Menyatakan batal atau tidak sah atas terbitnya objek sengketa, yaitupencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, belokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 18012011;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengangkat dan mencabutpencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, berlokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 1801 2011;4.

Menyatakan batal atau tidak sah atas terbitnya objek sengketa, yaitupencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2019Nomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, berlokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 18012011;6.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengangkat dan mencabutpencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, berlokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 18012011;7.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut yangsecara sepihak telah melakukan blokir atas tanah milik orang lain tanpaalas hak yang benar dan bukti bukti yang kuat, maka hal tersebut jelas jelastelah melanggar hak subyektif dari Penggugat sehinga apa yang telahdilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangmelawan hukum.13.

Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat IIuntuk dapat mencabut blokir tersebut (Bukti P. 7) namun Tergugat Il tidakdapat mengabulkan permintaan dari Penggugat dikarenakan adanya suratdari Tergugat tertanggal 1 Agustus 2012. Bahwa surat permintaan blokirdari Tergugat kepada Tergugat II seharusnya hanya berlaku selama 30 hariHalaman 4 putusan Nomor : 263/Pdt/2019/PT.DKIsejak surat itu diterima oleh Tergugat II.

Dan blokir tersebut akan hapusdengan sendirinya jika tanpa adanya permintaan dari Pengadilan untukmenyatakan status quo atau adanya sita jaminan dari Pengadilan. Hal inisebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 tahun 1997 Pasal 126. Namun kenyataannyaTergugat II tetap memblokirnya dan tidak menghapuskan blokir tersebut.Sehingga jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatanyang melawan hukum.14.

Menghukum kepada Tergugat II untuk mencabut blokir atas tanah HakMilik No. 619/ Kramat atas nama Soewita.6.

Memerintahkan Tergugat II untuk membuka blokir atas sertifikatHM No 619/Kramat atas nama Soewita.5.

KepalaKantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapusadanya catatan blokir atau sita.c.

Pst.waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa hartabersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan; dan Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atauakta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, aktatukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatanhukum.7) syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Mengenai jangka waktu blokir dipertegas dalam Pasal 13 PeraturanMenteri Agraria dan Tata

IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa :(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;b. pihak yang memohon' pencatatan telah mencabutpermintaanya sebelum jangka waktu berakhir;c.

Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunyaberakhir; ataud. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.(2) Dalam hal catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka catatanblokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupaputusan atau penetapan;(3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada KepalaKantor Pertanahan.Hal. 49dari73 Putusan No.173

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Pencatatan blokir diajukan : Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atastanah yang dimohon blokir; dan Paling banyak 1 (satu) kali kali oleh 1 (Satu) pemohon pada 1(satu) objek tanah yang sama.6.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST. tanggal 19 April 2007 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/BlokirNo.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086/2007Eks tertanggal 15 Februari 2008 sehubungan putusan PengadilanHubungan industrial +=pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2007 rekening Pembantahtersebut telah tereksekusi/terblokir berdasarkan (bukti P5) ;Bahwa eksekusi/blokir

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi / blokir berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/Blokir No.086/2007.Eks tanggal 26Februari 2008 jo Penetapan No.086/2007 Eks tertanggal 15 Februari2008 yang tercantum dalam petitum 2 diatas ;4. Menghukum Terbantah / Pemohon Eksekusi dan Terbantah Il /Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biayaperkara ini ;5.

Gugatan Error in Persona.Bahwa dalam bantahan a quo, Pembantah telah mengajukanbantahan kepada para Terbantah yaitu Terbantah selaku korban dariTerbantah Il dan Terbantah Il selaku badan hukum yang kepemilikansaham dan modalnya dimiliki oleh orang yang sama yang ada diperusahaan Pembantah dan Terbantah Il ;Bahwa bantahan tersebut dimaksudkan untuk mengangkat kembalisita eksekusi dan Blokir berdasarkan berita acara sita eksekusi / blokirNo.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086

Eternal Unversal Trading/EUT Marketing (S) PTE selakuTerbantah Il tidak pernah mengajukan Permohonan Blokir maupunEksekusi sebagaimana dimaksud Pembantah, sehingga bantahanHal. 4 dari 14 hal.

