Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidaksanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena ituPenggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.10.Bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sudahmendapatkan izin dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Bandung pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Nomor:800/Kepeg.36/BKPPD/2018tertanggal 27 Agustus 2018.Bahwa segala uraian yang telah Penggugat

Surat jjin untuk melakukan perceraian Nomor : 800/Kepeg.36/BKPPD/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan an. RektorKepala Biro SDM, Hukum dan Tata Kelola Universitas PadjadjaranBandung, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukanalat bukti saksi yaitu :1.

. (3 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A.INNGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEGtanggal 30 Oktober 2006. otocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. 1 MADEINGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR.AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKlungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30Oktober 2006. Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati KlungkungNomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda KabupatenKlungkung Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan SekretariatDaerah Nomor: 800/kepeg.02/BKPSDM/2019 tertanggal 18 April 2019,yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.10.

jelasmenunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang beradadiwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Kota Cimahiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmendapatkan izin bercerai berdasarkan Keputusan Sekretariat DaerahNomor: 800/kepeg

Hal. 211.Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sangguplagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.12.Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmenerima izin cerai dari SEKDA Kabupaten BandungNo:800/Kepeg.55/BKPPD/2018 pada tanggal 26 Desember 2018.13.

Hal. 3Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan caramenasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganyadengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkaraPenggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkanSurat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor800/Kepeg.55/BKPPD/2018, tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung hal ini sebagaimana ketentuanPasal 3 ayat

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan izin berdasarkan surat Keputusan Nomor :800/Kepeg.29/BKPPD/2018 tertanggal 27 Juli 2018;Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi c/q Majelis Hakim, untukHalaman 3 dari 14 halamanPutusan Nomor 6483/Pdt.G/2018/PA.Cmimemanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yangditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebihlanjut berkenan

sedangkanTergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun menurut relaas yang dibacakan dipersidangan, kepadanya telah diakukan pemanggilan dengan resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatualasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Aparatur SipilNegara, untuk melakukan perceraian ini telah mendapat izin dari SekretarisDaerah Kabupaten Bandung dengan Surat Keputusan Nomor800/Kepeg

salinan SK PNS Nomor: 821.2/115/Asmat/2012, pada tanggal 27 Februari 2012 ;

Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor: 820/429/KEPEG/2011, tanggal 02 Januari 2011 ;

Asmat sebagai tenaga Administrasi Subbag Keuangan dengan Nomor: 820/433/KEPEG/2011, tanggal 02 Januari 2011 ;

SARAFIAH SYAM dengan Nomor: SK.821.3/025/ASMAT/2011, tanggal 26 Agustus 2011 ;

Keuangan (Tenaga Harian Lepas ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat terhitung mulai tanggal 02 Januari 2011 ;

Asmat sebagai tenaga AdministrasiSubbag Tata Usaha dengan Nomor 820 / 429 / KEPEG / 2011, tanggal02 Januari 2011.41) 1(Satu ) Lembar foto copy SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUN denganNomor : SK.813.2 / 059 / AMT / 2010, tanggal 24 Oktober 2011.42) 1 ( Satu ) Lembar foto copy Nota Dinas Penugasan Honor an.SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Keuangan dengan Nomor 820 / 433 / KEPEG / 2011,tanggal 02 Januari 2011.43) 1( Satu ) Lembar foto copy SKEP CPNS an.

Keuangan(Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat terhitungmulai tanggal, pada tanggal 02 Januari 2011.48) 1 (satu ) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/599 / KEPEG, untukmelaksanakan tugas sebagai Stef Keuangan ( Tenaga Harian Lepas ) PadaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

Keuangan (Tenaga Harian Lepas ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat terhitungmulai tanggal, pada tanggal 02 Januari 2011.48. 1 ( satu ) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/599 / KEPEG, untukmelaksanakan tugas sebagai Stef Keuangan ( Tenaga Harian Lepas ) PadaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Keuangan dengan Nomor: 820/433/KEPEG/2011,tanggal 02 Januari 2011 ;43. 1 (satu) lembar foto copy SKEP CPNS an. SARAFIAH SYAMdengan Nomor: SK.813.3/045/AMT/2010, tanggal 01 Oktober 2011 ;44. 1 (satu) lembar foto copy SKEP PNS an.

