/2018/PA.Seldalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biayasekolah ataupun biaya berobat;Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rataratatingkatinflasi dan fluktuasi harga kebutuhan seharihari serta kebutuhan hidup anakyang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat perlu menambah nominal nafkah anakyang telah ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) setiap tahunnya;Menimbang, bahwa terhadap alat transportasi untuk mobilitas

anakPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa esensi dari kehendak Penggugat sebenarnyaadalah untuk dapat mengantar anak (kepentingan mobilitas anak Penggugatdan Tergugat) ke sekolah, sehingga dengan demikian tidak menjadi penting alattransportasi apa yang harus dipakai untuk antar jemput anak Penggugat danTergugat ke sekolah;Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mengantar jemputanak Penggugat dan Tergugat ke sekolah dengan motor matic Honda

Varioadalah satu hal yang patut diapresiasi tetapi karena Tergugat hanya mampuuntuk memberikan motor matic Honda Beat dengan keadaan sesuai dengankemampuannya sekarang maka perlu untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa karena esensi dari keinginan Penggugat tersebutadalah untuk mobilitas anak sebagaimana pertimbangan dimuka, maka MajelisHakim mempertimbangkan untuk memberikan motor matic Honda Beatsebagaimana kesanggupan Tergugat tersebut untuk mobilitas antar jemputHim 25 Putusan Nomor 0113/Pdt.G

Umar Dani sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), yang mana dana tersebut akan dipergunakan untuk :Sosialisasi Rp =: 99.000.000,Keperluan Kantor ATK pengadaan dan peralatan Rp = 44.950.000,Daya dan Jasa Rp 51.800.000,Pengangkutan PPK,PPS dan KPPS Rp 229.550.000,Operasional KPPS/TPS, PPS dan PPK Rp 313.900.000,Rehabilitasi/perbaikan Rp 5.800.000,Perjalanan Dinas Rp 111.000.000,Sarana Mobilitas Rp 144.000.000,JUMLAH Rp 1.000.000.000,Setelah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut disetujui

Banyuasin ; Bahwa pada tahun 2004 dana KPUD Banyuasin yang berasal dari Pos BantuanPemkab.Banyuasin yakni APBD Banyuasin sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah), dan turun dari Pemkab.Banyuasin sebanyak 2 tahap, masingmasing tahabpertama bulan Maret 2004 Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dantahap kedua bulan April 2004 sejumlah Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) ; Bahwa dari item dana tersebut ada dana untuk mobilitas/sewa kendaraan untukanggota KPUD Banyuasin

Banyuasin ; Bahwa dana tersebut cair sebanyak 2 tahap, tahap pertama bulan Maret 2004 sebesarRp.250.000.000, dan tahap kedua bulan April sebesar Rp.750.000.000,; Bahwa dana tersebut dicairkan oleh Sekretaris KPUD dan Bendahara, selanjutnyadiberikan kepada saksi, kemudian diadakan pleno untuk membahasnya ; Bahwa dari item kegiatan yang disusun KPUD, ada dana untuk mobilitas sebesarRp. 144.000.000, (seratus empat puluh empat juta rupiah) ; Bahwa dana mobilitas tersebut digunakan oleh KPUD.Banyuasin

Banyuasin ; Bahwa KPUD Banyuasin pernah meminta bantuan dana APBD kepada Pemkab.Banyuasin dengan mengajukan proposal kegiatan sebesar Rp.2.000.000.000,(duamilyar rupiah) ; Bahwa untuk meminta dan merumuskan rencana anggaran ke Pemkab Banyuasinsudah diplenokan oleh seluruh anggota KPUD ; Bahwa dana bantuan tersebut untuk kegiatan KPUD Banyuasin antara lain :Sosialisasi, ATK, daya dan jasa, anggaran logistik, operasional KPUD, pemeliharaankendaraan, perjalanan dinas dan mobilitas/ sewa kendaraan ;

