p>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan PUTUT SIDIK SARJONO dan PUTUT SIDIQ SARJONO adalah orangnya satu;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan namanya PUTUT SIDIK SARJONO menjadi PUTUT SIDIQ SARJONO di Kutipan Akte Kelahiran MUHAMAD PRIYO AMBODO SARJONO Nomor 4788/BL/1999 tertanggal 22 Nopember 1999;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan , setelah Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk dibukukan

Pemohon;

Memerintahkan kepada Pemohon agar segera setelah diterima salinan resmi penetapan ini agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dibukukan dalam register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Ayah tersebut pada Akta Kelahiran Kedua Anak Pemohon Nomor 2261/UM/2000 tanggal 11 April 2006; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Invoicetersebut dibukukan sebagai Penjualan di tahun 2009 dengan mereversjuga Uang Muka Penjualan sebesar 95%.

Dengan adanya koreksi dari))Terbanding, berarti penjualan dibukukan 2 (dua) kali untuk transaksi yang sama;Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harusdibatalkan;Jambi Oxygen (Jaminan) sebesar Rp.15.000.000,00Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah dana sebesar Rp.15.000.000,00yang diterima perusahaan dan dibukukan ke Uang Muka Penjualan adalahjaminan pembelian dari pelanggan ke perusahaan dan tidak pernah dilakukanpenyerahan Barang Kena Pajak atas jaminan tersebut.

Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016 Koreksi Biaya Lainlain yang Tidak Disetujui Pemohon Banding 3.871.433.631,00 Bahwa koreksi Biaya Lainlain sebesar Rp.3.871.433.631,00 terdiri dari:Biaya Sewa sebesar Rp.197.170.474,00;Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Sewa yang dibukukan perusahaanadalah biaya sewa kantor dan sudah dilakukan pemotongan Pajak PenghasilanPasal 4 ayat (2).

Menurut Pemohon Banding, biaya tersebut sudah dibukukan dibuku besar dan sama dengan Laporan Keuangan;Bahwa dokumen yang sudah diberikan ke Terbanding berupa bukti potongPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), softcopy General Ledger biaya sewa, danrekonsiliasi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016Biaya Handling sebesar Rp.153.782.323,00Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Handling yang dibukukan olehPemohon Banding semuanya mempunyai bukti pendukung;Bahwa dokumen yang sudah diberikan ke Terbanding berupa softcopy GeneralLedger biaya handling, selain itu sampling voucher sudah pernah diberikan keTerbanding.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01284, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra / Tergugat I yang dibukukan di Labuan Bajo pada tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25 Februari 2014, Nomor : 214/Gorontalo/2014 seluas 4800 m, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;------------------5.

Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak atas tanah yang dimuat dalam bukutanah Nomor: 1 Labuan Bajo yang terletak di Desa / Kelurahan Labuan Bajo, KecamtanKomodo, Kabupaten / Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdaftar atasnama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur yang dibukukan diRuteng tanggal 02 Maret 1994, Nomor : 628 / 1994 seluas 29.690 m?; 3.

Menyatakan berdasarkan hukum secara absolute dan mutlak atas bidang tanah yangsah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam buku tanah nomor : 1 DesaLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa TenggaraTimur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timuryang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994 berdasarkan gambar situasi 2 April1994, Nomor : 628 / 1994 seluas 29.690 m? adalah milik Penggugat;5.

Menyatakan sertipikat Hak Milik No. 01284 terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra /Tergugat yang dibukukan di Labuan Bajo tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan surat ukurtanggal 25 Feberuari 2014, Nomor: 214 / Gorontalo / 2014 seluas 4800 m?, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; aan =4.

; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Buku Tanah No. 1, Desa Labuan Bajo, yangterletak di Desa / Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten / KodyaManggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi DaerahTK. 1 Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994, berdasarkangambar situasi tertanggal 1 April 1994, Nomor: 629 / 1994, seluas 29.690 m?

