, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohonhadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentangpermohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, makaMajelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat kewenang

maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati danmendamaiakan Pemohon tetapi Termohon, tidak hadir maka upaya damai tidakdapat dilaksanakan, sehingga tidak layak untu mediasoi, olehnnya pemeriksaandilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon terbuktiberdomisili di Wilayah Kabupaten Banyumas,sedang Termohon jugaberdomosili yang sama, maka perkara ini menjadi kewenang

pria;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa hutang maskawin tersebut terjadi pada waktuPenggugat dan Tergugat membina rumah tangga, bukan terhutang sewaktu akadnikah berlangsung, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menilai bahwa hutangmaskawin yang menjadi tuntutang Penggugat merupakan hutang piutang murniyang tidak termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama ;Menimbang bahwa, oleh karena hutang piutang murni tidak termasukdalam kewenang

yaitu. antara suami istri terusmenerus terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup bersama lagiMenimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dan alasangugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) dan 2 saksi ;Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutusperkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan yang sudahditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokokgugatan, terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenang

KutipanAkte Pencatatan Sipil;Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka sudahsepatutnya diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan danmenyampaikan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman supaya dapat dilakukannyapenyeragaman nama pemohon di dalam Kartu Keluarga pemohon menjadiAmirudin;Menimbang bahwa karena telah menjadi ketentuan peraturanperundangundangan bahwa setiap perubahan identitas yang ditetapkan olehpengadilan telan menjadi kewenang

yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihakberperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberikuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis berpendapat,bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanyapenerima kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukandan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum kedua dengantermasuk kewenang

apakah permohonanPemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkanpermohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu) apakah permohonan Pemohon tersebut merupakankewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN BgrMenimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patutuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkanpermohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu) apakah permohonan Pemohon' tersebut merupakankewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;Menimbang, bahwa perihal kKewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenang

yaitu. antara suami istri terusmenerus terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup bersama lagiMenimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dan alasangugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) dan 2 saksi ;Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutusperkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan yang sudahditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokokgugatan, terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenang

nomor 0088/Padt.P/2019/PA UnaPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan azaz personalitas keislaman, perkaraini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama, dan Pemohonbertempat tinggal di Konawe maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006perkara ini menjadi kewenang

apakah permohonan Pemohonberalasan menurut Hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkanpermohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkanHalaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bgrterlebin dahulu) apakah permohonan Pemohon' tersebut merupakankewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang

hukumtersebut,selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkanpermohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu) apakah permohonan Pemohon tersebut merupakankewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang

hukum tersebut, selanjutnyaPengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohonberalasan menurut Hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkanpermohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu) apakah permohonan Pemohon tersebut merupakankewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang

sejakputusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan;Bahwa timbulnya perkara ini akibat dari Tindakan dan perbuatan Tergugat maka oleh karena itu membebankan segala biaya yang timbul dalam perkaraini kepada Tergugat ;Bahwa berdasarkan dalidalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Jantho yang mulia menetapkan persidangan perkara inidan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Tergugat atau siapapun yang mempunyai kewenang

menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadapmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jawabanTermohon tidak bisa didengar dipersidangan, namun Termohon adamengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2016 melalui Pcs;Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Termohon dimaksudsetelah majelis hakim menelitinya ternyata isinya bukan merupakan eksepsimengenai kewenang

Martapura;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 yang diajukanPenggugat belum ada, maka Penggugat bersedia menerima tanggung jawabsesuai hukum berlaku ( PP nomor Tahun 1983 Jo pp. 45 Tahun 1945) adalahmerupakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan merupakanHukum Acara Perkawinan, yaitu bukan wewenang Hakim, maka penerapantersebut kewenang

Juni 2021Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membacasecara cermat putusan pada peradilan tingkat pertama telah nyata adakesalahan dalam penerapan hukumnya, maka terhadap putusan ini haruslahdibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi adalah sebagaimanatelah nyata dalam jawaban Terbanding /para Tergugat ;Menimbang,bahwa eksepsi mengenai kewenang

Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diKabupaten Maros yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaMaros, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan AgamaMaros;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil Sesualketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehinggapemanggilan tersebut telah dinyatakan resmi dan patut;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan

Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yangbertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo yang merupakan wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Limboto, maka perkara ini adalah kewenang relatifPengadilan Agama Limboto.Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para PihakMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikanHal. 6 dari 16 hal.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat : Pemerintah mengakulsetiaop LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarpendiriannya melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK (Pasal 2)berdasarkan kewenang Menteri yang dilimpahkan ke Bupati atau Walikotadan dilimpahkan lagi kepada Kepala Dinas (Pasal 3) berdasarkan tempatkedudukan