(Tenaga Harian Lepas ) pada Sekretariat DPRD KabupatenAsmat terhitung mulai tanggal 02 Januari 2011 ;A8. 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas Nomor: 820/599/KEPEG,untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Keuangan (Tenaga Harian Lepas)pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

., M.Si Notaris di Jayapura dan Surat Keputusan DireksiNomor : 421/KEPEG/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Alih TugasPegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua bertindak dalamjabatannya untuk dan atas nama Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan DaerahPapua di Jayapura yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 57 Jayapura99111, dengan ini memberi Kuasa Khusus Nomor : 06/182/WRN/2019 tanggal27 Mei 2019 kepada : PT.

No. 117/Pdt.G/2019/PA.Sor10.Izin Nomor : 800/Kepeg.03/BKPSDM/2019, Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil an. Sdr. Asep IrwanKurniawan, Nip. 19700915 201212 1 001, Pangkat/Gol. Ruang PengaturMuda Tk.

melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapatdilaksanakan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar maurukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil;Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebin dahulumembacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap padapermohonannya semula;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izinperceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan surat Nomor800/Kepeg

perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir padapersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap Pemohon danTermohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi wajib dilaksanakan apabila kKedua belahpihak berperkara hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan suratNomor 800/Kepeg

Fotocopy Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari Dinas Pendidikan KabupatenTabalong Nomor: B21/DIK/KEPEG/800/02/2011 tanggal1 Februari 2011, bermeterai cukup serta telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda buktiP.2;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulistersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang. saksiyang memberikan keterangan di bawah sumpah, masingmasing bernama:1.

bersangkutan yang secarakeseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa bukti surat P.1l dan P.2~ yangdiajukan Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta NikahNomor: 14/14/1/2006 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan MHaruai Kabupaten Tabalong padatanggal 16 Januari 2006 dan fotocopy Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian dari Dinas PendidikanKabupaten Tabalong Nomor: B21/DIK/KEPEG

., M.Si Notaris di Jayapura dan Surat Keputusan DireksiNomor : 421/KEPEG/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Alih TugasPegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua bertindak dalamjabatannya untuk dan atas nama Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan DaerahPapua di Jayapura yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 57 Jayapura99111, dengan ini memberi Kuasa Khusus Nomor : 06/178/WRN/2019 tanggal27 Mei 2019 kepada : PT.

Institut Keguguran dan IIlmu Pendidikan(IKIP) PGRI Bali tanggal 11 Februari 2008 ;Bukti bertanda P.11. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nyoman Sudarma tanggal 04 01 2018 ;Bukti bertanda P.12. berupa Fotokopi Daftar Lampiran PetikanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor813.2/5563/Kepeg, tanggal 17 Maret 1984 ;Bukti bertanda P.13. berupa Fotokopi Lampiran Surat PetikanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor821.2/30/Kepeg, tanggal 30 April 1985;Bukti bertanda P14. berupa

Nomor 172/Pdt.G/2014/PA Mks.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan pemohondatang menghadap sendiri di depan persidangan sedang termohon tidakpernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan ketidak hadiran termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah.Bahwa pemohon sebagai Karyawan PDAM, telah mendapatkan Suratsin untuk melakukan perceraian, Nomor 152/B2/UM/Kepeg

/ 2015/S.843.Tah.Sus / PP / 2015 / MA.tanggal 29 Juli 2015, ditetapbkan untuk memperpanjang masa penahananTerdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (Il), terhitung sejak tanggal 30 Juli2015;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:PERTAMA:Bahwa Terdakwa Obeth Mehara selaku Kabag Keuangan SetdaKabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmiberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 821.3 / 54 /KEPEG

Nomor1949 K/Pid.Sus/2015berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 821.3 / 54 /KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 bersama Terdakwa YunusKamunyen, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi danTerdakwa Jeremias Kaiba, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danTerdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Putra Jaya yang berkas perkaramereka diajukan secara sendirisendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura.

