Putusan No. 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TimBahwa SIT ALIYA adalah Satuan Pendidikan yang sejak awal beradadibawah naungan Yayasan ALIYA, sebagaimana Izin Operasional No.421.1/12Disdik Tahun 2004 tanggal 13 Februari 2004 dan No. 421.2/16Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004.Kemudian dalam rangka peningkatan status badan hukumnya menurut UUtentang Yayasan, pada tanggal 23 Oktober 2011 Para Pembina YayasanALIYA dalam rapatnya yang mencapai Korum, telah sepakat memutuskanuntuk mengganti nama Yayasan ALIYA

UU RINo. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001tentang Yayasan, pada pokoknya telah ditentukan bahwa untuk melakukanpembentukan yayasan baru, perubahan anggaran dasar, penggabunganmaupun pembubaran suatu yayasan adalah menjadi kewenangan Pembinasecara kolektif melalui mekanisme Rapat Pembina, dengan memperhatikansyarat korum kehadiran dan korum keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang dan/atau anggaran dasar, bukan menjadikewenangan orangperorangan yang terdapat dalam

organ pembinayayasan ;Bahwa Korum kehadiran rapat Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 10ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan ALIYA adalah % (satu per dua) jumlahHalaman 33 dari 48 Hal.

Putusan No. 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Timanggota Pembina dan Korum keputusan rapat adalah suara setuju lebih dariYe (Satu per dua) ;Bahwa Pembina Yayasan ALIYA seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang saatRapat Pembina dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan dihadirioleh 4 (empat) orang, tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT / Ir.

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaranYayasan.Bahwa pada pokoknya telah ditentukan bahwa untuk melakukanpembentukan yayasan baru, perubahan anggaran dasar, penggabunganmaupun pembubaran suatu yayasan adalah menjadi kewenangan Pembinasecara kolektif melalui mekanisme Rapat Pembina, dengan memperhatikansyarat korum kehadiran dan korum keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang dan/atau anggaran dasar, bukan menjadikewenangan orangperorangan yang terdapat dalam organ pembinayayasan

Tan Sardionotetapi tanpa ada surat kuasa tertulis dari Bpk.Tan Sardiono sertatanpa dihadiri oleh para Direksi, Komisaris dan Pemegang Sahamyang lainnya ;Bahwa oleh karena tidak memenuhi korum, maka pukul 11.00 WibBpk. Soeherman Djaja selaku Pemegang/Pemilik 40% saham PT.Prima Jaya Mandiri dan selaku Pimpinan rapat menutup rapattersebut dengan alasan tidak korum ;Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2007 Bpk. Soeherman Djajaselaku Direktur Utama dan selaku pemilik 40% saham PT.

Pasal 22 ayat 1 butirF :Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka ataspermohonan Perseroan Korum ditetapkan oleh Ketua PengadilanNegeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakanpada tanggal 05 Nopember 2007 dan ditunda tanggal 12Nopember 2007 sesuai dengan surat Bpk. Gunawan Tjandra selakuDirektur Utama PT. Pratama Multi Graha, dan selaku pemilik 30%saham PT.

Prima Jaya Mandiri tidakpernah dihadiri baik Direktur, Komisaris Utama maupunPara Pemegang Saham lainnya, sehingga rapat tidak pernahmemenuhi korum sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 butir A anggarandasar PT.

Prima JayaMandiri No.37 Pasal 22 ayat 1 E, maka rapat umum para pemegangsaham yang dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2007 telahmemenuhi syarat korum akan tetapi Bpk. Soeherman Djajaselaku Direktur Utama, Pimpinan Rapat dan pemegang 40% sahamPT.

Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Pst.sah.dengan Korum paling sedikit 40% dari jumlah saham yang ada danPERMOHONAN :Berdasarkan halhal yang telah kami uraikan diatas, perkenankanlahdengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :PRIMER :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Menetapkan dan memberi izin kepada Direktur Utama PT.

