( Badan PemberdayaanMasyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani olehKepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan KonsultanSebagai Pelaksana (Bukti P24).

( BadanPemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yangditanda tangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui,dan Konsultan Sebagai Pelaksana (Bukti P24).

( BadanPemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh Kepala BPMD, Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan KonsultanSebagai Pelaksana (Bukti P24).

( Badan Pemberdayaan MasyarakatDesa) Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Kepala BPMD,Bupati Pelalawan, Camat Ukui, dan Konsultan Sebagai Pelaksana (BuktiP24).

No. 649 K/Pid.Sus/2014a.1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembaliandana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara ke Kas UmumDaerah Kab. Batu) Bara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal23 September 2010 dari UD Finika;1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembaliandana pembangunan kantor BPMD Kab. Batu Bara ke Kas UmumDaerah Kab. Batu Bara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September2010 dari UD.

Batu Bara Tahun Anggaran 2009 yang terdiridari:a. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembaliandana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara ke Kas UmumHal. 40 dari 109 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2014Daerah Kab. Batu) Bara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal23 September 2010 dari UD Finika;. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembaliandana pembangunan Kantor BPMD Kab.

tahap 1 Nomor paket LP24;70.Fotocopy dilegalisir 3 (tiga) lembar Contract Change Order (CCO)Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas BPMD Kab. Batu Bara (333 M?)

No. 649 K/Pid.Sus/2014a.1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembaliandana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara ke Kas UmumDaerah Kab. Batu) Bara sebesar Rp24.000.000,00 tanggal23 September 2010 dari UD Finika;1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untuk pengembaliandana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batu Bara ke Kas UmumDaerah Kab. Batu Bara sebesar Rp4.200.000,00 tanggal 24 September2010 dari UD.

;4) Pembangunan Kantor BPMD sebagai pemenang UD. Finikadengan nilai kontrak sebesar Rp963.080.000,00 denganrencanaluas bangunan 333 M2;2.

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/ 0065/SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal danPutusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/ 0066/SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal danmaterial dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihanPutusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/ 0073/SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal danPutusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/ 0066/SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal danPutusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.

KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor900/0075/SPTB/ BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 denganuraian untuk Pembayaran BLM Dok Tahap II sebesar 60% untukBantuan Belanja Sosial BLM Dok kepada Para Kepala TPKD di DistrikKabupaten Memberamo Tengah dengan uang sebesar Rp.Putusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.

ada Laporan Pertanggungjawaban dariKepala Desa Raba Ege;Bahwa setelah saksi menghadap Kepala Bidang tersebut, saksi merasa herankarena dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut ada terteratanda tangan saksi sebagai Sekretaris Desa Raba Ege, padahal saksi tidakpernah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan juga belumdiadakan rapat untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekkan di lapangan sesuai perintahKabid TTG pada Dinas BPMD

Saat itu saksi sempatberkata hebatnya Desa Raba Ege, sudah selesai kegiatannya dan sudahdilaporkan ke BPMD lalu saksi Lukas Bani Lalo berkata LaporanPertanggungjawaban itu tidak benar, kami belum melakukan rapat desabagaimana sudah ada Laporan Pertanggungjawaban? lalu saksi menjawabsaya tidak tahu tetapi sudah ada laporan pertanggungjawaban dan ada jugatandatangan Sekretaris Desa.

Kabupaten Sumba Barat Daya yang membawahi langsung penyalurandana P2LDTK tersebut, di Puskeswas Waimangura dan berkata kepada saksi LukasBani Lalo hebatnya Desa Raba Ege, sudah selesai kegiatannya dan sudah dilaporkanke BPMD lalu saksi Lukas Bani Lalo berkata Laporan Pertanggungjawaban itu tidakbenar, kami belum melakukan rapat desa bagaimana sudah ada LaporanPertanggungjawaban?

Kabupaten Sumba Barat Daya yang membawahi langsung penyalurandana P2LDTK tersebut, di Puskesmas Waimangura dan berkata kepada saksi LukasBani Lalo hebatnya Desa Raba Ege, sudah selesai kegiatannya dan sudah dilaporkanke BPMD lalu saksi Lukas Bani Lalo berkata Laporan Pertanggungjawaban itu tidakbenar, kami belum melakukan rapat desa bagaimana sudah ada LaporanPertanggungjawaban?

Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik yang berhubungandengan pengelolaan dana maupun pembangunan fisik secara berkala sesuai tahapanpekerjaan di lapangan kepada BPMD Kabupaten/Kota, tembusan Camat dan BPMDKabupaten/Kota melaporkannya ke BPMD Propinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut, penguasaan terhadapdana bantuan tersebut oleh para terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Desa danBendahara Desa Raba Ege, memang karena adanya hubungan dengan pekerjaan

KATARYIKWA;1(satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nao.:900/0065/SPTB/BPMD/2012 dengan uraian Pembayaran BLMKegiatan sebesar 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatankepada para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten MemberamoTengah, dengan uang sebesar Rp. 3.480.000.000, (Tiga MiliarEmpat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani olehDrs.

KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor900/0075/SPTB/ BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 denganuraian untuk Pembayaran BLM Dok Tahap Il sebesar 60% untukBantuan Belanja Sosial BLM Dok kepada Para Kepala TPKD diDistrik Kabupaten Memberamo Tengah dengan uang sebesar Rp.364.989.600, (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan RatusDelapan Puluh Sembilan Ribu) Enam Ratus Rupiah) yangditandatangani oleh Drs.

KuasaPengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sadr.KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja No.:900/ 0069/ SPB/ BPMD/ 2012 dengan uraian pembayaran DOKKegiatan sebesar 40% sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012tanggal 16 Januari 2012, dengan uang sebesar Rp. 59.789.600, (LimaPuluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu EnamRatus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.

KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja No.:900/0065/SPTB/BPMD/2012 dengan uraian Pembayaran BLMKegiatan sebesar 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatankepada para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah,dengan uang sebesar Rp. 3.480.000.000, (Tiga Miliar Empat RatusDelapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.

KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor900/0066/SPTB/BPMD/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untukpembayaran Tahap sebesar 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLMDok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masingmasing Distrik diKabupaten Memberamo Tengah sebesar Rp. 183.536.800, (SeratusDelapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu DelapanRatus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenDrs.

Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya padaSuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kendari, terdakwa dengan sengaja telahmemakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itudapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atasawalnya camat Ranomeeto menerima surat dari Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD

Menetapkan barang bukti berupa :a. 3(tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala DesaNomor:01/KPTKB/2003, tanggal 25 Oktober 2003 tentangPengangkatan dan Penetapan Perangkat Pemerintah DesaKota Bangun ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;b. 1(satu) rangkap surat dari Pemerintah KecamatanRanomeeto Nomor: 140/177/2007. tanggal 19 Juni 2007tentang datadata Sekdes tahun 2005 ;c.1(satu) lembar Surat dari BPMD Kabupaten Konseltanggal 14 Juni 2007 tentang datadata Sekdes tahun2005;Dikembalikan kepada Pemerintah

Sekretaris Desa,Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berhakmenerima tunjangan penghasilan aparat PemerintahDesa dalam wilayah Kabupaten Kendari;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kota Bangun KecamatanRanomeeto Kabupaten Konawe Selatan ;d. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Bupati KonaweSelatan Nomor: 41 tahun 2004 tanggal 01 Maret2004 tentang Pengesahan Pengangkatan/PenetapanPerangkat Desa dan Kepala Lingkungan seKabupaten Konawe Selatan ;e. 1(satu) lLembar surat dari Badan PemberdayaanMasyarakat dan Desa (BPMD

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yangdipergunakan untuk pembayaran tahap

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0069/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujun ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0073/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 000 31 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yangdipergunakan untuk pembayaran tahap

WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0075/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PTJAPNomor : 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta

KUSNAWATI, S.IP selaku Pemegang Kas Unit(PKU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Konawe telah mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) yang ditandatangai oleh PKU dankepala BPMD Kabupaten Konawe yang ditujukan kepadaBendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe, atas pengajuanSPP tersebut telah diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 1798/TU/08 tanggal 28Juli 2008 sebesar Rp.6.150.000.000, (enam wmilyarseratus Lima puluh juta rupiah), dalam jumlah tersebuttermasuk dana

Konawe; Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) bulan Februari 2008 denganjumlah dana sebesar Rp.6.760.000, (enam juta tujuhratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disyahkansesuai dengan asLinya; 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana DPD/K tahun2008 untuk Kab.

Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidanapada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawahini dalam perkara terdakwa :Nama : RADEN ANWAR Bin RADEN ABDULROZAKTempat lahir : Lahat;Umutr/Tgl.lahir : 51 Tahun / 27 Januari 1963;Jenis kelamin : Laki Laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.Sentral No.110 RT.13, KelurahanTalang Jawa Selatan, Kecamatan KotaLahat, Kabupaten Lahat;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Desa (BPMD

Ramli Chalik (BP terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulanJanuari 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampaidengan tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMD) Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriLahat berwenang memeriksa dan mengadili ; melakukan, menyuruh

maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataumenghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukandengan caracara sebagaiberikut :e Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira jam 09.00 WIBbertempat di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD

Ramli Chalik (BP terpisah) pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulanJanuari 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampaidengan tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMD) Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriLahat berwenang memeriksa dan mengadili ; melakukan, menyuruh

melakukan atau6turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira jam 09.00 WIBbertempat di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) KelurahanBandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, terdakwa

SPM Tanggal Nilai Keterangan 10 1 = 20/BPMD/VII/ 09082007 Rp 150.000.000, Pembayaran Dana Cost2007 Sharing (20%) PPKKecamatan Sano Nggoang2 00001/BPMD7 24082007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap I (20%)a2007 PPK Kecamatan SanoNggoang3. 00003/BPMD/ 04102007 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)10/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang4 00012/BPMD/ 07102007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap III (20%)12/2007 PPK Kecamatan SanoNggoangTotal 2007 Rp 750.000.000, Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 ditandatangani

SPM Tanggal Nilai Keterangan 1 = 20/BPMD/VII/ 09082007 Rp 150.000.000, Pembayaran Dana Cost2007 Sharing (20%) PPKKecamatan Sano Nggoang 2 00001/BPMD7 24082007 Rp 150.000.000, Hal. 19 dari 52 hal. Put.

No. 997 K/Pid.Sus/2011 Pembayaran Tahap I (20%)8/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang3. 00003/BPMD/ 04102007 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)10/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang4 00012/BPMD/ 07102007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap III (20%)PPK Kecamatan SanoNggoang12/2007 Total 2007 Rp 750.000.000, Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pendanaan(SP2) dengan Nomor 414.2/511/VHI/2007, antara Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) dengan Ketua UPK yang isinya antara

SPM Tanggal Nilai Keterangan 1 = 20/BPMD/VII/ 09082007 Rp 150.000.000,. Pembayaran Dana Cost2007 Sharing (20%) PPKKecamatan Sano Nggoang2 00001/BPMD7 24082007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap I (20%) 8/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang3. 00003/BPMD/ 04102007 Rp 300.000.000, Pembayaran Tahap II (40%)10/2007 PPK Kecamatan SanoNggoang4 00012/BPMD/ 07102007 Rp 150.000.000, Pembayaran Tahap III (20%)12/2007 PPK Kecamatan SanoNggoangTotal 2007 Rp 750.000.000, Hal. 29 dari 52 hal. Put.

Sano Nggoang TA. 2005;1 jepit foto copy Surat Perintah Membayar No : 00001/BPMD/8/2007, tgl24082007 dgn nilai Rp 150.000.000, utk pembayaran thp I (20 %) dana PPKKec. Sano Nggoang TA. 2005;1 jepit foto copy Surat Perintah Membayar No : 00003 PPK Kec. SN, tgl12112005 dgn nilai Rp 150.000.000, utk pembayaran thp HI (20 %) dana PPKKec. Sano Nggoang T A. 2005;1 jepit foto copy Surat Perintah Membayar No : 00003 PPK Kec.

atas namaBambang Utomo dengan masa Jabatan selama 6 ( enam ) tahun telah memenuhisyarat sebagai objek gugatan serta merupakan wewenang pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap perkara ini.C.TENGGANG WAKTU GUGATAN scnccenccnncccnncennecennennncenncenenceennenensneshalaman 4 dari 47 putusan perkara No : 02/G/2018/PTUN.PLGBahwa pada tanggal 02 Januari 2018Penggugat mengetahui dari internet bahwasannya objek gugatan yaitu keputusan Bupati Banyuasin No.962/KPTS/BPMD

