Penetapan Nomor 78/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

adalah Agustinus Noto Susanto;Menimbang, bahwa akan tetapi karena Pemohon dalam permohonannyatidak mohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam dokumendokumen yangtelah ada, maka Hakim berpendapat bahwa petitum dalam angka 2 tersebut diataslebih tepat apabila berupa pernyataan;Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pat.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

peraturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas pribadi pemohon dalamljazah(Surat bukti P5) sebagai tahun kelahirannya adalah tahun 1991, yangHalaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Unrdihubungkan juga dengan keterangan para saksi di persidangan yang padapokok keterangan mereka, pemohon lahir tahun 1991 di rumah orang tuapemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiranpemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1998;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum;Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 135/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Urusan Agama Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes adalahsesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka bukti P 1 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, oleh karena itu, bukti P 1tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.Dengan demikian, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2005menurut hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SonggomKabupaten Brebes yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat (karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehinggamemenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat) sebagaimana yang telahdipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohonadalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14juli 2005 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Termohon begitu juga Termohontidak pernah mendatangi Pemohon dan selama 2 tahun tersebut antara Pemohon danTermohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangbaik karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, begitu jugaTermohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon untuk menjadi istri PemohonPutusan Nomor 3118/Pdt.G/2014/PA Bbs. 13sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi pidana terhadap diri Terdakwa.Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan yang dilakukan olehHakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslahdikuatkan seluruhnya.Bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer MajelisHakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :Keberatan Oditur Militer yang termuat didalam Kontra MemoriBanding pada intinya tidak mengupas tentang keterbuktian

Tuntutan (Requisitor) dan telahdibuktikan didalam persidangan, mengenai berat ringannya pemidanaanterhadap Terdakwa yaitu : Memidana Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.Terhadap Kontra Memori Banding tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidakmemuat tentang keterbuktian

Teluk Betung Timur kota BandarLampung, saat itu Saksi2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD)dan berusia 13 (tiga belas) tahun.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Bandingmenilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjangmengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidananya, sudah tepat danbenar, oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan10Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangMemidana Terdakwa oleh

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensiHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 51/Padt.P/2017/PN Unrrelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

sampai dengan P6 kecuali P4, tertulis danterbaca nama pemohon adalah Gigih Handayani, yang dihubungkan denganketerangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan,Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Unrbahwa nama pemohon adalah sebagaimana nama yang diberikan oleh orangtuanya yaitu Gigih Handayani.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana dalampasal 328 KUHP.

Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Mailitermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan inisesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan.2.

Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangberisi mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana sebagaimanadalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggapi bersamasamadalam membuktikan unsurunsur tindak pidana dibawah nanti.

Bahwa benar, hal tersebut menunjukan bahwa kepergian Putribersama dengan Terdakwa dan Saksi1 adalah karena terpaksa danadanya bujukan dari Terdakwa dan Saksi1.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke2 dalamdakwaan alternatif ke2 Membawa pergi seorang dari tempatkediamannya, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan OditurMiliter sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke2 Membawa pergiseorang dari tempat kediamannya, dan untuk itu pembelaan TimPenasihat Hukum sepanjang mengenai

keterbuktian unsur tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.Bahwa mengenai unsur ke3 dalam dakwaan alternatif ke2,yaitu: Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secaramelawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain,atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Katakata dengan maksud adalah merupakan pengganti katadengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan darisi Pelaku.Menurut MvT yang dimaksud

selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secaraHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 159/Padt.P/2019/PN Unrsubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

ketentuan KUHPerdatadan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan nama pemohon,sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasan telah terjadikesalahan dalam penulisan nama dalam akta kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

Sus/2020Umum Pasal 114 Ayat (1) yuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidanakepada Para Terdakwa masingmasing pidana penjara selama 8 (delapan)tahun dan pidana denda masingmasing sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayardiganti pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan sudah tepatdan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan in casudan pemidanaannya, judex

Bahwa dalammemeriksa perkara Para Terdakwa di muka persidangan, judex factimendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum;Bahwa dalam mempertimbangkan atas keterbuktian Para Terdakwa atasdakwaan Penuntut Umum in casu, judex facti telah mempertimbangkandengan cermat faktafakta hukum di persidangan, yaitu Para Terdakwa telahmembeli Narkotika sabusabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di suatu tempat di KabupatenGresik.

peraturanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Unrpara saksi di persidangan yang pada pokok keterangan mereka selaras dengansuratsurat bukti yang telah diajukan Pemohon.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukung atas dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelasmenjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di

perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahanidentitas tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputitempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/berkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

keterangan daripara saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitasPemohon yaitu bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiranadalah bulan Juli, padahal Pemohon lahir pada bulan April;Menimbang, bahwa terhadap perubahan bulan kelahiran Pemohontersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas,maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalamperkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akanberpegang teguh dan berpedoman kepada halhal sebagai berikut: Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah; Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah,Hakim harus pula memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt

Dengan demikian, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalahsuamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10Desember 1995 menurut hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkandengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2)Angka (8) dan Pasal 66 Ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 danperubahan kedua dengan

nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSonggom Kabupaten Brebes yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat (karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukupsehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat) sebagaimanayang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon denganTermohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan padatanggal 10 Desember 1995 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon begitu juga Termohontidak pernah mendatangi Pemohon dan selama 5 bulan tersebut antara Pemohon danTermohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangbaik karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, begitu jugaTermohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon untuk menjadi istri Pemohonsehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa dari keterbuktian

surat bukti P3 sampai dengan P6,tertulis dan terbaca namapemohon adalah Tawang Indiyah, yang dihubungkan dengan keterangan parasaksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa namapemohon adalah sebagaimana nama yang diberikan oleh orang tuanya yaituTawang Indiyah.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Tentang terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militerdalam tuntutannya yaitu:1)Unsur ke1 : MiliterPenasihat Hukum sependapat dengan OditurMiliter tentang keterbuktian unsur ke1Militer yang terbukti secara sah danmeyakinkan.Unsur ke2: Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin dalamwaktu damai lebih lama daritiga puluh hariBahwa sesuai fakta hukumdipersidangan perbuatan yang dilakukanTerdakwa adalah karena ketidaktahuan atautidak memahami bahwa Terdakwa sehinggatidak masuk

Putusan Nomor: 146K/PM.III12/AD/X/2019Bahwa Penasihat Hukum tidaksependapat dengan keterbuktian unsurtersebut sebagaimana pendapatnya OditurMiliter dalam surat tuntutannya padahalaman 7 huruf e yang menyatakanTerdakwa sejak tanggal 13 Mei 2019 sampaidengan tanggal 30 Juni 2019 atau selama 44(empat puluh empat) hari secara berturutturut meninggalkan kesatuan tanpa jinkarena dalam kurun waktu tanggal 13 Mei2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019Terdakwa telah ijin dari Kesatuannya untukmengurus administrasi

Terdakwa pernah mendapatpenghargaan dari negara berupa Satya LencanaDharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan VIIItahun.Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukumbaik dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukumandisiplin (Kumplin).Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya,menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi.: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.Bahwa mengenai keterbuktian

Putusan Nomor: 146K/PM.III12/AD/X/2019MenimbangMenimbanguraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkanterhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sendiri sebagaimana uraianpertimbangan dalam putusan ini.: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi halhal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalamNota Pembelaannya (pleidooi) dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:1.

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukumsebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya(Pleidooi) berkaitan dengan keterbuktian unsurtindak pidana yang dilakukan Terdakwa, makaMajelis Hakim akan menanggapinya sekaligus danbersamaan dalam pertimbangan mengenaipembuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan sebagaimana uraian pertimbangandalam putusan ini.2.

Facti tidak salah menerapkan hukum ;Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarmengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militerberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan danmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri"sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian

Oleh karenanya menjadi petunjukakan kebenaran perbuatan yang didakwakan in casu ;Justru terdapat alat bukti yang cukup dari fakta yang saling bersesuaianuntuk menyatakan keterbuktian dakwaan in casu, yakni keteranganTerdakwa yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 17April 2016 bersama Sdr. lwan telah menyebabkan urine Terdakwa ketikadilakukan pemeriksaan di Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim padatanggal 29 April 2016 positif mengandung Metamphetamine.

Dengan demikian bahwa penyebab positif urine dandarah Terdakwa in casu karena Terdakwa memang mengkonsumsiNarkotika sabu ;Berdasarkan keadaankeadaan tersebut bahwa putusan Judex Facti yangmenyatakan keterbuktian dakwaan in casu sudah tepat dan benar karenanyaharus dikuatkan ;Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untukmembebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer in casu, harus ditolak ;Bahwa alasan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenambah masa pidana putusan Judex

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satusama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan

Bahwa Pemohon Kasasi mencermatiputusan Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianutKUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktiansehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Oleh karenanya hasil pemeriksaan urine tersebut tidak dapatdengan serta merta digunakan untuk menyatakan keterbuktian dakwaanOditur Militer in casu;Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 4 Tahun2010 bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan Narkotikaharus dilengkapi alat bukti surat berupa uji laboratorium yang menyatakanpositif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

institusi berwenangtersebut harus disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakanNarkotika sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;Bahwa pengakuan Terdakwa in casu yang menyatakan = pernahmengkonsumsi Narkotika, adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiritidak didukung alat bukti formal berupa hasil pemeriksaan laboratorium dariHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 509 K/MIL/2017institusi yang berwenang, karenanya pengakuan Terdakwa tersebut, tidakbisa dengan serta merta sebagai keterbuktian

oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasil/Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Oditur Militer dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut: Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenguatkan atas keterbuktian

dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1)dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalammempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu, judexHalaman 6 dari 10 hal.

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat Sampai dengan 6 (enam) tahun kedepan dapat menyebabkan tidakakan ada lagi perhatian antara Penggugat dan Tergugat serta menyebabkanhak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat terabaikan