dijatuhkan;

Bila tidakada legalisasi itu, maka tidak dapat diterima. Legalisasi KBRI untukmemberi kepastian hukum tentang kebenaran surat kuasa.

Dengan legalisasi,tidak ada keraguan atas pemberian kuasa.3 Bahwa surat kuasa khusus baru dilakukan legalisasi di Kedutaan BesarRepublik Indonesia pada tanggal 2 Desember 2011, sedangkan suratkeputusan keberatan diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2010 sehinggasurat kuasa khusus tersebut dibuat dan disampaikan melewati batas waktutiga bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndangPengadilan Pajak.

Oleh karenaitu, maka tanggal surat kuasa bagi Nuryadi Mulyodiwarno berlaku sejak19 Januari 2011, seperti yang diakui oleh pemberi kuasa; dan bukan padatanggal diperbaiki akibat salah tulis ataupun pada saat legalisasi olehKBRI yang hanya bersifat administratif.Bila dikehendaki legalisasi oleh KBRI akan dijadikan keharusan ataupersyaratan di Pengadilan Pajak maka terlebih dahulu diperlukan suatupenegasan berupa ketentuan/aturan oleh Ketua Pengadilan Pajak15mengenai keharusan baru ini, secara tertulis

Pasal 34 UU No. 14 / 2002,sesuai dengan asas "Lex Fori' yakni ketentuan hukum acara dari negara dimanagugatan diajukan (dalam hal ini hukum acara perdata Indonesia),akan tetapi, selain harus memenuhi syaratsyarat pokok tersebut, harus jugamemenuhi "syarat tambahan", berupa "legalisasi' KBRI atau Konjen RI di negaramana Surat Kuasa itu dibuat.3 Syarat Legalisasi tersebut, bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum(rechtszekerheid, legal certainity) kepada Pengadilan/ Majelis Hakimyang memeriksa dan

, meskipun ketentuan mengenai legalisasi itu bersifat"imperative (wajib).Dapat dilihat Pada putusanputusan di atas, kelalaian "melegalisir" capjempol yang tercantum dalam gugatan, tidak diterapkan penegakkanhukumnya secara formalistik dan kaku secara sempit. tidak secara sertaHalaman 21 dari 35 halaman.

Masingmasing debitur pada saat pencairan dana pinjaman akan dipotong langsung untukbeberapa biaya; diantaranya biaya notaris (Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHT)sebesar Rp. 1.650.000, per perjanjian kredit untuk disetor ke pihak notaris TienMartini, SH.22 22222 202 22200222255aona Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 notaris Tien Martini mengirimkan surattagihan kepada PNM UlaMM Sidomulyo perihal tagihan sebesar Rp. 2.650.000,atas nama debitur Ratih Oktora sebesar Rp. 2.000.000, dan debitur Suryanisebesar

Rp. 625.000, untuk keperluan Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHTpadahal uang tersebut seharusnya oleh terdakwa sudah diserahkan kepadanotaris Tien Martini, SH pada saat pencairan pembiayaan debitur Ratin Oktoradan debitur Suryani pada bulan April 201 3.Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Klamnenn Bahwa terdakwa selaku Manager unit PNM UlaMM Sidomulyo akhirnyadilaporkan ke pihak Polres Lampung Selatan karena telah menggunakan uangkeperluan Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHT milik debitur Ratin

Oktora dandebitur Suryani untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari para debiturmaupun pihak PNM UlaMM Cabang Lampung sehingga pihak PNM UlaMMCabang Lampung harus membayar tagihan sebesar Rp. 2.650.000, atas namadebitur Ratih Oktora sebesar Rp. 2.000.000, dan debitur Suryani sebesar Rp.625.000, untuk keperluan Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHT kepada notarisTien Martini.soecees Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal374 KUHP.. 222222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn

Masingmasing debitur pada saat pencairan dana pinjaman akan dipotong langsung untukbeberapa biaya; diantaranya biaya notaris (Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHT)sebesar Rp. 1.650.000, per perjanjian kredit untuk disetor ke pihak notaris TienMartini, SH.22225nonn Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 notaris Tien Martini mengirimkan surattagihan kepada PNM UlaMM Sidomulyo perihal tagihan sebesar Rp. 2.650.000,atas nama debitur Ratin Oktora sebesar Rp. 2.000.000, dan debitur Suryanisebesar Rp. 625.000, untuk

keperluan Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHTpadahal uang tersebut seharusnya oleh terdakwa sudah diserahkan kepadaHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Klanotaris Tien Martini, SH pada saat pencairan pembiayaan debitur Ratin Oktoradan debitur Suryani pada bulan April 2013.nno Bahwa terdakwa selaku Manager unit PNM UlaMM Sidomulyo akhirnyadilaporkan ke pihak Polres Lampung Selatan karena telah menggunakan uangkeperluan Legalisasi, Cek SHM, SKMHTAPHT milik debitur Ratin Oktora dandebitur Suryani