Menyatakan Batal tau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor962/KPTS/BPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Senda Mukti, Banjar Sari , Dana Mulya,Purwodadi, Labuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin padatanggal 20 Desember 2017 khusus pada Lampiran nomor urut 4 DesaPurwodadi atas nama Bambang Utomo. A.ma.Pd.OR 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor962/KPTS/BPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Senda Mukti, Banjar Sari , Dana Mulya,Purwodadi, Labuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin padatanggal 20 Desember 2017 khusus pada Lampiran nomor urut 4 DesaPurwodadi atas nama Bambang Utomo A.ma.Pd.OR .4.

Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin No. 962/KPTS/BPMD/2017 TentangPengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaSenda Mukti, Banjar Sari, Dana Mulya, Purwodadi, Tabuan Asri Kecamatan PulauRimau Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017 khusus pada lampiranNomor Urut 4 Desa Purwodadi atas nama BAMBANG UTOMO, A.Ma.PD.OR; 3.

Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin No. 962/KPTS/BPMD/2017Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa Senda Mukti, Banjar Sari, Dana Mulya, Purwodadi, Tabuan AsriKecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017khusus pada lampiran Nomor Urut 4 Desa Purwodadi atas nama BAMBANGUTOMO, A.Ma.PD.OR;; 722202 2 nono nnn nena nee3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Sulatelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan SulaNomor : 00/0000/2013 tertanggal 03 April 2013; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir

merupakanbidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Labuha;Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pemohon selaku PegawaiNegeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983, yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dantelah mendapat pejabat yang berwenang, sesuai Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD

c. Surat Bupati Luwu Nomor :141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri.

d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri.

e. Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sul-Sel Kab.

Bin Latongan denjahJabstsebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD KabupatenLuwu secara bersamasama dengan Drs. Lukman P, MM. Bin Pamassangidengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat.

Pasal 64 ayat(1) KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatansebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD KabupatenLuwu secara bersamasama dengan Drs. Lukman P, MM.

Bin Pamassangidengan jabatan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)... a dilakukan dengan cara sebagai berikut :16 (BPMD) Kabupaten Luwu, Pejabat Pembina Kepegawaiar, .penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakul arratawturut serta melakukan perbuatan, secara berturutturut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan pada tanggal yang sudahtidak dapat diingat secara pasti bulan Maret 2009, Oktober 2009 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam

ATAUKETIGA :Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatansebagai Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD KabupatenLuwu secara bersamasama dengan Drs. Lukman P, MM.

ATAUKEEMPAT :Bahwa Terdakwa Yusuf, S.Pd., M.Si Bin Latongan dengan Jabatansebagai Kepala sub Bidang Kelembagaan Desa kantor BPMD KabupatenLuwu secara bersamasama dengan Drs. Lukman P, MM.

Surat Keputusan Satuan Kerja BPMD Provinsi Maluku Utara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Nomor : 414.2/155/PNPM-MPd/2011 tentang Pemutusan Kontrak Kerja Konsultan/ Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Prov. Maluku Utara.4. PTO (Petunjuk Teknik Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Madiri Pedesaan.5. Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kapasitas Guru Desa Wayaua Kec.

Reg.Perkara : PDS03/LABUHA/Ft.1/03/2014,tanggal17 April 2014, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat,tanggal 25 April 2014, sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa ROSDIYANA PORA, ST selaku Fasilitator TeknikKecamatan Bacan Timur Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari SatuanTugas BPMD Propinsi Maluku Utara Nomor : 414.2/SPT147/BPMD/2009 tanggalHalaman 4 dari 81 halaman PutusanNomor 14/Pid.Tipikow/2014/PN.

