Ditemukan 2920 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nangroe nanggro
Putus : 02-09-2009 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 42/Pdt.P/2009/PN Rap
Tanggal 2 September 2009 — PERDATA - RUSMEN
255
  • ISHAK ISMAIL, S.SOS,AP Nip.140109035 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah (bukti tertanda P6).;Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 4954 / K.KH / 2008 Atas Nama : DeniGuntur tertanggal 19 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh KEPALADINAS KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN CATATANSIPIL Kabupaten Labuhan Batu Drs. RAJO MAKMUR SIREGAR, M.Pd Nip.131472991 (bukti tertanda P7).:Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1117011007060001 Atas Nama :M.
    ISHAK ISMAIL, S.SOS, APNip.140109035 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah (bukti tertanda P8).;Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 17012611810003 Atas Nama :M. IQBAL HUDA tertanggal 10 Juli 2006 yang ditanda tangani olehKADIS MAKER MOBDUK DAN PM KHALID, SH Nip.160042976 ProvonsiNanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah (bukti tertanda P9).
    IQBAL HUDA yang berdomisili di Provonsi Nanggroe AcehDarussalam Kabupaten Bener Meriah.; Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yangdiperlihatkan di persidangan oleh Hakim Tunggal.;2.
    IQBAL HUDA yang berdomisili di Provonsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah.: Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yangdiperlihatkan di persidangan oleh Hakim Tunggal. ;Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.
Register : 08-06-2012 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 28-11-2012
Putusan MS IDI Nomor 4/JN/2011/MS-Idi
Tanggal 22 Nopember 2011 — Terdakwa
8812
  • . % dari jumlah keseluruhan uang taruhanpemain ;e Bahwa agen besar Terdakwa adalah Y yang berada di Idie Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui salah atas perbuatannya danmenyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya Bahwa Terdakwa telah mengakui salah karena telah melakukan perbuatan yangmelanggar syariat Islam yang telah ditetapkan dengan Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1)Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir ; Bahwa disamping Terdakwa Mnegakui salah Terdakwa
    Setiap Orang :13Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yangberada di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam persidangan sesuai denganketerangan para saksi masingmasing bernama : Saksi I dan Saksi II dan keterangan/pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakansubyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.
    Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) ;Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (20) Qanun Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwayang dimaksud maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhanantara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dandalam Pasal 2 segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yangmengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihakpihak yang
    Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, sehingga harus dihukumsebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) ; Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan dari Terdakwa sebagaiberikut : = Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;e Perbuata
    Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilainilai Syariat Islam yangsedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;= Halhal yang meringankan :e Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di hadapanpersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;15Bahw Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan danberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut maupun laranganhukum Islam lainnyaMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa denganhukuman
Register : 10-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 30/JN/2015/MS.KSG
Tanggal 10 Desember 2015 — Abdul Rahman alias Man Bengkel bin Ibrahim
8811
  • Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir;2. Menghukum Terdakwa Abdul Rahman alias Man Bengkel bin Ibrahim dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
    Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003tentang maisir (perjudian) atau dalam dakwaan Subsidair telah melanggar ketentuanPasal 6 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian);Memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember2015 No.Reg.Perk. PDM187/KSIMP/Euh.2/10.15 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara int memutuskan:1.
    Pasal 23 Ayat (1) QanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir(Perjudian), sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum.2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN alias MANBENGKEL Bin IBRAHIM dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10(sepuluh) kali, dikurangi selama terdak wa berada dalam tahanan sementara denganperintah terdakwa tetap ditahan.3.
    Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yangmengandung unsur delik sebagai berikut:1. Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orangyang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjekhukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.
    Pasal 23 Ayat (1)Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 yang dinyatakanbahwa dilarang melakukan perbuatan maisir.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwamelakukan perbuatan Maisir (judi) jenis judi togel, dengan demikian maka unsur"dilarang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;3.
    Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13Tahun 2003 tentang Maisir;2. Menghukum Terdakwa Abdul Rahman alias Man Bengkel bin Ibrahim denganuqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;3. Menetapkan masa penahanan yang telah diyalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari uqubat yang diatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Putus : 21-03-2007 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/AG/2006
Tanggal 21 Maret 2007 — M. JAMIL bin ISHAK vs AZIZAH binti ARSYAD
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 202 K/AG/2006Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonanTergugat telah diperbaiki oleh Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dengan putusannya Nomor 35/Pdt.G/2005/MSY.PROV tanggal8 Oktober 2005 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1426 H. yangamarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembandingdapat diterima; Memperbaiki putusan Mahkamah Syar iyah Sigli No95/Pdt.G/2004/Msy.SGI tanggal 26 April 2005 M bertepatan dengantanggal
    No. 202 K/AG/2006melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahandalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30UndangUndang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat MahkamahAgung, amar putusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam harus diperbaiki karena seharusnya Mahkamah SyariyahProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam memperbaiki amar putusan MahkamahSyariyah
    JAMIL bin ISHAK tersebut harus ditolak dengan perbaikan amarputusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006, makaPemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun
Register : 07-11-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 0553/Pdt.P/2018/MS.Mrd
Tanggal 28 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
187
  • Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rusli bin Abdurrahman) dan Pemohon II (Srianti binti Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal 01/07/1998 di rumah orang tua Pemohon II Nanggroe Timu Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya.
  • Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.
    MrdANN assDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:Rusli bin Abdurrahman, tempat/ tgl. lahir Nanggroe Timu, 20031973, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diNaggroe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, sebagaiPemohon I;Srianti binti Ridwan, tempat/ tgl. lahir
    Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Rusli bin Abdurrahman) danPemohon II (Srianti binti Ridwan) yang dilaksanakan pada Tanggal01/07/1998 di Gampong Nanggroe Timu, Kecamatan Ulim;. Menetapkan Pemohon (Rusli bin Abdurrahman) dan Pemohon Il (Sriantibinti Ridwan) untuk melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya..
    Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal01/07/1998, di Gampong Nanggroe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten PidieJaya;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah. Pemohon dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekianlama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dantidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;3. Bahwa status Pemohon dan Pemohon II sebelum menikah adalahperjaka dan gadis;4.
    Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islampada tahun 1998 di Gampong Nanggroe Timu, Kecamatan Ulim, KabupatenPidie Jaya dan belum pernah bercerai;2.
    Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rusli bin Abdurrahman)dengan Pemohon II (Srianti binti Ridwan) yang dilaksanakan pada tanggal01/07/1998 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Nanggroe Timu,Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinantersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama KecamatanUlim, Kabupaten Pidie Jaya.4.
Register : 14-07-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 07-12-2012
Putusan MS PROP NAD Nomor 9/JN/2011/MS-Aceh
Tanggal 11 Agustus 2011 — PEMBANDING VS TERBANDING
19295
  • Pasal26 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 tahun 2003;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwadinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutannyatertanggal 15 Maret 2011 sebagai berikut : 1.
    Menyatakan Terdakwa Gustina Binti Zainal Abidin dengan identitas tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjualmenyimpan, memperdagangkan minuman khamar dan sejenisnya sebagaimana diaturdan diancan/uqubat dalam pasal 6 (1) jo pasal 26 (2) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 12 tahun 2003, Tentang Khamar dan sejenisnya; 2.
    Dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwaterdakwa telah melakukan perbuatan jarimah dimaksud yakni melanggar pasal 6 ayat 1 jo.Pasal 26 ayat 2 Qanun Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang hukumannyadalam bentuk hudud sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1) dan melanggar pasal 6ayat (1) (menyimpan khamar) dengan hukuman taair sebagaimana tersebut dalam pasal 26ayat (2) Qanun Nomor 12 tahun 2003.
