meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai denganpasal 125 HIR dan ibarat Kitab lanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yangD@TDLITIYI $~~ nnn nnn nnn nnn enn nn tr nn nnn nnnnnn nn nnn ne nnnnnnananaanensnnennnannnnsvrtacdl ocal dl os us le ole sLoallyase E20) VIS UI bjjxigbloxArtinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuzadalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

yang telah menikahpada tahun 2006 namun selama pernikahan belum dikarunialketurunan;bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga ikutorangtua Penggugat di Kampung Baru Dalam, Cinangka, KabupatenSerang;bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis,namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis, kedua saksi sudahseringkali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugatsedang bertengkar mulut di rumah orangtua Penggugat;bahwa penyebab perselisihnan tersebut karena masalahan

dinyatakan terbukti bahwa hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkangugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasanalasan sejak Mei tahun2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalahan

ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasisebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha mendamaikandengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;yulaell geo) alll gs ui LE le slLasllsare gro) VIS UI bj jxighloxArtinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2016Bahwa selain itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkanTergugat untuk memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak dalam setiapadanya masalahan perpajakan sehingga apabila wajib pajak melakukankesalahan akibat ketidaktahuan maka tidak menjadi berkesinambungan danperlu memanggil wajib pajak untuk melakukan perbaikan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60508/PP/M.XVIIIB/99/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

dinyatakan terbukti bahwa hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkangugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasanalasan sejak Juni tahun2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan