Ditemukan 822231 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kekerasan meresahkan masyarakat Menghimpun dana dari masyarakat Gugatan Peran serta masyarakat Praperadilan korupsi Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Menjual minuman berakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat Badan kesatuan dan perlindungan masyarakat kota surabaya Menghasut atau mengadu domba parpol Perseorangan Kelompok masyarakat Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; 12 k/tun/2011 ; lembaga swadaya masyarakat dewan pimpinan pusat pemberdayaan masyarakat adil sejahtera kuantan singingi (permata kuansing Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PDT-LH/2022/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : EDISON NAPITUPULU Diwakili Oleh : Mangiring Parulian Sinaga, SH
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
121 — 64
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.G/LH/2019/PN SRL
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat:
SOPYANABUSRO
Tergugat:
1.PT. PILI AND TRI TUNAS
2.Kementrian Pekerjaan Umu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai wilayah Sungai Sumatera VI
3.Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun
94 — 45
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 04-01-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl
Tanggal 14 Mei 2024 — Penggugat:
Perkumpulan Rakyat Peduli Hutan dan Sumber Daya Alam di Wakil kan Oleh Harkis (Ketua)
Tergugat:
1.PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO Ltd
2.PT.DEVI MANDIRI
3.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS (SKK MIGAS )
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.GUBERNUR JAMBI
3.BUPATI SAROLANGUN
28 — 24
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 16/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Inecda Plantation
2.Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil Indonesia Direktur RSPO Indonesia
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
142 — 60
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 15/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
Badarali Madjid
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.UPT KPHP (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi)
45 — 37
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 06-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 101/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT Tambak Seraya Pratama
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
109 — 57
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 12/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
215 — 72
  • Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, menyatakan Masyarakat dan atau peroranganberperan serta dalam pengawasan kehutanan.;2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan , menyatakan masyarakat berkewajiban untukikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan;Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata No 12/Pdt.GLH/2020/PN Rgt3.
    Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup secara swadaya, hal ini sebagaimanadinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Menata Nusa Raya ;6.
    Bahwa Selain itu tanah yang diduga oleh Penggugat sebagai KawasanHutan di dalamnya terdapat lahan Masyarakat yang semestinya ikutdigugat oleh Penggugat. Namun buktinya tidak diikutkan sebagaitergugat atau pihak;8.
    Dimana tujuandidirikan organisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat.
    , akan tetapi dalam hal mengajukantindakan hukum sebagaimana dalam perkara aquo maka haruslahmemenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa selain itu, demi kepastian hukum, sesungguhnya MahkamahAgung Republik Indonesia juga telah memberi syarat lain dalampengajuan hak gugat organisasi (Legal Standing) sebagaimanaYurisprudensi No. 89 K/TUN/1996 menambahkan persyaratan yaituadanya kepedulian nyata di masyarakat secara berkesinambungan danharus
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 52/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT SUBUR MANDIRI LESTARI
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
154 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 550/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
3.Bupati Kabupaten Simalungun
4.Bupati Kabupaten Samosir
5.Bupati Kabupaten Toba Samosir
42 — 9
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 13/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT.TRI BAKTI SARIMAS
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia
75 — 53
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.Kalista Alam Diwakili Oleh : Sri Yuni Hartati, SH,CN, Dkk
Terbanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
222 — 137
  • Jo.PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 651 K/Pdt/2015, dan kondisiketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi,karena menjadi tidak jelas subjek hukumnya sepanjang rangkaian putusanawal hingga akhir;Bahwa dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan ada disebut sebagai berikut :Pengaturan administrasi perintahan dalam undangundang ini menjaminbahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahterhadap warga masyarakat
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 8/Pdt.G-LH/2019/PN Rgt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
193 — 73
  • Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, menyatakan " Masyarakat dan atau perorangan berperanserta dalam pengawasan kehutanan ";2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentan Kehutanan, menyatakan " Masyarakat berkewajiban untuk ikut sertamemelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan ";3.
    Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu) sebuahorganisasi sosial kKemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya,yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarianHalaman 4 dari 43 halaman Perkara No : 8/Pdt GLH/2019/PN.Rgt.LO,11.fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal inisebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Firmar Abadi.
    dengan demikian luasanKawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadirusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasisosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengantujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat
    Bahwa disamping itu tanah yang diduga oleh Penggugat sebagai KawasanHutan di dalamnya terdapat lahan Masyarakat yang semestinya ikut digugatoleh Penggugat. Namun buktinya tidak diikutkan sebagai Tergugat;6.
    Ini berarti baru 8 (delapan) bulan berdirinyasehingga belum memenuhi syarat minimal yaitu paling singkat 2 (dua) tahun;Bahwa apalagi yang Penggugat dalilkan pada point 4 dan 5 halaman 2 gugatansaling bertentangan dimana tujuan didirikan organisasi untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup secara swadaya masyarakat.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PDT.LH/2021/PT PBR
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Diwakili Oleh : MUDAYANSYAH SIMAMORA
Pembanding/Tergugat III : Ketua DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Diwakili Oleh : MUDAYANSYAH SIMAMORA
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu Diwakili Oleh : MUDAYANSYAH SIMAMORA
Terbanding/Penggugat I : Slamet Waldi
Terbanding/Penggugat II : David Sandi Saputra
Turut Terbanding/Tergugat I : BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU Diwakili Oleh : YUNI RACHIM, SH. M.Si
136 — 77
  • perkara yang timbul dalam perkara ini;Atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pulatanggapan para Terbanding, sebagaimana terurai dalam kontra memoriHal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 16/PDTLH/2021/PT.PBRbandingnya,yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukumperkara a quo telah tepat dan benar serta mencerminkan rasa keadilandalam masyarakat
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 17/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Slamet Waldi
2.David Sandi Saputra
Tergugat:
1.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
3.Ketua DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
4.Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu
357 — 114
  • Inhu,Ketua DPRD INHU Cq Ketua Komisi III DPRD INHU, Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu, dengan ini memintamaaf kepada masyarakat Indragiri Hulu dan secara khusus masyarakat diKecamatan Lubuk Batu Jayal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, karenakami selaku penanggung jawab pemerintah merasa telah gagal memberikankepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
    Fotokopi surat dari perwakilan masyarakat perihal Dukungan PembangunanPKS PT. Sanling Sawit Sejahtera, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T I12;13.
    Sanling SawitSejahtera yaitu pihak pemilik ram maupun masyarakat yang ingin menjuallangsung buah kelapa sawit miliknya kepada PT. Sanling Sawit Sejahtera;Bahwa PT. Sanling Sawit Sejahtera akan mengolah buah kelapa sawit yangnantinya akan menghasilkan minyak kelapa sawit;Bahwa dahulu Saksi tidak pernah mendengar bahwa masyarakat setempatada yang keberatan dengan didirikannya PT. SIR dan PT.
    Sanling Sawit Sejahtera, sebelumnya di KantorKepala Desa Rimpian pernah disosialisasikan kepada masyarakat setempattentang pendirian perusahaan tersebut; Bahwa pada saat itu masyarakat setempat keberatan jika PT. Sanling SawitSejahtera tidak jadi didirikan; Bahwa masyarakat merasakn keuntungan dengan didirikannya PT. SanlingSawit Sejahtera tersebut, tidak adanya konflik antar warga setempat; Bahwa PT.
    Sanling Sawit Sejahtera juga telahmembangun jembatan di Desa Rimpian agar akses masyarakat lancar dantidak ada kendala; Bahwa Saksi ada melakukan perjanjian dengan PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 118/PDT.LH/2021/PT PBR
Tanggal 12 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : FARIDA HANUM Diwakili Oleh : Samuel Hutasoit, SH, MH.,CLA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
78 — 0
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 5/PDT/LH/2018/PT PBR
Tanggal 2 April 2018 — Pembanding/Tergugat III : Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Diwakili Oleh : RAHMAT FITRIYADI
Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. RIAU BARA HARUM
Turut Terbanding/Tergugat II : Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
121 — 66
  • Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, menyatakan Masyarakat dan atau peroranganberperan serta dalam pengawasan kehutanan .;2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 TahunHalaman 2 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.1999 tentan Kehutanan, menyatakan Masyarakat berkewayjiban untuk ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan ;.
    Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani(Bukti P 1) ;Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan tujuan yang salah satunya adalahuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegasdalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor29 tanggal 19 Okotober 2009 yang di keluarkan oleh NotarisRidnofendi,S.H.
    (lima ratus dua puluh lima) telah menjadi rusak parah, gundul danberubah menjadi lubanglubang besar, sehingga hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal (global warming ), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagaiorganisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuanuntuk meningkatkan peranserta masyarakat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 14-02-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 16/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 18 September 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Yunus alias Cong’an
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Abadi Lestari
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
92 — 75
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-10-2005 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106K/PDT/2004
Tanggal 14 Oktober 2005 — Drs. Nobertus Lasa; Kormensius Barus, S.SOS; Laurensius Jehata, SH.; Drs. Petrus Sambut; Erabus Nabit, SH.,; Stanilaus Minggus; PT Konimex
117 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1106 K/Pdt/2004label halal, yang berarti bahwa perbuatan KIDO itu adalah halal yangmembawa dampak negatif bagi masyarakat Manggarai yakni rusaknyaimage masyarakat serta membuat luka batin dengan beredarnya danteriklannya di media elektronik sesai surat No.24/MUI/MGR/XI/2001tanggal 01 November 2001;11.Bahwa bagi Penggugat / masyarakat Manggarai Flores NTT, secaralangsung atau tidak langsung hal tersebut mempengaruhi kehidupanmental/rohani/kesusilaan anak anak masyarakat Manggarai FloresNTT, sehingga
    Konimex/Tergugat kataKIDO mengandung makna bersetubuh yang hal itu bertentangandengan kesopanan/kesusilaan dan menyinggung perasaan masyarakatSuku Manggarai Flores NTT, namun masih memproduksi dan beredardi tengah tengah masyarakat, knususnya masyarakat Suku Manggaraiseperti yang telah diuraikan dalam butir (9) di atas;14.Bahwa dengan masih beredarnya cokelat merek KIDO tersebutditengah tengah masyarakat sebagaimana butir (9) tersebut di atas,maka secara tidak langsung keberadaan cokelat tersebut
    menyinggungperasaan kesusilaan dan kesopanan masyarakat Manggarai FloresNTT, yang berakibat menderita batin karena P.T.
    Bahwa kerugian immaterial yang dialami Pemohon Kasasi tersebut butir(3) di atas adalah rasa malu akibat tindakan Termohon Kasasi yangmerendahkan harkat dan martabat masyarakat Manggarai Flores NTTdengan sengaja membiarkan produk cokelat bermerek KIDO beredarluas di tengah tengah masyarakat.
    Pertimbangan Judex Factie halaman 61 huruf c putusan yangmenyatakan penghargan, penghormatan terhadap adat istiadat,kebiasaan kebiasaan serta norma norma lainnya itu tidaklahberlaku. pembenaran bahwa masyarakat suku yang satumemaksakan secara sepihak kepada masyarakat suku diluarnyaatau pihak lain di luar masyarakat sukunya supaya paham dan tahuadat istiadat, kebiasaan kebiasaan dan norma norma lain yangberlaku bagi masyatakat sukunya;b.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 29-07-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 21 Juli 2022 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1. BUKHARI
Turut Tergugat:
1.DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI RIAU
2.PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR (BUPATI KAMPAR)
56 — 36
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 26/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
KUD Tani Bahagia Unit KKPA Desa Lubuk Batu Tinggal
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Cq. Balai Taman Nasional Tesso Nilo
164 — 70