./ Putusan Nomor: 52/G/2017/PTUNPLG.4.5.jelas (tidak abstrak) yakni legalisasi terhadap SKT No. 15/1991,SKT No. 17/1991, SKT No. 18/1991, SKT No. 19/1991 dan SKTNo. 20/1991; 2222222 22 22222222 nnn nnn nnn neee bersifat Individual, karena Objek Sengketa ditujukan kepadapihak tertentu yang tercantum dalam surat keterangan tanahyaitu legalisasi SKT No. 15/1991 ditujukan kepada Ny.

ParmiMastuti, legalisasi SKT No. 17/1991 ditujukan kepada Adra,legalisasi SKT No. 18/1991 dan legalisasi SKT No. 20/1991ditujukan kepada Timin Bin Asan, serta legalisasi SKT No.19/1991 ditujukan kepada Nasin Bin Asan; e bersifat Final, karena Objek Sengketa telah definitif dan tidakmemerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi lain.

.2.5 Daftar Alat Bukti Tertulis Tergugat II Intervensi2tertanggal 23 Mei 2017 Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor:23/G/2017/PTUNPLG. ; 2 2222220 n 2 nnn n nen n nn nne enee Legalisasi SKT No. 19/1991 dan Legalisasi SKT No. 20/1991 diketahuioleh Penggugat pada tanggal 19 Mei 2017 yaitu pada saat Penggugatmenghadap Tergugat di Kantor Desa Mentigi setelah selesaimenghadiri sidang pemeriksaan setempat Sengketa Tata UsahaHal. 15 dari 64 hal./ Putusan Nomor: 52/G/2017/PTUNPLG.Negara No. 23/G/2017/PTUNPLG

Pejabat Pemerintahan mengenaikeabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahanyang dinyatakan sesuai dengan aslinya;Selanjutnya, salah satu tanda legalisasi dalam suatu dokumen dapatdiketahui dari adanya pernyataan badan dan/atau pejabat tata usahanegara mengenai kesesuian antara dokumen asli danHal. 16 dari 64 hal./ Putusan Nomor: 52/G/2017/PTUNPLG.salinan/fotokopinya.

Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (4) UndangUndang Administrasi Pemerintahan yakni: Pasal 73 UU Administrasi Pemerintahan(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopiannya; danb. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempelinstitusi atau Secara notarial;Berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 jo.

Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan untuk MelepaskanTanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa, dengan Nomor Legalisasi/Waarmerking: O64/L/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat danditandatangani oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah YenniAgustinah, S.H., M.Kn.;3. Menyatakan menurut hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milikPenggugat yang diperoleh secara sah dari Tergugat ;4.

Bahwa sesuai penjelasan dari poin ke delapan maka Surat Keteranganuntuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan serta Kuasa denganNomor Legalisasi/Waarmerking: 064/L/2016 tanggal 27 Januari 2016hanyalah Akta di bawah tangan karena melanggar Pasal 1320, Pasal1321 dan Pasal 1458 KUHPerdata serta ketentuan dari UndangUndangNomor 12 Tahun 2014 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yangsempurna;10.

Bahwa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan SemuaKepentingan serta Kuasa dengan Nomor Legalisasi/Waarmerking:064/L/2016 tanggal 27 Januari 2016 adalah tidak benar dan merupakansuatu bentuk penipuan dan pemalsuan minuta akta;12. Bahwa batas objek tanah yang diajukan Penggugat pada gugatannyaialah tidak benar. Tidak benar bahwa batas sebelah utara ialah gang,batas sebelah barat ialan Melani dan batas sebelah selatan ialah TjinMiscela Chindra.

