Penghuni in casu para Penggugat akan membeli tanah sengketa denganuang kebijaksanaan untuk para Penggugat sebesar 30%;. Harga jual beli tanah sengketa adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah);. Jangka waktu pelaksanaan adalah 3 bulan;.

sesuaihasilpertemuan tanggal 4 April 2013 dalam waktu 1,5 bulan dari tanggal suratpemberitahuan;Para penghuni harus mengosongkan dalam waktu 2 bulan setelahditerimanya uang kebijaksanaan;Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan yang disampaikan olehpara Tergugat melalui wakilnya Tergugat VI selanjutnya paraPenggugat menunjuk Penggugat III untuk mewakili para Penggugatguna merespons surat pemberitahuan yang disampaikan oleh paraTergugat;Hal. 5 Putusan No. 302/PDT/2016/PT.DKI.14.15.16.17.Bahwa Penggugat

Penghuni in casu Para Penggugat akan membeli tanah sengketa denganuang kebijaksanaan untuk Para Penggugat sebesar 30 %;. Harga jual beli tanah sengketa sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyarrupiah);. Jangka waktu pelaksanaan adalah 3 bulan;.

Para Penghuni akan diberikan uang kebijaksanaan sesuaihasil pertemuan tanggal 4 April dalam waktu 1,5 bulan daritanggal Surat Pemberitahuan;. Para Penghuni harus mengosongkan dalam waktu 2 bulansetelah diterimanya uang kebijaksanaan;Senyatanya telah merubah hasil musyawarah tanggal 4 April 2013 danPara Penggugat telah menerimanya sebagaimana maksud posita point15.

Penghuni in casu Para Penggugat akan membeli tanah sengketa denganuang kebijaksanaan untuk Para Penggugat sebesar 30 %;Hal. 21 Putusan No. 302/PDT/2016/PT.DKI.b. Harga jual beli tanah sengketa sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyarrupiah);c. Jangka waktu pelaksanaan adalah 3 bulan;d.

No. 131/B/PK/PJK/2004akan disampaikan kebijakan pajak yang sama dengan kebijakan pajak dalam KeputusanPresiden Nomor 22 Tahun 1989, yang diatur dalam dua Keputusan Presiden yang lain;Bahwa dari (3) tiga Keputusan Presiden di bawah ini akan dapat diketahuimaksud dan tujuan dari kebijaksanaan berupa pemberian fasilitas penundaanpembayaran Pajak Pertambahan Nilai ;a.

Dasar Pertimbangan Keputusan Presiden tersebut menyebutkan :"Mengingat energi panas bumi merupakan alternatif yang sangat diperlukanuntuk perkembangan perekonomian Nasional, dipandang perlu untukmenetapkan suatu kebijaksanaan yang dapat menciptakan iklim investasi yangbaik dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi untukpembangkitan energi/listrik ":c.2.

No. 131/B/PK/PJK/2004catatan:Ketiga Keputusan Presiden dimaksud mengatur tentang Fasilitas PenundaanPembayaran Pajak Pertambahan Nilai, padahal dalam UndangUndang PajakPertambahan Nilai tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang dapatdiberikannya penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapatdisebut sebagai kebijaksanaan yang khusus, yang tidak diatur dalam ketentuanUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai ;Ketiga Keputusan Presiden dimaksud diterbitkan untuk menciptakan ikliminvestasi

No. 131/B/PK/PJK/2004dikenakan sanksi administrasi hingga pidana) selalu telah tercantum dalam peraturanperundangundangan perpajakan sehingga : kebijaksanaan pajak yang berlaku surut akandapat mengakibatkan para pihak tersangkut dengan masalah hukum;Bahwa dalam butir 102 huruf a Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk RancanganUndangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presidentelah disebutkan sebagai berikut

pajak pasti akan mempunyaidampak yang sangat luas dalam perekonomian, pelaksanaan dan akibat hukumserta dampak sosial lainnya, maka suatu kebijaksanaan pajak yang baru tidakdapat diberlakukan surut ;e Kebijaksanaan tidak berlaku surut tersebut telah dianut oleh peraturanperundangundangan perpajakan ;2.