Rp. 114.000.000,Jumlah Rp. 1.000.000.000,Bahwa, benar dari dana bantuan Pemda Kabupaten Banyuasin salahsatunya dianggarkan untuk sarana mobilitas berupa rental mobilsebesar Rp 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk2 (dua) buah kendaraan selama 1 (satu) tahun sehingga Rp.72.000.0000 /mobil dan Rp 6.000.000 /bulan dipotong Pajak PPN +PPH ;Bahwa, benar untuk merealisasikan sewa kendaraan untukoperasional KPUD Banyuasin berdasarkan Rapat pleno KPU dimanaterdakwa selaku ketua KPUD

Sedangkankepada Terdakwa II Johny Antonio Ahmady tidak dibebankan untuk membayar uangpengganti sebagaimana tututan Penuntut Umum sebesar Rp. 176.636.148,27(seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sratus empat puluhdelapan rupiah koma dua puluh tujuh sen) padahal berdasarkan fakta yang terungkapdi persidangan semua dana yang dicairkan dalam pekerjaan Penyiapan Sarana danPrasarana Permukiman Transmigrasi Lokal di Abah Lueng (100K) Kabupaten PidieJaya pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Menetapkan Barang bukti berupa: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2008; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh(DPAL SKPA) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun2009; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampiran Nomor: 0002421tanggal 24 September 2008 untuk pembayaran uang muka kerja sebesar20% kepada PT.

Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April 2008; Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni 2009; Buku Kas Umum (BKU) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe

Dengan demikian,Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat batal demi hukum;Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa dasar hukum dan tanpa penetapandari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh (vide Pasal151 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Penggugat pada tanggal 29 Maret 2014 dengan tujuan agarTergugat terhindar dari kewajiban melakukan pembayaran hakhak normatifPenggugat

Tergugat tidak hadir;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan MobilitasPenduduk Aceh kembali melakukan panggilan Mediasi II dengan SuratNomor 560.470.4/2123/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada para pihak untukhadir pada tanggal 11 Juni 2014 sebagai upaya mediasi penyelesaianperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan yang hadir cumaPenggugat sementara Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;Bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, Mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Padapanggilan Mediasi Ill, hanya Penggugat yang hadir sementara Tergugattetap tidak hadir;Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh telahmengeluarkan Anjuran Nomor 560.470.4/2962/2014 tanggal 4 Agustus2014, yang substansi pokoknya sebagai berikut:Agar kepada pihak pengusaha PT Mega Mix Perkasa yang beralamat diDesa Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar agarmembayar hakhak kepada pekerja a.n. sdr.

Bukti kebenarantersebut dapat dilihat dihalaman 6 angka ke26 dari posita gugatandengan mengutip Surat Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Nomor560.470.4/2279/2014 tanggal 4 Agustus 2014 untuk dijadikan dasarPenggugat menuntut kerugian kepada Tergugat, Sanusi M.

Ali;Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiAceh dimaksud pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Agar kepada pihak pengusaha PT Mega Mix Perkasa yangberalamat di Desa Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang,Kabupaten Aceh Besar agar membayar hakhak kepada pekerja atasnama sdr.

No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btmsering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidakrukun lagi;Bahwa penyebabnya karena pekerjaan Pemohon banyakberhubungan dan berkomunikasi dengan kaum perempuan, selain ituguna meningkatkan mobilitas penjualan di high brand womenPemohon juga dituntut untuk mengadakan pertemuan rutin maupunberkumpul antar komunitas.

didukung buktisuratsurat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas,Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta, sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 20 Mei 2016, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus disebabkan karena pekerjaanPemohon banyak berhubungan dan berkomunikasi dengan kaumperempuan, selain itu guna meningkatkan mobilitas

PAN Kuala Mas Murni ke KepalaDinas Sosial Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Kota Langsa. Antara lain isinyaberbunyi sebagai berikut:1 PT. PAN Kuala Mas Murni tidak membayar upah sesuai dengan UMP yangtelah ditetapkan olehGubernur ;Z Pembayaran Gaji terhadap Pekerja / Buruh selalu telat, kadang sampai 3(tiga) bulan Pekerja / Buruh tidakgajian ; 3 PT.