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01284, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Hendrik Chandra/ Tergugat yang dibukukan di Labuan Bajo pada tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkanSurat Ukur tanggal 25 Februari 2014, Nomor : 214/Gorontalo/2014 seluas 4800 m?,adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Putusan Nomor 18 / PDT.G /2014/ PN.LBJhalaman 46 dari 475.

diterimasebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalamPenetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa,Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatanganioleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri di tempat tinggal Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jika aktaakta yang telah dibukukan

dan tidak bertentangandengan hukum atau berdasarkan peraturan perundangundangan, oleh karenapemohon mempunyai alasan untuk mengubah nama anaknya sebagaimana Penetapan Perkara Permohonan Nomor 42 /Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 5 dari 7diuraikan di atas demikian juga permohonan pemohon sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, hal yang demikian tersebut menurut Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannyapembetulan terhadap register dan aktaakta yang telah dibukukan

, sehinggaPermohonan Pemohon untuk mengajukan ijin perbaikan nama terhadap KutipanAkta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak pemohon adalah beralasandan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab UndangUndang HukumPerdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan aktaaktaapabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugascatatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandungsuatu

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orangsaksi, bukti Surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materalyang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengarketerangannya dibawah sumpah sehingga buktibukti tersebut dapat digunakansebagai alat bukti dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata jika aktaakta yang telah dibukukan

Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan AktaKelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan olehPejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasanuntuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam registerregister

kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulanterhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkantidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut HakimPermohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan denganhukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab UndangUndang HukumPerdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan aktaakta, apabilatelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan

/PN.Sgl. tanggal 6 pebruari 2017 yang dimohonkan banding,maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum danputusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi berpendapatsebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkaraGugatan ini adalah untuk menyatakann bahwa perjanjian di bawah tanganantara Penggugat dan Tergugat berupa Surat perjanjian hibah atas hartaHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.BBLbersama tanggal 23 Januari 2015 yang dibukukan

hukum;Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulanMajelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganalasan sebagai berikut:Menimbang, bahwa perjanjian tersebut adalah merupakan PerjanjianHibah atas harta bersama dari Pembanding / semula Penggugat danTerbanding / semula Tergugat kepada tiga orang anaknya yaitu) TurutTergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Hibah atas harta bersamatanggal 23 Januari 2015 yang dibukukan

hibahnya dibatalkan maka yang akanmenanggung akibatnya/dirugikan adalah para penerima hibah dalam hal iniketiga anak Penggugat yaitu: NATHANIA JESSLYN, JOANNE DESSLYNCHIN dan JUSTIN NATHAN CHIN (Turut Tergugat I, II dan Ill, sekarang TurutTerbanding I, Il dan Ill), sehingga pihak yang paling berkepentingan agarhibahnya tidak dibatalkan dalam perkara ini sebenarnya adalah para penerimahibah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Hibah atas hartabersama tanggal 23 Januari 2015 yang dibukukan

diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa,Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatanganioleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jika aktaakta yang telah dibukukan

dahulu) sepanjang datatersebut tidak disangkal atau dinegasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim menilaibahwa telah terdapat kesalahan dalam penulisan nama dalam Kutipan AktaKelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk, atas nama MUH IRHAM,oleh karenanya hal yang demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Pli Halaman 5 dari 7terhadap register dan aktaakta yang telah dibukukan

, sehingga PermohonanPemohon untuk mengajukan ijin pembetulan nama terhadap Kutipan AktaKelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk miliknya adalah beralasandan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab UndangUndang HukumPerdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan aktaaktaapabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugascatatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandungsuatu

transaksi keuangan sesuai dengan juknis;Bahwa saksi ikut validasi;Bahwa Terdakwa membayar 200 juta karena ada setoran yang tidak dibukukan;Bahwa saksi hanya memeriksa secara global saja dan tidak merinci;Bahwa yang dicek hanya laporan bulanan keuangan dari pengurus UPK;Bahwa cara kerja TP2 setelah diadakan rapat dengan camat lalu dibentuk 4 kelompokdan dicek oleh masingmasing kelompok atas buku kas dan buku pinjaman;Bahwa asal dana PNPM Mp adalah dari APBD dan APBN;Bahwa BPKP ada melakukan audit

Bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan PenangananPinjaman Bermasalah; Bahwa berdasarkan laporan kelompok SPP (simpan pinjam perempuan), tim TP2menemukan penyimpanganpenyimpangan seperti telah terjadi pencairan dana kekelompok fiktif, penyerahan pencairan pinjaman tidak sesuai dengan proposal yang telahdisetujui dan pengembalian setoran kelompok tidak dibukukan dan tidak disetorkan kerekening PNPMMP Kec. Sitiung; Bahwa Tim Penyehatan Pinjaman (TP2) Kec.