Berita Acara SitaEksekusi No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 batal demi hukumkarena bertentangan dengan hukum dan peraturan yang terkait lainnya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapatdibenarkan, karena rekening yang di blokir adalah atas nama PemohonKasasi/Pembantah, yaitu PT.

(Cok tak sebar fotomusama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar ).Pukul 14.20 WIB berbunyi : Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepetsak iki butuhku.

(Cok tak sebar fotomusama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar ).Pukul 14.20 WIB berbunyi : "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepetsak iki butuhku.

Trk41pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada ahli sebar pilin mana, kalaukamu blokir ahli sebar langsung, cepat sekarang butuh ahi.

Trk1)2)1)2)45*Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi,nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku.

Cok tak sebarfotomu sama vidiomu kalo tidak menurut, jawab cepat daripada taksebar> jam 14.20 WIB berbunyi : Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung,cepet sak iki butuhku. belikan pulsa 50 sekarang di nomor inidaripada terdakwa sebar pilin mana, kalau kamu blokir terdakwasebar langsung, cepat sekarang butuh terdakwa> jam 14.52 WIB berbunyi : tak sebar sak iki nek ra kok kirimi pulsa30 terdakwa sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa

sesuai kontrak ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakansaksi ikut menandatangani surat pembukaan blokir 50%.2.

Bahwa pada tanggal 24 januari 2011, Terdakwa membuat suratrekomendasi buka blokir sebesar 20% atau sebesar Rp.462.800.0000 (Empat ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) gunapembayaran uang muka kepada PT MBK berdasarkan Suratpermohonan Pencairan Dana Uang Muka 20% dari Obeth DDasmasela Direktur PT MBK Nomor: 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21januari 2011. Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebutditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Saksi Ir.Rudolf E.

Latuheru selaku Kepala Dinas juga mengakutidak tahu) menahu dengan adanya pembukaan blokir danpencairan dana 50% tersebut, meskipun di dalam suratrekomendasi buka blokir dari PPK Ir Lambert Hehuat yang ditujukankepada Bank Maluku Cabang Tual nomor 900/334/III/03/2011tanggal 22 Maret 2011 tersebut tertera tandatangannya.

Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebutditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Saksi Ir.Rudolf E.

Bahwa pada tanggal 24 januari 2011, Terdakwa membuat suratrekomendasi buka blokir sebesar 20% atau sebesar Rp.462.800.000 (Empat ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) gunapembayaran uang muka kepada PT MBK berdasarkan Suratpermohonan Pencairan Dana Uang Muka 20% dari Obeth DDasmasela Direktur PT MBK Nomor: 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21januari 2011. Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebutditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Saksi Ir.Rudolf E.

., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memerintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta untuk melakukanpembukaan blokir dan mencairkan rekening deposito atas nama PTKALTIM PRIMA COAL dengan nomor deposito DC 4299408, senilai Rp4.921.567.533,18 untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT ISS.5.

KPC; Bahwa Saksi mengetahui dana yang di blokir pada Bank BRI dengannilai sejumlah kurang lebih 4 Miliar lebih;Bahwa Saksi sebagai salah satu karyawan ikut bertanda tangan Bahwa setahu Saksi, Sampai dengan sekarang dana tersebut belumdibayarkan oleh PT. KPC karena masih adanya masalah perselisihanantara PT. ISS dengan Para Karyawan; Bahwa Saksi mengetahui jika masalah antara PT.

ISS telah mengajukan permohonanpembukaan blokir terhadap Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408senilai Rp. 4.921.567.534 atas nama PT. Kaltim Prima Coal padaPengadilan Negeri Sangatta untuk dicairkan dan dibayarkan kepada PT.ISS namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta; Bahwa benar dari keterangan Saksi Mashur dan Saksi Syamsu Alam jikaPT.

KPC kepadaBank Rakyat Indonesia ( BRI ) cabang Sangatta dan blokir terhadap depositotersebut akan dibuka dan dicairkan kembali oleh PT. KPC kepada PT. ISSapabila permasalahan antara PT.

KPC yakni berupa pembayaran sejumlah Rp4.921.567.534,00 ( empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratusenam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah ) atau sekitar jumlahtersebut, sehingga oleh karena itu pihak Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) cabangSangatta haruslan membuka blokir Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408atas permintaan PT.

Bahwa Pemohon Banding mempunyai simpanan di Deutsche Bank Swissyang sedang dalam status "blokir yang diajukan oleh Pemerintah (melaluiKejaksaan Agung) hingga dua tahun ke depan) ;3. Bahwa status blokir yang diajukan oleh Pemerintah telah mengeliminir hakPemohon Banding untuk menyampaikan bukti yang diminta oleh Terbandingyang juga merupakan bagian dari organisasi Pemerintah ;4.

Bahwa pelaporan Pemohon Banding untuk tidak melaporkan rekeningsimpanan di Swiss tersebut yang berstatus blokir dalam SPT 1770 tahun2005 adalah benar mengingat bahwa pada saat ini rekening tersebut tidakmerupakan milik Pemohon Banding maupun Pemerintah Indonesia, dengankata lain dalam status "quo sampai dua tahun ke depan ;Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 52/B/PK/PJK/20105.

Bahwa kesimpulan Terbanding atas sesuatu rekening yang tidak tentu(isinya), dalam status blokir tidak dapat dibuktikan oleh Terbandingmengenai isi rekening tersebut, karena tindakannya (oleh Pemerintah yangmerupakan atasan baik Kejaksaan Agung maupun Departemen Keuanganyang membawahi Direktorat Jenderal Pajak) Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan apapun dari rekening tersebut, sebagai penghasilan adalahtindakan yang sewenangwenang dan oleh karenanya tidak dapatdibenarkan ;6.

Bahwa apabila rekening terbut sudah dibuka kembali (tidak lagi dalamstatus "blokir atau dengan kata lain dalam status quo) barulah Pemeriksadapat melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap rekening tersebutuntuk mendapatkan suatu sumber pembuktian sesuai dengan peraturanyang ada ;7.

Neloe yang merupakan Private Bankyang telah dibekukan senilai US$ 5,3 juta atau kirakira senilaiRp. 52.173.200.000,00 (sesuai kurs KMK per 30 Desember 2005,US$ 1.00 = Rp. 9.844,00) ;Pernyataan ini tidak ada dasarnya, bukti rekening pada Deutsche Bankdi Swiss tidak pernah ditunjukkan atau ditemukan, berkaitan denganstatus blokir. Dengan demikian Pemeriksa tidak mempunyai bukti yanglengkap sebagai dasar kesimpulan atas pospos yang dikoreksi ;d.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4445/2016. (diberi tanda P88.10);98.Fotocopy dari Asli SHGB 00022, Desa Sendangsari, Luas :7,650 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4446/2016. (diberi tanda P88.11);99.Fotocopy dari Asli SHGB 00024, Desa Sendangsari, Luas :6,898 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4447/2016. . (diberi tanda P88.12);100.

Blokir: 1Feb16, No. Blokir: 4448/2016. (diberi tanda P88.13);101. Fotocopy dari Asli SHGB 00027, Desa Sendangsari, Luas: 1,500 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4449/2016. (diberi tanda P88.14);102. Fotocopy dari Asli SHGB 00028, Desa Sendangsari, Luas: 4,825 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4450/2016. (diberi tanda P88.15);103. Fotocopy dari Asli SHGB 00029, Desa Sendangsari, Luas: 2,013 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg!

Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4451/2016. (diberi tanda P88.16);104. Fotocopy dari Asli SHGB 00030, Desa Sendangsari, Luas: 5,886 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4452/2016. (diberi tanda P88.17);Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN Btl105. Fotocopy dari Asli SHGB 00032, Desa Sendangsari, Luas: 21,669 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4453/2016. (diberi tanda P88.18);106.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4457/2016. (diberi tanda P88.22);110. Fotocopy dari Asli SHGB 00216, Desa Guwosari, Luas :595 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4458/2016. (diberi tanda P88.23);111. Fotocopy dari Asli SHGB 00222, Desa Guwosari, Luas :1,636 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4459/2016. (diberi tanda P88.24);112.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4482/2016. (diberi tanda P88.34);122. Fotocopy dari Asli SHGB 00244, Desa Guwosari, Luas :744 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4484/2016. (diberi tanda P88.35);123. Fotocopy dari Asli SHGB 00262, Desa Guwosari, Luas :10,250 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4486/2016. (diberi tanda P88.36);124.

Jika hal tersebut dilakukan maka sudah barang tentupihak BPN pasti akan menolaknya karena BPN adalah pihak yangmenerima atau menolak permohonan blokir;3.

Bahwa jangka waktu pemblokiran hak atas tanah adalah 30 (tiga puluh)hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan dapatdiperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapanatau putusan pengadilan sehingga blokir akan secara otomatis hapusdemi hukum tanpa perlu dilakukan pencabutan blokir oleh pihak yangmengajukan blokir (vendu pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/ KepalaBPN No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/

substansi isi Surat Polisi dari Kepolisian Resort Metropolitan JakartaBarat yang intinya meminta TERGUGAT melakukan blokir terhadap Rekeningkarena jumlah dana yang diblokir lebin kecil daripada yang diminta.

Bahwa atas adanya blokir dana dalam Rekening sebagaimana dimintaoleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat tersebut PENGGUGAT telahbeberapa kali mengirimkan surat kepada TERGUGAT yang intinyaPENGGUGAT minta agar TERGUGAT membuka blokir, yaitu :a. Surat No. 11.227/12/LGLNACT tanggal 28 November 2012 perihalPermohonan Pembukaan atas Pemblokiran Rekening BCA No.5380304025 PT. NACT;b.

Bahwa namun meskipun demikian TERGUGAT tidak hanya pasifmenunggu perintah membuka blokir dari pihak yang berwenang tetapi jugasecara aktif dan berinisiatif berdasarkan itikad baik telah menanyakan tindaklanjut blokir dana dalam Rekning tersebut kepada pihak Kepolisian, yaitu:a.

Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKImeminta dilakukan blokir terhadap dana dalam Rekening, sehinggaTERGUGAT hanya melakukan pemblokiran saja dan tidak memberikanketerangan mengenai transaksi rekening PENGGUGAT kepada polisi.15.

Dengandialinkannya penyidikan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Baratkepada Polresta Palembang maka seharusnya yang dihukum/diperintahkanuntuk membuka blokir adalah Polresta Palembang yang menangani/memeriksa perkara pidana yang dilaporkan tersebut, bukan TERGUGAT I.Baru kemudian dengan adanya permintaan pembukaan blokir dari PolrestaPalembang yang menangani/memerika perkara pidana tersebut, TERGUGAT akan melaksanakan pembukaan blokir.18.

Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Blokir Penggugat tersebutsesuai Surat Nomor : 2042/12.71300.8/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Perihal :Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Desa Rengas Pulau tanggal 31Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr.

No. 285/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 15 Mei 2018 ;17.Bahwa kemudian Penggugat ENG PIAUAGUS ENDANG PURWANTO melaluiKuasa Hukum LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS telahmengajukan Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulautanggal 31 Maret 1997 atas nama ANGGA CHANDRA kepada Tergugat yangditerima oleh SUGENG pada tanggal 21 Mei 2018, Hal ini Tergugat jelasjelastelah mengetahuil permohonan Blokir Penggugat tersebut ;18.Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Blokir Penggugat

tersebutsesuai Surat Nomor : 2042/12.71300.8/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, Perihal :Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik No. 392 tanggal 31 Maret 1997 atasnama ANGGA CHANDRA, Ditujukan Kepada Yth : Sdr.

blokir Penggugat tersebut, dan surat permohonanblokirtersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan surat No. 2164/12.71600.13/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 sebagaimana dalam ketentuanpasal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita..

Penggugat tidak sesuai dengan syarat blokir sebagaimanadimaksum dalam Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentangTata Cara Blokir dan Sita, yang pada pokoknya menerangkan pemohon blokirtersebut wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkanpemblokiran.