Nomor1949 K/Pid.Sus/2015Menyatakan barang bukti surat berupa:4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.4.10.4.11.Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala DaerahTingkat Propinsi Irian Jaya, Nomor 1395 / 464B / 03197 / PEM /81 tanggal 18 Juni 1981 Tentang Keputusan Pengangkatan ObethMehara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3 / 54 /KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang PengangkatanObeth Mehara sebagai Kepala Bagian Keuangan SetdaKabupaten

empat) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:a.Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala DaerahTingkat Propinsi Irian Jaya Nomor 1395 / 464B / 03197 / PEM / 81tanggal 18 Juni 1981 tentang Keputusan Pengangkatan Obeth Meharasebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3 / 54 /KEPEG

Menetapkan barang bukti berupa:a.Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala DaerahTingkat Propinsi Irian Jaya, Nomor 1395 / 464B / 03197 / PEM / 81tanggal 18 Juni 1981 Tentang Keputusan Pengangkatan Obeth Meharasebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3 / 54 /KEPEG / 2008 tanggal 01 Desember 2008 Tentang PengangkatanObeth Mehara sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda KabupatenSarmi;DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor DPA.SKPD 03 / DPA / 2011,tanggal

BuktiT4 : Fotocopy Keputusan Walikota Depok Nomor.821.24/SK.272.10.03/Kepeg/2009 tanggal 30 Oktober 2009;5. BuktiT5 : Fotocopy Lampiran Keputusan Walikota Depok Nomor821.24/SK.272.10.03/Kepeg/2009 tanggal 30 Oktober 2009;6. BuktiT6 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kota Depokk Nomor821.24/SPP.272.10.03/KEPEG/2009;7. BuktiT7 : Fotocopy Surat Undangan Lurah Cilangkap Nomor 005/108 Pem tanggal 22 September 2017;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Dpk8. Bukti T89. Bukti T910.

Surat Pernyataan, buktiT4 berupa Surat Keputusan Walikota Depok, bukti T5 berupa lampiran SuratKeputusan Walikota Depok dan bukti T6 berupa Surat Pernyataan pelantikanHalaman 22 dari 30 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Dpkdiperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 November 2009, H.Zaenal Kopli,S.Sostidak menjabat sebagai Lurah Cilangkap melainkan pada saat itu H.ZaenalKopli,S.Sos menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada KecamatanCilodong berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor821.24/SK.272.10.03/Kepeg

.: 013 / TU Kepeg / RSUD / 2018 padatanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasildari tes urine terdakwa Muhamad Yamin Pgl. Yamin menunjukan Methamphetamine :Positif (+) Reaktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. MA.Hanafiah SM Batusangkar dengan No.: 014 / TU Kepeg / RSUD / 2018 padatanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasildari tes urine terdakwa Jefri Antoni Pgl.

HanafiahSM Batusangkar dengan No.: 013 / TU Kepeg / RSUD / 2018 pada tanggal 18Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasil dari tesurine para terdakwa Muhamad Yamin Pgl. Yamin menunjukan Methamphetamine :Positif (+) Reaktif;Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. MA. HanafiahSM Batusangkar dengan No.: 014 / TU Kepeg / RSUD / 2018 pada tanggal 18Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp.

B Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat,kepentingan Penggugat terasa dirugikan sebab :e Penggugat telah aktif kembali bekerja sebagai guru di SDNPercobaan Palangka Raya berdasarkan Surat Keterangan AktifMelaksanakan Tugas Nomor : 420/284/Kepeg./2011 tertanggal29 April 2011. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu padatanggal 13 Desember 2011 Penggugat menerima SuratKeputusan a quo dengan dasar tindakan pidana yang dilakukanpada tanggal 28 Maret 2011.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten BoneBolango yang diangkat berdasarkan Keputusan: Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.GTO.a) No. 813.2/KEPEG/453/2005 Tanggal 24 Januari 2005 Tentang CalonPegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bone Bolango; b) No. 823.2/KEPEG//SK/27/2006 Tanggal 1 Februari 2006 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 3.

