Ditemukan 20550 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 PK/Pdt/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto, S.E. dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
5818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto, S.E. dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
    KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARASULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan LanudSultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI BowoBudiarto, S.E., berkedudukan di Komplek Lanud SultanHasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikuasa kepada Kolonel Sus.
Putus : 21-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT SURABAYA Nomor 67/PDT/2011/PT.Sby
Tanggal 21 Maret 2011 — Komandan Pangkalan Utama TNI AL III ......PARA TERBANDING
4924
  • Komandan Pangkalan Utama TNI AL III ......PARA TERBANDING
Putus : 25-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA R.I. cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP 3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG VS RUSHENDY EFFENDI, DKK
7849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA R.I.cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG VS RUSHENDY EFFENDI, DKK
    PUTUSANNomor 744 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA RI.cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG,yang diwakili oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara Y.
    Kepala Staf AngkatanUdara (Kasau) cq Pangkoops 3 cq Komandan Lanud Husein SastranegaraBandung sebagai Tergugat Lanud Husein Sastranegara dalam POPberdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Kep/110/XII/2009,tanggal 2122009 tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur KotamaPembinaan dan Operasi TNI AU berada dibawah jajaran Komando OperasiTNI AU atau secara vertikal Lanud Husein Sastranegara adalah Instansivertikal yang mewakili/dibawah Komando Operasi TNI AU , oleh karena itusurat gugatan Para
    Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pemerintah R.I. cqPanglima Angkatan Bersenjata R.l. cq Kepala Staf Angkatan Udara(KASAU) cq Pangkop 3 cq Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandungsemula Tergugat :2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 2013Nomor 575/Pdt.G/2012/PN Bdg. yang dimohonkan banding tersebut:;3.
    Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 224/PDT/2014/PT BDG.tanggal 14 September 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali ini,sebagai berikut:1.Mengadili:Menerima permohonan banding dari Pembanding: Pemerintah R.I. cqPanglima Angkatan Bersenjata R.I. cq Kepala Staf Angkatan Udara(KASAU) cq Pangkops 3 cq Komandan Lanud Husein SastranegaraBandung, semulaTergugat ;.
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATAR.I. cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP 3cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG tersebut:;2.
Register : 18-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Bn
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
3427
  • Penggugat sebagai isteri POLRI juga telah melapor kepada Komandan Tergugat, lalu Komandan Tergugat mempersilahkan Penggugat secara lisan untuk mengurus perceraian ke Pengadilan agama sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Register : 30-06-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 158/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 8 Agustus 2014 — Komandan Pangkalan Angkatan Udara Sultan Hasanuddin
Terbanding/Penggugat : H. Becce Nursiana
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
7940
  • Komandan Pangkalan Angkatan Udara Sultan Hasanuddin
    Terbanding/Penggugat : H. Becce Nursiana
    Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN Dobo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob
Tanggal 28 April 2021 — Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX - Ambon, cq. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal)Aru
2.Gubernur Provinsi Maluku
3.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku
260164
  • Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX - Ambon, cq. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal)Aru
    2.Gubernur Provinsi Maluku
    3.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku
    Komandan Pangkalan Utama TNIAngkatan Laut (Lantamal) IX Ambon, cq. KomandanPangkalan Angkatan Laut (Lanal)Aru, berkedudukan diKkelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau) Aru KabKepeluan Aru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulaupulauAru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku, selanjutnya disebut sebagalTergugat ;2. Gubernur Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 1Kel. Uritetu Kec. Sirimau Kota Ambon, Kel Hunepopu, Sirimau,Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.