eksepsitersebut akan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkara sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokopknya adalah : Bahwa Penggugat mendalilkan Terguat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena Tergugat mulai tanggal 01 September 2012 tidakmasuk kantor dan pada tanggal 06 September 2012 Tergugat telah membuat laporanpalsu atas diri Penggugat selaku Direktur PT.PAN Kuala Mas Murni, ke kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Mobilitas

akan mencegah manusia yang baik untu berbuat atau tidakberbuat.e Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkankeahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dariperbuatannya.3 Menimbang, bahwa Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawanhukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yangtidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar gantiMenimbang, bahwa dipersidangan saksi Rajali dan saksi Adi Wardana yangbekerja di Kantor Dinas Sosial Mobilitas

September 2012 Tergugattidak lagi sebagai Karyawan pada Perusahaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat berhubungan dengan adanyasuatu perbuatan melawan hukum sementara hal yang didalilkan tersebut telahdinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat harusditolak; Menimbang, bahwa selain masalah Perbuatan Melawan Hukum Penggugat jugamendalilkan masalah Laporan Palsu/fitnah yang Tergugata Laporkan PT.PAN KualaMas Murni, ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas

Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4205/T/85/2005 tanggal22 November 2005 atas nama Muhammad Maulawi Saelan, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas danPendaftaran Penduduk, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dansudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);.

Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4207/T/85/2005, tanggal22 November 2005 atas nama Muhammad Hafizh Ramadhan, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas danPendaftaran Penduduk, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dansudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);.

Kabupaten Pidie atau pada tempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, Telah melakukan, menyuruhmelakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatantersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan anggaran 2008 Para Terdakwaselaku Pegawai negeri Sipil pada Dinas tenaga kerja dan mobilitas

, Telah melakukan, menyuruhmelakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatantersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan anggaran 2008 Para Terdakwaselaku Pegawai negeri Sipil pada Dinas tenaga kerja dan mobilitas

Barang bukti :1.Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara danPengelola Barang Pada Dinas Mobilitas Penduduk Prov. Nanggroe AcehDarussalam Tahun Anggaran 2007.

(ASLI)Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008.(ASLI).Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 054.475.1/5932/2007 Tanggal22 Agustus 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Sarana danPrasarana Permukiman Transmigrasi Lok. Titeue Keumala Kab. Pidie.

Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Pengelola Barang PadaDinas Mobilitas Penduduk Prov. Nanggroe Aceh Darussalam TahunAnggaran 2007. (ASLI)Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukTahun Anggaran 2008.

MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, tempat tinggal Jalan KruengJambo Aye No. 1A, Desa Geucee Komplek, Kecamatan BandaRaya, Kota Banda Aceh;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018memberikan Kuasa kepada :1. Husni Bahri TOB, S.H., M.M., M.Hum.2. Yahya, S.H.3.

Batalnya kenaikan gaji pokok (lama) dari Rp. 4.665.000,00 (empatjuta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi (baru) Rp.4.862.300,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratusrupiah) sehingga memperoleh pokok pensiun Rp. 3.556.000,00 (tigajuta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) terhitung mulai tanggal01062018;padahal PENGGUGAT telah berbakti dan mengabdikan diri sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh pada Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, selama

PENGGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja padaPemerintah Aceh c.q Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Acehtelah bekerja selama 29 Tahun 3 bulan yang pada Tahun 2018 telahmencapai batas usia pensiun.

Muslim untuk membayaruang pengganti kepada negara yaitu pemerintah provinsi NanggroeAceh Darussalam melalui Dinas Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh sebesar Rp. 68.525.000,00 (enam puluh delapanjuta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan yangtelah disita dari Terdakwa dan telah dijadikan barang bukti sebesarHalaman 19 dari 59 halaman.

Hak menjalankan pekerjaan tertentu;oN >Dari apa yang kami kutip di atas, Pidana Tambahan pun seharusnya tidakboleh menghilangkan hakhak PENGGUGAT untuk mendapatkanpenghargaan berupa Hak Pensiun dari pemerintah karena PENGGUGATtelah bekerja bertahuntahun dalam dinas pemerintahan, khususnyaPemerintah Aceh c.q Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.Dan dari karena itu sangatlah patut apabila Majelis Hakim Yang Muliamembatalkan kembali objek gugatan/sengketa a quo;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara

Seteluk, pemasangan infus ringer lactattetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, 02 nasal 3 lpm, injeksiketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahitluka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangantornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangiHalaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbwpendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untukmengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki kanan dan tangankanan untuk mengurangi mobilitas

sepanjang 0,5 cm ditungkai bawahperawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactattetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, 02 nasal 3 lpm, injeksiketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahitluka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangantornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangipendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untukmengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki Kanan dan tangankanan untuk mengurangi mobilitas

sepanjang 0,5 cm ditungkai bawahperawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactattetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, 02 nasal 3 lpm, injeksiketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahitluka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (Ljahitan), pemasangantornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangipendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untukmengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki Kanan dan tangankanan untuk mengurangi mobilitas

Honor Sewa Mobilitas/kendaraan /Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 19.200.000, ;4. Biaya makan harian pegawai /Belanja Makan dan minum harian Pegawai Rp. 4.000.000, ;5. Biaya makan minum rapatBelanja Makan dan Minum Rapat Rp. 4.000.000. ;Rp. 290.050.000, ;Administrasi Proyek (AP)6. ATK Rp. 67.853.000. ;7. Surat Menyurat Rp. 2.000.000, ;8. Penggandaan dan foto copy Rp. 2.829.000.

Uang sebesar Rp. 19.200.000, (Sembilan belas juta dua ratusribu rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya olehTerdakwa karena untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan DAK 2007 BidangPendidikan tersebut tidak ada mobil yang disewa oleh Diknas Kota Prabumulih,sedangkan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan seolaholah uangtersebut telah dibayarkan sebagai biaya sewa mobilitas, maka Terdakwa menerbitkan kwitansi tanda terima uang pembayaran sewa mobil danmerekayasa seolaholeh

Honor Sewa Mobilitas/kendaraan /Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 19.200.000,4. Biaya makan harian pegawai /Belanja Makan dan minum harian Pegawai Rp. 4.000.000,5. Biaya makan minum rapatBelanja Makan dan Minum Rapat Rp. 4.000.000,Rp. 290.050.000.,Administrasi Proyek (AP)7. ATK Rp. 67.853.000,8. Surat Menyurat Rp. 2.000.000,Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 58 PK/Pid.Sus/20129. Penggandaan dan foto copy Rp. 2.829.000.

Uang sebesar Rp. 19.200.000, (Sembilan belas juta dua ratusribu rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya olehTerdakwa karena untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan DAK 2007 BidangPendidikan tersebut tidak ada mobil yang disewa oleh Diknas Kota Prabumulih,sedangkan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan seolaholah uangtersebut telah dibayarkan sebagai biaya sewa mobilitas, maka Terdakwa Hal. 18 dari 45 hal. Put.

;Kwitansi Nomor 65 tanggal 24 Oktober 2007 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, Bendahara dan PPTK untuk pembayaranbiaya Sewa Mobilitas Kegiatan AP DAK Tahun 2007 sebesar Rp.19.200.000, dengan lampiran kwitansi masingmasing penerimasebesar Rp. 4.800.000.

disebut sebagai Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar pada tanggal 28 Februari 2020 dalam Register Nomor7/Pdt.G/2020/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yangberupa sebuah mobilitas

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAKMENARIK DINAS TRANSMIGRASI/DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DANPERAMBAHAN HUTAN SEKARANG BADAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK, SEBAGAI PIHAKTERGUGAT1.

Bahwa dalam dalil Posita Nomor 14 Gugatan a quo, PARA PENGGUGATjuga telah membawa persoalan ini kepada Dinas Transmigrasi yang diakuioleh PENGGUGAT sebagai pihak yang berkompeten oleh karenanya eratkaitannya dengan gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga DinasTransmigrasi/Departemen Transmigrasi dan Perambahan Hutansekarang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk,harus ditarik masuk sebagai TERGUGAT..