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalizedokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenarantandantangan si penandatangan dan tanggalnya;Menimbang, bahwa untuk keperluan legalisasi itu, maka parapenandatangan akta itu harus datang menghadap Notaris, tidak bolehditandatangani sebelumnya di rumah. kemudian notaris memeriksa tanda kenal,yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya agar notaris harus mengerti benar sesuaidengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama

Nyonya Melani tersebut;Pada hari ini tanggal 27 Januari 2016 selanjutnya Legalisasi Nomor064/L/2016 tersebut oleh Notaris Yenni Agustinah, Sarjana Hukum MagisterKenotariatan diparaf dan ditandatangani serta diberi stempel bundar denganlabel Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. maka dengan adanya Legalisasi pada Aktadi bawah tangan tersebut (Bukti P.1) para Pembanding semula para TergugatDalam Konpensi/para Penggugat Dalam Rekonpensi tidak lagi dapatmengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak

Legalisasi / Waarmeking Ganti Rugi Nomor : 1747/W/2013 tanggal 08 Februari 2013 terletak di Kelurahan Aek Sitio Tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ; untuk keperluan hidup Pemohon dan anak-anaknya ;4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Pandan karena sakit,sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 0104/SKMD/SBR/2014 tertanggal 13Juni 2014, yang meninggalkan (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak ; Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (MANUELI GEA) semasa hidupnya memilikibeberapa bidang tanah yaitu antara lain :1 Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) No. 593/76/SPHGR/CP/2009tanggal 20 April 2009 terletak di Lingkungan III Kelurahan Sibuluan IndahKecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;2 Legalisasi / Waarmeking

Menyatakan bahwa Pemohon adalah Wali dari ke4 (empat) orang anak tersebutuntuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk membalik namakan dari namaMANUELI GEA menjadi nama Pemohon (DAMENI MENDROFA) dan untukdiagunkan ke Bank terhadap :1 Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) No. 593/76/SPHGR/CP/2009 tanggal 20 April 2009 terletak di Lingkungan III Kelurahan SibuluanIndah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;2 Legalisasi /Waarmeking Ganti Rugi Nomor : 1747/W/2013 tanggal 08 Februari2013

Legalisasi / Waarmeking Ganti Rugi Nomor : 1747/W/2013 tanggal 08 Februari 2013 terletak di Kelurahan Aek Sitio Tio Kecamatan PandanKabupaten Tapanuli Tengah, ke Pengadilan Negeri Sibolga dimana Permohonan itubertujuan.........bertujuan untuk mengagunkan sebidang tanah tersebut guna menjaga kehidupan Pemohon danke4 (empat) orang anak tersebut dikemudian hari, maka Pemohon sangat memerlukanPenetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk menetapkan bahwa ke4 (empat) orang anaktersebut adalah sebagai

Legalisasi / Waarmeking Ganti Rugi Nomor : 1747/W/2013 tanggal 08 Februari 2013 terletak di Kelurahan Aek Sitio Tio Kecamatan PandanKabupaten Tapanuli Tengah, ke Pengadilan Negeri Sibolga dimana Permohonan itu bertujuanuntuk mengagunkan sebidang tanah tersebut guna menjaga kehidupan Pemohon dan ke4(empat) orang anak tersebut dikemudian hari, maka Pemohon sangat memerlukan Penetapandari Pengadilan Negeri Sibolga untuk menetapkan bahwa ke4 (empat) orang anak tersebutadalah sebagai Ahli waris dari Pemohon

Surat........1 Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (SPHGR) No. 593/76/SPHGR/CP/2009 tanggal 20 April 2009 terletak di Lingkungan III Kelurahan SibuluanIndah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ;2 Legalisasi / Waarmeking Ganti Rugi Nomor : 1747/W/2013 tanggal 08 Februari2013 terletak di Kelurahan Aek Sitio Tio Kecamatan Pandan KabupatenTapanuli Tengah ;untuk keperluan hidup Pemohon dan anakanaknya ;Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000, (seratusdua puluh enam

Notaris diBekasi dengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005, makajelas bahwa para Tergugat tersebut telah membuat surat pernyataan yang padapokoknya berisi:a.

Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi:01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 tersebut, yaitu adanya Surat Pernyataantertanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh Ali Ahmad Alatas dan telahdilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH. Notaris di Bekasidengan nomor legalisasi: O2/leg/2005 tanggal 23 Februari 2005, yang padapokoknya berisi bahwa:a. Benar isi Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisasi dihadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH.

Notaris di Bekasidengan nomor legalisasi: 01/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005 yangdikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yangdilegalisasi di hadapan H. Dhody A. R. Widjajaatmadja, SH.

Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi:01/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005 dan surat pernyataan Ali AhmadAlatas tertanggal 23 Februari 2005 yang dilegalisir Notaris H. Dhody A. R.Widjajaatmadja, SH.

Notaris di Bekasi dengan nomor legalisasi:02/Leg/2005 tanggal 23 Februari 2005; Bahwa halhal yang menyangkutpembayaran atas hakhak Penggugat sesungguhnya sudah diluarkewenangan para Tergugat, tetapi merupakan urusan antara Penggugatdengan Bapak Ali Ahmad Alatas sebagaimana Surat Pernyataan Ali AnmadAlatas nomor legalisasi: 02/Leg/2005 tertanggal 23 Februari 2005; Sebabantara Penggugatlah yang bertindak sebagai mediator atau yangmembantu dengan Ali Ahmad Alatas sebagai penerima kuasa pengurusanyang

Menghukum pihak Tergugat melakukan legalisasi transaksi atas tanah sengketa SHM No.: 7750/Benoa atas nama I Made Repyeg, yaitu membuat dan menanda-tangani akta jual beli antara pihak Penggugat (NI WAYAN SINARYATHI) sebagai Pembeli dengan pihak Tergugat (I Made Repyeg) sebagai Penjual pada pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);5.

Dan alasan istri pihak Tergugat dikatakansakit (stres) berulang kali dipakai sebagai alasan untuk menghindari legalisasi jualbeli atas tanah sengketa;13. bahwa............13. bahwa kemudian pihak Tergugat didesak untuk legalisasi transaksi atas tanahsengketa, namun pihak Tergugat menghidar lagi dengan alasan istri pihak Tergugattidak mempunyai KTP;14. bahwa dari poin 12 dan poin 13 jelas kiranya pihak Tergugat telah mengingkarikesepakatan akan jual beli tanah sengketa SHM.

Menghukum pihak Tergugat melakukan legalisasi transaksi atas tanah sengketaSHM No.: 7750/Benoa atas nama I Made Repyeg, yaitu membuat dan menandatangani akta jual beli antara pihak Penggugat( NI WAYAN SINARYATHI)sebagai Pembelidengan pihak Tergugat (I Made Repyeg) sebagai Penjual pada pejabat yangberwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);7.

Rp. 20 000 000,00, (Dua puluhjuta rupiah) melalui Bapak Komplit namun tanpa tanda bukti;Bahwa karena pembelian tanah sengketa telah terbayar lunas, pihak Penggugatmendesak pihak Tergugat untuk legalisasi transaksi atas tanah sengketa pada Notaris TriskaDamayanthi, namun pihak Tergugat selalu menghidar dengan alasan dimana istri pihakTergugat dikatakan sakit (stres).

Menghukum pihak Tergugat melakukan legalisasi transaksi atas tanah sengketa SHMNo.: 7750/Benoa atas nama I Made Repyeg, yaitu membuat dan menandatanganiakta jual beli antara pihak Penggugat (NI WAYAN SINARYATHI) sebagaiPembeli dengan pihak Tergugat (I Made Repyeg) sebagai Penjual pada pejabat yangberwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);5.

Legalisasi tandatangan 0.0.0... cceescecsssecesceceseeecseeeecseeeeceeeeseeeeenaeeees Rp. 10.000,Jumlah.... Rp. 20.800,20

KyaiMojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi Pengadilan Negeri Jeparatanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H. MUH.

Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri JeparaH.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;12 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No.87/Pdt/1999/PT.Smg, tanggal 25 Maret 1999, dalam perkara perdatatingkat banding antara BAMBANG S MATANTU, dkk. melawanMAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera PengadilanNegeri Jepara HMUH.

., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri JeparaH.MUH.

Kyai Mojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi PengadilanNegeri Jepara tanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H.

Gambar Situasi No. 2347/1988tanggal. 1 6 1988 yang diatas namakan Penggugat semula, adalahharta persatuan yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat VI yang belum pernah dibagi berikut konsekuensihukumnya;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT YYK4.Menyatakan dan menetapkan Akta: Perikatan Jual Beli di bawah tangantanggal 4 Maret 2011 (legalisasi Notaris Edward (Tergugat II) pada tanggal4 Maret 2011 dengan Nomor legalisasi 1132/Leg/III/2011 dan Surat KuasaMenjual

Legalisasi tersebut berfungsiuntuk mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan yang dibuat para pihak.