Bank Wajib memiliki kebijaksanaan Perkreditan secara tertulis;Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusam Direksi PD.BPRBank Daerah Pati nomor : 953 / 75 / VII / 2016 tentang PedomanKebijakan dan Prosedur Perkreditan pada Perusahaan Daerah BPRBank Daerah Pati;b.

Kebijaksanaan Perkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatasminimal harus memuat dan mengatur hal hal pokok sebagimanaditetapbkan dalam Pedoman Penyusunan kebijaksanaan Perkreditan Bank( PPKB ) yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia: Prinsip kehati hatian dalam Perkreditan; Organisasi dan Managemen Perkreditan; Kebijaksanaan Persetujuan Kredit; Dokumentasi dan administrasi Kredit; Pengawasan Kredit; Penyelesaian Kredit bermasalah;Maka berdasarkan

persidangan telahdiperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kKemudianMediator bernama Adhmi Muh Adil,S.H. telah berupaya mendamaikan parapihak akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan

sudah memaafkan, Tergugat kembali melakukan kesalah kembali,Tergugat mengancam dengan melukai diri sendiri dikalau Penggugat akanmenceraikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;dan puncaknya pada Juli 2019 dan sejak itu antara Penggugat denganTergugat telah pisah rumah;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 3875/Pat.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanseluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

Rekonvensi akan selalu memberikan nafkah kepada 2orang anak minimal Rp. 300.000,/bulan hingga anak itu mandiri;Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secaralisan sebagai berikut :Dalam Konvensi :e Bahwa pada dasarnya Termohon tetap dengan jawaban semula;Dalam Rekonvensi :Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan TergugatRekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut termasukmasalah nafkah anak, dan untuk mut'ah Penggugat Rekonvensimenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

juta delapan ratus ribu rupiah) dan mutah(kenangkenangan) berupa barang satu buah cincin seberat mas, dalam jawabmenjawab, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensisanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 600.000, per bulansehingga untuk nafkah 3 bulan berjumlah Rp 1800.000, dan untuk mutahTergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikannya sedangkanPenggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengangugatannya kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan

kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka majelis menetapkan menghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mutah berupabarang satu buah cincin Mas seberat satu mas, dalam jawab menjawab TergugatRekonvensi tidak sanggup memberikannya, dan Penggugat Rekonvensimenyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya kemudianmenyerahkan kepada kebijaksanaan

Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa biayapemeliharaan anak untuk masa yang akan datang dan Penggugat Rekonvensi tidakmenentukan besarannya dan hanya menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi,dalam jawaban Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada duaorang anak minimal Rp.300.000, perbulan sampai anak tersebut mandiri, ataskesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkankepada kebijaksanaan

Bahwa sudah ada lima orang uang kebijaksanaan yang dicairkanpihakPT Thamrin tanpa melalui persidangan;10. ljazah an. Giri Hartono dari tanggal 03 Juni 2011 belum diterima;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melaluiKuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13November 2018sebagai berikut ;A.

motivasidan kesempatn selama 3(tiga) bulan;Bahwa setelah dievaluasi ada mencapai target ada juga yang down grade;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Bukti T1 setelah diperlihatkandidepan majelis hakim;Bahwa benar saksi mengajukan gugatan ke PHI karena tidak tercapaikesepakatan dimana sebelumnya ada 5(lima) orang karyawan PT ThaminHalaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 35/Pdt.SusPHI/2018/PN BglBrothers Manna yang mengadu ke Disnaker lalu di mediasi dan tercapaikesepakatan dan mendapatkan uang kebijaksanaan