;Bahwa alokasi dana PNPMMPd untuk Kecamatan Bacan Timur Selatantahun anggaran 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah)telah disalurkan seluruhnya Rekening UPK (Unit Pengelolah Kegiatan)Kecamatan Bacan Timur Selatan ;Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 saya di tunjuk sebagai FasilitatorKecamatan (FK) Pemberdayaan di Kecamatan Bacan Timur Selatanberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satuan Tugas BPMD Propinsi MalukuUtara Nomor : 414.2/SPT62/BPMD/2010 tanggal 04 Januari 2010 ;Tugas

TteBahwa pada tahun 2011 saksi di tunjuk sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten(Fastekab) Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dariSatuan Tugas BPMD Propinsi Maluku Utara Nomor : 414.2/SPT73/BPMD/2011 tanggal 20 Juni 2011 ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Fasilitator Teknik Kabupatenyaitu sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Pedesaandilapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan memfasilitasiperencanaan koordinatif di tingkat Kabupaten ;Bahwa

TteSelatan dalam Kegiatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) diKecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatanberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satuan Tugas BPMD Propinsi MalukuUtara Nomor : 414.2/SPT147/BPMD/2009 tanggal 02 November 2009 ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Fasilitator TeknikKecamatan berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) antara lain :a.

Bahwa terdakwa ROSDIYANA PORA,ST berdasarkan Surat Perintah Tugas dariSatuan Tugas BPMD Propinsi Maluku Utara Nomor : 414.2/SPT147/BPMD/2009tanggal 02 November 2009, ditunjuk sebagai Fasilitator Tektik Kecamatan BacanTimur Selatan dalam Kegiatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) diKecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;2.Bahwa BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat

HSUDARYANA,S.Sos MM Bahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar Bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah KepadaAsosiasi LSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani olehSdr. Drs. H.Atmari selaku Plt.Kepala BPMD & Kessos yang mana surattersebut ditujukan kepada yth Sdr.

Permintaan Pembayaran Belanja Hibah Pasal 4 :PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran belanja hibah yangdiketahui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KesejahteraanSosial (BPMD & Kessos) selaku Pembina Asosiasi LSPBM Mitra TanahLaut kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan LSPBM Penerima Hibah.

HH SUDARYANA,S.Sos MM Bahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar Bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah KepadaAsosiasi LSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani olehSdr. Drs. H.Atmari selaku PltKepala BPMD & Kessos yang mana surattersebut ditujukan kepada yth Sdr.

HSUDARYANA,S.Sos MMBahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar Bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah KepadaAsosiasi LSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani olehSdr. Drs. H.Atmari selaku Plt.Kepala BPMD & Kessos yang mana surattersebut ditujukan kepada yth Sdr.

Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 17 April 2017 dalam Register Nomor : 104/Pdt.SusHalaman 1Putusan PHI Nomor 104/Pdt.SusPHI/2017/PN MdnPHI/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan dan permasalahannya adalahsebagai berikut :Bahwa adapun alasan alasan penggugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut :1.Bahwa Saudara Aron Lase (alm) telah menikah dengan Mariani Hia(Penggugat / Ahli Waris) pada tanggal 08 Oktober 1997 di Gereja BNKP SeiSemayang dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 151/BPMD

Bukti P4:Fotokopi surat pemberkatan perkawinan Aron Lase(Buruh/pekerja) dan Mariani Hia Nomor 151/BPMD/Mdn.I1/079/1X/97 tertanggal 08 Oktober 1997 ;5. Bukti P5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerja / Aron Lasedengan NIK : 1207232311720005 ;6. Bukti P6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri pekerja / Mariani Hiadengan NIK : 1207232311720006 ;7.

Aron Lase adalah sebagai Istri sesuai surat pemberkatanperkawinan Aron Lase (Buruh/pekerja) dan Mariani Hia Nomor 151/BPMD/Mdn.Il/079/IX/97 tertanggal 08 Oktober 1997, vide bukti P4 ;Menimbang, bahwa setelah pernikahan berlangsung Alm. Aron Lasehidup bersama istri Mariani Hia (ahli waris) dengan memiliki Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di Dusun X Jin.