Bahwa dengan demikian terhadap perikatan jual belitertanggal 04 Maret2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat VI, Penggugat, danTergugat IV dan dilegalisasi oleh Tergugat Il sebagaimana Legalisasi No.1132/Leg/III/2011 dan surat kuasa menjual tetanggal 26 April 2011 yangditanda tangani oleh Tergugat VI, Penggugatsuami Tegugat VI danTergugat IV yang dilegalisasi oleh Tergugat Il sebagaimana Legalisasi No.1239/Leg/IV/2011 adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak(Tergugat VI, Penggugat

Bahwa selanjutnya karena perikatan jual beli tertanggal 04 Maret 2011dengan Legalisasi No. 1132/Leg/III/2011 dan surat kuasa menjual tetanggal26 April 2011dengan Legalisasi No. 1239/Leg/IV/2011 adalah sah secarahukum dan mengikat para pihak maka Penggugat secara hukum sudahtidak punya hak lagi atas tanah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnyasebagaimana SHM No. 1385/Caturtunggal,dengan demikian positaPenggugat nomor 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah dalil yang salah dan keliruserta tidak relevan

Bahwa Tergugat IVjuga menginformasikan jualbeli yang dimaksud dilakukan secara sah dantunai dengan pembayaran lunas kepada Tergugat V1;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT YYKBahwa Tergugat III sebagai NotarisPPAT yang beritikad baik, pasti akanmenolak membuat Akta Jual Beli No 174/2011 tanggal 28 April 2011 yangdiminta oleh Tergugat IV, apabila Tergugat II mengetahui Perikatan JualBeli dengan Legalisasi No.1132/Leg/III/2011 tertanggal 4 Maret 2011 danSurat Kuasa Menjual dengan Legalisasi

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 108/SK52.02.500/II/2014 tentang SUSUNANANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH A DALAM RANGKAKEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAHtanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya;26.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 109/SK52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKANPETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA)TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 bersertalampirannya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

;Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 108/SK52.02.500/II/2014 tentang SUSUNANANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH A DALAM RANGKAKEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAHtanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya;Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 96.1/SK52.02.500/II/2014 tentang PENETAPANNAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASIHAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN

PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA)Hal. 13 dari 23 hal.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 108/SK52.02.500/II/2014 tentang SUSUNANANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH A DALAM RANGKAKEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAHtanggal 27 Februari 2014 beserta lampirannya;26.

Bila tidak ada legalisasi itu, maka tidak dapat diterima.Legalisasi KBRI untuk memberi kepastian hukum tentangkebenaran surat kuasa.

Legalisasi inisematamata dilakukan oleh Pemohon Banding, demi tertibadministrasi dan konfirmasi kebenaran surat kuasa tersebut;Legalisasi oleh KBRI hanya bersifat administratif saja,sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Karena suratkuasa adalah sah sejak ditandatangani oleh pemberi kuasadan penerima kuasa.

Putusan Nomor 507/B/PK/PJK/2013"LEGALISASI KBRI atau KONJEN RI di negara mana SuratKuasa itu dibuat;3.

Akte kelahiranmerupakan persitiwa administratif, merupakan legalisasi lahirnyabayi tersebut;ii.

Oleh karena UU Perpajakan ataupun UU Pengadilan Pajak tidakmensyaratkan surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri untukdilegalisasi di KBRI, maka legalisasi olen KBRI bukan merupakanbukti sahnya suatu surat kuasa. Legalisasi ini sematamatadilakukan oleh Pemohon Banding, demi tertio administrasi dankonfirmasi kebenaran surat kuasa tersebut;iv. Legalisasi oleh KBRI hanya bersifat administratif saja, sehinggatidak menimbulkan akibat hukum.

Hari Rabu, tanggal 8Pebruari 1984,Legalisasi Nomor 94/1984 ;4.2 Surat Kuasa Nomor 76, hari Rabu tanggal 8 Pebruari 1984 ;4.3.

Surat Pernyataan Nomor 77, hari Rabu 8 Pebruari 1984 ;4.4 Pembebasan/Pelepasan Hak atas Tanah, Hari Kamis, tanggal 9Pebruari 1984.Legalisasi Nomor 101/1984 ;4.5 Surat Kuasa Nomor 90, hari Kamis 9 Pebruari 1984 ;4.6 Surat Pernyataan Nomor 91, hari Kamis tanggal 9 Pebruari 1984 ;4.7 Perjanjian Pelunasan disertai Penyerahan Hak Tanah Hari Jum/attanggal 16 Mei 1986 legalisasi Nomor 523/1986 ;4.8 Surat Kuasa Nomor 31 hari Jumat tanggal 16 Mei 1986 ;4.9 Surat Pernyataan Nomor 32, hari Jumat 16 Mei 1986

Memberi Legalisasi surat Pembebasan/Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 8021984 yang tidak dibayar (Nomor 6 Eksepsi) ;Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2008b. Memberi Legalisasi Surat Pembebasan/Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 9021984 yang sebenarnya, bukan karena jualbeli (NO.15.2.Eksepsi) ;c.