No. 813.2/KEPEG/453/2005 Tanggal 24 Januari 2005 Tentang CalonPegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bone Bolango; b. No. 823.2/KEPEG//SK/27/2006 Tanggal 1 Februari 2006 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.GTO.2. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerahKabupaten Bone Bolang0; 222222 222 ne ne nnn3.

/453/2005 tanggal 24 Januari 2005 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Bone Bolengo atas nama Abdul Haris Habibie(Fotokopi dari fotokopi); Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor823.2/KEPEG/SK/27/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil MenjadiHalaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.GTO.9.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan, jawaban,bukti surat Penggugat dan Tergugat maka di temukan fakta hukum sebagaiDerikut: 229 2n omen nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nna na nana nananannns1.Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilberdasarkan surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:813.2/KEPEG/453/2005 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipildaerah kabupaten bone bolango, tanggal 24 Januari 2005 atas nama AbdulHaris Habibie

(vide bukti P7);Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkansurat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 823.2/KEPEG/SK/27/2006tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi Pegawai NegeriSipil, tanggal 1 Pebruari 2006 atas nama Abdul Haris Habibie (vide bukti P8);Bahwa Penggugat telah di jatuhi hukuman pidana 2 (dua) Tahun 9(sembilan) bulan berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsipada pengadilan Negeri Gorontalo sesuai putusan nomor: 08/Pid.SusTPK/2014

Sangkala semasa hidupnya adalah sebagaipenerima tunjangan Pensiunan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlUjung Pandang sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian PensiunNomor 861/ 863/ KEPEG/ 99 pada tanggal 28 Juli 1999.Bahwa pernikahan Pemohon dengan M Dawing bin Dg. Sangkala sekitar +59 tahun, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapuntentang keabsahannya.Bahwa antara Pemohon dan M Dawing bin Dg.

Dawing S.Nomor 103607/1001030702 tertanggal 23 September 1998 yangdikeluarkan oleh DIREKSI PT TASPEN PERSERO Ujung Pandang,oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4Foto kopi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIUjung Pandang Nomor 861/863/KEPEG/ 99 tertanggal 28 Juli 1999yang dikeluarkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II UjungPandang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan

PDS13/ JPR/Ft.1/ 06 / 2014tanggal 16 Juni 2014, yang pada pokok selengkapnya berbunyi sebagai berikut:DAKWAAN:PERTAMA.Bahwa terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda KabSarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: 821.3/54/KEPEG/2008Tanggal 01 Desember 2008 bersama terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selakuKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan terdakwa JEREMIASKAIBA,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwaF.X.SUSANTO

No. 4/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPasal 2 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda KabSarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : 821.3/54/KEPEG/2008Tanggal 01 Desember 2008 bersama terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST

Tentang KeputusanPengangkatan OBET MEHARA sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.> Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor:SK.821.3/54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang16pengangkatan OBET MEHARA sebagai Kepala Bagian KeuanganSetda Kabupaten Sarmi.> DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD 03/DPA/2011,tanggal 28 Maret 2011.> Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, nomor:680/375/SET/2011 tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan kepadaMPH.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatanOBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda KabupatenSarmi.c. DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD 03/DPA/2011,tanggal 28 Maret 2011.d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan kepada MPH. BinaBlantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator.e.

Asli Surat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor474.2/KPTS.430/KEPEG.2/2015 tentang Pemberian Izin PerceraianPegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran,atas nama N. Nurjannah, S.Pd. tanggal 30 Nopember 2015;B. SaksiSaksi1.

kewenangan relatif Pengadilan Agama Ciamis;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat, agar Penggugat dapat hidup rukun kembali denganTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS)/Guru pada Sekolah Dasar Negeri 2 (SDN) Sindangsari, KecamatanCimerak, telah memperoleh Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh BupatiPangandaran Pangandaran Nomor : 474.2/KPTS.430/KEPEG