Ditemukan 137 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-11-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 04-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn Tanggal 30 April 2013 — - Ir.SYAFARUDDIN NASUTION, MM
76 — 22
76 — 22
dengan menempatkannya pada konteks sosialdan tujuan sosial masa kini yaitu adanya keinginan masyarakat yang sangatbesar agar para pelaku tindak pidana korupsi tidak dibebaskan hanya karenakekurangan atau kesalahan prosedur yang terjadi dalam proses peradilantindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa cara berpikir Majelis Hakim tersebut di atas pernahditerapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam mengadili perkara Nomor 1144 K/Pid/2006, tanggal 13 September 2007 atas nama terdakwa: Edward CornellisWilliam Neloe
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
220 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)3.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, halaman Ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.Dalam Putusan Nomor 2239 K
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)ili.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
211 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)b.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.);b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangberbunyi sebagai berikut :Halaman 22 dari 129 halaman.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.) ;b.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 10 Oktober 2013 —
43 — 79
43 — 79
Neloe dkk ; ni Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumberbentuk subsidaritas, maka Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkandakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkandakwaan Subsidair.
Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut justru menjadititik awal bahkan kemudian meluas serta masuk kewilayah perouatan pidana TindakPidana Korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara (merujuk : PutusanHalaman 197 dari 246 halaman Putusan No : 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRMahkamah Agung Nomor : 1144 K/Pid/2006 Kamis, 13 September 2007 halaman163165 dengan Terdakwa EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE, dengansusunan Majelis Prof. Dr.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
431 — 1710 — Berkekuatan Hukum Tetap
431 — 1710 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,Verbum Publishing, 2012, hal ixx.)3.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi TindakPidana Korupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 7 September 2015 — MUHIDIN KOSASIH;
107 — 32
107 — 32
Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukumpidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1144/K/PID/2006, tanggal 13September 2007, halaman 163, 166 dan 166 c.1 dengan Terdakwa Edward CornellisWilliam Neloe, Wayan Pugeg dan M.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagaiberikut :Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang,mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakanatas dirinya.Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
96 — 18
96 — 18
Neloe dkk.Dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karenapenafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatiocessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober2013, halaman 197); Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang buktidiperoleh
untuk melindungi keuangan Negara,haknya, barangnya, dari niat jahat siapapun termasuk diri sendiri atau orang lain.Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut justru menjadi titik awal bahkan kemudianmeluas serta masuk kewilayah perbuatan pidana Tindak Pidana Korupsi yangHalaman 201 dari 243 Putusan No : 25/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbrmengakibatkan timbulnya kerugian Negara (merujuk : Putusan Mahkamah AgungNomor : 1144 K/Pid/2006 Kamis, 13 September 2007 halaman 163165 denganTerdakwa EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE
Putus : 25-05-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID.SUS/2011 Tanggal 25 Mei 2011 — NAZHIRNI. SE. MM., Bin H. ASRANUDDIN ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan
89 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
yurisprudensi, selanjutnyaditarik kesimpulan apakah Terdakwa terbukti atau tidakmemenuhi unsur secara melawan hukum" bukannya langsungloncat ke pembuktian unsur Dakwaan Subsidiair denganmenyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah masuk dalamranah "penyalahgunaan wewenang". kesalahan Majelis Hakimdalam proses pembuktian tersebut seiring dengan kesalahanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalammemeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana korupsi An.Terdakwa Edward Cornellis William Neloe
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak PidanaKorupsi, Verobum Publishing, 2012, hal ixx.)Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagaiberikut:Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya.Dalam Putusan Mahkamah Agung No