.48, Jakarta Pusat tersebut dan terakhirPenggugat telah melakukan blokir dilakukan dengan Surat Nomor029/Elma & P/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 ditujukan kepadaHalaman 6 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2016Bapak Kepala BPN Jakarta Pusat (Tergugat), surat mana telah diterimasecara resmi oleh Tergugat pada tanggal 1482015, yang padapokoknya Penggugat mengajukan blokir terhadap tanah milikPenggugat yang telah terbit exSHGB No.1125/ Kebon Kelapa yangtelah hapus secara hukum, agar jangan ada proses apapun jugatermasuk tetapi tidak terbatas pada proses perpanjangan dan/ataupunpembaharuan dan/ataupun pengalihan Hak atas Tanah Jalan BatuCeper No.48, Jakarta Pusat, tersebut yang

Josefa FransiscaMaria Ismael / Penyewa dengan Pemilik asal Tanah yaitu Lim BengGiok Cs dan/atau sekarang sebelum SHGB No.2690/KelurahanKebon Kelapa diterbitkan oleh Tergugat juga telan ada sengketayang melekat atas tanah Jalan Batu Ceper No.48, Jakarta Pusat; Bahwa indikasi kebohongan lainya adalah dikatakan tidak ada blokir,itupun hal yang patut dipertarunkan secara nyata, karena secara defacto blokir dan suratsurat di atas tanah Jalan Batu Ceper No. 48,Halaman 9 dari 36 halaman.

Surat Blokir tanggal 11 Agustus 2015 No 029/Elma & P/ VIII/2015,dengan lampiran Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Negeri JakartaPusat, register No.59/Pdt.PLW/2015 /PN Jkt Pst ;7. Surat No.43/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;8. Surat No.44/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;9.

W10.U1I/1331/110.2007 Eks, tanggal 4 Februari 2016(bukti P22), ada Surat Blokir No. 029/Elma&P/VIII/2015 tanggal 11Halaman 28 dari 36 halaman.

Mewajibkan Termohon untuk melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan pembukaan blokir terhadap:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 696/Air Hitam tertanggal 5 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 01440/Air Hitam/2018 tertanggal 7 Desember 2018, seluas 2.760 m²atas nama SUTARSO;

b.

Sebagaimana Surat Permohonan tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembukaan Blokir;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

ARAFAT ENANIEsehubungan dengan telah dibukanya blokir rekening kilik GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN, kemudian M.

diBCA dan Bank Panin ;Bahwa setelah blokir tersebut dibuka ternyata Haposan Hutagalung belummemberikan uang kepada saksi, Terdakwa dan AKBP Mardiyani, karena itulalu saksi menemui dan menanya Haposan Hutagalung tentang jatah penyidikpadahal sudah bulan Februari 2010, sedangkan blokir sudah dibuka sekitarbulan Nopember 2009 dan dijawab Haposan Hutagalung sabar bos saksi lagimengurus atasanatasan, Jaksa dan Hakim, katanya pusing karena angkanyaberubahubah tidak sesuai dengan hitungan awal.

Edmond Elyas ;Bahwa mengenai pembuatan surat pembukaan blokir atas rekening milikGayus saksi mendapat perintah dari Kombes Eko Budi Sampurno.

Dalam diskusi tersebut dikatakan bahwa uang sisa yang tidak disitaatau dibuka blokir dalam sidangpun pasti tidak dapat dibuktikan sebagai uangyang terkait dengan tindak pidana, karena itu dalam berkas perkara yangdijadikan barang bukti hanya sejumlah uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh limajuta Rupiah) dan Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) ;Bahwa ketika blokir tersebut dibuka seingat seingat saksi perkaranya sudahP.21;Bahwa setahu saksi surat pembukaan blokir atas rekening Gayus

Tambunan yang ada di PaninBank dan BCA yang tadinya oleh Penyidik telah di blokir kurang lebih Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) dibuka dan hanya disisakansebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), sesuai petunjuk Jaksa Syrus Sinagadan Jaksa Fadil ;Bahwa setelah pembukaan blokir tersebut Gayus HP.

