaimanadimuat dalam Suara Publik Edisi XIX / 15 25 April 2007, halaman 3 (vide buktiP4/PR4), dengan demikian pemberituan tersebut diatas sudah berimbang

Arifin, SH, yang pada imntinyamengatakan : 2.0.0.0... tidak ada alasan, Pemkot mengatakan Putusan PTUN soalMeteor cacat hukum (vide buka T2/PR2 , kolom 5 alenia terakhir) ;Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, telah membuktikan bahwa ParaPenggugat Rekonpensi telah memuat berita yang benar serta, berimbang dan tidakbermaksud mengintervensi maupun tendensius ; Bahwa, Tergugat Rekonpensi telah main hakim sendiri dengan menyatakan ParaPenggugat Rekonvensi melakukan pelangaran atas UU No. 40

telah salahmenerapkan hukum atau mengabaikan rasa keadilan dalammenetapkan hak asuh anak ANAK PT karena majelis Hakimtelah menyatakan bahwa dengan perginya PenggugatRekonpensi/Termohon/Terbanding dari tempat kesiamanbersama maka ian termasuk perempuan nusyuz, tetapi Hakimtetap memberi hak untuk mengasuh anak padahal dengannusyuznya Termohon/Terbanding maka hak asuh anak dapatdiberikan kepada Pemohon supaya sifat nusyuz Termohontidak turun kepada anak atau setidaknya hak asuh anakditetapkan secara berimbang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu tidakmenerapkan masa keadilan yang berimbang antara Pemohon /Pembanding denganTermohon / Terbanding, dimana Termohon/Terbanding nusyuztetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan hak penuhmengasuh anak; Sehubungan dengan hal tersebut di atasmohon kiranya Majelis Hakim banding berkenanmenjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagaiberikut ;. Menerima banding Pembanding ;.

PUtusan No. 1/Pdt.G/2010/PTA.PALdalam butir 3 memori banding, putusan pengadilan Agama paluyang tidak menerapkan rasa keadilan yang berimbang tidakbenar, karena Termohon tidak ada menghalang halangi Pemohonuntuk bertemu dengan anaknya yang masih balita itu, apalagianak tersebut masih sangat membutuhkan Air Susu Ibunya,maka Termohon selaku Ibu kandungnya lah yang lebih berhakmengasuhnya, lagi pula Termohon/Terbanding sangat meragukaniktikad baik Pemohon/Pembanding apakah Pembanding pantasdiserahi

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Maret 2023 yang di mintakan banding tersebut;
Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta pusako tinggi kaum kunci malayu yang telah punah;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk

Dan dengan demikian mengakibatkan batalnya putusan aquo;KEBERATAN KEDUABahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruhpertimbangan hukum judex facti dalam memberikan putusannyadikarenakan pertimbangan hukum judex facti telah salah dalammenerapkan hukum yang berlaku karena tidak berimbang dan tidakkonsisten dalam mempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnyasebagaimana yang termuat pada halaman 11 alinea kesatu yangmenyatakan :"Menimbang, bahwa terhadap pihak yang disebutkan Tergugat yaituSuteguh

berdasarkan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas terbukti judex facti telahsalah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang termuatpada halama 12 alinea kesatu sehingga mengakibatkan batalnyaputusan aquo;KEBERATAN KEEMPATBahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruhpertimbangan hukum judex facti dalam memberikan putusannyadikarenakan pertimbangan hukum judex facti telah salah dalammenerapkan hukum yang berlaku karena tidak berimbang

bin Waged;Bahwa dengan demikian judex facti telah salah dalam menerapkanhukum sebagaimana mestinya yang termuat pada halaman 14 alinea kesatu sehingga mengakibatkan batalnya putusan aquo dan Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara dapat mengadili sendiri perkara aquo;KEBERATAN KEENAMBahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruhpertimbangan hukum judex facti dalam memberikan putusannyadikarenakan pertimbangan hukum judex facti telah salah dalammenerapkan hukum yang berlaku karena tidak berimbang

Maulana Mahdum bin H.Keneng Mudasir dan saksi Nurcahyo bin Wardaim sebagai saksi yangmenandatangani surat hibah;KEBERATAN KEDELAPANBahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruhpertimbangan hukum judex facti dalam memberikan putusannyadikarenakan pertimbangan hukum judex facti telah salah dalammenerapkan hukum yang berlaku karena tidak berimbang dan tidakkonsisten dalam mempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnyasebagaimana yang termuat pada halaman 15 alinea keempat yangmenyatakan

No. 262/82) tertanggal 11 Mei 2009adalah sah demi hukum dengan segala akibat hukumnya;KEBERATAN KESEMBILANBahwa para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruhpertimbangan hukum judex facti dalam memberikan putusannyadikarenakan pertimbangan hukum judex facti telah salah dalammenerapkan hukum yang berlaku karena tidak berimbang dan tidakkonsisten dalam mempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnyasebagaimana yang termuat pada halaman 17 alinea kesatu yangmenyatakan :"Menimbang, bahwa masalah

Menghukum Tergugat rekonpensi utnuk membayar semua biaya perkaraini.Bahwa dalam menanggapi jawaban dan gugatanrekonpensi Termohon, Pemohon di depan persidangan ;tetah mengajukan replik dalam konpensi dan jawabandalam rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut; membuktikan daliinyaDalam konpensi:masing masing dibebani secara berimbang untuk tersebut.Menimbang, bahwa untuk hai tersebut di atas Penggugat telah mengajukan alatbukti surat surat yaitu TK/PR.1 sampai dengan TK/PR.6 dan saksi saksisebagaimana

Penggugat hanyalah Rp. 1.603.233, ( satu juta enam ratus tiga ribu dua ratustiga pdluhtiga rupiah ) saja. aMenimbang, bahwa penghasilan di dalam rumah tangga baik itu didapatoleh Suami ataupun oleh isteri itu adalah merupakan hak bersama dalam rumahtangga dan harus dinikmati secara bersama sama pula termasuk oleh anak.Menimbang, bahwa itulah sebabnya jika di dalam sebuah rumah tanggaterdiri dari suami isteri dan anak, maka pada rumah tangga tersebut ada tigakomponen yang berhak menikmati secara berimbang

dengan kemampuan yang disanggupi oleh Tergugat dalamBahwa permintaan ini dibantah oleh Tergugat dengan pernyataan Sahwaia tidak patut dihukum untuk memberikan biaya lampau kepada anaknyakarena selama ini ia tidak pernah lalai membiayai anaknya sesuaikemampuanya, Tergugat telah beberapa kali memberikan kepadaanaknya uang, telah beberapa kali pula membelikan pakaian dan mainananaknya.e Bahwa karena permintaan ini dibantah oleh Tergugat dan Penggugattetap pada permintaannya, maka kepada mereka secara berimbang

Perihal data kualifikasi PENGGUGAT telah disampaikan kepadaTERGUGAT sebagai pemenuhan syarat dalam mengikuti tender/lelang;Bahwa TERGUGAT adalah penyelenggara tender/lelang untuk pekerjaanPengadaan Pupuk Tanaman untuk Pekerjaan Pemupukan Berimbang PadaTanaman Tembakau (DBHCHT);Bahwa pada bulan April 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganKabupaten Temanggung (TERGUGAT) dalam hal ini dilaksanakan olehPokja ULP Kabupaten Temanggung membuka pelelangan DBHCHT dengannilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS

untukmemeriksa dan mengadili dalam in cassu perkara, dimana yangmemiliki Kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili dalam incassu perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)dikarenakan didalam gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalamperkara ini adalah: Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintah /OnrechtmatigeOverheidsdaad yang dilakukan oleh Tergugat /Pemerintah dalammelaksanakan pekerjaan lelang/tender untuk Pekerjaan PengadaanPupuk Tanaman Pemupukan Berimbang

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan pada huruf (E), maka Pengadilan NegeriTemanggung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilidalam in cassu perkara;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan Penggugatperihal adanya Perbuatan melawan hukum/OnrechtmatigeOverheidsdaad yang dilakukan oleh Tergugat/Pemerintah dalampelaksanaan pekerjaan lelang/tender untuk Pekerjaan PengadaanPupuk Tanaman Pemupukan berimbang

;Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah adanyaproses pengadaan barang berupa Pengadaan Pupuk Tanaman PemupukanBerimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2018 yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung cq Kepala DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung cq Pokja ULPKabupaten Temanggung pada bulan April 2018 melalui mekanismetender/lelang;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengumumkan dan menetapkanpemenang lelang paket Pekerjaan Pemupukan Berimbang

Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikanhasil pemilinan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasamelalui tender/seleksi, dalam perkara a quo adalah Pengadaan Pupuk TanamanPemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran2018, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihanPenyedia, dalam hal ini adalah CV.

Membebankan kepada paraTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) secara berimbang;

Membebankan kepada paraTerdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000, (dua ribu rupiah) secara berimbang;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh DianAnggaini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;