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar kepemilikan, selainhanya berdalin sebagai pemilik lahan tambak secara syah danmeyakinkan sesuai dengan surat keputusan Departemen Transmigrasidan Perambahan Hutan sekarang Badan Administrasi Kependudukandan Mobilitas Penduduk, yang dikeluarkan pada tanggal 20 September1999.

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik PT BumiHarapan Jaya, Dinas Transmigrasi/Departemen Transmigrasi dan PrambahanHutan sekarang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Pendudukmasingmasing sebagai Tergugat;3. Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya4. Obyek sengketa Gugatan tidak jelas dan tidak disertai letak, batasbatas danluas obyek sengketa;5. Petitum Nomor 2 dan Nomor 5 Gugatan tidak jelas dan bertentangan denganPosita;6.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 20.000.000.,o. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 246.000.000,Lainnyap. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 191.700.000.JUMLAH Rp 721.150.000. Halaman 4 Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PT JAP. Bahwa Terdakwa Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab.Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)bersamasama denganSaksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat : Rp. 55.200.000,O. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya : Rp. 344.500.000,p. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : Rp. 337.400.000,JUMLAH : Rp. 1.573.625.000, Bahwa dengan adanya anggaran tersebut selanjutnya terdakwa Drs. TASLIMTUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagaiPengguna Anggaran)bersamasama dengan Saksi ELIASER NORO, ST.(PPTK Diklat Prajabatan Gol. Ill) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 20.000.000,O. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Rp. 246.000.000,p. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 191.700.000,JUMLAH Rp. 721.150.000, Halaman 19 Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PT JAP. Bahwa terdakwa Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab.Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)bersamasama denganSaksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp. 20.000.000,O. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Rp. 246.000.000,p. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 191.700.000,JUMLAH Rp. 721.150.000, Halaman 34 Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PT JAP. Bahwa terdakwa Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab.Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)bersamasama denganSaksi ELIASER NORO, ST. (PPTK Diklat Prajabatan Gol.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000, tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pasal 6 ayat (1) padapokoknya bahwa biaya sarana prasarana dipergunakan untuk pengadaanrumah jabatan berserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan, sedangkanpada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 pada pokoknyabahwa biaya mobilitas di pergunakan untuk pengadaan kendaraan dinas ;4.

Pemerintah Daerah Provinsi NusaTenggara Barat, sebesar ;Asuransi Jiwa sebesarBiaya Mobilitas sebesarPrasarana Pimpinan dan Anggota sebesarLainlain Kegiatan sebesarJumlah seluruhnyaRp.1.714.275.000,Rp.2.561.316.153,Rp. 843.437.500,Rp.7.613.995.037,Rp.12.733.023.690,Hal. 29 dari 84 hal. Put.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar ;Rp.1.714.275.000,Rp.2.561.316.153,Rp. 843.437.500,Rp.7.613.995.037,Asuransi Jiwa sebesarBiaya Mobilitas sebesarPrasarana Pimpinan dan Anggota sebesarLainlain Kegiatan sebesarJumlah seluruhnyaRp.12.733.023.690,Hal. 58 dari 84 hal. Put.

No. 1730 K/Fid.Sus/201 1Umum, APBD NTB 2003 benar sudah sah karena prosesnya benar,tetapi penggunaan APBD DPRD NTB 2003 (Pos Asuransi, Mobilitas,Prasarana dan Biaya Lainlain kegiatan Dewan) tetap tidak sesuaidengan peruntukannya, karena digunakan sebagai gaji/oenghasilantambahan dan penggunaannya oleh Pimpinan serta Anggota Dewantidak jelas dan tidak ada bukti pertanggungjawaban/penggunaannya,antara lain :1.

Bahwa yang saksi tahu dana Mobilitas sesuai dengan kalimatnyaMobilitas seharusnya dipergunakan untuk keperluan DinasPimpinan dan Anggota Dewan yang bersifat kegiatan di luarKantor (Mobilitas) DPRD NTB sebagai Wakil Rakyat, bukanuntuk diberikan sebagai penghasilan tambahan setiap bulan.b.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja,Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan, Kabupaten Aceh TengahNomor: 2443/IST/2006 Tanggal 18 Maret 2006, bermaterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja,Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan, Kabupaten Aceh TengahNomor: 1625/IST/2006 Tanggal 13 Maret 2006, bermaterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);Menimbang, bahwa disamping itu.