Dharmasraya dan bertanggungjawab terhadap pengelolaanadministrasi dan pelaporan penanganan pinjaman bermasalah;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kelompok SPP (simpan pinjam perempuan),tim TP2 menemukan penyimpanganpenyimpangan seperti telah terjadi pencairan dana kekelompok fiktif, penyerahan pencairan pinjaman tidak sesuai dengan proposal yang telahdisetujui dan pengembalian setoran kelompok tidak dibukukan dan tidak disetorkan kerekenng PNPMMP Kec.

oleh bendahara88dan sebagai bukti pembayaran para kelompok mendapatkan kartu kredit tanda telahdibayarkan angsuran kelompok tersebut;Menimbang, bahwa semua pengurus UPK dapat menerima setoran baik itu dijemputataupun diantar sendiri oleh kelompok ke kantor UPK, majelis hakim berpendapat bahwakelalaian pengurus UPK disini adalah dalam membukukan setoransetoran kelompoktersebut , sehingga pengembalian setoran kelompok tidak dibukukan dan tidak disetorkan kerekenng PNPMMP Kec.

oleh bendaharadan sebagai bukti pembayaran para kelompok mendapatkan kartu kredit tanda telahdibayarkan angsuran kelompok tersebut;Menimbang, bahwa semua pengurus UPK dapat menerima setoran baik itu dijemputataupun diantar sendiri oleh kelompok ke kantor UPK, majelis hakim berpendapat bahwakelalaian pengurus UPK disini adalah dalam membukukan setoransetoran kelompoktersebut , sehingga pengembalian setoran kelompok tidak dibukukan dan tidak disetorkan kerekenng PNPMMP Kec.

Memerintahkan kepada Pemohon agar segera setelah diterima salinan resmi penetapan ini agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk dibukukan dalam register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1906-LU-16082012-0003 tanggal 16 Agustus 2012; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Syakerani Horman Sebelah Selatan : 15,00 meter berbatasan denganSyamsuria Sebelah Barat : 119,00 meter berbatasan denganSyamsuriaSebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) yang buat pada tanggal 04 September 2017, dicatatdan dibukukan~ oleh Lurah Basirih Selatan denganNomor: 290/ID/BHS/IX/2017 atas nama H. SYAKERANI HORMAN.7.11.

Jailani Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.SyakeranSebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) yang buat pada tanggal 27 Mei 2014, dicatatdan dibukukan oleh Kepala Desa Pulau Sari denganNomor: 197/KDPS/V/2014 atas nama H. Syakerani.7.21.

Jailani Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H.Syakeran Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah KosongSebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) yang buat pada tanggal 16 Juni 2014, dicatatdan dibukukan oleh Kepala Desa Pulau Sari denganNomor: 205/KDPS/V1/2014 atas nama H. Syakerani.7.26.

Ishak Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H.Syakeran Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah AnangJailaniSebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) yang buat pada tanggal 06 Agustus 2014, dicatatdan dibukukan oleh Kepala Desa Pulau Sari denganNomor: 213/KDPS/VIII/2014 atas nama H. Syakerani.7.27.

Jailani Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah A, JailaniSebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) yang buat pada tanggal 16 Juni 2014, dicatatdan dibukukan oleh Kepala Desa Pulau Sari denganNomor: 206/KDPS/V1/2014 atas nama H. Syakerani.7.28.

Bili Dolu mempertanggungjawabkan penggunaanuang panjar bantuan sosial Bagian Kesra, yang dibukukan dalamBKU Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 24 s.d.

Bili Dolu melakukan pertanggungjawaban tahapkedua ataS penggunaan uang panjar bantuan sosial Bagian Kesrasebagaimana dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD Sikka Tahun 2009Nomor 107a s.d.

Bili Dolu danGodfridus Faustinus melakukan pertanggungjawaban tahap ketigaatas penggunaan uang panjar dana bantuan sosial Bagian Kesrasebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD KabupatenSikka Nomor 203 s.d.

Bili Dolu dan Saksi Godfridus Faustinus mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar dana bantuan sosial BagianKesra sebagaimana yang dibukukan dalam BKU Dinas PPKAD SikkaTahun 2009 Nomor 319 s.d.

Bili Dolu selaku KuasaPengguna Anggaran kepada Bagian Kesra melalui Terdakwa II Yosef OtuS.SosS Sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 sebelum perubahan APBDKabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 adalah sejumlah Rp.6.945.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh lima jutarupiah);Menimbang, bahwa pencairan uang panjar tersebut dibukukan didalam Buku Kas Umum Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun 2009dan di dalam Buku Kas Umum Dinas PPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2009,Terdakwa Drs.

Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansehingga peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum adaperaturan lainnya yang mencabut ataupun membuat peraturan tersebut tidakberlaku;Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek,dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalamdaftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan

FARID menjadi DESI NATALIA;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohontersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum danperaturanperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui,diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidakterdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan

terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, suatu aktahanya dapat dilakukan suatu penambahan atau perbaikan terhadapnya apabiladaftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsui, diubah, robek,dimusnahkan, digelapkan atau dirusak atau bila ada akta yang tidak terdapatdalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan,kekeliruan atau kesalahan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan

Tahun 2007 : NO BULAN JUMLAH CARA(Rp)Ol Oktober 11.250.000 Uang pinjamananggota koperasisebesar Rp.27.250.000. dibukukan Sdr.TARULINAMARPAUNG, S.Pd 15 sebesar Rp.38.500.000.(Selisih Rp.11.250.000.) TOTAL 11.250.000 2).

Tahun 2007 : NOBULAN JUMLAH(Rp)CARA Ol Oktober 11.250.000Uang pinjamananggota koperasisebesar Rp.27.250.000. dibukukan Sdr.TARULINAMARPAUNG, S.Pdsebesar Rp.38.500.000.(Selisih Rp.11.250.000.)

Tahun 2007 : NO BULAN JUMLAH CARA(Rp)Ol Oktober 11.250.000 Uang pinjamananggota koperasisebesar Rp.27.250.000. dibukukan Sdr.TARULINAMARPAUNG, S.Pdsebesar Rp.38.500.000.(Selisih Rp.11.250.000.)TOTAL 11.250.0002).

Tahun 2007 : NO BULAN JUMLAH CARA(Rp) Ol Oktober 11.250.000 Uang pinjamananggota koperasisebesar Rp.27.250.000. dibukukan Sdr.TARULINAMARPAUNG, S.Pdsebesar Rp.38.500.000.(Selisih Rp.11.250.000.) TOTAL 11.250.000 42 (2).

Tahun 2007 : NOBULANJUMLAH(Rp)CARA 01Oktober 11.250.000Uang pinjamananggota koperasisebesar Rp.27.250.000. dibukukan Sdr.TARULINAMARPAUNG, S.Pdsebesar Rp.38.500.000.(Selisih Rp.11.250.000.) TOTAL 11.250.000 2).

diterimasebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalamPenetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa,Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatanganioleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jika aktaakta yang telah dibukukan

Oleh karenanya hal yang demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Penetapan Perkara Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 5 dari 7UndangUndang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannyapembetulan terhadap register dan aktaakta yang telah dibukukan, sehinggaPermohonan Pemohon untuk mengajukan ijin pembetulan nama terhadap KutipanAkta Kelahiran, Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk miliknya adalahberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa

berdasarkan Pasal 16 Kitab UndangUndang HukumPerdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan aktaaktaapabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugascatatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandungsuatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan;Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapatpembetulan Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran adalah DinasKependudukan dan Pencatatan

MARIA DAFROSA MALO KOTA BINTI LAMBERTUSYa, saya akan telepon balik;Selanjutnya surat SPM tersebut oleh saksi MELLY OCTAVIANI ditulis /dibukukan/diregister nomor, tanggal surat, pengirim surat yaitu Surat dariRSUD Cideres Kabupaten Majalengka Nomor SPM : SPM013/RSUC/X/22/2010 = sifat Segera tanggal 22 Oktober 2010 perihalpemindahbukuan yang ditandatangani oleh Ka.Bid Keuangan yaitu E. SriKunaenah, BA., dan Direktur yaitu Dr. H. Ambar S.

