Memerintah Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 391.000, ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );Demikianlah ditetaobkan dalam sidang permusyawaratan majelisPengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Mbertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaedah 1435 H, oleh kami Drs. H. ZUARLISSALEH, SH, Ketua Majelis, serta Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD danDrs.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 509/ Pdt.G/ 2023 / PA.Jmb;
2. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 515.000,- ( lima ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugattersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkahkebutuhan ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapatmecnukupi kebutuhan rumah tangga bahkan memerintah kepadaPenggugat untuk bekerja;:6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seringterjadi perselisinan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat denganTergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;q.

SAKSI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah saksi sebagai uwa Penggugat; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Juli 2019rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinandan pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidakdapat mecnukupi kebutuhan rumah tangga bahkan memerintah kepadaPenggugat untuk bekerja;:Hal. 3 dari 9 hal.

Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadapTergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2020 sehingga tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimanapenyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkahkebutuhan ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapatmecnukupi kebutuhan rumah tangga bahkan memerintah

mengajukandua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakimtelah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis; Bahwa sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangganya tersebutsudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidakdapat mecnukupi kebutunhan rumah tangga bahkan memerintah

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara ;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 masehi bertepatandengan tanggal 12 Rabiul Awal 1439 hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. M.MUNAWAN, S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis seria Drs. MARILAH, M.Hdan Drs.

sejak diterimanya salinan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Mdn
2. Memerintah panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Memerintah panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini padaregister perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah)Demikian ditetapbkan dalam permusyawarahan Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14Zulkaidah 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Emmafatri, SH.,MH sebagai HakimKetua Majelis dan Drs. Syamsul Bahri, SH. serta Drs. H. Mhd.

KALMAMNI AULELE (Memerintah pertama kali);11.6. AKELAAULELE;11.7. KALMAMNI LUNMISAY/AULELE (Memerintah kedua kalinya);11.8. MEZAK ABEHTNEGO LUNMISAY/AULELE yang dikenaldengan nama TAWRUSA dan memimpin sampai tahun 1933( Bukti P 3);11.9. MARLATU TURNURU (anak asuh/anak piara) ditunjuk olehMatarumah LUNMISAY AULELE untuk memerintah sebagaiPemerintah Negeri Wotay dari tahun 1933 sampai dengan tahun1943;11.10.

REMIASA, yang merupakan keturunan dari SAPAMAI LUNMISAY ditunjuk memerintah Negeri Wotay dari tahunHalaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Msh12.13.1995 sampai dengan tahun 2005;11.15.

LEUNARD KOLESY yang merupakan anak dari RUTHLUNMISAY ditunjuk memerintah Negeri Wotay dari tahun 2005sampai dengan 2011;Bahwa berdasarkan catatan sejarah sekaligus merupakan fakta yangtidak dapat dibantah tersebut diatas, Kepemimpinan Negeri Wotay sejak1654M sudah dijabat atau di Pimpin oleh Matarumah (Marga) LUNMISAYAULELE selaku Raja atau Marna atau Bangsawan maupunKeturunannya yang ditunjuk oleh Matarumah atau Marga LUNMISAYAULELE sampai dengan tahun 2011 fakta ini didapatkan Penggugat dariDinas

Hal ini sangat perlu diketahui agar dapat diketahui Raja tersebutmemerintah Negeri Wotay pada masa pemerintahan Kolonial Belandaatau sebelum masa pemerintahan Kolonial Belanda, karena apabila Rajatersebut memerintah pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, makaRaja bukanlah matarumah/keturunan parentah di Negeri Wotay karenayang mulamula memerintah satu negeri di Kepulauan Teon, Nila, Seruasemuanya bergelar Orang Kaya atau sering disebut ONGKA bukanbergelar Raja, gelar Raja diberikan pada saat pemerintahan

Eksepsi Gugatan tidak jelas atau Kabur (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkanbahwa Para Tergugat memiliki sebilan keris atau pisau pusaka sebagai buktiselaku Raja/Matarumah Parentah akan tetapi Para Penggugat tidakmenguraikan secara jelas Para Penggugat merupakan keturunan yang keberapa dari Raja yang memiliki keris dan raja yang memerintah Negeri Wotay ;Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat mendalilkanbahwa apabila Para Tergugat membaca secara utuh

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Mdn
2. Memerintah panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;
3. membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enampuluh enam ribu rupiah).

Memerintah panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini padaregister perkara;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Medan dalampermusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Emmafatri, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. Mhd. Dongandan Drs. H.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 751/Pdt.G/ 2020/PA.Po dari Penggugat ;
2. Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memerintah panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.031.000,-(Satujuta tiga puluh satu ribu rupiah)

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/ 2020/PA.Po dari Penggugat ;
2. Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 776.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,(duaratus dua puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan di Purworejo pada hari Kamis tanggal 10Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil ahir 1437 Hijriyah, olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang tediri dari Drs. UMAR MUKMINsebagai Hakim Ketua Majelis, serta SLAMET SYAIBANI,S.Ag. dan Dra.