;" Bahwa harapan saksi kalau yang lain dapat uang kebijaksanaan kenapasaksi dan penggugat tidak mendapat;" Bahwa benar saksi bekerja di PT THamrin Brothers Manna;" Bahwa benar setelah down grade masih diberi kesempatan untuk naikgrade dengan catatan haru mencapai target;" Bahwa benar sebelum diangkat lagi untuk naik grade ada membuat suratpernyataan;" Bahwa setahu saksi kalau sudah mengundurkan diri tidak mendapat apaapa paling hanya diberi surat pengalaman kerja dan ijazah dikembalikan; Bahwa tugas

dan sudah mencairkan Jamsostek;Bahwa uang kebijaksaan diterima setelah dilakukan Mediasi di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;Bahwa uang kebijaksanaan yang saksi terima empat jutaan lebih;Bahwa saksi saat ini sudah bekerja ditempat lain;Bahwa saksi setelah berhenti bekerja di PT THamrin Brothers, ijazah aslidikembalikan dan diberikan surat pengalaman kerja;Bahwa seingat saksi yang menerima uang kebijaksaan waktu di Mediasi ituada 5(lima) atau 6(enam) orang;Bahwa setahu saksi di

menandatanganiPKWT atau PKWTT;Bahwa setahu saksi di PT Thamrin Brothers ada Peraturan Perusahaan,karena setiap pagi brefing ada disinggung;Bahwa saksi tidak tahu apakah Peraturan Perusahaan PT Thamrin Brothersdidaftarkan ke Disnaker;Bahwa benar setiap karyawan PT Thamrin Brothers, ijazahnya ditahansebagai jaminan;Bahwa saksi secara fisik belum pernah melihat peraturan perusahaan PTThamrin Brothers;Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 35/Pdt.SusPHI/2018/PN BglBahwa benar saksi sudah menerima uang kebijaksanaan

Bahwa selama bekerja Penggugat telah diikutkan dalam Program Jamsostek danProgram Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indolife Pensiontama;Bahwa atas pengunduran diri tersebut, Penggugat diberikan uang kebijaksanaan 1(satu) kali gaji pokok sebesar Rp2.825.500,00 dan sisa cuti 8 (delapan) hari sebesarRp1.076.381,00;Bahwa Penggugat belum mau menerima pemberian yang tersebut di atas pada angka05, karena hakhak yang lain tidak diberikan;Bahwa Penggugat tidak diberikan uang penggantian hak berupa uang

Uang dana pensiun sesuai dengan perhitungan DPLK Indolife Pensiontama; Uang kebijaksanaan dan kekurangan cuti uang belum diterimasebesarRp2.825.500, + Rp1.076.381,00............ ce = Rp3.901.881,00;Kerugian Immaterial: Hilangnya hak menikmati uang selama 1(satu) tahun =Rp15.000.000,00; Beban psikologis yang ditanggung Para Penggugat akibat perbuatanTergugat.....eeeceescecesneecesececssececeeeeeesteeeenaeeees = Rp100.000.000,00;Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah maupunmelalui

=Rp5.933.550,00; Vang pisal 3 x RO2.825,500 00 .nrsssssasmscnmmasasnewemeorecead =Rp14.127.500,00Uang dana pensiun sesuai dengan perhitungan DPLK Indolife Pensiontama; Uang kebijaksanaan dan kekurangan cuti yang belum diterima sebesarRp2.825.500,00 + Rp1.076.381,00.........ceeeeeeeeeees =Rp3.901.881,00;Kerugian Imateriil: Hilangnya hak menikmati uang selama I (satu) tahun Rp15.000.000,00; Beban psikologis yang ditanggung Penggugat akibat perbuatan Tergugat Rp.100.000.000,00;4.

Nomor 13/2003.Angka 4: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugatsebagai berikut:Kerugian Materiil: Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan)sebesar 15% x (9 +5 x Rp2.825.500,00)= Rp5.933.550,00; Uang pisah 5 x Rp2.825.500,00........ cee eeeeeeeeeeteeeee = Rp14.127.500,00; Uang dana pensiun sesuai dengan perhitungan DPLK Indolife Pensiontama; Uang kebijaksanaan dan kekurangan cuti yang belum diterima sebesarRp2.825.500,00 + Rp1.076.381,00...

