Ditemukan 375066 data
106 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
86 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLTAK LOTAR MATIUS SIAGIAN VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
87 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;
130 — 58
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM)(termohon)
KEPALA KEPOLISIAN DAERAHNUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORESTIMUR, Cg. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jin.Trans SaguWaiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili olen Kuasanya:1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala SatuanReserse Kriminal), 2.
Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dandedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanoa adanya keseimbanganitu Semuanya siasia belaka ;Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkanlembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaaanpendahuluan terhadap tindakantindakan kepolisian dan atau kejaksaan(termasuk termohon sebagai salah satu instansi yang juga berhak menyidik)yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu pemohon
Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian sekitar bulanSeptember 2016 ; Bahwa membenarkan surat panggilan (bukti P.7) tertanggal 06september 2016 ; Bahwa setelah dipanggil berdasarkan surat tersebut Saksi mendatangikantor polisi sektor Adonara ; Bahwa ketika sampai di kantor polisi Saksi memberikan keterangan dipenyidik kepolisian ; Bahwa yang mengantar surat panggilan tersebut adalah polisi sendiri ; Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus penganiayaanyang dilakukan oleh
Saksi ALBERTUS NOME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Flores Timur Sektor Adonaradengan jabatan Penyidik Pembantu ; Bahwa Saksi pernah memeriksa Tersangka di kantor Polisi sektorAdonara atas dugaan melakukan tindak pidana penganiyaan ; Bahwa Tersangka di dampingi oleh Penasehat Hukum bernamaTheodorus De Luis ketika diperiksa ; Bahwa Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum sebanyak 2 (dua)kali yaitu tertanggal 08 Juli 2016 dan 22 September
Stella Maris Makassar ; Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi kemudian berangkat ke Makassarberdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Adonaratertanggal 11 Agustus 2016 dan ternyata mendapat fakta bahwa Korbantelah meninggal dunia tertanggal 12 Juli 2016 ; Bahwa sebelumnya Saksi telah berkoordinasi dengan pihak KejaksaanHalaman 19 dari 22 hal. Put.
114 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;
129 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PETRUS KOPONG EBAN ATAKELAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNTUR ADIAKSI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA;
52 — 28
Perdamaian NoWaingapu, berdasarkan SuratKuasa ...Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2012. selanjutnya disebutIKUT TERBANDING IT semula Tergugat ITI ; DAENG BOKU, Jenis kelamin lakilaki, Pekerjaan Pedagang Hewan,bertempat tinggal di RT.21/RW.06 Kelurahan Kambajawa,Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,selanjutnya disebut IKUT TERBANDING III semulaTERGUGAT IV ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq Kepala KepolisianDaerah Nusa Tenggara Timur,Cq Kepala Kepolisian ResortSumba Timur, Cq.Kapolpos
Kepala Kepolisian Daerah NusaTenggara Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur,Cq. Kapolpos Nggaha Ori Angu adalah tidak benar dan tidaksesuai dengan nama Subyek hukum Tergugat V sebagai salahsatu pihak yang digugat, seharusnya penyebutan namanya yangbenar adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq. KepalaKepolisian Daerah Nusa Tenggara Tmur(Kapolda) ...(Kapolda) Cq. Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, (KapolresSumba Timur) Cq.
Kepala Kepolisian Sektor Lewa (Kapolsek Lewa)Cq. Kepala Kepolisian Pos Polisi (Kapospol) Nggaha Ori sebagaiTergugat V, dan secara institusi (kelembagaan) POLRI harus dijadikansebagai Tergugat dengan sebutan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Cq. Kepolisian DaerahNusa Tenggara Timur (Polda NTT) Cq. Kepolisian Resor Sumba Timur(Polres Sumba Timur) Cq. Kepolisian Sektor Lewa (Polsek Lewa) Cq.Kepolisian Pos Polisi (Pospol) Nggaha Ori;17d.
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUANDI PANGARIBUAN SINAGA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
43 — 34
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Direktorat Pol Air Polda NTT
., Keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Air Sagu AtasRT/RW. 004/002, Kelurahan Manulai Il, Kecamatan Alak, KotaKupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07Desember 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Oelamasi Kelas II dibawah register Nomor114/Pdt/SK/12/2017/PN.Olm tertanggal 12 Desember 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;Lawan:Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah NusaTenggara Timur Cq.
waktu yang sudahlebih dari 12 tahun serta aspek kepastian hukum dan keadilan;Bahwa dasar Penggugat/Pembanding melakukan pantauan adalahberdasarkan masukan dari majelis hakim agar kalau barang buktitersebut masih ada maka selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Setempat(PS) dalam rangka untuk menghitung (taksasi) kerugian yang dialamioleh Penggugat/ Pembanding;Bahwa tentang Pengelolaan Barang telah diatur dalam Peraturan KapolriNomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti diLingkungan Kepolisian
127 — 70
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara; Cq. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Malut (Kantor Bersama Samsat Kota Ternate), beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No 9 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. VSDWI ANDRY PRASETYO
PUTUSANNomor 8/PDT/2020/PTTTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian DaerahMaluku Utara; Cq.