No. 1753 K/Pdt/20084.5 Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 9021984 ;4.6 Surat Pernyataan Nomor 91 tanggal 9021984 ;4.7 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 16 Mei1986 Legalisasi Nomor 525/1986 tanggal 17 Mei 1986 ;4.8 Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 16 Mei 1986 ;4.9 Surat Pernyataan Nomor 52 tanggal 16051986 ;4.10 Perjanjian Pelunasan Disertai Penyerahan Hak Tanah tanggal 26 Mei1986 Legalisasi Nomor 554/1986 tanggal 27 Mei 1986 ;4.11 Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 26 Mei 1986 ;4.12 Surat

Soetarmi yang diwakili oleh para Tergugat kepadaPenggugat ;Menyatakan sah dan aktaakta dan suratsurat :a) Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 1984,legalisasi Nomor 94/1984 ;b) Surat kuasa Nomor 76 hari Rabu tanggal 8 Pebruari 1984 ;c) Surat Pernyataan Nomor 77 hari Rabu tanggal 8 Pebruari 1984 ;d) Pembebasan/Pelepasan Hak atas Tanah Hari Kamis Tanggal 9 Pebruari1984, legalisasi Nomor 101/1984 ;e) Surat Kuasa Nomor 90 hari Kamis tanggal 9 Pebruari 1984 ;f) Surat penyataan

Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19/PSH/BKD/I/13 tanggal13 Maret 2013 ;1 (satu) rangkap fotocopy Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol IIITahun Anggaran 2011 Nomor 800/7394/BKD/III/2011, tanggal22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;1 (satu) rangkap fotocopy Pemanggilan peserta Diklat Diklat

CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d.27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613 tanggal 8 November 2010 untukmengikuti Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorer dan Umum yang dilaksanakanpada tanggal 9 November s.d 3 Desember 2010, legalisasi Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor 82/L/2013tanggal 8 Maret 2013

Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13tanggal 13 Maret 2013 ;10)1 (satu) rangkap fotocopy Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol IIITahun Anggaran 2011 Nomor 800/7394/BKD/III/2011, tanggal22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;11)1 (satu) rangkap fotocopy Pemanggilan peserta Diklat

No. 410 K/Pid.Sus/201417)18)19)22 Desember 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8 Maret2013 ;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1216 tanggal 5 April 2011 untukmengikuti Diklat Prajabatan CPNS Gol III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d.27 April 2011, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara Nomor 82/L/2013 tanggal 8 Maret 2013 ;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/3613

Honorer dan Umum Tahun 2010 (PAPBD) Nomor800/17493/BKD/III/2010, tanggal 25 Oktober 2010, legalisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13tanggal 13 Maret 2013 ;10) 1 (satu) rangkap fotocopy Pemanggilan peserta Diklat Prajabatan CPNS Gol IIITahun Anggaran 2011 Nomor 800/7394/BKD/II/2011, tanggal22 Maret 2011, legalisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;11)1 (satu) rangkap fotocopy Pemanggilan peserta Diklat

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa The TheresiaNatalia melakukan tindak pidana Dengansengaja menggunakan akta itu seolaholahisinya cocok dengan hal yang sebenarnya(seperti yang dimaksud dalam ketentuanpidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1)KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal266 ayat (2) KUHP ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 Copy legalisasi

Akta Kelahiran No. 4903/U/JB/1995 tanggal 09November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa ;2 Copy legalisasi Akta Kelahiran No.

Akta Kelahiran No. 4903/U/JB/1995 tanggal 09November 1995 atas nama Jane Ratih Puspa ;e Copy legalisasi Akta Kelahiran No.

Akan tetapi hingga jatuh tempo penyerahan agunantersebut oleh Tergugat belum juga diserahkan kepada Penggugat;12.Bahwa gugatan ini diajukan di tempat tinggal Tergugat sesuai pilinhandomisili sebagaimana kesepakatan pada angka 4 pasal 11 SuratPerjanjian Kredit No. 00405265/MAM/PK/II/16 tanggal 18 Februari2016.Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakanbuktibukti sebagai berikut :Bukti Surat :1.2.op Ne FFFotocopy Legalisasi Identitas Penggugat atas nama Herman Adijatmiko;Fotocopy