Bahwa Desa Sagu Sukamulya mengajukan permohonan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) Tahap Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 238.605.100,00(dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu seratus rupiah) pada BankPerkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera, berdasarkan Surat Nomor :140/03/SKMY/XI/2016, tanggal 01 September 2016, kepada Bupati KotawaringinBarat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnyamengeluarkan RekomendasiNomor : 414.2

Mei JuniTahun Anggaran 2016 sebesar Rp.238.605.100,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu seratusrupiah) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera, berdasarkanSurat Nomor : 140/32/SKMY/X1/2016, tanggal (kosong) bulan Nopember 2016,kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat yangselanjutnyamengeluarkan Rekomendasi Nomor : 414.2/867/BPMD.E/X1/2016,tanggal 24 Nopember 2016 tentang Pencairan ADD

September OktoberTahun Anggaran 2016sebesar Rp. 121.981.800,00 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Marunting Sejahtera, berdasarkan Surat Nomor : (Kosong), tanggal 20 Desember2016, kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat yangselanjutnyamengeluarkan Rekomendasi Nomor : 414.2/1016/BPMD.E/XII/2016,tanggal 21 Desember 2016 tentang Pencairan

November Desember Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.144.125.200,00 (Seratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribudua ratus rupiah) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera,kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat yangselanjutnyamengeluarkan Rekomendasi Nomor : 414.2/1128/BPMD.E/XII/2016,tanggal 30 Desember 2016tentang Alokasi Dana Desa u/b.

PUTUSANNomor : 20/G/2013/PTUN.PLKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAsone nen nen nnen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketaantara : TASWIN, S.Sos,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan PegawaiNegeri Sipil (Kasubag Keuangan) pada Unit Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) KabupatenKapuas, tempat tinggal

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Kapbuas Nomor94/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 # =Januari 2013 #TentangPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL Nip : 19690728 200003 1 007 Pangkat Penata Tk.I, JabatanKASUBAG KEUANGAN pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan MasyarakatDesa (BPMD) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas NamaTASWIN, S.Sos yang diterima pada tanggal 27 Maret 2013 tersebut ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat UNTUK MENCABUT Surat Keputusan BupatiKapuas Nomor 94/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 TentangPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL Nip : 19690728 200003 1 007 Pangkat Penata Tk.I, JabatanKASUBAG KEUANGAN pada Unit Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama TASWIN, S.Sos ;4.

bersengketa menyatakantidak ada lagi halhal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan :wonnann Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;wonnann Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat dalam sengketa a quoadalah Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 94/BKPPD Tahun 2013 tanggal31 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil ( KASUBAG KEUANGAN ) pada Unit Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Desa ( BPMD

vide Bukti T5) dan Surat Pemberian CutiBersyarat Nomor : W17.E2.PK.04.03925. ( Vide Bukti P10) diperoleh faktafaktahukum adalah sebagai berikut : Sebelum obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, status Penggugatmasih sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan KasubagKeuangan pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa KabupatenKapuas; Bahwa Penggugat diangkat sebagai PPK berdasarkan surat keputusan BupatiKapuas dan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMD

No.476 K/Pid.Sus/2012oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas,padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan pemotongan dalam bentukapapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten MusiRawas ;Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksiRumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M.

Syahril TPAD Triwulan tidak menerima sama sekaliTPAD Triwulan Il hanya menerima Rp. 500.000,00Selisih Rp. 1.900.000,00Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang TPAD tersebut kepada paraPerangkat Desa Remayu tidak sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanCamat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/01.b/TN/2010 tanggal2 Januari 2010 karena uang tersebut sebelumnya telah dilakukan pemotonganoleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten Musi Rawas,padahal uang tersebut sama sekali tidak dilakukan

pemotongan dalam bentukapapun baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten MusiRawas ;Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksiRumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M.

baik oleh pihak Kecamatan Tuah Negeri dan BPMD Kabupaten MusiRawas ;Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksiRumsah, saksi Japar Sidik, saksi M.

BPMD Kabupaten MusiRawas ;Bahwa saksi Abdul Azis, saksi Hendri, saksi Asnawi Mangkualam, saksiRumsyah, saksi Japar Sidik, saksi M.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah kursi plastik dikembalikan kepada yang berhak yakni pihakKantor BPMD Prov. Sultra;4. Membebani Terdakwa RAHMAD DWI ANTO Alias RAHMAD untukmembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhnkan putusan pada tanggal 5September 2016 Nomor 226/Pid.B/2016/PN.Kdi. yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kursi plastik;Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Kantor BPMD Prov. Sultra;5.