Agama Kecamatan SungaiLilin Kecamatan Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 Januari1999 Nomor : 805/03/I/1999 atas nama AMRAN ZEGA dan MULIA (BuktiP2) ;Photocopy kartu keluarga Nomor : 1610030704086281 atas nama MULIAdengan alamat Dusun II Rt 03 Desa Sukapindah Kecamatan Tanjung RajaKabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan (Bukti P3);Photocopy kutipan akta kelahiran atas nama MARIZKA PUTRI WATI ZEGAtertanggal 7 Juni 2005 Nomor : 763/AKTER/CSOI/2005 dari Kantor CatatanSipil dan Mobilitas

Penduduk Kabupaten Ogan ir (Bukti P4);Photocopy kutipan akta kelahiran atas nama APRIALDO MARANDIKA ZEGAtertanggal 7 Juni 2005 Nomor : 767/AKTER/CSOI/2005 dari Kantor CatatanSipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir, (Bukti P 5;Photocopy kutipan akta kelahiran atas nama FAZRI KURNIA ZEGA tertanggal28 September 2009 Nomor : 2.400/DISPENDUKCAPIL/2009 dari KantorPendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Bukti P6) ;10111213Photocopy Surat Keterangan Domisili atas nama MARIZKA PUTRI

Iklan, ucapan SImt, Duka, BeritaBiaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)Honor Panggar & Pmbahsn RaperdaBiaya Taktis dan Mobilitas FraksiBiaya Pmbhasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004Biaya Bantuan Hukum APBD 2001Biaya Reses DPRD Biaya Penunjang OperasionalPenunjang Ops. Dinas, Badan, KantorBiaya Pengantar Surat UndanganBiaya Revisi Surat EdaranBiaya Pembuatn Peny.

Biaya Mobilitas : Rp. 14.000.000,00p). Biaya Operasional Panggar : Rp. 72.000.000,00q). Biaya Operasional Sekretaris Panggar : Rp 25.500.000,00Hal. 13 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014r).Biaya Pansuspansus : Rp. 104.000.000,00s). Biaya Penunjang Non PNS : Rp. 30.000.000,00t).

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya: Bantuan Penunjang kegiatan Rp. 395.500.000,00 Bantuan operasional Pimpinan Rp. 7.000.000,00 Biaya mobilitas Rp. 14.000.000,00 Biaya Operasional Panggar Rp. 72.000.000,00 Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,00 BiayaPansus Rp. 104.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Rp. 127.550.000,00 Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,00Jumlah Rp. 757.150.000,00d.

Iklan, ucapan Simt,Duka, BeritaBiaya pengamanan (Demo,Paripurna dsb)Honor Panggar & Pmbahsn RaperdaBiaya Taktis dan Mobilitas FraksiBiaya Pmbhasan & Sosialisasi RASK& DASK 2004Biaya Bantuan Hukum APBD 2001Biaya Reses DPRD Biaya Penunjang OperasionalPenunjang Ops. Dinas, Badan, KantorBiaya Pengantar Surat UndanganBiaya Revisi Surat EdaranBiaya Pembuatn Peny.

Biaya Mobilitas : Rp. 14.000.000,00p. Biaya Operasional Panggar : Rp. 72.000.000,00q. Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp 25.500.000,00r. Biaya Pansuspansus :Rp. 104.000.000,00Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014s. BiayaPenunjang Non PNS : Rp. 30.000.000,00t.