Hal ini merupakan tindakan sewenangwenangdan rekayasa Tergugat I untuk memanipulasi data agar rapat tersebut dikatakanmencukupi syarat korum syahnya rapat, padahal rapat dan syarat korum syahnyarapat itu sendiri tidak pernah terjadi ;Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pasal 23tentang pengambilan keputusan didalam ayat (2) berbunyi : pelaksanaankeputusan pimpinan partai yang tidak berdasarkan putusan rapat dinyatakantidak sah.

Hal ini merupakantindakan sewenangwenang dan rekayasa Tergugat I untuk memanipulasi dataagar rapat tersebut dikatakan mencukupi syarat korum sahnya rapat, padahal rapatdan syarat korum sahnya rapat itu sendiri tidak pernah terjadi ;Pada point (6) terjadi perubahan bahwa dalam pasal 7 Anggaran Rumah tanggatentang pelanggaran dan sanksi organisasi ayat 2 huruf a menyatakan : Partaidapat menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabilamelakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang

PETRO INDAH INDONESIAyakni Deni Ramon Siregar, SH selaku pemegang saham 490 (empatratus sembilan puluh) lembar saham atau setara 49% saham;30)Bahwa agenda, korum serta keabsahan keputusan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA berdasar pada penetapanPengadilan Negeri Kendari nomor 138/PDT.P/2018/PN.KDI telahdiketahui oleh oleh para pemegang saham yang hadir;Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdi31)Bahwa selanjutnya, RUPSLB PT.

Rinrin Merinova, dengankeputusan yang sah berdasarkan UU PT dan Penetapan PengadilanNegeri Kendari Nomor 138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakansecara korum dikarenakan seluruh pemegang saham PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA senilai 1000 (seribu) lembar sahamyang terdiri dari pemegang saham 510 (lima ratus sepulu) lembar sahamatau 51% saham yang dikuasai oleh Dr. Rinrin Merinova dan pemegangsaham 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham atau 49% yangdikuasai oleh PT.

Duta Tambang Gunung Perkasa dengan agenda rapat sebagaiberikut:1) Mengangkat dan Memberhentikan Direksi Perseroan.Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdi2) Mengangkat dan Memberhentikan Dewan Komisaris.Menetapkan Korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa adalahpaling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham.;Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Duta Tambang GunungPerkasa untuk seluruh agenda rapat;Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari danpaling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini, dengan jangkawaktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu pemanggilan;Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Duta Tambang Gunung Perkasa yang diselenggarakan dengan korumkehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalahSah;. Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua atau PimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Duta Tambang GunungPerkasa berdasarkan penetapan ini;. Memerintahkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkandinas dari Ka Korum Yonif 144/JY (Kapten Inf Bambang Nuragi) padabulan September 2018 karena sebelumnya telah dihubungi oleh PasiPam Kesdam IISwj yang memberitahukan Terdakwa meninggalkanKesdam II/Swj.4. Bahwa Terakwa meninggalkan pendidikan Akper sebelumnyatidak ada ijin dari satuan Yonif 144/JY.5.

Bahwa benar awal Saksi1 dan Saksi2 mengetahui Terdakwapergi meninggalkan dinas dari Ka Korum Yonif 144/JY (Kapten InfBambang Nuragi) pada bulan September 2018 karena sebelumnyatelah dihubungi oleh Pasi Pam Kesdam IISwj yang memberitahukanTerdakwa meninggalkan Kesdam II/Swj.5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan pendidikan Akpersebelumnya tidak ada ijin dari satuan Yonif 144/JY.6.