Register : 10-09-2013 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.PL
Tanggal 29 September 2014 — NANGKA dan KATRINA NANGKA dkk vs KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO, Qq. Panglima Daerah Milter (Pangdam) VII Wirabuana, Qq. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad, Qq. Panglima TNI
7915
  • NANGKA dan KATRINA NANGKA dkk vs KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO, Qq. Panglima Daerah Milter (Pangdam) VII Wirabuana, Qq. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad, Qq. Panglima TNI
    Bahwa oleh karena kesalahan perbuatan dan tindakan Tergugat, melekat padajabatannya sebagai Komandan Korem 132/Tadulako, dus tindakan dan perbuatan tersebutdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheaddaad), dalam kualifikasi Detournement de paouvoir) (menggunakan kewenanan melampauikewenangan yang dimiliki yang menyebabkan terjadinya pembongkran/pegrusakan hartabenda para Penggugat) dan/atau perbuatan sewenangwenang (abuse of power), paraPenggugat tidaklah perlu
    copy Surat tertanggal 12 September 1978dari Bupti Kepala daerah yang dtujukankepada Kombawit Infantri ditempat beserta lampirannya (bukti surat T8., sesuai dengansalinannya);9. 2 (dua) lembar foto copy memo tanggal 17 Nop. 78 (bukti suratT9, sesuai aslinya);10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Telgram dari Pangdam 13 MDKkepada Dan rem 132/Tadulako, tanggal 3 Nopember 1978 (bukti suratT10, sesuai dengan salinannya);11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: B/24/1/1979, tanggal 20Januari 1979 dari Komandan
    foto copy Surat Telgram dari Dan KomstKologdam XIU/MDK untuk Dan Den Mat: 131202/Palu, tanggal 5Oktober 1978 (bukti surat T13, sesuai dengan aslinya);14. 3 (tiga) lembar foto copy Risalah pemeriksaan Tanah tanggal 9Januari 1965 (bukti surat T14, sesuai dengan aslinya);15. 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor: 1866/WKN 16/KNL.03/2013, tanggal 29 Nopember 2013, perihal penjelasan tentangStatus Tanah Dennpal 07.12.02 Palu dari Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Palu ditujukan kepada Komandan
    Miangas;Bahwa pada saat itu arus lalulintas lancar tapi pelan;Bahwa saksi tidak tahu barangbarang apa yang dikasih keluar oleh Anggota Batalion;Bahwa memang ada anggota TNI yang datang untuk menertipkan di lokasi sengketatersebut;Saksi NASRUDDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:e Bahwa penertipan barangbarang dilokasi sengketa tersebut hari, bulan dan tahunsudah lupa;Bahwa pada waktu penertiban tersebut diperintahkan oleh Komandan, dia bilangsingkirkan barangbarang
Putus : 16-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2408 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRA-NEGAR VS Dr. EDDY WIRAWAN, SH, DK
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRA-NEGAR VS Dr. EDDY WIRAWAN, SH, DK
    KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di Pangkalan TNI AU HuseinSastranegara Bandung, diwakili oleh Nyoman Trisantoso, S.IP.,selaku Komandan Lanud Husein Sastranegara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Erwin Kristiyono, SH., MH., dan kawankawan, Bagian Hukum Lanud Husein Sastranegara, beralamat diKantor Hukum Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 29 Mei 2013,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:1. Dr.
    Kedua radiogram tersebutsecara tegas menjelaskan bahwa Komandan Lanud HuseinSastranegara atau yang mewakili tidak mempunyai kKewenangan untukmembuat rekomendasi tentang pemanfaatan atau pelepasan hak atastanah. Kemudian Radiogram/Telegram tersebut pada tanggal 27Desember 2005 diperkuat oleh Radiogram/Telegram Kepala StafAngkatan Udara No. TK/22/2005 dan No.
    Surat Perintah Komandan Lanud Husein Sastranegara Nomor: Sprin/88/2012 tentang Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban AssetTanah/Bangunan TNI AU = dalam perawatan Lanud HuseinSastranegara. (Bukti T16e);IV.
    KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Hal. 24 dari 25 hal. Put.
    KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K.,SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. Hamdan, SH., MH., dan Syamsul Maarif, SH., LL.M.
Putus : 14-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4489 K/Pdt/2023
Tanggal 14 Desember 2023 — LARAS BUDI, dkk vs KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT CQ PANGLIMA KOMANDO ARMADA I CQ KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT LAMPUNG CQ KEPALA PEMUKIMAN ANGKATAN LAUT LAMPUNG
4833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LARAS BUDI, dkk vs KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT CQ PANGLIMA KOMANDO ARMADA I CQ KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT LAMPUNG CQ KEPALA PEMUKIMAN ANGKATAN LAUT LAMPUNG
Putus : 12-02-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Februari 2010 — KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD, VS MOHAMMAD TOHA bin JENABA, DKK
4930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD, VS MOHAMMAD TOHA bin JENABA, DKK
    KOMANDAN BRIGIFLINUD 17 LINUD KOSTRAD, berkedudukan di kampung Rumbut,Kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, dalam hal inimemberi kuasa kepada : Letkol. Chk. Drs. Amran Amat, SH., dk.,berkantor di Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2005 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ;melawan :1.
    KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1643 K/Pdt/2005,tanggal 29 Nopember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan
    Komandan Brigif Linud 17 Kostrad tidak mempunyail kKewenangandalam hal kepemilikan tanah yang ditempatinya. Dalam hal ini paraTermohon telah kekurangan pihak Tergugat dalam gugatannya karenatidak menyertakan Pangdam Jaya Cq.
    KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRADtersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankemball ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang
    KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRADtersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2010 oleh Prof. REHNGENAPURBA, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH., dan Prof. Dr. VALERINEJ.L.
Register : 14-11-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tbk
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
ASIOK
Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANWIL DIRJEN BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KOMANDAN PATROLI BEA CUKAI BC
12263
  • Penggugat:
    ASIOK
    Tergugat:
    1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANWIL DIRJEN BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN
    2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KOMANDAN PATROLI BEA CUKAI BC
    Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :a.Bahwa Tergugat Il (Komandan Patroli Bea Cukai BC 1610 yangbernama Tatang) atas perintan dari Tergugat telah melakukanpenindakan terhadap Kapal KLM Berkat Sejati dan muatannya beruparotan berbagai jenis milik Penggugat sebanyak 3.615 (tiga ribu enamratus lima belas) bundel seberat 200 ton.Kemudian Tergugat Il atas perintah dari Tergugat membawa kapalbeserta muatannya keluar dari pelabuhan Sungai Mesjid menujutempat Tergugat II.Bahwa setelah dilakukan
    ton,sedang bersandar di dermaga Sungai Mesjid, Kecamatan Sungai SembilanKota Dumai Provinsi Riau, yang kemudian Kapal KLM Berkat Sejati dilakukanpenindakan oleh Tergugat dan Tergugat II secara bersamasama, namunatas penindakan tersebut telah ternyata pelanggaran atau kejahatan terhadapkepabeanan tidak terbukti, hal mana dalam dalil gugatannya pun Penggugattelah mendalilkan sebagaimana dalil gugatan posita angka 5, yangmenyatakan kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat Il (Komandan
    tentangPenghentian Pendidikan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasilpenyidikan terhadap tersangka, Saksi, Ahli dan barang bukti, ternyataHalaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tbkperistiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadaptersangka, tidak cukup bukti, sehingga penyidikan atas perkara terlapordihentikan, menurut Majelis timbulnya kerugian akibat perbuatan melawanhukum yang dialami oleh Penggugat bukan hanya didasarkan kepadatindakan oleh Tergugat II (Komandan
Register : 27-12-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 14-03-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 319/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2023 —
Terbanding/Tergugat I : Panglima Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat II : Komandan Resor Militer 061/ Suryakencana
9317

  • Terbanding/Tergugat I : Panglima Daerah Militer III/ Siliwangi
    Terbanding/Tergugat II : Komandan Resor Militer 061/ Suryakencana
Register : 02-09-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 132-K/PM.III-19/AD/IX/2013
Tanggal 2 Desember 2013 — - Prada KASDI
6716
  • Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : - 40 (empat puluh) lembar Absensi bulan April sampai dengan Juni 2013 a.n.Prada Kasdi, Yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan M. Nurul Chabibi Kapten Inf NRP 11050041371083.- 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat a.n. Prada Kasdi, Yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 755/Yalet I Made Alit Yudana Letkol Inf NRP 11960036000873.- 1 (satu) lembar Ringkasan dapen a.n.
    Prada Kasdi, Yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 755/Yalet I Made Alit Yudana Letkol Inf NRP 11960036000873. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
    Surat Kaotmil Ill19 JayapuraNomor : B/2062/X1/2013, Tanggal 21Nopember 2013 tentang panggilan ketiga menghadap PersidanganPengadilan Militer.Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Infanteri Nomor :B/881/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Jawaban PanggilanSidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkanTerdakwa A.n.
    Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak adamembawa barang inventaris milik Satuan yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi meniggalkanKesatuan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.5. Bahwa Saksi terkahir kali bertemu dengan Terdakwa saat diMako Yonif 755/Yalet pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekirapukul 16.00 Wit dan saat itu sedang berada di Aula Yonif 755/Yalet6.
    Prada Kasdi, Yangdibuat dan ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri755/Yalet Made Alit Yudana Letkol Inf NRP 11960036000873. 1 (satu) lembar Ringkasan dapen a.n.
