No. 167 K/TUN/2008sebagai upaya untuk menindak lanjuti surat Gubsu tanggal 16 Juni 1993dan surat tanggal 6 Oktober 2004 di lapangan karena semua legalitasperizinan telah mengikat secara hukum dan sepatutnya telah dilindungioleh undangundang dan peraturan pemerintah yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku sebagaimana disebutkan di atas, ternyata Penggugat adalahyang paling berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah seluaskurang lebih 8.000 Ha tersebut;

KPK, Penyetor AGUS SURIADI, Pengembalianuang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia(Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening0378.01.000168.30.6 a.n.

KPK, Penyetor ARIF SH, Pengembalian uang terkaitLKPJ Gubsu TA 2014.Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia(Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening0378.01.000168.30.6 a.n.

KPK, Penyetor BUDI AGUSTINO, Pengembalianuang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia(Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening0378.01.000168.30.6 a.n.

KPK, Penyetor JOHARIS LUBIS, Pengembalianuang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia(Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening0378.01.000168.30.6 a.n.

KPK, Penyetor : KARIONO, Pengembalian uangterkait LKPJ Gubsu TA 2014.Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1(satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia(Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening0378.01.000168.30.6 a.n.

PERKEBUNAN NUSANTARA II
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
3.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SUMATERA UTARA
4.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAHAN RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBSU
2.BUPATI DELI SERDANG
3.CAMAT PERCUT SEI TUAN
4.KEPALA DESA SAMPALI
Intervensi:
SIMON SINAGA, Dkk

pidana penjara selama 6 (enam) tahun,karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentangpelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaantanah, telah dilimpahkan kepada para Gubernur/ Bupati/ Walikota,selanjutnya ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeritanggal 22 Mei 1984 No. 593/5707/SJ yang menginstruksikan kepadapara Gubernur/ KDH untuk melarang para Camat menggunakanwewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah, kemudianGubernur Sumatera Utara dengan SK Gubsu

.;22) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 47/BPM/LAI/Okt/2018, tertanggal 27 Oktober 2018, TujuanBapak Presiden RI, Perihal : Mohon Penyelsaian Tanah Warisan Op.Jukkit Manurung;23) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 48/BPM/LAI/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018, TujuanBapak GUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah WarisanOp

Saksi Edy Syahputra (SaksiIl P) :Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat, karena pernah samasama bekerja di Perusahaan Penggugat, dan samasamaPengurus Serikat Buruh di Perusahaan ;19Bahwa saksi menerangkan jabatannya di Serikat Buruhperusahaan sebelum di phk adalah sebagai Wakil Ketua, dan saksimenerangkan serikat buruh di perusahaan sudah dicatatkan diDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan ;Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak menjalankanSurat Keputusan Gubsu No. 188.44/47/KPTS/2015 tentang

.;22) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 47/BPM/LAI/Okt/2018, tertanggal 27 Oktober 2018, TujuanBapak Presiden RI, Perihal : Mohon Penyelsaian Tanah Warisan Op.Jukkit Manurung;23) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 48/BPM/LAI/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018, TujuanBapak GUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah WarisanOp

.;22) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 47/BPM/LAI/Okt/2018, tertanggal 27 Oktober 2018, TujuanBapak Presiden RI, Perihal : Mohon Penyelsaian Tanah Warisan Op.Jukkit Manurung;23) Surat Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bandar PasirMandoge Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara,No. 48/BPM/LAI/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018, TujuanBapak GUBSU, Perihal : Permohonan Penyelsaian Tanah WarisanOp

akibatmerajalelanya korupsi di Sumatera Utara karena itu secaraProsedural Citizen Lawsuit warga menggugat Gatot Pujo NugrohoGubernur Sumatera hingga ke Presiden RI ke Pengadilan NegeriMedan mempersoalkan penyimpangan Dana Bantuan Sosial,Bantuan Daerah Bawahan (BUD), dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS), dan penyimpangan dana lainnya, yang didugakuat hasil perbutan korupsi itu dipergunakan untuk biaya politik/kampanye (money politik) dan dalam gugatan telah memohonsupaya kemenangan Gatot Pujo Nugroho Gubsu

SK Gubsu Nomor Fakta Persidangan Keterangan188.44/839/KPTS/2011a. Bertindak sebagai Pemohon Kasasi tidak ada Pemohon Kasasi diberi kewenanganpengelola dan mengelola anggaran dan tidak ada memproses pencairan Bansos danpengendali program mengendalikan kegiatan Hibah (vide Pasal 14 s/d 17 Pergubkegiatan No. 61 Tahun 2010)b.

Ketua PanitiaPembahasan Pergub Nomor 61 Tahun 2010, dipersidangan menerangkan :e Pemohon Kasasi tidak dapat dikualifikakan sebagaiKPA, sebab Pemohon Kasasi dalam memprosespencairan Bansos/Hibah tidak mengelolaanggaran, tidak menerbitkan SPM dan tentang SKGubsu (P6.A dan P6.B) yang menetapkanPemohon Kasasi sebagai KPA telah ditemukan adakekeliruan selama ini, dan karena itu telahdiperbaiki dalam penganggaran tahun ini sejak TA2012 posisi Kepala Biro Perekonomian tidakdiposisikan sebagai KPA dalam SK Gubsu

Pemohon Kasasi sebagaiKepala Biro Perekonomian (biro terkait) dalam menerimaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) vide bukti P5.Adan P5.B dari Biro Keuangan untuk memprosespencairan Hibah/Bansos tidak ada Biro Keuanganmemposisikan Pemohon Kasasi sebagai KPA ;Bahwa oleh karena yang menjadi acuan adalah Pergub Nomor 61Tahun 2010 yang tidak mengenal istilan KPA dan dalamkenyataannyapun Pemohon Kasasi tidak mengelola anggaran,tidak menerbitkan SPM sebagai substansi utama wewenang KPAsekalipun dalam SK Gubsu

Pemohon Kasasi formil disebutsebagai KPA, namun berdasarkan asas lex superior derogat legiinferior, SK Gubsu (P6.A dan P6.B) menjadi lumpuh karenabertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Pasal 18UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara jo.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah paritPerkebunan PTP IX, ......ccccccececccsceeecececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees =13M;Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/16/SKT/PST/1988, tanggal 21Januari 1988 yang diterbitkan Camat Percut Sei Tuan;Bahwa di dalam Surat Keterangan Nomor 590/16/SKTIPST/1988, tanggal 21Januari 1988 yang diterbitkan Camat Percut Sei Tuan tersebut diterangkanbahwa Tergugat II telah mengusahai tanah sejak tahun 1959 yang asalnyadiperoleh dari garapannya sendiri berdasarkan SKT Gubsu

Gubsu Nomor 188.44/674/KPT/2019 dan mengacuPP No.78/2015 tentang pengupahan sebesar Rp. 2.499.423, (duajuta empat ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluhtiga rupiah), itu belum di tambah lembur dan tunjangan Pemohonsebagai kepala Mekanik, kKemudian apakah benar Perusahaan besardi Indonesia seperti PT.

sebagai bukti dalam perkara a quo;Maka apa yang Termohon Kasasi pada poin 4,5,6 posita gugatannyatidak benar dan dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Nomor590/320/VIII/1993 tanggal 21 Agustus 1993 dan Surat Keterangan NomorHal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 23 K/Pdt/2013590/473/SKT/PST/1993 tanggal 24 Agustus 1993 tidak ada hubungannyadengan Pengumuman Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli SerdangNomor 766/BKU/1979 tanggal 23 Juni 1979;Oleh karena banyaknya penyimpangan seperti itu maka Gubsu

Tanjung Morawa dan padaprinsipnya Gubsu menyetujui areal seluas + 59 Ha, danmeminta kepada Menteri Negara BUMN dapat memproses ijinpelepasan areal kebun tersebut kepada Yayasan PerdidikanNurul Amaliyah Tanjung Morawa;Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 Terdakwamenandatangani surat Nomor :~ 10/X/136/1V/2004 perihalPersetujuan Penghapusbukuan Aktiva berupa Areal Kebun PTPNIl Tanjung Morawa seluas + 59 Ha yang terletak di DesaDagang Kerawang dengan = ganti rugi melalui pelepasan/penjualan yang ditujukan

Tanjung Morawa dan padaprinsipnya Gubsu menyetujui areal seluas + 59 Ha, danmeminta kepada Menteri Negara BUMN dapat memproses ijinpelepasan areal kebun tersebut kepada Yayasan PendidikanNurul Amaliyah Tanjung Morawa;Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan membuatdan menandatangani surat Nomor : II.0/X/136/IV/2004 perihalPersetujuan Penghapusbukuan Aktiva berupa Areal Kebun

ladangladang atau kawasan hutanpadang lawas, dan tidak terdaftar di dalam daftar penetapanGubernur Jenderal Hindia Belanda, Batavia tanggal 25 Juni 1924(No.50) yang harus di pertahankan untuk di reboisasi, oleh karenaitu pernyataan Tergugat obyek sengketa merupakan kawasan Hutanberdasarkan Goverment Besluit (GB) No.50, tanggal 2 Juni 1924,tidak terbukti dan harus di tolak; Menimbang, bahwa selanjutnya surat lampiran peta kawasanhutan padang lawas Reg: 40, skala 1:100.000, GB.25 Juni 1924No.50 dan SRT GUBSU

, 5 Nopember 1977 No.26081/3, tertulisketerangan: Jalan ; Batas areal perladangan; Batas kawasan yang telah di usulkan; Areal pemasukan baru; Menimbang, bahwa lampiran peta kawasan hutan PadangLawas Reg:40.GB.25 Juni 1924 No.50 dan SRT Gubsu 5 Nopember1997 No.26081/3 tersebut aslinya berbahasa Belanda, dan dirobahdan di tambah dengan bahasa Indonesai dan direkayasa menjadibatas kawasan yang telah diusulkan, areal pemasukan baru; Menimbang ..........31 Menimbang, bahwa lampiran peta kawasan hutan

MdnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum huruf edan fmenurut hukum berdasar untuk dikabulkan, dengan memperhitungkan masakerja Penggugat I (Rahayu) awal bekerja sejak 2012 s.d November 2015 dengankerja sekitar 4 tahun dan Penggugat II (Anita) mulai kerja tahun 2003 s.d November2015 dengan masa kerja sekitar 13 tahun dengan berdasarkan SK Gubsu No.188,44/26/KPTS/2016 tentang Upah Minimum Kota Medan untuk tahun 2016sebesar Rp.2.271.255,/oulan, maka perhitungan dan jumlah hakhak normatifPenggugat

* (EnamRatus Empat Koma Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Dusun III,Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara melanggarPeraturan Mendagri tahun 1984 tentang Larangan penerbitan SKT, SKT MenteriAgraria 1993 tentang Pelarangan Penerbitan SKT oleh Kades dan Camat danEdaran Gubsu 1988 tentang Larangan Penerbitan SKT.

Batas kawasan yang telah diusulkan.Areal Pemasukan baru.25.Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sebagaiberikut:Menimbang bahwa lampiran peta kawasan hutan Padang Lawas Reg.40GB No50 tanggal 25 Juni 1924 dan Surat GUBSU No.5/1077 No.26081/3tersebut aslinya berbahasa Belanda, dan dirobah dan ditambah denganBahasa Indonesia dan direkayasa menjadi. batas kawasan yang telahdiusulkan areal Pemasukan baru .26.

a.15.Photo copy Surat Pengakuan tanggal 21 Juli 1978, copy dari copy dantelah diberi meterai cukup, diberitanda bukti TI.14.16.Photo copy Peta Areal Perkebunan Koperasi Parsub, copy dari copy dantelah diberi meterai cukup, diberitanda bukti TI.15.17.Photo copy Peta sebahagian Tata Batas Hutan Padang Lawas Skala1:20.000 Blad 1 tidak ada tanggal dan tahun Untuk laporan isinya kosong,diusulkan sebagai Hutan Tututapan yang dipelihara dengan SuratKetetapan Penunjukkan G.B 25 Juni 1924 No. 50 dan Srt Gubsu