Bahwa agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Cijawura, GambarSituasi Tanggal 22 11 1994 Nomor 11422/1994 Luas 300 m2 atasnama NYONYA LINA ANGELINA (Penggugat) tidak dibalik nama /dialinkan / dijual oleh orang yang tidak berhak maka Penggugatmendaftarkan pencatatan Blokir ke Kantor Pertanahan KotaBandung (Turut Tergugat) hingga Kantor Pertanahan Kota Bandungdapat melakukan pencatatan Blokir tertanggal 24 Maret 2015;18.

olehstaf saya, dan sore harinya bagian blokir Kantor Pertanahanmenelpon staf Tergugat Il dan mengatakan atas SHM tersebutdiatas sdh di lakukan Blokir, Belakangan Tergugat II baru tahusetelah membaca surat gugatan No. 163/PDT/D/2015/PN.BDGbahwa sebenarnya blokir resmi baru di lakukan Penggugat padatanggal 24 Maret 2015.

resmi pada tanggal 24 April2015 setelah membaca surat gugatan karena staf Tergugat II yangdisuruh untuk mengetahui jelasnya blokir terjadi kapan tidakpernah diberikan penjelasan yang transparan oleh pihak KantorPertanahan setempat (Turut Tergugat) ;Bahwa Tergugat Ilsama sekali tidak tahu soal itu, sebagaimanagugatan Penggugat pada butir 18;Bahwa Tergugat II berpendapat terhadap dailildalil penggugat butir19 dan butir 20, menyerakan penyelesaiannya kepada Penggugatdan Tergugat untuk bermusyawarah

),pada hari yg sama juga semua pajakpajak juga sudah dibayarlunas dan Akta jual beli juga sudah selesai dibuat, hari berikutnyasaksi di suruh Tergugat II untuk mendaftarkan proses Balik Namaatas Akta Jual Beli dimaksud namun ternyata di tolak oleh staff diKantor Pertanahan Kota Bandung dengan alasan ada Blokir ;e Bahwa setelah mengetahui ada blokir, Tergugat sudah terlebihdahulu melakukan pengecekan dan memang tidak tercatat adablokir di buku tanah tentu saja heran dan menyuruh saksi untukminta penjelasan

detil dan melihat langsung di buku tanah kapan/tepatnya tanggal berapa Blokir di lakukan, namun petugas kantorpertanahan hanya memperlihatkan bahwa ada blokir melalui layardi monitor bukan di buku tanah, begitu seterusnya ketika dimintaipenjelasannya staff BPN selalu berkelit dengan mengatakanberkasnya belum ketemulah ;e Bahwa setahu saksi blokir dicatatkan tanggal 24 Maret 2015;e Bahwa bayaran atas jasa pembuatan Akta Pengikatan Jual Belidan akta Kuasa Menjual yang diberikan Andi Haruman (Tergugat

Sengketa) di Kantor Pertanahan (BPN) Surakarta (ic.TERGUGAT ), namun ditunggu sampai dua minggu belum juga adabalasan hingga pada kurang lebih pada tanggal 25 Februari 2019PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memohon Surat Tanggapan(balasan) Permohonan Blokir, kemudian oleh TERGUGAT diterbitkanSurat Tanggapan Perihal Permohonan Blokir No.

H.P.03.02/62033.72300/1I/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang menerangkanpermohonan blokir belum dapat dikabulkan karena Pemohon Blokirtidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek hak atas tanahyang dimohonkan pemblokiran, karena pemegang dan pemilikSertipikat Nomor 00346 (vide: Obyek Sengketa) adalah PENGGUGATbersama isterinya bernama Niniek Kusumaningrum, maka denganHalaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMGkalimat Pemohon Blokir tidak mempunyai hubungan hukumdengan obyek hak atas

25 Februari 2019 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnyamemohon Surat Tanggapan (balasan) Permohonan Blokir, kemudian olehTERGUGAT diterbitkan Surat Tanggapan Perihal Permohonan Blokir No.H.P.03.02/62033.72300/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yangmenerangkan : permohonan blokir belum dapat dikabulkan karenaPemohon Blokir tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyekhak atas tanah yang dimohonkanpemblokiran.7.