    Menetapkan barangbarang bukti berupa surat : 40 (empat puluh) lembar Absensi bulan April sampai dengan Juni 2013 a.n.PradaKasdi, Yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan M. NurulChabibi Kapten Inf NRP 11050041371083. 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat a.n. Prada Kasdi, Yang dibuat danditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 755/Yalet Made Alit YudanaLetkol Inf NRP 11960036000873. 1 (satu) lembar Ringkasan dapen a.n.
    Prada Kasdi, Yang dibuat danditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 755/Yalet Made Alit YudanaLetkol Inf NRP 11960036000873.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,(sepuluh riburupiah).Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 132K/PM.Ill19/AD/IX/2013Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dalammusyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko.
Register : 10-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
BENNY ABEDNEGO
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPR KOTA BANDUNG)
Intervensi:
KOMANDAN PANGKALAN UDARA TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA
9181
  • Penggugat:
    BENNY ABEDNEGO
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPR KOTA BANDUNG)
    Intervensi:
    KOMANDAN PANGKALAN UDARA TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA
Register : 21-06-2024 — Putus : 17-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN CILACAP Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Clp
Tanggal 17 Juli 2024 — Pemohon:
Feri Andria Septiana
Termohon:
1.Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cilacap
2.Komandan Pangkalan TNI AL Lanal Cilacap
140
  • Pemohon:
    Feri Andria Septiana
    Termohon:
    1.Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cilacap
    2.Komandan Pangkalan TNI AL Lanal Cilacap
Register : 11-09-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 74/PDT.G/2015/PN Smr
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMANDAN DETASEMEN ZENI BANGUNAN 1/VI SAMARINDA
2.WALIKOTA SAMARINDA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
7511
  • KOMANDAN DETASEMEN ZENI BANGUNAN 1/VI SAMARINDA
    2.WALIKOTA SAMARINDA
    3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Register : 16-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 16-K / PM.II-10 / AD / IV / 2014
Tanggal 11 Juni 2014 — Pratu Wahyu Anggara
6915
  • Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186 bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Tank 22 Kapten Kav Rizal Wijaya S.H. NRP 1150048551183. - Surat dari Komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada Komandan Denpom IV/3 Salatiga No : B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa An. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.
    NRP 1150048551183.Surat dari komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada KomandanDenpom IV/3 Salatiga no B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai TerdakwaAn. Pratu Wahyu Anggara NRP 31070975980186.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.
    Bima Nusa Tenggara Baratnamun di poreleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berada dirumah Orang Tua nya maupun di rumah Istri nya.3.Bahwa Saksi1 tidak pernah mengetahui di mana KeberadaanTerdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang Berwenang ataupun tidak ada upaya dariTerdakwa untuk menghubungi Saksi1 baik melalui telpon atausurat.4.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan,Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dankegiatannya kepada Komandan Kesatuan
    Bahwa menurut Saksi3 Terdakwa telah meninggalkanKesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan Satuan Yonkav 2/Tank. danTerdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya kepada Saksi3baik melalui teloon atau surat dan Terdakwa tidak membawa barangbarang Inventaris Satuan.4.
    Bahwa menurut Saksi3 Terdakwa telah meninggalkanKesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang secaraberturut turut sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan saatini tanggal 27 Desember 2013 atau selama 43 (empat puluh tiga) hariatau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke KesatuanYonkav 2/Tank, Berdasarkan Absensi yang ada di Kompi Tank 22.5.
    NRP 1150048551183.Surat dari komandan Batalyon Kav 2/Tank Ambarawa kepada KomandanDenpom IV/3 Salatiga Nomor : B/298/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013tentang pemberitahuan tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai TerdakwaAn.
Putus : 03-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 747 PK/Pdt/2009
Tanggal 3 Mei 2011 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SALATIGA (d/h KOMANDAN KORES 932 KODYA SALATIGA, DKK
44584 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SALATIGA (d/h KOMANDAN KORES 932 KODYA SALATIGA, DKK
    KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTASALATIGA (d/h KOMANDAN KORES 932 KODYASALATIGA, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 1 ataudi JI. Diponegoro No. 82 Kota Salatiga;2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA CQ.DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA(d/h DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di Jakarta Jl.Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusat;MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TENGAH CQ.
    (seratus ribu rupiah) dengan keterangan apabila kurang, Penggugat selalusanggup memenuhi kekurangan pembayaran tersebut kepada Tergugat III;Bahwa dari fakta hukum di atas, sudah merupakan bukti Sempurna yangtidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus1980, baik Tergugat (Komandan Kores 932 Kodya Salatiga) maupun TergugatIII/Kepala Kantor Agraria Kodya Salatiga Siti Oetari, SH., mengakui dengan hatinurani yang masih bersih, The Origin Of Human Being, bahwa Penggugatdibantu
    Albert Hasibuan SH. dkk tanggal 25 Mei 1981)intinya:e Bahwa tidak diprosesnya permohonan Penggugat karena dihalanghalangioleh KOMANDAN KORES 932 Kodya Salatiga (Tergugat ) yang ingin menghakidan menguasai tanah sengketa dengan alasan untuk proyek pembangunan; Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut tidak patut dan melalaikan tugas,karena:a.
    Menyatakan bahwa Tanah Sengketa berubah menjadi tanah yanglangsungdikuasai Negara adalah bukan karena kesalahan Penggugat melainkankarena kesalahan Tergugat III (dahulu Kepala Kantor Agraria Salatiga) yangtidak memprosesnya sesuai hukum agraria demi kepentingan Tergugat (dahulu Komandan Kores 932 Kodya Salatiga);5.
    Menyatakan bahwa Tanah Sengketa berubah menjadi tanah yanglangsung dikuasai Negara adalah bukan karena kesalahan Penggugat,melainkan karena kesalahan Tergugat Ill (dahulu Kepala Kantor AgrariaSalatiga) yang tidak memprosesnya sesuai hukum Agraria demikepentingan Tergugat (dahulu Komandan Kores 932 Kodya Salatiga);Hal. 26 dari 45 hal.Put.No. 747 PK/Pdt/20094.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Joko Widodo - Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI - Panglima Daerah Militer III Siliwangi, - Komandan Korem nolenamsatu Suryakencana - Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor,
12338
  • Joko Widodo- Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI- Panglima Daerah Militer III Siliwangi,- Komandan Korem nolenamsatu Suryakencana- Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor,
Putus : 24-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 K/PDT/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
5215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
    No. 2895 K/PDT/2010serta berupaya untuk mencegah dan menolak pelaksanaan kegiatan tersebutsebelum adanya penyelesaian ganti rugi terhadap tanahtanah, bangunanserta tanaman milik PenggugatPenggugat ;Namun upaya PenggugatPenggugat tersebut ternyata tidak berhasilapalagi ketika itu Tergugat juga telah membawa orangorangnya dariSatuan Polisi Pamong Praja dan juga Oknum tentara yang diutus olehTergugat Il (Komandan Kodim Kota Padang). dan dengan arogansinyaorangorang suruhan Tergugat dan Tergugat Il tersebut
    Padahal sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dalam hal tanahtersebut akan dipergunakan untuk kepentingan umum maka harus dilakukandengan jalan musyawarah dan dibentuk panitia pengadaan tanah yang akanbertugas mendata seluruh tanahtanah yang terkena dari proyek tersebut danmenaksir ganti rugi bangunan, tanamantanaman serta membayar ganti rugitanah yang dipakai tersebut ;Bahwa atas tindakan Tergugat dan Tergugat Il tersebut, PenggugatPenggugat telah melaporkannya kepada Komandan Korem
    Surat mana berisi tentang perintahkepada Tergugat Ill (Komandan Kodim) untuk menghentikan sementarawaktu sampai selesainya permasalahan antara Pemkot Padang denganmasyarakat (PenggugatPenggugat) ;Hal. 7 dari 35 hal. Put.
    penyelesaian serta tanpa ganti rugi.Bahwa akibat tindakan tersebut PenggugatPenggugat telah merasadipermalukan di Kampung sendiri dan sangat pantas apabila Tergugat dan Tergugat Il dihukum secara tanggung renteng untuk membayarkerugian moril tersebut jika dinilai dengan uang adalah sebesarRp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;Guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi sedangkan Tergugat tetap saja melakukan kegiatannya sekalipun telah ada surat perintahpenghentian sementara waktu dari Komandan
    Kepala Daerah Kota Padang, Sumatara Barat, langsungmenyebutkan Walikota Padang sebagai Tergugat , hal mana adalahtidak sesuai dengan hukum acara dan praktek perkara Perdata,mestinya gugatan ditujukan kepada:Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq GubernurSumatra Barat, cq Walikota Padang Selaku Kepala Daerah KotaPadang, sedangkan terhadap Tergugat Il disebutkan secara lengkapyakni Panglima TNI, cq Panglima Komando Daerah Militer Il BukitBarisan, cq Komando Korem 032 Wirabraja cq Komandan