mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzani ah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yangbersangkutan

KHI; Sehinggadalam hal ini secara nyata, Eksekusi yang dilawan a quo TIDAK DAPATDILAKSANAKAN karena hilangnya hak kebendaan secara hartamarital, dari Subyek pihak yang disebut sebagai Nyonya Safiyah(Termohon) (d.h.i TERLAWAN II) atas dua obyek yang dieksekusi;7.

Bahwa Penggugat D.h.i. SURYADI HENRY KUSUMA, selaku pembelidan Tergugat sebagai Penjual telah mengadakan Perjanjian Pengikatan JualBeli, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19,tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Notaris FitraNoviyanti, S.H., M.Kn., berupa tanah seluas 233.330 m2 (Dua ratus tiga puluhtiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), dikenal dengan Eigendom Nomor:3336 ; 2.

Bahwa kepemilikan Ahli WasiatFredrich Rudolf Alfred Weber d.h.i. AbdulKarim Lambeng disebut juga Daeng Abdul Karim bin Lambeng (dalam KartuTanda Penduduk tetulis Abd Karim. L)atastanah lokasi/obyek tersebutberdasarkan pada ;a.

Bahwa semasa hidupnya, Frederick Rudolf Alfred Weber tidak pernahmelangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan, sehingga yangberhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum Frederick RudolfAlfred Weber yang ada di Indonesia sejak tanggal 13 April 1983 adalahTergugat d.h.i Abdul Karim Lambeng disebut juga Daeng Abdul Karim bin Lambeng ;e.

Bahwa tanah lokasi/obyek sengketa juga tercatat dalam aset negaraoleh Turut Tergugat d.h.i. Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;12. Bahwa guna menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpahambatan dalam bentuk apapun dari Para Tergugat, maka mohon perkenanagar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada ParaTergugatHal 9 dari94 Hal Putusan Perkara No.434/PDT/2017/PT.MKS.

Menghukum Tergugat d.h.i. Abdul Karim Lambeng disebut jugaDaeng Abdul Karim bin Lambeng (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AbdKarim. L)untuk menandatangani Akta Jual Beli dan Putusan Pengadilan inimempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Akta Jual Beli ;10. Menghukum Penggugat i.c.

Bahwa Penggugat telah mengagunkan SHM No. 94.N kepada TurutTergugat (d.h.i. ex legacy Bank Dagang Negara) untuk menjaminpelunasan fasilitas kredit atas nama Tergugat, dimana dalam penjaminanSHM No. 94.N tersebut kepada Turut Tergugat adalah berdasarkan SuratKuasa dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 April 1988.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan angka 14 s/d 22dan petitum angka 3 dan 5 yang pada intinya menyatakan Turut Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

Bahwa Penggugat telah mengagunkan SHM No. 94.N kepada TurutTergugat (d.h.i. ex legacy Bank Dagang Negara) untuk menjaminpelunasan fasilitas kredit atas nama Tergugat, dimana dalam penjaminanSHM No. 94.N tersebut kepada Turut Tergugat adalah berdasarkan SuratKuasa dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 April 1988;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat disangkali olehTurut Tergugat, maka menurut ketentuan hukum acara Perdata, Penggugatdiwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya

mengatur:Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalahuntuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itusecara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi padaHalaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utrbarang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasanuntuk pembatalan pembelian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam perkara ini,ternyata pada saat obyek rumah susun tersebut (d.h.i

Rumah Susun Nomor:2223/VI/C/Kelapa Gading Barat yang terletak di Rusun Hunian dan Non HunianApartemen Paladian Park Jalan Bukit Gading Raya Lantai 07 Nomor: C0709Blok C) kepada Penggugat ternyata pihak Penjual (d.h.i. Saksi TAN THIO NGEEalias PETRUS dan isterinya yang bernama ROLLY HELEN E.

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yangbersangkutan

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyanah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa Khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentanganHim

Sidayu Citra Mobil d.h.i diwakili olehtuan Benyamin selaku direktur dari PT. Sidayu Citra Mobil berdasarkan AktaNomor 02, dari Fransiskus Djoenardi, SH Notaris diPekanbaru, oleh karenanya sahbertindak untuk dan atas nama PT. Sidayu Citra Mobil tersebut selaku TergugatRekonvensi, dahulu Penggugat Konvensi dan mohon dalildalil jawaban danbantahan dalam Konvensi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian daridalildalil dalam gugatan rekonvensi quodnon;Bahwa PT.

Hyundai HD Mighty truck 125MH dari harga kendaraan OTR Rp185.000.000,00 DP Rp18.500.000,00 Adm +Asuransi Rp6.947.500,00 = pembiayaan Rp159.552.500,00; Down Payment (DP),uang administrasi, biaya fiducia, dan premi asuransi sebesar 3,35% dari harga OTRdipungut dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;Bahwa sisanya yaitu 10 unit kendaraan atas nama 6 orang konsumen/nasabah tidakmemenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan karena dokumen pendukung danstudy kelayakan usahanya tidak dipenuhi oleh pihak dealers d.h.i

No. 46/G/2015/PHISby.16.17.18.19.20.10Pimpinan Perusahaan d.h.i. PT.MASPION UNITIl tidak menanggapidengan baik, bahkan cenderung mengabaikan dan seakanakanmeremehkan keberadaan dan fungsi ataupun peranan Penggugat dalamkedudukkannya selaku pengurus serikat buruh, dengan arogansinyaTergugat atau Direktur/Pimpinan Perusahaan d.h.i.

Bahwa oleh karena almarhumah Tita Mustikahati tidak memiliki anakdan suaminya berkewarnegaraan asing (jerman) yang dengansukarela telah menyerahkan harta kekayaan perkawinanya / hartawaris isterinya / kepada pemohon khususnya harta waris tidakbergerak sebagaimana tersebut diatas (bukti P12, P13, P14 danP15) dan atau dalam hokum waris jatuh ke golongan kedua (Il)penerima waris, yaiu orangtua (d.h.i pemohon) dan suadara kandungpewaris (Bukti P4, P5, dan P6).6.

Menimbang, bahwaMenimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan Semuapersetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa isi Kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangandengan aturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak ikutmenyepakati kKesepakatan perdamaian tersebut, namun oleh Karena Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak menguasai objek sengketa (d.h.i

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yangbersangkutan

Bahwa yang dimaksud SITA UMUM adalah penyitaan oleh Kuratorseluruh kekayaan Debitor Pailit (vide Pasal 21 UUK) yang artinya seluruhharta yang terdaftar atas nama Debitur Pailit d.h.i. H.

Bahwa ternyata Penggugat tidak mematuhi aturan hukum tersebut (UUK)dengan SECARA MELAWAN HUKUM tidak menyerahkan Sertifikat HakMilik No. 1869/Turangga, yang tercatat atas nama Tergugat V, selaku istri H.Deddy Hanurawan (dalam pailit), padahal menurut mekanisme hukum yangharus dilakukan oleh Penggugat adalah dengan melaporkan danmendaftarkan tagihannya kepada Kurator d.h.i Tergugat sesuaiketentuan kepailitan;7.

DEDDY HANURAWAN (dalam pailit), padahal menurutmekanisme hukum yang harus dilakukan Penggugat adalah melaporkan danmendaftarkan tagihannya kepada kurator d.h.i Tergugat sesuai denganketentuan kepailitan;4.

Anugrah Yudo Witjaksono (d.h.i Penggugat) diKantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya terkait klarifikasi pengaduankonsumen PT. Prima Master Bank (d.h.i Tergugat).Bahwa pertemuan dimaksud telah dicantumkan dalam Risalah Rapatnomor: RR11/KR.041/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan hasil tindaklanjut :a. Berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan Sdr. Yudo (d.h.iPenggugat), OJK telah meminta klarifikasi tanggapan dari PrimaMaster Bank;b.

Djaki Djaja Atmadja dari PT.Prima Master Bank (d.h.i Tergugat) di Kantor Otoritas Jasa KeuanganSurabaya.Bahwa pertemuan dimaksud telah dicantumkan dalam Risalah Rapatnomor: RR15A/KR.041/2018 tanggal 25 Juli 2019 dengan hasil tindaklanjut :a. Bahwa dengan tidak disetujuinya penawaran dari PT. Prima Master Bank,maka kesepatan tidak tercapai dan OJK akan menghentikan penangananpengaduan Sdr. Anugrah Yudo Witjaksono;b.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor: 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk, tertanggal Yogyakarta, 23 November 2015, sejaktanggal 23 November 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,No. 358/Pid.Sus/2015/PN.Yyk, tertanggal Yogyakarta, 8 Desember2015, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan penahanan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) hari yangpertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, d.h.i oleh WakilKetua

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, No. 10/Pen.Pid/2016/PT.Yyk,tertanggal Yogyakarta, 10 Februari 2016, sejak tanggal 21 Februari2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;Perpanjangan penahanan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) hari yangkedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, d.h.i oleh WakilKetua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, No. 10/Pen.Pid/2016/PT.Yyktertanggal Yogyakarta, 7 Maret 2016 sejak tanggal 22 Maret 2016 s/dtanggal 20 April 2016.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnyayang masingmasing

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yangbersangkutan

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa Khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangHalaman 24 dari 27 Halaman Penenetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Saksemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa Khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan