; Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bna. halaman 2 dari 4 halamanKemudian Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh menjatuhkanputusan sebagai berikut:PUTUSANNomor 24/Pdt.G/2021/PN.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh;Telah membaca isi Surat kesepakatan perdamaian tersebut;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat,Pasal 154 Peraturan Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van hetRechtswezen in de Gewesten

ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatantersebut tidak mensyaratkan harus ada persetujuan dari pihak lawan (Tergugat)dan dalam persidangan pihak Para Tergugat sudah menyetujui Pencabutanyang diajukan oleh pihak Penggugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskanperkara a quo, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri SamarindaNomor 65/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 22 Februari 2021 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan olehPembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkeverklaard), maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Reglemen Hukum AcaraUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

/S.1927227) harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkandi tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan di bawah;Memperhatikan ketentuanketentuan yang diatur di Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura (RBg.

telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober Bahwa saksisaksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karenaPemohon bertekad untuk menceraikan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali; Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaianantara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini serta diakuijuga oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 Reglement totRegeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

mengetahuisecara mendalam tentang Tergugat memberikan atau tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat, namun saksi hanya menerangkan bahwa Tergugat memiliki sebidang kebunyang produktif yang penghasilannya kedua saksi tidak mengetahui secara pasti namunsetiap bulannya tetap bisa menghasilkan hasil kebun; Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti,berdasarkan pasal 19231928 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)juncto pasal 311 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

namunmeskipun demikian perlu dipertimbangkan juga berdasarkan pada kebutuhanminimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adilbila Tergugat dibebankan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk membayarnafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 6 (enam) bulan kepada Penggugatsejumlah uang sebesar Rp.600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah) saat sidang penyaksianikrar talak;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement tot Regeling VanHet Rechtswezen in de Gewesten

tersebut diajukan sebelumjawaban dari pihak Tergugat sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuanPasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidakdiperlukan persetujuan dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjukdiperintahkan untuk mencoret Perkara No 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs tersebut daridaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur baik dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 junctoPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangTata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maupun dalam Reglemen AcaraHukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

gugatan ini, makapihak Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 danHalaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2017/PN KlaUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezenin de Gewesten

karena permohonan pencabutan perkara perdatagugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak haruslahdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Ffk tersebut daridaftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten

dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2022/PTA.MTR. danpendaftaran perkara banding tersebut telah diberitanukan kepada KetuaPengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Para Pembanding danPara Terbanding dengan surat Nomor W22A/5/HK.05/I/2022, tanggal 3Januari 2022;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Para Pembandingdiajukan masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yangberwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

Sedangkan = /ndividualisering theoryyakni dalam membuat surat gugatan cukup menyebut peristiwaperistiwaatau kejadian yang menunjukan adanya hubungan yang menjadi dasargugatan, tanpa harus menyebut peristiwa nyata yang mendahuluinya.Karenanya berdasarkan pada /ndividualisering theory, gugatan ParaPenggugat/Terbanding tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa disamping itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 162Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten JavaEn Madura (RBg) bahwa, sanggahansanggahan

No. 2/Pdt.G/2022/PTA.MTRdan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktumputusan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara waris dan ParaTergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkanketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezenin de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), biaya perkara dibebankankepada Pembanding.Mengingat dan memperhatikan segala peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang

., dari daftar register perkara Perdata;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quodikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten(RBg) Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN :1.

tersebut diajukan sebelumjawaban dari pihak Tergugat sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuanPasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidakdiperlukan persetujuan dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PNKbu;2, Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor register Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN.Kbu tanggal 18 September 2019 telah dicabut olehPenggugat;3.

Pengadilan Negeri GorontaloNomor 60/Pdt.G/2017/PN Gto tanggal 7 Agustus 2018 dipertahankan dandikuatkan, maka permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugatdan Turut Tergugat II dan Ill harus ditolak;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyatapermohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat Ildan Ill ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) ReglemenHukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatpemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat bandingjumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;Mengingat peraturan perundangundangan, khususnya UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KehakimanJoncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa DanMadura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfakharuslah diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ffktersebut dari daftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2018/PNFfkRechtsreglement Buiten gewesten

karena permohonan Penggugat untuk mencabutgugatannya dilakukan sebelum pembacaan Surat Gugatan, Majelis Hakimberpendapat permohonan Penggugat tersebut relevan dan dapat dikabulkandan selanjutnya kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untukmencoret Perkara No 1/Pdt.G/2021/PN Sbs tersebut dari daftar yang disediakanuntuk itu;Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam ReglemenAcara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten

karena permohonan pencabutan perkaraperdata gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfakharuslah diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Ffktersebut dari daftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten

tersebut diajukan sebelumjawaban dari pihak Tergugat sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuanPasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut tidakdiperlukan persetujuan dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (Reglementtot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura). Sib1927 No. 227, akan tetapi diatur dalam Rv (Reglement Op De Rechtsvordering)Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63.

terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat);Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Tergugat menyatakan tidakkeberatan gugatan dicabut dan membenarkan bahwa ada perdamaian diluarpersidangan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pencabutangugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaSungai Penuh berdasarkan alat bukti berupa (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat,Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama SungaiPenuh;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakan sesuaiketentuan pasal 145 dan 146 RBG (Reglemen Buiten Gewesten