di sdri.MARIA (Terdakwa) atau yang selaku AMO;Selanjutnya setelah aplikasi RTGS tersebut dibukukan oleh saksi CITRAPUSPITA SARI kemudian diserahkan kembali kepada saksi AEPSAEFUDIN dan oleh saksi AEP SAEFUDIN aplikasi RTGS tersebutdientry / memasukkan data penerima RTGS yaitu atas nama AriefFirmansyah dengan nomor rekening 12100005019231 di Bank MandiriCabang Jakarta Wahid Hasyim sebesar Rp. 245.500.000, (dua ratusempat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai dientrykemudian

MARIA DAFROSA MALO KOTA BINTI LAMBERTUS untukmelakukan transaksi RTGS RSUD Cideres.Setelah mendapat pasword dari saksi ANDI ASCARYA, kemudianTerdakwa menandatangani saksi TIN SUHARTINI dan menanyakan lagiapakah aplikasi RTGS tersebut sudah dibukukan atau diinput dandijawab saksi TIN SUHARTINI belum dan bertanya kepada TerdakwaApakah Terdakwa sudah mengkonfirmasi ke Pihak RSUD Cideres dandijawab Terdakwa sudah dikomfirmasi karena sudah ada suratnya dandr.

MARIA DAFROSA MALO KOTA BINTI LAMBERTUSYa, saya akan telepon balik;e Selanjutnya surat SPM tersebut oleh saksi MELLY OCTAVIANI ditulis /dibukukan/diregister nomor, tanggal surat, pengirim surat yaitu Surat dariRSUD Cideres Kabupaten Majalengka Nomor SPM : SPM013/RSUC/X/22/2010 sifat Segera tanggal 22 Oktober 2010 perihal PemindahBukuan yang ditandatangani oleh Ka.Bid Keuangan yaitu E. SriKunaenah, BA., dan Direktur yaitu Dr. H. Ambar S.

MARIA DAFROSA MALO KOTA BINTI LAMBERTUS untukmelakukan transaksi RTGS RSUD Cideres ;e Setelah mendapat pasword dari saksi ANDI ASCARYA, kemudianTerdakwa menandatangani saksi TIN SUHARTINI dan menanyakan lagiapakah aplikasi RTGS tersebut sudah dibukukan atau diinput dandijawab saksi TIN SUHARTINI belum dan bertanya kepada TerdakwaApakah Terdakwa sudah mengkonfirmasi ke Pihak RSUD Cideres dandijawab Terdakwa sudah dikomfirmasi karena sudah ada suratnya dandr.

I Wayan Sudena tanggal 18 Juli 2014yang telah di gewaarmerk/dibukukan dan didaftarkan pada Hari Rabu,tanggal 23 Juli 2014 di Notaris I Nyoman Sugiarta, SH, Nomor. 37/Pend/2014 bahwa hanya warga Gang VIII C yang berhakmenggunakan akses jalan tersebut dan bukan warga/pihak swasta/pihak lainnya.Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ir.

I Wayan Sudena tanggal 18 Juli 2014 yang telah di gewaarmerk/dibukukan dan didaftarkan pada Hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 di Notaris INyoman Sugiarta, SH, Nomor. 37/Pend/2014, bahwa hanya warga Gang VIIIC yang berhak menggunakan akses jalan tersebut dan bukan diluar warga /pihak swasta/pihak lainnya;Bahwa dalam Pasal 2 (dua) surat perjanjian tertanggal 19 Oktober 2005,diatur bahwa Tergugat I I Konvensi/Penggugat I I Rekonvensi sebagai pihakKedua dalam perjanjian tersebut diwajibkan membayar uang

Drs, Ida Bagus Pangdjaya/Tergugat II (pihak kedua), tertanggal19 Oktober 2005, yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris I Nyoman Sugiarta,SH (bukti surat T LILUI.IV 2) dimana pihak kedua (1.Hendra Dewantara Sutikno, 2.Ida Bagus Putra, 3. Putu Subagia Okadhana, SH, dan 4.

Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Hative Besar, NamaPemegang Hak Goerge Laisatamu, dibukukan Tanggal 12September 2001, diterbitkan tanglal 12 September 2001, Surat UkurTanggal 5 September 2001, Nomor 50 / 2001, luas 450 M2 ( empatHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/B/2021/PTTUN Mksratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Hative Besar, Jl.Dr.J Leimenan, Kota Ambon, dengan batasbatas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan Raya ; Selatan Berbatas dengan Dati Penggugat ; Timur

Sertipikat Hak Milik Nomor 573 Desa Besar, Nama PemegangHak Christina van Room, dibukukan Tanggal 12 September 2001,diterbitkan tanggal 12 September 2001, Surat Ukur Tanggal 5September 2001, Nomor 48 / 2001 seluas 835 M2 (delapan ratustiga puluh lima meter persegi), terletak di Desa Hative Besar,Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dengan batasbatas sebagaiberikut : Utara berbatas dengan Tanah Dati Sopamena ; Selatan Berbatas dengan Jalan Raya ; Timur berbatas dengan Tanah Dati Renold ; Barat berbatas

Sertipikat Hak Milik Nomor 575, Desa Hative Besar, NamaPemegang Hak Goerge Laisatamu, dibukukan Tanggal 12Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/B/2021/PTTUN MksSeptember 2001, diterbitkan tanggal 12 September 2001, Surat UkurTanggal 5 September 2001, Nomor 50 / 2001, luas 450 M 2 (empatratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Hative Besar., JalanDr.J Leimena, Kota Ambon, dengan batasbatas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Jalan Raya ; Selatan Berbatas dengan Dati Penggugat ; Timur

Sertipikat Hak Milik Nomor Desa Hative Besar, Nama PemegangHak Christina van Room, dibukukan Tanggal 12 September 2001,diterbitkan tanggal 12 September 2001, Surat Ukur Tanggal 5September 2001, Nomor 48 / 2001 seluas 835 M2 (delapan ratus tigapuluh lima meter persegi), terletak di Desa Hative Besar, KecamatanTeluk Ambon, Kota Ambon, dengan batasbatas sebagai berikut : Utara berbatas dengan Tanah Dati Sopamena ; Selatan Berbatas dengan Jalan Raya ; Timur berbatas dengan Tanah Dati Renold ; Barat berbatas

Lalu setiap senin saksimonika atas perintah saksi Hendra saputra untuk menyerahkan uang kepadaterdakwa sebagai modal pinjaman kepada nasabah koperasi maduma madanidan langsung dibukukan, namun bukti pelunasan yang diberikan oleh terdakwatidak diberikan kepada saksi monika.Bahwa Akibat dari perobuatan terdakwa EKA BENI SATRIA BINARIYANTO.

Sumiati yang telah disetujui dan dibukukan oleh saksi monika dengan pinjaman nasabah An. Sumiati sebesarRp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) namun saksi monika tidak menyerahkanuang pinjaman tersebut melainkan di ambil dari tagihan terdakwa yang tiap haddiambil dari nasabah.lalu tanggal 30 September 2015 terdakwa Eka Beni satriadatang kembali kekantor KSP MADUMA MADANI dengan membawa 1 (satu)iembar PROMIS (surat Bukti pinjaman) An.

Lalu setiap senin saksimonika atas perintah saksi Hendra saputra untuk menyerahkan uang kepadaterdakwa sebagai modal pinjaman kepada nasabah koperasi maduma madanidan langsung dibukukan, namun bukti pelunasan yang diberikan oleh terdakwatidak diberikan kepada saksi monika.Bahwa Akibat dad perbuatan terdakwa EKA BENI SATRIA BINARIYANTO.

terdakwa.Bahwa Saksi menerangkan bahwa tata cara pengajuan peminjamanuang pada Koperasi MadumaMadani menyiapkan Syaratsyaratberupa Foto copi KTP, Foto copi KK serta mengisi formulir lalu olehpetugas PDL langsung dibawa kebagian Kasir untuk diproses.Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diangap lengkap Kasirmenyerahkan Uang kepada petugas PDL dan langsung diserahkankepada Nasabah dengan disertai Berita Acara, dari uang Pinjamantersebut dikenakan denda sebesar 20% dad Pinjaman dan Pencicilansetelah di ACC dibukukan

Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah diangap lengkap Kasirmenyerahkan Uang kepada petugas PDL dan langsung diserahkankepada Nasabah dengan disertai Berita Acara, dad uang Pinjamantersebut dikenakan denda sebesar 20% dari Pinjaman dan Pencicilansetelah di ACC dibukukan oleh Kasir ( Monika Binti Lakoni ) lalu dicap.