    berpendapat bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama MahkamahSyartyah Tapaktuan Nomor : 04/JN/2011/MSyTtn. tanggal 05 April 2011 bertepatan dengantanggal 01 Jumadil Awal 1432 H. harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum makaia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat firman Allah dalam AlQuran surat AlMaidah ayat 90 dan 91 tentanglarangan khamar ; Memperhatikan pasal 5 jo. pasal 26 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe
Register : 11-10-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: Muslim Puteh Tergugat: 1.dr ULFA WIJAYA KESUMAH, SpOG. 2.PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT IBU dan ANAK Banda Aceh 3.Drg ERNI RAMAYANI 4.PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN Banda Aceh 5.dr CUT MEURAH YENI SpOG 6.PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALLAM 7.DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 8.DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH 9.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
939583
  • Penggugat:Muslim PutehTergugat:1.dr ULFA WIJAYA KESUMAH, SpOG.2.PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT IBU dan ANAK Banda Aceh3.Drg ERNI RAMAYANI4.PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN Banda Aceh5.dr CUT MEURAH YENI SpOG6.PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALLAM7.DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM8.DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH9.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Register : 23-08-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 24 Januari 2017 — RUSLI USMAN lawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA. 2. NURAINI, S.E
880
  • Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 364 Tanggal 23 Desember 2003, Surat Ukur Nomor; 106/2003 Tanggal 23 Desember 2003 Luas 2.806 M2 atas nama NURAINI yang terletak di Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa BaratKota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 364 Tanggal 23 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 106/2003 Tanggal 23 Desember 2003 Luas 2.806 M2 atas nama NURAINI yang terletak di Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa BaratKota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2341 K/PDT/2009
IR. IRWANTO; PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA CQ. PERWAKILAN PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA PROV.NAD
7760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perwakilan PT.ADHIMIX PRECAST INDONESIA Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, berkedudukan di Jalan T.
    Adhimix PrecastIndonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, berkedudukan di Jalan T.
    Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek(kontraktor) sekolan Swiss Red Cross di SigliKabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe AcehDarussalam ;. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) tentangPengadaan Tiang Pancang 20 x 20 dengan Nomor :005 / SAS / APIPWKNAD / VI / 2007 tertanggal 2bulan Juli 2007 kepada Tergugat (Perwakilan PT.Adhimix Precast Indonesia Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, berkedudukan di Jalan T.
    Adhimix Precast IndonesiaPerwakilan Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan jaminankelancaran pengiriman material tiang pancang, dan apabila terjadiketerlambatan pengiriman tiang pancang, maka bersedia menerimasanksi Sesual dengan yang telah disepakati (vide bukti P4) ;5.
    Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek (Kontraktor) sekolahSwiss Red Cross di Sigli Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe AcehDarussalam ;3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) tentang Pengadaan Tiang Pancang20 x 20 dengan Nomor : 005 / SAS / APIPWKNAD / VI / 2007 tertanggal 02bulan Juli 2007 kepada Tergugat (Perwakilan PT. Adhimix Precast IndonesiaProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkedudukan di Jalan T.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 522 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Nopember 2014 — GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. CAMAT DI PEUDAWA cq. KEPALA DESA GAMPONG KEUDE PEUDAWA RAYEUK DI PEUDAWA; dk.
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. CAMAT DI PEUDAWA cq. KEPALA DESA GAMPONG KEUDE PEUDAWA RAYEUK DI PEUDAWA; dk.
    NANGGROE ACEHDARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. CAMAT DI PEUDAWA cq. KEPALADESA GAMPONG KEUDE PEUDAWA RAYEUK DI PEUDAWA;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN DIJAKARTA cq. KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN PROVINSINANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH cq. KEPALAKANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR DILANGSA cq.
    GUBERNUR PROVINS NANGGROE ACEH DARUSSALAM DIBANDA ACEH cq. CAMAT DI PEUDAWA cq. KEPALA DESA GAMPONGHal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 522 PK/Pdt/201210KEUDE PEUDAWA RAYEUK DI PEUDAWA, 2. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq. MENTERI PENDIDIKAN DI JAKARTA cq. KANTORDEPARTEMEN PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DIBANDA ACEH cq. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKANKABUPATEN ACEH TIMUR DI LANGSA cg.
Putus : 05-02-2013 — Upload : 03-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1417 K/Pdt/2012
Tanggal 5 Februari 2013 — H.M. JAMIN IDHAM, SE vs ESSY INDRAYATI, H.A,
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., beralamat di Gampong Sukaramai, DesaSukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya,Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;melawan:ESSY INDRAYATI, H.A, beralamat di Desa Kuala Seumayam,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi NanggroeAceh Darussalam (NAD), dalam hal ini memberi kuasa kepadaFIRMAN AZUAR LUBIS, SH. dan kawankawan, para Advokat padaFIRMAN AZUAR LUBIS & Rekan, berkantor di Jalan Brigjend H.A.Manaf Lubis, No. 1 B, Medan
    , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal20 Februari 2012;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;danSAWANT, beralamat di Desa Tuwi Buya, Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat H/Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan TurutTermohon
    Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Meulaboh pada pokoknya atas dalildalil:1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 2Ha (dua hektar) yang terletak di Desa Gunong Keupok, Kecamatan Tadu Raya,Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm (NAD), yangdigantirugikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT IL sesuai denganSURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH tertanggal 15 April 2008 yangHal. 1 dari 12 hal.
    Keupok adalah sah berkekuatan hukum ;Bahwa dengan demikian, oleh karena Surat Keterangan Ganti Rugi Tanahtertangggal 15 April 2008 yang dibuat dan diketahui oleh Keuchik Kepala DesaGunong Keupok adalah sah dan berkekuatan hukum, maka dimohonkan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menyatakan PENGGUGATadalah sebagai pemilik yang sah dari objek perkara yaitu sebidang tanah seluas +2 Ha (dua hektar) yang terletak di Desa Gunong Keupok, Kecamatan Tadu Raya,Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe
    olehPENGGUGAT, seandainya TERGUGAT I tetap mengusahai dan menguasai sertamengerjakan atau menanami lahan objek perkara a quo, maka sampai menungguputusan akhir perkara ini, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriMeulaboh untuk memberikan putusan sela berupa:Memerintahkan kepada TERGUGAT I = atau orang/Badan yangmenggantungkan hak dari padanya agar tidak menguasainya dan mengerjakanlahan objek perkara a quo yang terletak di Desa Gunong Keupok, KecamatanTadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe
Register : 18-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 4 Mei 2011 — H A F S A H, S.H vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM , 2. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH 3. ISKANDAR H.Ag
13265
  • didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2011dalam register perkara Nomor : 01/G/2011/PTUNBNA, dan telahdilakukan perbaikan formal pada tanggal 16 Februari 2011Halaman 5 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN BNAyang isinya sebagai berikut : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor02/Kpts/KPU/Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011, tentangpemberhentian dan pengangkatan Ketua Komisi IndependenPemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe
    AcehDarussalam : Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 270/3068 tanggal 31Desember 2010, perihal Rekomendasi pergantian KetuaKomisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten AcehTimur.; Adapun dalil/alasan gugatan adalah sebagaiberikut : ++ e eee1.
    AcehDarussalam ;5 Surat Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan UmumProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 270/3068tanggal 31 Desember 2010, perihal rekomendasipergantian Ketua Komisi Independen Pemilihan UmumKabupaten AcehTimur ; ++ +222 eee eeeMemerintahkankepada : Tergugat I mencabut Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Nomor 2/Kpts/KPU/Tahun 2011 tanggal 6Januari 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatanKetua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh TimurProvinsi Nanggroe AcehDarussalam
    Aceh Darussalam, videSurat KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 526 / KIP ATIM / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010 ;KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merekomendasikanpenggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur kepadaKPU, vide Surat KIP Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor : 270 / 3068 tanggal 31 Desember2010;Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor : 02 / Kpts /KPU / TAHUN2010 ; Berdasarkan kronologis tersebut diatas, Nampak jelaspenggantian Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur in casuPemberhentian Penggugat
    AcehDarussalam; Surat Rekomendasi Ketua Komisi Independen PemilihanUmum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no.270/3068tanggal 31 Desember 2010 tentang rekomendasipenggantian Ketua KIP Kabupaten AcehTimur; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalamperkara; Mohon putusan yang seadil adilnya; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Maret2011, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor01/G.Int/2011/PTUNBNA yang pada pokoknya mengabulkanpermohonan Sdr.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 56/Pid.SUS/2013/PN.DUM.