Dasar Penolakan Permohonan Blokir Tergugat adalahPasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita. Pasal 5(1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mempunyaihubungan hukum dengan tanah yang dimohonkanpemblokiran. 272222 n nnn nnn nnn enna nnn(2) Pemohon yang mempunyai hubungan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiriatas !

Tidak adacatatan Blokir yang dimohonkan Penggugat, Tidak adapermintaan Status quo, status quo, atau Sita dari Pengadilanatas SHM Nomor 346/Kelurahan Sriwedaritersebut.C.

Seharusnya di dalampemeriksaan sertipikat HGB Nomor 1321 yang digunakan sebagaiobjek dapat dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidaksedang berada di bawah hak tanggungan atau sedang dalam sitajaminan, atau sedang di blokir karena terlibat sengketa hukum.

Secara Teori, dalam pemeriksaan Sertipikat,dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sedang beradadibawah Hak Tanggungan atau sedang di blokir karena terlibatsengketa hukum.

, dapatdisampaikan bahwa pencatatan blokir adalah atas permohonan Sdr.

RickyEffendi ( Tergugat Il)pada tanggal 05 Desember 2019 hal ini dapatdipertanyakan kenapa Tergugat II melakukan blokir ? padalah menurut dalilPenggugat obyek perkara sudah dijual kepada Penggugat akan tetapibelum didaftarkan pada Turut Tergugat, bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor13 Tahun 2017 tentang Tata Cara blokir dan Sita pasal 4 berbunyi(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh :a. Perorangan;b. Badan hukum; atauc.

Penegak hukum(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasanyang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonandimaksuadbahwa pencatatan blokir dapat dihapus atas permintaan pihak yangmemohon blokir, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 Tahun 2017 tentangTata Cara blokir dan Sita pasal 15 ayat 1 (a) dan (b) yang berbunyiCatatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabilaa.

Tertanggal 29 Juli 2020;Bahwa Penggugat sudah mengajukan surat permohonan blokir yangdibawa oleh Kuasa hukum Penggugat ke Kantor Pertanahan KabupatenKarangasem pada hari Senin, 3 Agustus 2020;Bahwa Surat permohonan blokir telah diterima dan dalam asumsi jika adasyaratsyarat yang harus dipenuhi, tentunya ada keterangan dari pihakKantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, akan tetapi saat ditanyakanpada pegawai yang menerima, dinyatakan sudah.

September 2020, ternyata Luh Armayani, sipemenang lelangmenyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibalik nama, yang mengejutkanPenggugat karena permohonan blokir Penggugat tidak ada kabar dariKantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, yang diasumsi bahwa semuasudah beres dan blokir sudah diproses;Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Dps.10.11.12.13.Bahwa sebelum pertemuan dengan pemenang lelang, Kuasa hukumPenggugat mendapatkan surat dari Kantor Pertanahan KabupatenKarangasem

ada ketidak jelasandalam kelengkapan yang dibutuhkan untuk mengajukan blokir;Bahwa karenanya Penggugat memprotes, kenapa pengajuan blokir atasObjek Sengketa yang diajukan lebih dulu tidak ditanggapi oleh KantorPertanahan Kabupaten Karangasem sampai lewat sebulan dari suratpermohonan diajukan, baru mendapat surat balasan, sedangkan untukproses balik nama tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1234 DesaUlakan, seluas 14.670 m2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meterpersegi) Dengan Surat Ukur

Tertanggal 29 Juli 2020, dan sudahdilampirkan Penggugat dalam permohonan blokir, dimanapermohonan blokir tersebut dikesampingkan atau tidak diproses lebihlanjut sampai lebih dari sebulan kemudian oleh Tergugat;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik pasal 34 menyebutkan;Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harusberperilaku sebagai berikut:a.

Tidak ada standar pelayanan, tidak ada informasi tentang tatacara pengajuan blokir, maupun pelaksana yang kompeten yang bisamenuntun pemohon untuk melaksanakan prosedur permohonan blokirsebagaimana ditentukan Tergugat.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Bank BCA Cabang Medan untuk membuka blokir rekening Nomor 846.035.1350 atas nama Andi Akiruddin dan menarik seluruh dana tersisa milik Pemohon yang telah Pemohon transfer ke rekening tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);