Legalisasi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00405265/MAM/PK/II/16 tanggal 18 Februari 2016;Fotocopy Legalisasi Sertipikat Hak Milik Nomor 277, Nomor GS/SU :00097/Kesadikan/2014, tanggal 05/02/2014 atas nama Neni Marlina,tanggal penerbitan 18 Agustus 2014, luas tanah 282 m2, lokasi tanahDesa Kesadikan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;Fotocopy Legalisasi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02828/2016;Fotocopy Legalisasi Rincian Pelunasan Tergugat;Fotocopy Legalisasi Riwayat Kredit Tergugat;Fotocopy Legalisasi

Surat Peringatan ;Fotocopy Legalisasi Surat Peringatan II;Fotocopy Legalisasi Surat Peringatan III;10.

Fotocopy Legalisasi Aktaakta :Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Slw.a. Akta Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Kewajiban;Akta Kuasa Menjual;Akta Perjanjian Pengosongan;Akta Perubahan PT. BPR Mega Artha Mustika;e. Akta Perubahan Terakhir PT. BPR Mega Artha Mustika;11. Fotocopy Legalisasi Identitas Tergugatao 5a. KTP atas nama Neni Marlina;b. Kartu Keluarga;c.

No. 113/Pdt.G/2012/MSBnaMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa :1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/103/LSN/2011yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh pada tanggal 05 Desember 2011 ( P1 );2 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah Asli dan Photo copy yang telah diberimaterai cukup dan dilegalisasi Pos serta Legalisasi Mahkamah Syariyah BandaAceh, (P2) ;Menimbang, bahwa

Panitera Mahkamah Syariyah BandaAceh, telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok,lalu diberi tanggal dan kode T.II.1 serta di paraf ;Photo copy surat keterangan untuk Nikah Nomor 474.2/905/G.KP/2009 tanggal12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang, yangtelah dinazagelen dan legalisasi Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh, telahdicocokkan dengan yang aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, lalu diberitanggal dan kode T.II.2 serta di paraf

;Photo copy surat keterangan asal usul Nomor 474.2/905/G.KP/2009 tanggal 12Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang, yang telahdinazagelen dan legalisasi Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh, telahHal 9 dari 17 hal.

izin orang tua tanggal 12 Oktober 2009 yang telah dinazagelendan legalisasi Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh, telah dicocokkandengan yang aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanggal dankode T.II.5 serta di parafPhoto copy surat keterangan untuk Nikah Nomor 474.2/753/G.KP/2009 tanggal 12Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang, yang telahdinazagelen dan legalisasi Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh, telahdicocokkan dengan yang aslinya oleh Ketua Majelis

, ternyata cocok, lalu diberitanggal dan kode T.II.6 serta di paraf ;Photo copy surat keterangan asal usul Nomor 474.2/753/G.KP/2009 tanggal 12Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Padang, yang telahdinazagelen dan legalisasi Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh, telahdicocokkan dengan yang aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, lalu diberitanggal dan kode TII.7 serta di paraf ;Photo copy surat persetujuan mempelai tanggal 12 Oktober 2009 yang telahdinazagelen dan legalisasi

Pwtsetempat, maka Majelis hakim memberi kesempatan kepada KuasaPenggugat tersebut untuk mengupayakan legalisasi Surat Kuasa maupunSurat Kuasa Istimewa tersebut kepada Pejabat yang berwenang yaituKedubes RI atau Konsulat Jenderal R.I. di Taiwan, akan tetapi tidak dapatdilaksanakan oleh Penggugat dengan alasan Penggugat sekarang ijin VisaKerja di Taiwan sudah habis sejak 28 April 2017 dan belum diperpanjangsampai sekarang sehingga tidak berani meminta stempel di KBRI Taiwan;Bahwa untuk mempersingkat

TaofenCity, Miaoli County 351 Taiwan (R.O.C.) dalam hal ini memberikan Kuasakepada Kuasa hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Nopember 2018 dan surat Kuasa Istimewa untuk mediasi tanggal 15Nopember 2018;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dan SuratKuasa Istimewa Penggugat yang ditandatangani Penggugat di Luar Negeribelum dilegalisir oleh Kantor Kedutaan Besar setempat, maka Majelis Hakimmemberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat tersebut untukmengupayakan legalisasi Surat Kuasa

Nomor 3038 K/Pdt./1981 tanggal 18 September 1986 bahwakeabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeriselain harus memenuhi persyaratan formil juga harusdilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.Menimbang, bahwa terkait dengan legalisasi tersebut dijelaskandalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01,tanggal 28 Desember 2006 menjelaskan bahwa : Poin 68 : Legalisasi artinva pengesahan terhadap dokumen dan hanyadilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isidokumen

Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan dinegara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesiaperlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.Demikian pula terhadap dokumendokumen seperti surat kuasa,perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luarnegeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harusdilegalisasi terlebih dahulu.Menimbang, bahwa ketentuan adanya syarat legalisasi, Pengadilanmenilai hal tersebut bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum

Jika legalisasi tidak dilakukan maka dapatdipastikan Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat tambahan sehinggapihak yang ditunjuk tersebut belum dapat dinyatakan sah sebagai Kuasa;Menimbang, bahwa oleh karena surat Kuasa Penggugat ternyatabelum dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tanpa mempertimbangkanalasan Penggugat, maka Pengadilan memandang Surat Kuasa maupunHal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0008/Pat.G/2019/PA.

Foto kopi KTP Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan legalisasi bermateraicukup selanjutnya surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1 );2. Surat Penolakan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Pegantenan KabupatenPamekasan Nomor : Kk.13.28.07/PW.01/97/2012 tanggal 04 September 2012selanjutnya surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode ( bukti P.2);3.

Foto kopi jazah Sekolah dasar atas nama ANAK PEMOHON tertanggal 19 Juni2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan legalisasi bermaterai cukup selanjutnyasurat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.4 );5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga telahdicocokkan dengan aslinya dan legalisasi bermaterai cukup selanjutnya surat buktitersebut oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.5);6.

Foto kopi Kad Pengenal Malaysia atas nnma CALON SUAMI ANAK PEMOHONtelah dicocokkan dengan aslinya dan legalisasi bermaterai cukup selanjutnya suratbukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.6);7. Foto kopi No Pengenalan Malaysia atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHONtelah dicocokkan dengan aslinya dan legalisasi bermaterai cukup selanjutnya suratbukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.7);8.

Foto kopi Sijil Kursus Pra Perkawinan atas nama CALON SUAMI ANAKPEMOHON telah dicocokkan dengan aslinya dan legalisasi bermaterai cukupselanjutnya surat bukti tersebut oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.8);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukuplah dengan merujuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dimuka ; Menimbang, bahwa

SK No.06 tahun 2012tanggal 8 Mei 2012 (Meja IV/legalisasi).

'Bahwa Tim legalisasi tidak ada menetapkan harga;Bahwa Tim Legalisasi Pengadaan TanahPernah ada menyaksikan pembayaran ganti rugitanah akan tetapi tidak semuanya, yang saksi ketahui ada dilaksanakan di Aula gawiSabarataan pemko banjarbaru dan tim legalisasi kapasitasnya hanya menyaksikan karenadiundang oleh panitia.Bahwa Kewenangan tim legalisasi tidak sama dengan tim pengadaan tanah karena tugastim legalisasi hanya terbatas sebagaimana yang diatur dalam SK No.06 tahun 2012tanggal 8 Mei 2012 (Meja

tidak ada membuat rekomendasi terhadap lahan yang bisa dibayarkan kepada Ketua P2T sehinggal hasil dari tim Legalisasi dipakai oleh P2T untukmenyatakan bahwa lahan tersebut bisa dibayarkan, tim legalisasi hanya bertugasmemvalidasi berkas .'

Tim legalisasi tidak ada menetapkan harga;Bahwa Tim Legalisasi Pengadaan TanahPernah ada menyaksikan pembayaran gantirugi tanah akan tetapi tidak semuanya, yang saksi ketahui ada dilaksanakan di Aula gawi109Sabarataan pemko banjarbaru dan tim legalisasi kapasitasnya hanya menyaksikan karenadiundang oleh panitia.Bahwa Kewenangan tim legalisasi tidak sama dengan tim pengadaan tanah karena tugastim legalisasi hanya terbatas sebagaimana yang diatur dalam SK No.06 tahun 2012tanggal 8 Mei 2012 (Meja I'V

tugas kami sebagaimana diatur dalam SKKetua Panitia pengadaan tanah No. 06 tahun 2012.Bahwa Tim Legalisasi tidak melakukan inventarisasi karena bukan tugas dan wewenangkami selaku Tim Legalisasi.38.122Bahwa Tim Legalisasi tidak melaksanakan penelitian mengenai status hukum bidangtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnyakarena bukan kewenangan dan tugas kami selaku tim legalisasi.Bahwa selaku Tim Legalisasi Pengadaan Tanah kami tidak melaksanakan / menerimahasil