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Malut (KantorBersama Samsat Kota Ternate), beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No 9Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.PEMBANDING semula TERGUGAT;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Rumantoro, S.H.,S.lk.
130 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REBUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA JAWA TENGAH);
196 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;;
260 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAWA TENGAH (POLDA JAWA TENGAH),
., dan kawankawan, Para Advokat dan Advokat Magangpada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHMasyarakat) beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAWA TENGAH (POLDA JAWA TENGAH),tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Daup Wismawati, S.H.
POKOK PERKARA;Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untukmelanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini hingga agenda sidangkesimpulan dan putusan akhir;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jawa Tengah Nomor Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Tri Teguh Pujianto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit PoldaJateng;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI;
(delapan ribu enam ratus meter persegi) atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor11/Desa Cikeas Udik tanggal 12 Mei 2004, Surat Ukur Nomor20/Cikeas Udik/2004 tanggal 28 April 2004, seluas 278.690 m? (duaratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh meterpersegi) sepanjang seluas + 8.600 m?
95 — 36
ABDUL HAFID alias HAFIDKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KELOPISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA
Suprapto, Kelurahan Kefa Tengah,Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/SK/PID/ADVAT/I/2012, tertanggal 17 Januari 2012 ;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KELOPISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA, Selaku Penyidik, beralamat di Jl. Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kefamenanu, memberikan kuasa khusus kepada :WIWIN JUNIATO SUPRIADI, MAHFUD, S.H., KRISTIAN CANDRA, PRIMUSA.
Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T9, T10, T12, T13, danT14, telah disita barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidanapemalsuan surat yang diduga keras dilakukan oleh Pemohon, dan penyitaannyadilakukan sebelum dikeluarkannya surat penangkapan oleh Termohon kepadaPemohon, dan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilannegeri Kefamenanu ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 KUHAP mensyaratkan pelaksanaantugas penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
134 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., II. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.;;
52 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPOLISIAN NEGARA RI VS HJ. RAMSIDAH BR. TOBING., DKK;
., jabatanKepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 147/SKU12.18/II/2021, tanggal 24 Februari 2021;KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo 3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Imam Sayuti, S.H.,M.H., dan kawankawan, Para Kuasa Hukum padaKantor Divisi Hukum Polri, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali I, Il;1.LawanHj.
atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia;Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2021Eksepsi Tergugat:1. Gugatan Penggugat kurang pihak (pluriun litis consortium);2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);3. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.
Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali I: KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARAdan Pemohon Peninjauan Kembali Il: KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 161/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 22 September 2020 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor308/G/2019/PTUN.MDN., tanggal 27 Mei 2020;MENGADILI KEMBALI:1.
114 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL., III. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
. & Associates,beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Maret 2019;KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL,berkedudukan di Jalan Bayangkara Raya Nomor 1,Utara Mompang Julu, Panyabungan, KabupatenMandailing Natal, Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: SyafaruddinHasibuan, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor PenasehatHukum Syafaruddin Hasibuan, S.H. & Associates,beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal
bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2,Mengabulkan permohonan penundaan a quo ini:Menangguhkan objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill sampai dengan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dikemudian hari:DALAM POKOK PERKARA:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal dan atau tidak san Keputusan Bersama KepalaDaerah, Kepolisian
Memerintahkan Tergugatl, Tergugatll, Tergugatlll, untuk mencabutKeputusan Bersama Kepala Daerah, Kepolisian Resor Mandailing Nataldan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Tentang Penghentian AktifitasApapun Pada Lokasi + 1.200 Ha., yang dipermasalahkan oleh KUDPasar Baru Batahan dan PT. Perkebunan Nusantara IV (Dalam IzinLokasi Lahan Plasma KUD Pasar Baru Batahan Nomor:590/0599/DISNAH/2018, Nomor: B/233/II/2018, dan Nomor:B283/N.2.2.8.3/DSP 1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018);4.
TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasing padatanggal 12 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi dan II:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bersama Kepala Daerah,Kepolisian