=Rp5.933.550,00; Uang dana pensiun sesuai dengan perhitungan DPLK Indolife Pensiontamal; Uang kebijaksanaan dan kekurangan cuti uang belum diterima sebesarRp2.825.500,00 + Rp1.076.381.00 oe. Rp3.901.881,00;Kerugian Immaterial: Hilangnya hak menikmati uang selama 1(satu) tahun Rp15.000.000,00; Beban psikologis yang ditanggung Para Penggugat akibat perbuatanTOPSUGAL. s cscisss.ca sscansnsnnanen casmmananannnanacanacuencns Rp100.000.000,00;Hal. 5 dari 17 hal.Put. Nomor 19 PK/Pdt.SusPHI/20145.

terhadap perbuatan Penggugat tanggal 28 Januari 2012 tersebut,Penggugat pada tanggal 1 Februari 2012 dipanggil oleh HRD perusahaanuntuk dimintai keterangan dan pada tanggal 6 Februari 2012 dipaksa dandiintimidasi agar menandatangani surat pernyataan yang substansinyaantara lain :a) Bahwa Penggugat telah menandatangani kupon discount 50% menushrimp roll atas nama saudara Taslim, saudara Irpan, saudaraBaihaaqi;b) Pihak perusahaan akan memberikan surat keterangan/referensi kerja;c) Bersedia menerima uang kebijaksanaan

Bahwa Penggugat keberatan dan menolak anjuran tertulis dari Mediatorhubungan industrial dengan menyampaikan surat jawaban No.030/SkKBP/IV/2012 tertanggal 26 April 2012 (bukti P8), yang pada prinsipnyatetap tidak memberikan hakhak yang layak pada Penggugat, yaitumenganjurkan Penggugat untuk menerima uang kebijaksanaan sebesarHal. 3 dari 17 hal.Put.No. 113 K/Pdt.SusPHI/2013Rp2.736.740, (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratusempat puluh Rupiah);10.Bahwa terhadap uang kebijaksanaan sebesar

porsi shrimp roll dengan discount 50% yang dilakukan lebih dari sekalidengan menggunakan namanama karyawan lain, namun keterkaitanantara kelalaian Penggugat dengan kerugian yang dialami perusahaanadalah tidak sebanding, yaitu hanya sejumlah Rp27.000, (dua puluhtujuh ribu Rupiah) seperti yang telah disebutkan dalam poin 4 di atas;16.Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang melakukan skorsing kepadaPenggugat hingga 4 (empat) kali berturutturut, intimidasi dan pemaksaanuntuk menandatangani pemberian uang kebijaksanaan

Menyatakan penetapan uang kebijaksanaan sebesar Rp2.736.740, (duajuta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah) olehTergugat adalah tidak berdasar hukum;4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesarRp22.995.233, (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh limaribu dua ratus tiga puluh tiga Rupiah);Hal. 7 dari 17 hal.Put.No. 113 K/Pdt.SusPHI/20135.

"(4) "Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a adalah orang yang nyatanyata mempunyai wewenangikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalammenyalankan perusahaan."

Kho KusumaWijaya tidak termasuk dalam kriteria orang yang nyatanyata mempunyaliwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusandalam menjalankan perusahaan" sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 UUKUP, karena kewenangan yang diperoleh Sdr.

Kho Kusuma Wijaya memilikiwewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dinyatakandalam Pasal 32 UU KUP. Keberadaan Sdr. Kno Kusuma Wijaya sebagaiHalaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 411/B/PK/PJK/2013Pengurus sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SKLGL/VI/2011tanggal 17 Juni 2011 juga diperkuat dengan wewenang yang diberikankepadanya untuk menandatangani cek.

Kno Kusuma Widjaja adalah pengurusyang termasuk dalam kriteria orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana disebutkandalam Pasal 32 UU KUP.Secara lebih terinci, bersama ini kami uraikan alasan kami diatas:Ad.1. Sdr.