I PENGGUGAT ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; e Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah Bapak kandungpenggugat ; e Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal Mei1996 di Denpasar ;e Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak ;e Bahwa selama mereka berdua menjalani rumah tangga tinggal bersama diDENPASAR ; ~n 22nde Bahwa yang menjadi sebab perceraian antara Penggugat dengan tergugatdiakibatkane tergugat sering memerintah

saksi mengontrak dirumahnyaorang tua penggugat ;e Bahwa saksi mengontrak di rumahnya orang tua penggugat sejak Tahun 2013sampai sekarange Bahwa saksi tidak tahu mengenai perkawinan antara Penggugat dengan tergugatkarena saksi beru mengontrak rumah di orang tua penggugat sejak tahun 2013 ;e Bahwa saksi melihat langsung percekcokan/ pertengkaran antara Penggugat dengantergugat setiap hari; ya pagi, dan kadang kadang sore hari, tiada hari tanpapercekcokane Penyebab percekcokan karena tergugat suka memerintah

tersebut adalah sah ; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara penggugat dengantergugat maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraiandari penggugat sebagai berikut ; Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggalyang dilatarbelakangi oleh kehidupan rumah tangga yang selalu cekcok dan pertengkaranyang terus menerus sehingga keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonislagi yang disebabkan tergugat sering memerintah

RAJA, 5) ABDUL HABIB, dan kemudian dari RajaMARADJAPATI PELU, dikukuhkan anak yang pertama yang bernamaABDULMADJID PELU (anak yang tua) dan keturunannya harus menjadiRaja Negeri Hitumesing, sedangkan anak yang ke2 (dua) yang bernamaABDULKARIM dan keturunannya menjadi KHATIB, sedangkan anak yangke3 (tiga), ke4 (empat), dan ke5 (lima) serta keturunannya dinobatkanmenjadi KAKIAI.Bahwa penobatan keturunan anak sulung (anak yang pertama) secara turuntemurun sebagai Kepala Pemerintahan (Raja) yang harus memerintah

diNegeri Hitumesing, karena merupakan keturunan lurus dari mata rumahperintah yaitu dari mata rumah MARADJAPATI PELU, dengan demikianHalaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN AmbPenggugat adalah keturunan lurus dari matarumah perintah keturunanMARADJAPATI PELU di Negeri Hitumessing sajak turun temurun.Bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan RAJA yang ke20 yangmemerintah dari tahun 1990 sampai dengan bulan juli 2012 di NegeriHitumessing, sehingga RajaRaja yang memerintah di Negeri

Hitumessingdari tahun 1828 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :e Raja DARAKA PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1828sampai dengan tahun 1841 berdasarkan Besluit tertanggal 20 Juni 1828.e Raja MARADJAPATI PELU, memerintah di Negeri Hitumessing daritahun 1841 sampai dengan tahun 1845 berdasarkan Besluit tertanggal 3September 1841.e Raja ABDUL MADJID PELU, memerintah di Negeri Hitumessing daritahun 1845 sampai dengan tahun 1898 berdasarkan Besluit tertanggal 13Februari 1845.e

Raja IBRAHIM PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1890sampai dengan tahun 1917 berdasarkan Besluit tertanggal 4 Februari1896.e Raja MUHAMAD ARIF PELU, memerintah di Negeri Hitumessing daritahun 1917 sampai dengan tahun 1923.e RajaABDULGAFUR PELU memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun1923 sampai dengan tahun 1948.e Raja IBRAHIM PELU, memerintah di Negeri Hitumessing dari tahun 1948sampai dengan tahun 1990 berdasarkan Besluit tertanggal 18 Desember1948.e Raja ABDULLAH PELU, (Penggugat

) memerintah di Negeri Hitumessingdari tahun 1990 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maluku Tengah tertanggal 19 November 1990, dan 12November 2005.Bahwa dari Penobatan anakanak sulung keturunan MARADJAPATI PELUyang dikatakan di atas (butir ke5) gugatan ini, kKemudian direalisasikan padaketurunan rajaraja dari tahun 1828 sampai dengan tahun 2012, telah secarajelas tidak ada rajaraja yang berasal dari keturunan ke2, ABDUL KARIM,ke3 MOH JEN, ke4 BANGSA RAJA dan ke5, ABDULHABIB

1.Menyatakan gugatan tersebut gugur;2.Memerintah Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk mencoret perkara Nomor 174/Pdt.G/2013/MS-Bna, dari Buku register Perkara Gugatan;3.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah );

Memerintah Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk mencoret perkaraNomor 174/Pdt.G/2013/MSBna, dari Buku register Perkara Gugatan;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah );Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim MahkamahSyariyah pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Miladiyah bertepatan dengantanggal 17 Dzulqaidah 1434 Hijriyah oleh kami Drs.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 428/Pdt.G/ 2020/PA.Po dari Penggugat ;
2. Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,- ( delapan ratus satu ribu rupiah) ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 424/Pdt.P/ 2019/PA.Po dari Penggugat ;
2. Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- ( dua ratus enam satu ribu rupiah) ;

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000, ( dua ratus enam satu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini ditetapkan di Ponorogo pada hari Selasatanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dariDrs. H. ABDURAHMAN, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj.