Pembanding/Penggugat : La Mahali, S.Pd.SD, M.AP
Terbanding/Tergugat : Bupati Buton Utara

PUTUSANNomor 118/B/2019/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraantara:Nama : LA MAHALI, S.Pd.SD,M.AP.

MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID, dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M.

Banjar alokasi Rp. 27.708.915.000,- , Martapura 1 Maret 2014, Kuasa Pengguna Anggaran, H.GT.M.IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., tanpa tanda tangan, yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab. Banjar Tandatangan MARYANINGSIH, SH., pada tanggal 20 Pebruari 2018; 6)1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

Banjar alokasi Rp. 31.486.530.000,- , Martapura 8 April 2014, Kuasa Pengguna Anggaran, H.GT.M.IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., tanpa tanda tangan, yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab. Banjar Tandatangan MARYANINGSIH, SH., pada tanggal 20 Pebruari 2018; 7)1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014;44)1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani Sekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014;45)1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.

IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014; 46)1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor : 21/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2014 Tentang Penunjukan pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani Sekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Pebruari 2014;47)1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.

MUHAMMAD IHSAN PERDANA,S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID

S.Sos, SH, M.AP.

IHSAN PERDANA, S.Sos, M.AP.

IHKSAN PERDANA, S.Sos, SH, M.AP.

MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos,S.H, M.AP., sebagai Pj.

WAHYUDILLAH, M.AP

Wahyudillah, M.AP, 4.H.M. Baihagi,5.PDAM Intan Banjar, 6.H. Abdullah, 7. H.Masruni, 8. Juriansyah (Ketua RT. 04 RW. 01) ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat LurahLandasan Ulin Timur tanggal 25 Juni 2013Nomor : 100/229 Pem, Perihal : Perihal :Musyawarah Masalah Tanah di Jalan Trikoratahap IV (empat), ditujukan kepada 1.Hj. Sutini,2.Deni Rachman, 3. Drs. H. Wahyudillah, M.AP,4.H.M. Baihagi, 5. PDAM Intan Banjar, 6.H.Abdullah, 7. H. Masruni, 8.

H.Wahyudillah M.AP 4. Juriansyah (Ketua RT.04/1I);T.6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat LurahLandasan Ulin Timur tanggal 26 Maret 2013Nomor : 100/063/Pem Perihal : MusyawarahMasalah Tanah Di Jalan Trikora tahap 2 (dua)ditujukan kepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny RachmanHj. Sutini, 3. Drs. H. Wahyudillah M.AP, 4. H.M.Baihagi, 5. PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah,7.H. Masruni, 8.

Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihagi, 5. PDAMIntan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8.Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);8. T.8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat LurahLandasan Ulin Timur tanggal 25 Juni 2013 Nomor :100/229/Pem, Perihal : Musyawarah MasalahTanah Di Jalan Trikora tahap IV (empat), ditujukankepada 1. Hj. Sutini, 2. Deny Rachman 3. Drs. H.Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihagi, 5. PDAM IntanBanjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8.Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);9.

H.Wahyudillah M.AP, 4. H.M. Baihagi, 5. PDAM IntanBanjar, 6. H. Abdullah, 7. H. Masruni, 8.Juriansyah (Ketua RT. 04 RW.01);10. T.10 Fotokopi sesuai dengan aslinya contoh specimentanda tangan Drs. H.

Wahyudillah M.AP, 4. H.M.Baihagi, 5.PDAM Intan Banjar, 6. H. Abdullah, 7. H.

FONAHA ZEGA M.AP
Terbanding/Tergugat : BUPATI NIAS UTARA

Penggugat:
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang

,M.AP : Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal Jalan Menteng Indah Blok F2No.12, Kelurahan Medan Tenggara, KecamatanMedan Denai Kota Medan, dalam hal initelah memberikan kuasa kepada :1.SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H ; 2.HASAN BASRI, S.H ;3.M.IQBAL TARIGAN, S.H.,M.H ;4.MURSYDA, S.H ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor SURYAWAHYU DANIL, SH.

23 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27Hal 3 Putusan PerkaraNo.179/G/2019/PTUNMDNMei 2019 dibawah register perkara Nomor : 179/G/2019/PTUNMDNdan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Juni 2019 yangpada pokoknya isinya sebagai berikut OBJEK SENGKETA ;Keputusan Bupati Deli Serdang No. 53 Tahun 2019 TentangPemberhentian Aparatus Sipil Negara Yang Terbukti MelakukanTindak Pidana Korupsi a.n Sopian Nauli, S.Sos, M.AP

Menyatakan terdakwa SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pindana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua)Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selamar 3 (tiga) bulan ; .

,M.AP Nip. 196512011986031016.

Sos., M.AP., Nip.1965512011986031016.

JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001;

JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP., NIP. 196312021994022001;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair; -
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP

1. Menyatakan Terdakwa DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair; -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP

PARDAMEAN SIREGAR, M.AP. Selaku Pengguna Anggaran (PA)sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada DinasPendidikan Kota Tebing Tinggi adalah saksi EFNI EFRIDAH S.Pd.

PARDAMEAN SIREGAR,M.AP.

PARDAMEAN SIREGAR, M.AP.

Pembanding/Penggugat : SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Terbanding/Tergugat : Bupati Deli Serdang

,M.AP : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal Jalan Menteng Indah Blok F2 No.12, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan MedanDenai Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada !1. M.IQBAL TARIGAN, S.H.,M.H ; 2. MURSYDA, S.H ; 3.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Deli SerdangNomor: 53 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negarayang terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Sopian Nauli ,S,Sos,M.AP dengan NIP. 196512011986031016 ditetapkan tanggal 11 Pebruari3.

Mewajibkan kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 53 Tahun 2019 Tentang PemberhentianAparatur Sipil Negara yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.nSopian Nauli ,S, Sos,M.AP dengan NIP. 196512011986031016 ditetapkantanggal 11 Pebruari 2019;4.

H.M TAUFIK RUSDI, M.AP.

Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRI S.S.IP M.AP
Terdakwa:
DIAN SUPARMAN

,M.AP, dkk

Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRI S.S.IP M.AP
Terdakwa:
BONG HERYANTO

RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI

RUSLI HABIBIE, M.AP, bertempat tinggal di Jalan Akper No. 1,Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, KotaGorontalo, Provinsi Gorontalo dalam hal inimemberikan kuasa kepada Suslianto, S.H..M.H,Dahlan Pido, S.H.

RUSLI HABIBIE M.Ap. saat itu menjabat sebagai Bupati Gorut tidak menjadi perhatianpublik dan kasus itu dapat diamankan dari pengusutan/penyelidikaanAparat Penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPKRI;Penggugat pada angka 3 garis datar 4 halaman 3 gugatannyamendalilkan tanggal 19 Oktober 2015 meminjam uang sebesar Rp. 50.000. 000, (Lima Puluh Juta Rupiah); tergugat menolak dengan tegas dalil itu, sebab yang benar adalahuang diberikan oleh Penggugat itu murni masih kelanjutan untukmembiayai

sebagaipejabat dan terdapat indikasi korupsi atau manipulasi dokumendokumen permohonan KUR)Penggugat pada angka 3 garis datar 5 halaman 3 gugatannyamendalilkan tanggal 28 Oktober 2015 Meminjam uang sebesar Rp. 50.000. 000, (Lima Puluh Juta Rupiah);Tergugat menolak dengan tegas dalil itu, sebab yang benar adalahuang yang diberikan oleh Penggugat itu murni biaya akomodasipengganti biaya demontrasi dari LSM/NGO mahasiswa yang sedangmengawal berbagai macam kasus dan diduga ada keterlibatan (Drs.RUSLIE HABIBIE, M.AP

RUSLIHABIBIE, M.AP), jadi Ssesungguhnya uang itu diberikan olehPenggugat kepada Tergugat masih termasuk dari rangkaian dari upayamerangkul aktivis baik mahasiswa maupun LSM/NGO baik di Gorontalomaupun di Jakarta sebab waktu itu para aktvis beberapa kali membuatlaporan atas kasuskasus dimaksud pada Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia (KPKRI) di Jakarta; Penggugat padaangka 3 garis datar 7 halaman 3 gugatannya mendalilkan tanggal 7Desember 2015 meminjam uang sebesar Rp. 100. 000. 000,(Terbilang

MAHYUDIANSYAH, M.AP., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

MAHYUDIANSYAH, M.AP., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;