Kno Kusuma Widjaja adalah pengurusyang termasuk dalam kriteria orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana disebutkandalam Pasal 32 UU KUP.Halaman 29 dari 32 halaman.

terlebin dahulu memeriksadan mengacu kepada UU KUP ketimbang UU lainnya.Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 32 ayat 1 (a) UU KUPmengatur bahwa :"Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalamhal:a. badan, oleh Pengurus; "Selanjutnya, Pasal 32 ayat 4 UU KUP mengatur bahwa :"Termasuk dalam pengertian Pengurus sebagaimana dimaksud dalamayat 71 huruf (a) adalah orang yang nyatanyata mempunyai wewenangikut menentukan kebijaksanaan

Berdasarkan ketentuanketentuan diatas secara jelas dan tegas terlihatbahwa UU KUP menerima dan mengakui situasi dimana seorangKomisaris dapat dianggap sebagai "Pengurus" dari suatu Perusahaan,sepanjang Komisaris tersebut mempunyai kewenangan untuk turutmenentukan kebijaksanaan perusahaan dan atau turut serta dalamHal. 13 dari 25 hal. Put.

Penjelasan resmi dari ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf (a) UUPenagihan Pajak diatas menegaskan bahwa :"Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan: untuk Perseroan Terbatas, kepada Pengurus yang meliputi Direksi,Komisaris, Pemegang Saham tertentu, dan orangorang yang nyatanyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan danatau mengambil keputusan dalam menjalankan Perseroan.Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazimdisebut sebagai Dewan Komisaris dan Komisaris

Dalam Surat ini, Termohon menjelaskan bahwa :"Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwayang termasuk dalam pengertian pengurus adalah pihakpihak yangmempunyai wewenang dalam menentukkan kebijaksanaan dan ataumengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan,walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunanpengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahandan tidak ada batasan tingkat kedudukan yang bersangkutan dalamperusahaan apakah

Tugas dari Komisaris dalam UU Perseroan Terbatas dan AnggaranDasar PemohonSesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas, tugasutama dari Komisaris adalah untuk mengawasi kebijaksanaan Direksidalam menjalankan Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi.Namun demikian, secara substantif, kita dapat menafsirkan bahwatugas seorang Komisaris dapat saja lebih luas dari pada hanya sekedarmengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan sertamemberi nasehat kepada Direksi, terutama

merukunkan kembaliPenggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal4 Juli 2019, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan Penggugat;Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan

Tergugat sering berkatakata kasar,Tergugat sering melakukan kekerasan fisik/KDRT, Tergugat tidak memberinafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun dan Penggugat sudah merasatidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sertapuncaknya pada bulan April tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat denganTergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

sendiri di persidangan telahdiperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudianMediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akantetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan

perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat telah membiarkan / tidakmemperdulikan penggugat selama 4 Bulan, dan Tergugat tidak mempunyaitanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang imam dalam rumahtangga dan puncaknya pada bulan April tahun 2019 dan sejak itu antaraPenggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

Asep Ruhiat dan kawankawan(58 orang) uang pesangon diberikan 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan penggantian haksebesar sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ditambah kebijaksanaan Direksi x sesuaiketentuan uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan 3 bulan gaji terakhir, danselama belum ada putusan/ penetapan PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial pihakpengusaha wajib memberikan hak normatif kepada pekerja;Agar pihak

Disamping pemberian kompensasi sesuai ketentuan normatifperundangundangan, dan tambahan kebijaksanaan Direksi bagi karyawan yangmenerima PHK sebagai berikut:a Uang pesangon sebesar 2 x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2);b Uang penghargaan masa kerja x sesuai ketentuan Pasal 156ayat (3);c Uang penggantian hak x sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Tambahan kebijaksanan Direksi memberikan:d Uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai ketentuan Pasal 156ayat (3);e 3 (tiga) bulan gaji;Bahwa kepada karyawan

Indocater;e Sebanyak 58 orang menolak PHK;4 Tanggal 7 Desember 2009, Pengusaha mengajukan permohonan pencatatan PHK keKantor Dinas Tenagakerja Kota Bandung dengan Nomor Surat 185/ HPB/DisnakerLeg/XII/2009 (Bukti P11);5 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, telah melaksanakan perundinganpertama Tripartit dan Pengusaha masih memberikan kebijaksanaan menawarkanHal. 13 dari 31 hal. Put.

Perusahaan/ Pengusaha menawarkan kompensasi di atas ketentuan normatif Pasal164 ayat (3) dan Direksi memberikan kebijaksanaan tambahan dari yang ditawarkansebelumnya 2 bulan gaji menjadi 3 bulan gaji.

Serikat Pekerja Mandiri HotelPapandayan tetapmenolak penawaran tersebut;7 Bahwa dari uraian di atas Penggugat memiliki dasar dan alasanalasan yang kuat untukmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku kepada Asep Ruhiat dan kawankawan sebanyak 58 orangkaryawan selaku para Tergugat;8 Bahwa tawaran kebijaksanaan Direksi terhadap tambahan Kompensasi PHK diberibatas waktu sebagaimana yang disampaikan dalam perundingan Mediasi.

Namunberdasarkan laporan mediasi bertanggal 13 Agustus 2020, proses mediasi tidakberhasil;Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telan mengajukanjawaban secara lisan yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antaraPenggugat dan Tergugat

;Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepadaPenggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat danTergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugattelah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada jawaban yaitu Tergugat tidak keberatan untuk bercerai denganPenggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil(gagal);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokokpermasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat yang ingin bercerai denganTergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugattersebut di atas;Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 665/Padt.G/2020/PA.BgrMenimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

Mumu, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihakakan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawabantara Penggugat dan Tergugat

2020 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat tanpa alasan apapun dan sejak saat itu, antara Penggugat danTergugat pisah rumah dan puncaknya pada bulan april tahun 2020 dan sejak ituantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 6788/Pdt.G/2021/PA.CbnReferte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkanoleh Dewan Pengawas;Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaanPD.

BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkanoleh Dewan Pengawas.b Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaanPD.

BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkanoleh Dewan Pengawas.2. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaanPD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh DewanPengawas.3. Penyusunan dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD.BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaandibidang organisasi, perencanaan, perkreditan keuangan, kepegawaian, umumdan pengawasan untuk mendapat pengesahan.4.

BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan olehDewan Pengawas.2. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.3. Penyusunan dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPRkepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidangorganisasi, perencanaan, perkreditan keuangan, kepegawaian, umum danpengawasan untuk mendapat pengesahan.4.

., M.Si. telah berupaya mendamaikan parapihak akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawabantara Penggugat dan Tergugat

pertengkaran dalam rumah tangganya,dengan alasan karena karena Tergugat tidak jujur akan penghasilan yang didapat dan Tergugat juga selalu perhitungan terhadap Penggugat, Penggugatdan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 1tahun lamanya; dan puncaknya pada ... dan sejak itu antara Penggugat denganTergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahanatau penambahan;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmengajukan jawaban bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai denganPemohon, namun Termohon menyangkal mengenai penyebab perselisihanyang menurut Pemohon karena Termohon menuntut nafkah lebih, menurutTermohon, bahwa Termohon hanya menuntut nafkah yang bisa mencukupikebutuhan Termohon dan selanjutnya Termohon menyerahkan sepenuhnyakepada kebijaksanaan

diketahuipokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak November 2020 antaraPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangganya, dengan alasan karena Termohon menuntut nafkah yanglebin dari kKemampuan Pemohon dan puncak perselisinan terjadi padaDesember 2020 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisahrumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohonmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

Mumu, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihakakan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 2092/Pdt.G/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangganya, dengan alasan karena masalah nafkah dan Tergugat seringHalaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2092/Pdt.G/2021/PA.Cbnberkatakata kasar kepada Penggugat dan puncaknya pada pertengahan tahun2020 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmengajukan jJawaban bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai denganPemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawabantara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor XXX bertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh

Mei tahun 2019antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangganya, dengan alasan karena Pemohon dan Termohonsamasama mempunyai sifat egois dan dan cenderung ingin menang sendiridan puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2019 dansejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohonmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkanseluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.