PITRIANI dokter pada Puskesmas Maospati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1 Kepala : luka lecet pada bibir bagian bawah2 Leher : tidak ada kelainan3 Dada : tidak ada kelainan4 Punggung : tidak ada kelainan5 Perut : tidak ada kelainan6 Anggotagerak : tidak ada kelainanKesimpulan :Pada pemeriksaan korban lakilaki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan keluhan, lukalecet pada bibir bagian bawah akibat benturan benda tumpul, mobilitas fisik baik, sehinggatidak mengganggu dalam menjalankan

AUM/VER/I/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Pitriani dokter pada Puskemas Maospati, dengan hasil pemeriksaan:1Nn FP WY WNKepala : Juka lecet pada bibir bagian bawahLeher : tidak ada kelainanDada : tidak ada kelainanPunggung : tidak ada kelainanPerut : tidak ada kelainanAnggota gerak : tidak ada kelainanKesimpulan :Pada pemeriksaan korban lakilaki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan keluhan, Lukalecet pada bibir bagian bawah akibat benturan benda tumpul, mobilitas

, perjalan dinas, dansarana mobilitas, dan karena pengeluaran yang sudah ditampung dandirealiasasikan melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD sehinggaterjadinya duplikasi anggaran.Bahwa kebijakan terdakwa bersama dengan Rajaingat Saragih,SH, Drs.Poltak H.Simaremare, MA, Drs.Kansi Saragih dan Caroline Pintauli Purba, dalam rapatpleno yang menetapkan membayar biaya belanja pegawai dari APBD KotaPematang Siantar TA.2003 dan TA.2004 tersebut bertentangan dan melanggarKeputusan Presiden RI Nomor:

Tambahan untuk keperluan kantor : langganan daya dan jasa,Pengangkutan, operatonal KPPS/TPS, rehabilitas Mobilitas,Perjalanan Dinas, sarana Mobilitas,Bahwa penghitungan Kerugian Negara/ daerah Kota Pematang Siantaradalah :a. Belanja Pegawai KPU tahun 2004 Rp. 225.129.640,b. Belanja Pegawai KPU tahun 2004 s/dBulan Agustus Rp. 368.910.000.c. Belanja pegawai KPU September s/dDesember 2004 Rp. 156.505.000.

Panitia Pengawas pemilu Kota... ...........0... 00.2: RP.29.531.000.10.Panitia Pengawas Pemilu Kecamata..............................Rp. 24.300.000.Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU PusatNo.1229/15/XIIV2003 tanggal 11 Desember 2003, yang menyatakan bahwadukungan dana yang bersumber daru APBD, hanya boleh digunakan untuk keperlua,Sosialisasi, keperluan Kantor, pengangkutan, Operasional KPPS/TPS, rehabilitasimobilitas,perjalanan dinas, dan sarana mobilitas.

Surat Edaran KPU Pusat No.1229/15/XIV2003 tanggal 11 desember 2003yang menentukan bahwa dukungan dana dari APBD, hanya boleh digunakanuntuk Sosialisasi, Lapangan, Dana dan Jasa, Pengangkutan, OperasionalKPPS/TPS, rehabilitasi mobilitas, perjalanan Dinas dan sarana mobilitas.3. Keputusan Presiden RI No.20 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 20044.

Belanja pegawai KPU Sept s/d Des 2004..........................Rp.156.505.000.JUMIANL ttt Rp.750.544.640.75Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran KPU PusatNo.1229/15/X1V2003 tanggal 11 Desember 2003 yang menyatakan; bahwa dukungandana yang bersumber dari APBD, hanya boleh digunakan untuk dukungan keperluan,sosialisasi, keperluan lapangan, dana dan jasa, pengangkutan, operasionalKPPS/TPS, rehabilitasi mobilitas, perjalanan dinas dan sarana mobilitas.

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadipertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat, Penggugat bekerja di luar kota sehingga merasa lelahpulang pergi bahkan pernah mengalami keguguran, Penggugat memintaTergugat juga ikut pindah bersama Penggugat agar bisa bersamasama danmengurangi mobilitas demi kesehatan Penggugat namun Tergugat menolak;5.

tentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas dalildalilyang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonisnamun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak pernan memberi nafkah kepada Penggugat,Penggugat bekerja diluar kota sehingga merasa lelah pulang pergi bahkanpernah mengalami keguguran, Penggugat meminta Tergugat juga ikut pindahbersama Penggugat agar bisa bersamasama dan mengurangi mobilitas