SUHENDAR selaku Anggota Dewan PembinaYayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom.Menurut ketentuan Akta Yayasan Tjo Soe Kong Tanjung Anom, tentang RapatPembina Pasal 11 ayat (1) Rapat Pembina adalah Sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila:Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina;Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai,maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus

Para Tergugatseharusnya dapat menyelenggarakan Rapat Pembina kedua, ternyata tidakdilakukannya, melainkan tetap mengadakan Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014.Karena Rapat Pembina tanggal 25 Mei 2014 tidak memenuhi korum, makaKeputusan Rapat Pembina tersebut telah melanggar Pasal 11 ayat (1) sub a dan subb Akta Yayasan, serta melanggar Pasal 18, 19 dan Pasal 20 UndangUndang RINomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan.Dengan demikian seharusnya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tjo Soe KongTanjung Anom tanggal

Apalagi Para Penggugat sama sekali tidak tahu salahnya,bahkan tidak diberikan kesempatan membela diri, sehingga pemberhentian ituadalah tindakkan sewenangwenang.Sedangkan pemberhentian dilakukan berdasarkan Keputusan 3 (tiga) Pembina dari5 (lima) Pembina, yang tidak memenuhi Korum sebagaimana sudah diuraikan padabutir 6 (enam) diatas.

Walaupun ditengah jalan adayang tidak menggunakan haknya Para PENGGUGAT I danPENGGUGAT II sebagai anggota Pembina/keluar dari forum rapatPembina bukan berarti menghapuskan keputusan rapat yang sudahdibuat dan rapat Pembina tersebut masih memenuhi korum 2/3 darijumlah anggota yang hadir.

Pemberhentian berdasarkankeputusan 3 (tiga) pembina dari 5 (lima) anggota pembina tidak korum 2/3dan melanggar Akta Yayasan Pasal 11 ayat (1) sub a dan sub b dan Pasal18, 19 dan 20 Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;1 Bahwaberdasarkan fakta, sudah ditegaskan bahwa antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT niat pendirian Yayasan Tjo SoeKong Tanjung Anom Sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendiriandisebutkan maksud dan tujuan yayasan Keagamaan, memelihara danmerawat nilai Bio Tjo Soe Kong tempat suci

. : Lettu Inf Nrp. 558700Jabatan : Ka Korum Kipan A Yonif643/WnsKesatuan : Yonif 643/Wns AnjunganTempat/tanggal lahir i Ujung Pandang, 26Agustus 1963Jenis kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama >: IslamAlamat tempat tinggal : Asmil Klpan A Yonif643/Wns BatulayangPontianak, Kalimantan Barat.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut1.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintastersebut, Saksi selaku Ka Korum Kipan A Yonif643/Wns mengadakan koordinasi dengan pihakkeluarga korban yang diwakili oleh Sdr. Ahmad yangpada intinya bisa menerima atas terjadinyakecelakaan ilalu lintas tersebut, dan pihakKesatuan Yonif 643/Wns membantu semua biaya yangdibutuhkan oleh pihak keluarga korban.9.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendapat perintahlisan dari Ka Korum Kipan A Yonif 643/Wns (LettuInf Hamsar/Saksi 1) untuk mengantar Pasukan dariKipan A Yonif 643/Wns sebanyak 24 (dua puluhempat) anggota dengan menggunakan kendaraan DinasIsuzu) Noreg. 4337VI mengikuti Upacara PeringatanDetik detik Proklamasi Kemerdekaan Rl ke 64dihalaman Kantor Gubernur Kalbar.3.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus2009 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mendapatperintah lisan dari Ka Korum Kipan A Yonif 643/Wns(Lettu. Inf Hamsar/Saksi 1) untuk mengantar Pasukandari Kipan A Yonif 643/Wns sebanyak 24 (dua puluhempat) orang anggota dengan menggunakan kendaraanDinas Isuzu Noreg. 4337Vl mengikuti UpacaraPeringatan Detik detik Proklamasi Kemerdekaan Rlke 64 dihalaman Kantor Gubernur Kalbar.3.

Memerintahkan barang bukti berupa :5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice;3 (tiga) potong celana pensil warna biru ;1 (satu) potong celana pensil warna coklat8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice4 (empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk Deffi Jaya3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam; 6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella; 2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

mengajukan barangbukti berupa : 5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice; 3 (tiga) potong celana pensil warna biru ; 1 (satu) potong celana pensil warna coklat 8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice 4(empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk Deffi Jaya 3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam; 6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella; 2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

mengenai barang bukti berupa 5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice; 3 (tiga) potong celana pensil warna biru ; 1 (satu) potong celana pensil warna coklat 8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice 4(empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk Deffi Jaya 3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam; 6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella; 2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

tahananMemerintahkan barang bukti berupa :5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice;3 (tiga) potong celana pensil warna biru ;1 (satu) potong celana pensil warna coklat ;8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice4 (empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk DeffiJaya3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam;6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella;2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

Ngadirejo Kota Kediri,selaku Korum, sedangkan anggota yang lainmelaksanakan tugas Pamtas RI PNG di Papua.5.

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkanddinas tersebut Terdakwa sebagai anggota Korum,kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugaspengamanan perbatasan di Papua.3. Bahwa benar sejak tanggal 24 Oktober 2018sampai denegan 31 Oktober 2018 dimana Terdakwatidak melaksanakan dinas Negara RI dalamkeadaan damai bahkan sepanjang tahun 2018Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dantidak sedang berperang dengan negara lain.Hal. 28 dari 36 hal.

Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukanoleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangseharusnya memberikan contoh dan teladan dalampelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan, apalagi Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakantugas korum untuk melaksanakan jaga, sedangkananggota lainnya sedang melaksanakan Pamtas diPapua.3.

Terdakwa dalam anggota Korum.3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SaptaMarga ke 4, 5 dan 6 dan Sumpah Prajurit ke 3 danke 4.4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendikehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan YonifMekanis 521/DY.Bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan permohonan Terdakwa dihubungkandengan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakanTerdakwa, serta sifat hakikat dan akibat serta halhal lainHal. 32 dari 36 hal.

Terdakwa bulan Mei 2021 sampai dengan bulanAgustus 2021 yang ditandatangani Ka Korum atas nama LettuInf Indra Paraja NRP 21980010140177.13.

Terdakwa bulan Mei 2021 sampai dengan bulanAgustus 2021 yang ditandatangani Ka Korum atas nama LettuInf Indra Parajan NRP 21980010140177 tersebut di atas sangatberkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barangbukti serta dapat memperkuat pembuktian untuk mendapatkankebenaran materiil atas perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa.Bahwa daftar absensi atas nama Terdakwa, adalah surat yangdikeluarkan pejabat yang berwenang di kesatuannya, makadapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam

Terdakwa bulan Mei 2021 sampai denganbulan Agustus 2021 yang ditandatangani Ka Korum atas namaLettu Inf Indra Parajan NRP 21980010140177.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kekesatuan tanpaizin Komandan, Negara Kekesatuan Republik Indonesia dalamkeadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidaksedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapahal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapat

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa izin Komandan Daftar Absensi atas namaTerdakwa yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu InfIndra Parajan NRP 21980010140177 ditulis dengankode TK yang berarti Tanpa Keterangan dan THTIyang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.c.

.01.01.Th99 tanggal O09 Desember 1999Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNberdasarkan akta tersebut kemudian saksi Adipurna Sukarti sah menjadi salahsatu pemegang saham di PT Selembaran Jatimulia sehingga sesuai aktaperubahan anggaran PT Selembaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korumrapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS untuk mengalihkan /menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan Korum

Bahwa dengan terbitnya Akta Berita Acara RUPS nomor 80 tanggal 22mei 2009 terdapat ketentuan mengenai korum rapat dan persyaratansahnya keputusan yang dihilangkan, selanjutnya berdasarkan Akta BeritaAcara RUPS nomor 80 tanggal 22 mei 2009 tersebut terdakwa YusufHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTNNgadiman dan Terdakwa Suryadi Wongso telah menggunakan AktaBerita acara RUPS 80 tanggal 22 Mei 2009 tersebutmenjadi dasar dalammelakukan penjualan beberapa bidang tanah milik perusahaan tanpasepengetahuan

UTAMI RAHARDJA;saksi ADJI TUNAS hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitas sebagaiKomisaris, karena sahamnya masih dipegang oleh saksi TATA TANTRAHADIPRANA;Bahwa RUPS tersebut tidak korum, karena yang hadir hanya 4 (empat)orang pemegang saham dari 9 (sembilan) orang pemegang saham dansebagaimana Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan PERUBAHAN"NAMLOZE VENNOOTSCHAP CULTUUR EN HANDDEL MAATSCHAPPIJTAN WIE SIONG" No.133 tanggal 28 November 1957 pasal 16 (2) yangberbunyi : "Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

sebagai pemegang saham dan selakuPelaksana Direktur PT.PANYINDANGAN yang bertindak sebagaiPimpinan Rapat; NY.CHANDRA SUTJIATI TIRTA SANDJAJA sebagai pemegang saham ; NY.DEWI MURNIATI Binti DJUKARDI sebagai Kuasa dari pemegangsaham NY.HAERITA; NY.TIARA DAHARANI alias TIARA JOSODIRDJO sebagai Kuasa daripemegang saham NY.UTAMI RAHARDJA;saksi ADJ TUNAS hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitas sebagaiKomisaris, karena sahamnya masih dipegang oleh saksi TATA TANTRAHADIPRANA;Bahwa RUPS tersebut tidak korum

yangsetelah beberapa tahun kemudian ternyata tidak disetujui oleh semuapemegang saham perusahaan terbatas tersebut adalah merupakankewenangan Hakim Perdata untuk menilainya dengan berdasarkanUndangUndang perseroan terbatas, karena dalam UU PT dikenaldengan adanya penanda tangan secara Curculate Letter,Menimbang, bahwa dengan demikian pula mengenai suatu RUPSperusahaan pada hakikatnya adalah merupakan suatu contractagreement yangdikenal dalam hubungan hukum perdataan, selanjutnyaapakah memenuhi korum

Beringin Janggut tanggal 6September 2005 menurut Penggugat adalah tidak korum karena hanya dihadiri 40% (480 saham) dari seluruh jumlah saham yang ada;Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/201110.Bahwa tidak benar Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.Sc.ME.,(Tergugat XIV/Turut Tergugat) memiliki 240 saham. Yang benar adalah Ir.H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.Sc.ME., (Tergugat XIV/TurutTergugat) adalah salah satu ahli waris dari 7 ahli waris H.

AsnawiMangku Alam yang memiliki 180 saham (15%), maka secara hukum rapatpada tanggal 6 September 2005 di Hotel Classic Palembang adalah tidaksah dan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi korum, karenahanya dihadiri 40% (480 saham) dari seluruh jumlah saham yang ada;16.Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebin dari 12 (Satu perdua) bagian dari jumlah

seluruh sahamdengan hak suara yang sah, kecuali undangundang ini atau anggaran dasarmenentukan lain;17.Bahwa oleh karena rapat tanggal 6 September 2005 tidak sah dan ataubatal demi hukum karena tidak memenuhi korum, maka secara hukumrisalah rapat PT.

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

Nomor 1320 K/Pdt/2016(v)upaya pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 oleh Para Tergugatdimaksudkan untuk mengembalikan korum RUPS Turut Tergugat darisemula paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS ( videKorum Kehadiran, Keputusan RUPS dan Hak Suara Pasal 10 ayat(1) huruf a Keputusan Sirkuler Maret 2009) menjadi lebih dari 1/2,sehingga RUPS Turut Tergugat dapat sah berdiri dan dapatmengambil keputusan Tanpa Perlu Kehadiran Penggugat

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009, antara lain telah disepakatiperubahan ketentuan anggaran dasar mengenai korum RUPS dari yangsemula lebih dari 1/2 menjadi sedikitnya 2/3 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat;33.

Sebagai pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan yang lemah,Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut (utamanya mengenai perubahankorum RUPS) jelas memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karenadengan pengaturan korum RUPS sedikitnya 2/3 tersebut, kKedudukanPenggugat yang lemah tidak dapat begitu saja dimanfaatkan oleh Tergugat dan Tergugat II (pinakpihak yang terafiliasi dan merupakan pemegangsaham pengendali).

Bahwa perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Para39.Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Penggugatdirugikan selaku pemegang saham karena Tergugat tidak dapat terlibatdalam pengambilan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat apabila korum RUPS sehubungan dengan keputusan yang akan diambiltersebut adalah lebih dari 1/2;Selain itu akibat hukum dari Akta Nomor 11 tanggal 29 Juli 2009 mengenaiBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BumimasMegahprima

Maka tidak mencapai korum karena hanya dihadirioleh 65% saham tidak mencapai korum (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1huruf a Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 Edison Jingga, S.H. Notaris Jakarta);Bahwa karena RUPS Tahunan PT. CLS (rapat pertama) tidak tercapaikorum maka diadakanlah RUPS Tahunan PT. CLS kedua (rapat kedua) yangdiadakan pada tanggal 30 November 2011 (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1Hal. 17 dari 30 hal Put.

Artinya secara yuridis korum rapat sudah tercapai danberhak mengambil keputusan yang mengikat (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1huruf e Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 Edison Jingga, S.H. Notaris Jakarta berbunyi: Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri olen Pemegang Saham yangmewakili sebanyak 65 persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah);1.

CLS yangdilaksanakan pada tanggal 30 November 2011 adalah sah karenatelah memenuhi korum yaitu 65% (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1huruf e Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 Edison Jingga,S.H. Notaris Jakarta). Dengan demikian baik Notaris (Tergugat II)maupun Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat III) tidak adaalasan untuk tidak menerbitkan Risalah RUPS Tahunan PT. CLStanggal 30 November 2011 dan menolak pengesahan RUPSTahunan PT. CLS tanggal 30 November 2011 tersebut;4.

Terdakwa dari bulan Desember 2015 s.d bulan Februari 2016dibuat dan ditandatangani Ka Korum Yonif 644/Wls Lettu Inf Udan S.PdNRP 11110038590887.f.

Terdakwa dari bulan Desember 2015 s.d bulan Februari 2016dibuat dan ditandatangani Ka Korum Yonif 644/Wls Lettu Inf Udan S.PdNRP 11110038590887.6.

Terdakwa dari bulan Desember 2015 s.d bulanFebruari 2016 dibuat dan ditandatangani Ka Korum Yonif644/Wls Lettu Inf Udan S.Pd NRP 11110038590887.b. benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yangsah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2015pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpaada keterangan yang sah (TK).c.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Rudi Anto bin Samudi ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Ikva Vanuli binti Korum ) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

SURYA PERDANA MANDIRI yang dihadirioleh seluruh pemegang saham dan korum serta telah disahkan olehMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.030151071,tanggal 07 Juli 2017;.

SURYA PERDANA MANDIRI, yang merupakan organtertinggi dalam suatu perseroan dan RUPSLB tersebut dilaksanakansecara sah dan korum karena telah dihadiri oleh seluruh pemegangsaham PT.

SURYA PERDANA MANDIRI,yang dibuat dihadapan Ade Yulianty, SH.Mkn., Notaris di Medan adalahmerupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.SURYA PERDANA MANDIRI, yang merupakan organ tertinggi dalam suatuperseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilaksanakansecara sah dan korum karena telah dihadiri oleh seluruh pemegang sahamPT.

Surya Perdana Mandiri yang telah dilaksanakansecara sah dan korum serta berkekuatan hukum (vide: Pasal 79 ayat (1)Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT BNA.16.17.18.19.UUPT), sehingga tidak ada permasalahan lagi dengan Hasil RUPSLB PT.Surya Perdana Mandiri tersebut;Bahwa Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill menolak dan membantahsecara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 12 yangpada pokoknya mengatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasisebagaimana yang telah

Pengurus Kosti Jaya dan menunjuk KepalaDinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta secara eks officio dan 2 (dua) Pejabatyang ditunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta sebagai TimPengawas Kosti Jaya yang ditugasi memberikan bimbingan dan pengawasanterhadap Tim10 melakukan "Pengurusan" bertindak selaku Pengurus yangdimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf "c" yaitu :"Menyelenggarakan RapatAnggota" terhadap Kosti Jaya dan dengan itu melakukaninventarisasikeanggotaan definitif sementara untuk menentukan korum

Maka, sebagai hukum baru menyelesaikan masalahtersebut, apalagi jika tidak dapat diketahui secara pasti jumlah anggotadefinitif, untuk penentuan korum, maka diperlukan suatu "PenetapanPengadilan" satu satunya tindakan juridis yang bisa menyelesaikan masalahdalam keadaan terjadinya kebuntuan hukum.

akibat hukumnya.Bahwa untuk membuktikan sahnya RALB Kosti Jaya yang dilaksanakanTergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat tanggal 7 September 2005tersebut, Tergugat Tergugat harus membuktikan dipersidangan ini bahwaRALB itu dilakukan sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ; Anggaran Dasar (AD) Kosti Jaya Pasal 15ayat (3) yaitu RALB dilakukan oleh Pengurus atas inisiatif pengurus, atauatas permintaan 10 % dari anggota yang mengajukan secara tertulis denganjumlah korum

Nomor 187 K/Pdt/201312.13.Dalam hal keputusan pengurus, dan permintaan 10 % anggota yang tidakdilakukan oleh pengurus, atau karena alasan lain keadaan kepengurusanmenjadi tidak jelas, termasuk keadaan jumlah anggota secara definitif jugatidak jelas, sehingga menentukan korum juga menjadi tidak jelas, maka RAT,RALB dan/atau rapat anggota dalam keadaan istimewa hanya bisa dilakukanoleh suatu kepanitiaan yang terlebih dahulu diajukan permintaan Penetapankepada Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai

hukum penetapan KepalaDinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta secara eks officio dan 2(dua) Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM DKIJakarta sebagai Tim Pengawas Kosti Jaya yang ditugasimemberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Tim10melakukan "Pengurusan" bertindak selaku Pengurus yangdimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf "c" yaitu"menyelenggarakan rapat anggota" terhadap Kosti Jaya dandengan itu melakukan inventarisasi keanggotaan Kosti Jaya yangdefinitif sementara untuk menentukan korum

anggota jaga Satri lainnya tetap melaksanakan jagaserambi secara bergiliran, dan berselang beberapa jam kemudiantepatnya pada pukul 04.15 WIT, Prada Rinto membangunkanSaksi dan berkata Danru, Terdakwa sudah tidak ada di dalamruang tahanan.Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bangun danbergegas mengecek dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada didalam ruang tahanan.Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Bintara Piket a.n.Serda Yudha melalui Handy Talckin (HT), dan tidak lamakemudian Ka korum

SaksiSiap Danki, saat Saksi beristirahat di dalam ruang jaga Satri tibatiba Prada Rento datang dan membangunkan Saksi sertamelaporkan bila Terdakwa telah melarikan diri/kaburmeninggalkan ruang tahanan, selanjutnya Saksi pergi mengecekdan mendapati pintu ruang tahanan sudah terbuka dan gembokmaupun kuncinya tergantung di pintu sel tersebut.Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 12K/PM III18/AD/I/2020Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul23.30 WIT pihak Satuan Yonif 734/SNS melalui Ka korum

Bahwa benar saat itu Terdakwa ditahan sesuai perintah Lettu InfWisman Kadir selaku Ka Korum Yonif 734/SNS karena adanyalaporan perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwadengan pacarnya a.n. Sdri. Kristifora Sakslires.5.

Bahwa benar saat itu Terdakwa ditahan sesuai perintah Lettu InfWisman Kadir selaku Ka Korum Yonif 734/SNS karena adanyalaporan perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwadengan pacarnya a.n. Sdri. Kristifora Sakslires.3.