Tanggal 25 April 2013 — SUKATNO Alias NONO Bin SAIMIN
532180
  • Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah pisau jenis rencong Nanggroe Aceh Darussalam panjang lebih kurang 18 (delapan belas) cm warna kuning dan gagang pisau terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan:6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (LIMAribu rupiah)
    bersalahmelakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diaturdalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal kami.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKATNO Alias NONO Bin SAIMINdengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetapditahan.3 Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau jenis rencong Nanggroe
    yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.Bahwa awalnya yakni ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, kemudiandatang Saksi Sugeng, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam kantongcelana Terdakwa sebelah kanan dan langsung mendekati Saksi Sugeng kemudianmenikamkan / menusukkan pisau tersebut kepada Saksi Sugeng sebanyak 1 (satu)kali dan mengenai bagian siku tangan kiri Saksi Sugeng.Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sugeng denganmenggunakan (satu) bilah pisau jenis rencong Nanggroe
    oleh Terdakwasendiri.e Bahwa benar awalnya yakni ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah,kemudian datang Saksi Sugeng, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau daridalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan langsung mendekati SaksiSugeng kemudian menikamkan / menusukkan pisau tersebut kepada Saksi Sugengsebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian siku tangan kiri Saksi Sugeng.e Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sugeng denganmenggunakan (satu) bilah pisau jenis rencong Nanggroe
    yang dimaksud kekerasan fisik Berdasarkan Pasal 6 UU RI No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengankekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau lukaberat.Menimbang, berdasarkan faktafakta dipersidangan pada tanggal 4 Januari 2013sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Sugeng Riadi BinSaiman dengan cara Terdakwa menikam / menusuk Saksi Sugeng dengan menggunakan (satu) bilah pisau jenis rencong Nanggroe
    Menetapkan barang bukti berupa: (satu) bilah pisau jenis rencong Nanggroe Aceh Darussalam panjanglebih kurang 18 (delapan belas) cm warna kuning dan gagang pisauterbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan:6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000, (LIMAriburupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :KAMIS tanggal 25 APRIL 2013, oleh kami : ABD.
Register : 31-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2017 — PUTRA NANGGROE ACEH dalam hal ini diwakili oleh HENDRA Tergugat: 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
545
  • Putra Nanggroe Aceh).11.
    PUTRA NANGGROE ACEH dalam hal ini diwakili oleh HENDRATergugat:1.Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Putus : 08-01-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/AG/2009
Tanggal 8 Januari 2010 — JERIAH binti ABD. GANI ,NURBAITI binti BAHIDIN YAHYA,SYAFI?IE bin BAHGIE,SYAMSIAH binti BAHGIE,SYAMSUDDIN bin BAHGIE,SARKAWI bin BAHGIE,SINARMI bin BAHGIE
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak gugatan Penggugat selebihnya;10.Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng;Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan tersebut yangdiajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor :99/Pdt.G/2008/Msy.Prov, tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal2 Shafar 1430 H. sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pembanding (Tergugat) tidak
    No. 583 K/AG/2009Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya,yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut adalah:1.Bahwa Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidakmelaksanakan ketentuan undangundang dan
    Yurisprudensi sebagaimanamestinya dan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamtidak membuat pertimbangan hukum~ yang objektif tentangterjadinya melampaui tenggang waktu banding dalam perkara ini;Bahwa Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telahsalah dalam penerapan ketentuan undangundang tentang tenggang waktubanding dalam perkara ini, berpedoman kepada pasal 199 ayat 4 RBghingga Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalammengeluarkan pendapatnya sebagai berikut
    No. 583 K/AG/2009Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat dirugikan atas putusanMahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 dan 2:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena, judex factitidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
Putus : 06-06-2005 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2224 K/PDT/2005
Tanggal 6 Juni 2005 — Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah VS DPD Partai Golkar Aceh Tengah
5223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah VS DPD Partai Golkar Aceh Tengah
    Ketua KomisiPemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cq.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah,berkedudukan di Jalan Lebe Kader No. 014 Kota TakengonSaudara Sabirin, berkedudukan/bertempat tinggal di DesaPenghulu Reje Bukit Kacamatan Bebesan Kabupaten AcehTengah,Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/paraPembanding;melawan:DPD Partai Golkar Aceh Tengah;Suhardi, SK.
    Ketua KomisiPemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dk dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Banda Aceh No. 3/Pdt/2005/PTBNA tanggal 06 Juni2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri TakengonNo.12/Pdt.G/2004/PN.Tkn tanggal 9 September 2004 serta MahkamahAgung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan dibawah ini ;Hal. 12 dari 14 hal. Put.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, DK.
9853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bin JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barangpada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika(DISHUBKOMINTEL) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berdasarkanKeputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor.: Ku. 954.1/13/2008tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) dan 2.Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M.
    Bin JUNUS selaku Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi,Informasi Dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi Nanggroe AcehDarussalam (berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh DarussalamNomor Ku. 954.1/13/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki padatanggal 16 September 2008) dan 2. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. BinM.
    (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1(satu) lembar.Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015(foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannyasebanyak 2 (dua) lembar.
    (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar.(foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannyasebanyak 2 (dua) lembar.
    (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1(satu) lembar.(foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannyasebanyak 2 (dua) lembar.
Putus : 06-10-2006 — Upload : 30-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389K/Pdt/2006
Tanggal 6 Oktober 2006 — Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darusslam; cq. Walikota Banda Aceh; cq. Camat kecamatan Kuta Alam; cq. Kepala Kelurahan Bandar baru.
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur Provinsi nanggroe Aceh Darusslam; cq. Walikota Banda Aceh; cq. Camat kecamatan Kuta Alam; cq. Kepala Kelurahan Bandar baru.
Putus : 30-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/AG/2010
Tanggal 30 April 2010 — Pemohon Kasasi VS Termohon Kasasi
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (seratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTermohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan olehMahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusanNo. 57/Pdt.G/2009/Msy.Prov., tanggal 20 Oktober 2008 M. bertepatandengan tanggal 1 Zulkaidah 1430 H., yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;Hal. 5 dari 10 hal. Put.
    Bahwa judex facti Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam telah salah dalam menerapkan hukum atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis Hakim MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah membatalkanputusan Mahkamah Syariyah Bireuen, di mana dalam pertimbanganhukumnya telah mengadili sendiri dengan berpedoman pada Pasal 105,Hal. 7 dari 10 hal. Put.
    Bahwa judex facti Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam telah salah dalam menerapkan hukum atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam putusannyatentang penilaian bukti saksi Pemohon Kasasi yang telahdipertimbangkan oleh Majelis judex facti Mahkamah Syariyah Bireuendengan suatu penilaian yang cukup serta memenuhi kriteria pembuktianPemohon Kasasi di persidangan terdahulu serta dalildalil gugatanPemohon Kasasi telah sesuai dengan fakta yang terungkap di depanMajelis
    No. 148 K/AG/2010Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai alasan No. 1 sampai dengan No. 2 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaJudex facti Mahkamah Syariyah Nanggroe Aceh Darussalam tidak salahmenerapkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi
Upload : 12-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs.Ibrahim M.Pd
5426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 859K/Pid.Sus/2009sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikutBahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMUNegeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon berdasarkan SuratKeputusan Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005tanggal 04 Agustus 2005 secara berturut turut dalam tahunanggaran 2005 dan tahun anggaran 2006 telah menerimabantuan insentif keunggulan bagi kesejahteraan guru /pegawai tahun 2005 dan 2006 yang berasal dari DinasPendidikan Provinsi Nanggroe
    Samsul Bahri yang sebelumnya menjabat sebagaiKepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon dimana dana tersebut cair pada saat Terdakwa menjabat selakuKepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukonyaitu. sekira bulan September 2005, yang disalurkan olehDinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe AcehDarussalam melalui rekening sekolah nomor033.01.02.820364 8 pada Bank BPD Kantor Kas Geudong,selanjutnya oleh Terdakwa bersama bendaharawan SMA Negeri 3Persiapan Unggul Lhoksukon
    Amiruddin dan Yudi Azwir masing masing sebesarRp. 2.500.000, ; Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalamhal ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq.Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi dengan jumlahlebih kurang Rp. 48.500.000, (empat puluh delapan jutalima ratus riobu rupiah) setidak tidaknya sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b
    No. 859K/Pid.Sus/2009Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe AcehDarussalam yang diterima SMA Negeri 3 Persiapan UnggulLhoksukon tahun anggaran 2005 dan 2006 maupun yang berasaldari Dinas Pendidikan Aceh Utara.
    Amiruddin dan Yudi Azwir masing masing sebesarRp. 2.500.000, ; Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalamhal ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq.Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi dengan jumlahlebih kurang Rp. 48.500.000, (empat puluh delapan jutalima ratus ribu rupiah) setidak tidaknya sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UU RI.