Photo copy Peta sebahagian Tata Batas Hutan Padang Lawas Skala1:20.000 Blad 1 tidak ada tanggal dan tahun Untuk laporan isinya kosong,diusulkan sebagai Hutan Tututapan yang dipelihara dengan SuratKetetapan Penunjukkan G.B 25 Juni 1924 No. 50 dan Srt Gubsu Tgl 5111977 No.26681/3 Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli SelatanKecamatan Barumun Tengah, ada kolom untuk tandatangan pejabat yangberwenang dan ada ditandatangani oleh penjabat tapi nama penjabat yangtandatangan tidak ada dan tidak ditandatangni

penjabat yangmengesahkan dibuat tanggal tanpa bulan tahun 1978 dan dalam aslinyaada beberapa bagian yang bekas dihapus /distip yang diganti tulisan barudiatasnya, telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya,diberitanda bukti T1.16.b.19.Photo copy Peta sebahagian Tata Batas Hutan Padang Lawas Skala1:20.000 Blad 1 tidak ada tanggal dan tahun Untuk laporan isinya kosong,diusulkan sebagai Hutan Tututapan yang dipelihara dengan SuratKetetapan Penunjukkan G.B 25 Juni 1924 No. 50 dan Srt Gubsu

mengetahui, juga tidak ditandatangani oleh Menteri PertanianDirektur Jenderal Kehutanan sebagai yang penjabat yang mengesahkan dantidak ada dibuat tanggalnya, telah diberi meterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, diberitanda bukti T1.16.d.Photo copy Peta sebahagian Tata Batas Hutan Padang Lawas Skala1:20.000 Blad 1 tidak ada tanggal dan tahun Untuk laporan isinya kosong,diusulkan sebagai Hutan Tututapan yang dipelihara dengan SuratKetetapan Penunjukkan G.B 25 Juni 1924 No. 50 dan Srt Gubsu

Bahwa selanjutnya menyurati PTPN Il, menegaskan bahwa DaftarNominatif yang diminta oleh PTPN II kepada Gubernur Sumut adalahsebagaimana dimaksud dalam Risalah pemeriksaan Tanah B (Panitia BPlus Sumut) sebagaima telah dituangkan dalam suratnya bernomor:01/PPT/BP/2002 tanggal 28 Januari 2002, jika PTPN II masih raguragumaka perlu untuk dikeluarkan Produk surat dari Gubsu berupa suratKEPUTUSAN yang ditandatangi oleh Gubernur perihal Daftar nominatifpenerima lahan Eks HGU PTPN Il, yang selanjutnya dasar

DarulUlum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos Gubsu MedanMadrasah Tsanawiyah Darul Ulum Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai KabupatenLangkat Tahun Anggaran 2009 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas namaADI SUCIPTO Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atasnama ADI SUCIPTO Nomor: 0049446/SU/2010. 1 (satu)

DarulUlum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Bansos Gubsu MedanMadrasah Tsanawiyah Darul Ulum Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten 50 Langkat Tahun Anggaran 2009 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas namaADI SUCIPTO Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atasnama ADI SUCIPTO Nomor: 0049446/SU/2010. 1 (satu

tuntutan / garapan di atasnya, sesuai dengan Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B Plus No. 011 PPTIBP 2002 tanggal 28 Januari 2002,juga telah memeriksa dan meneliti tuntutan garapan yang diajukan DanielSaragih dkk, atas tanah seluas 3,32 Ha, yang terletak di Pasar 9 Desa Saentis,Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan dasar tuntutan / garapan SK GubernurSumatera Utara No. 162 / 1980, dan Panitia B Plus merekomendasikan bahwatuntutan / garapan Daniel Saragih dkk, ditolak dengan dasar / pertimbanganbahwa SK Gubsu