Ditemukan 865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejaksaaan kejaksaan kejakasaan kejaksaann kebijaksanaan keaksaraan kejaksasan
Penelusuran terkait : Kepala kejaksanaan negeri garut vs asep muhidin;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 04-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 K/TUN/KI/2023
Tanggal 16 Oktober 2023 — KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI GARUT VS ASEP MUHIDIN;;
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI GARUT VS ASEP MUHIDIN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNG PINANG
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNG PINANG
    dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNG PINANG
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNG PINANG
    Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 K/Pid/2010
Tanggal 12 Januari 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI MEMPAWAH ; DANIEL Bin ABDULLAH
21 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI MEMPAWAH ; DANIEL Bin ABDULLAH
    oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-02-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730K/PID.SUS/2007
Tanggal 19 Februari 2008 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Manado ; FERRY ROTTIE
326 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Manado ; FERRY ROTTIE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-01-2006 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1728K/PID/2004
Tanggal 13 Januari 2006 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Ende ; Fincensius Tani Dale
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Ende ; Fincensius Tani Dale
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-09-2007 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/PID/2007
Tanggal 20 September 2007 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Ponorogo vs. WIDODO BIN MUDJIO
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Ponorogo vs. WIDODO BIN MUDJIO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-07-2011 — Upload : 20-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1189 K/Pid/2011
Tanggal 28 Juli 2011 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSANAAN NEGERI KOTAMOBAGU; ADRIAN MONGAN alias ADRIAN
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSANAAN NEGERI KOTAMOBAGU; ADRIAN MONGAN alias ADRIAN
    No. 1189 K/Pid/201 1MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSANAAN NEGERI KOTAMOBAGU tersebut ;Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-12-2007 — Upload : 24-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1196K/PID/2004
Tanggal 18 Desember 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Bontang ; DEWI KOMARA HESTININGSIH A.MA.Pd. binti KASAN HIDAYAT
38 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Bontang ; DEWI KOMARA HESTININGSIH A.MA.Pd.binti KASAN HIDAYAT
    oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, makabiaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;Memperhatikan UndangUndang No. 4 Tahun 2004, UndangUndang No.8Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-12-2005 — Upload : 20-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588K/PID/2005
Tanggal 8 Desember 2005 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Semarang ; Juremi bin Sumarlan ; Sujani bin Suripan
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Semarang ; Juremi bin Sumarlan ; Sujani bin Suripan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1405 K/Pid/2010
Tanggal 11 Februari 2011 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI SEMARANG ; HERAWATI WIJONO, SH., Binti BUDI WIJONO
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI SEMARANG ; HERAWATI WIJONO, SH., Binti BUDI WIJONO
    tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak
Putus : 28-09-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1907 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 28 September 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI AMURANG ; SWENDY RIVERS NAJOAN alias WENDY
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI AMURANG ; SWENDY RIVERS NAJOAN alias WENDY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI LUBUK PAKAM ; R I D W A N
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI LUBUK PAKAM ; R I D W A N
    Put.No.1577 K/Pid.Sus/2015Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut; Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Terdakwa RIDWAN tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Register : 31-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
LSM PENTAS GUGAT INDONESIA
Tergugat:
KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
73 — 21
  • Penggugat:
    LSM PENTAS GUGAT INDONESIA
    Tergugat:
    KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 04-09-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 31-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 430/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 25 Nopember 2014 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq kejaksanaan Agung RI cq Kejaksanaan Tinggi Jayapura cq Kejaksanaan Negeri Fak-Fak Diwakili Oleh : DIJAH TRIMAHANANI, SH
Terbanding/Penggugat : Johanes Eka Edi Santosa Oei
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Samudra Lintas Timur
Turut Terbanding/Tergugat : Saudara Bobby Wenas
Turut Terbanding/Tergugat : Saudara Rusdiyanto alias Yayan
Turut Terbanding/Tergugat : Saudara Sipin Cahyono
32 — 24
  • Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq kejaksanaan Agung RI cq Kejaksanaan Tinggi Jayapura cq Kejaksanaan Negeri Fak-Fak Diwakili Oleh : DIJAH TRIMAHANANI, SH
    Terbanding/Penggugat : Johanes Eka Edi Santosa Oei
    Turut Terbanding/Tergugat : PT. Samudra Lintas Timur
    Turut Terbanding/Tergugat : Saudara Bobby Wenas
    Turut Terbanding/Tergugat : Saudara Rusdiyanto alias Yayan
    Turut Terbanding/Tergugat : Saudara Sipin Cahyono
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-04-2009 — Upload : 13-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309K/PDT/2005
Tanggal 28 April 2009 — ADITIO ; REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI MEDAN
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADITIO ; REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI MEDAN
    wewenangnya diharuskan tetap membina hubungankerja Sama dengan badanbadan penegak hukum dan keadilan yang dilakukanmelalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungandengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masingmasingpenegak hukum yang bertujuan memperlancar upaya penegakan hukum sesuaidengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidakmemihak dalam penyelesaian perkara (vide Pasal 30 berikut penjelasanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kejaksanaan
    sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti berdasarkan putusanMahkamah Agung RI tanggal 7 November 2001 No. 1480 K/PID/2001,karena Aditio Cs telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yangkemudian terhadap barang bukti yang semula disita oleh Penyidik sesuai izinKetua Pengadilan Negeri Medan masingmasing tanggal 30 Oktober 2000,No. 2004/SIT/PID/2002/PN.Mdn, dan tanggal 1 Desember 2000, No.2270/SIT/PID/2000/PN.Mdn, telah dilakukan penyerahan/ pengembalianoleh pihak Kejaksanaan
    Menimbang, bahwa Benny Gunawan alias Goh Kim Seng yaitu suami/orangtua Tergugat Ill telah memperoleh tanah dan bangunan rumah di atasnyasetempat dikenal dengan Jalan Kalimantan No. 4 d/h 2/4 Medanberdasarkan Akte Penjualan dan Pembelian No. 124 Notaris Ong Kim Lian,yang semasa hidupnya Benny Gunawan tidak pernah mengalihkan haknyatersebut kepada pihak lain, maka berdasarkan bukti T.III.4 warisan jatuhkepada Tergugat Ill, sehingga setelah objek sengketa yaitu tanah dan rumaha quo dikembalikan oleh Kejaksanaan
    wewenangnya diharuskan tetapmembina hubungan kerjasama dengan badanabdan penegak hukumdan keadilan yang dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikalsecara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormatifungsi, tugas dan wewenang masingmasing penegak hukum yangbertujuan memperlancar upaya penegakan hukum sesuai azas cepat,sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dalampenyelesaian perkara (vide : Pasal 30 berikut penjelasan UndangUndang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1882 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — SYAFRUDIN S. PATTAH;
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI DONGGALAtersebut;
    Pasal 55 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI DONGGALAtersebut;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SURYANTO BARUS
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Rantau Prapat tersebut
    harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 233 Ayat (1) dan (2) UndangUndang NomorUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 13-03-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/PID.SUS/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DEDI AZPANDAD Panggilan DEDI
134 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSANAAN NEGERI PADANG tersebut;
    Mengingat Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSANAAN
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 15/Pid/2013/PT.TK.
Tanggal 21 Februari 2013 — ENI SUSANTI Binti BOIMAN
23 — 11
  • M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Menggala tersebut ;-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 November 2012 No. 245/Pid.B/2012/PN.MGL yang dimohonkan banding tersebut;- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);