Ditemukan 1157557 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Pejabat negara Penyelenggara negara Upaya administratif Pejabat tidak berwenang Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat yang sedang bertugas
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus
Register : 23-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 07/PID.SUS/2013/PN.RKB
Tanggal 28 Maret 2013 — SUHERMAN Bin ACIP
71 — 18
  • Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Bin ACIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi;2.
    sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 13Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriRangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagaiberikut :1 Menyatakan terdakwa SUHERMAN BIN ACIP terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana penanggung jawab alatangkut yang sengaja menurunkan atau menaikan penumpang yangtidak melalui pemeriksaan pejabat
    dan diancam pidana dalam Pasal 124 huruf a UU RINomor : 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;Atau Ketiga :Bahwa ia terdakwa Suherman Bin Acip selaku penanggung jawab alat angkutatau sopir, secara bersamasama dengan saksi Eko Fikri Anggara Bin Agus Hidayat(diperiksa dalam berkas terpisah) atau bertindak sendirisendiri pada waktu dan tempatsebagaimana terurai dalam dakwaan Alternatif Pertama, dengan sengaja menurunkanatau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat
    Nomor : 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwayang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang yang lahir dan tinggal diIndonesia dan orang yang lahir diluar Indonesia serta tinggal di Indonesia,sedangkan orang asing adalah bukan warga negara Indonesia ;e Bahwa yang dimaksud dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, PerserikatanBangsaBangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukanperjalanan antarnegara yang memuat identitas
    Nomor : 6 tahun 2011 tentang keimigrasianmenyatakan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesiawajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TempatPemeriksaan Imigrasi ;e Bahwa Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yaitu tanahsekitar 1,937 juta Km2, luas laut kedaulatan 3,1 juta Km2, dan luas laut ZEE(Zona Ekonomi Eklusif) 2,7 juta Km2 ;e Bahwa yang dimaksud Penyelundupan Manusia sebagaimana diatur dalamrumusan Pasal angka 32 yang dikaitkan dengan
    EKO yang saat itu berada dibelakang mobil terdakwaakhirnya kami berjalan beriringan sesampainya dijalan raya sekitar Cipanas Lebak trukyang terdakwa kemudikan disuruh berhenti 2 orang pria berpakaian sipil mengendarai 56unit sepeda motor yang kemudian pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya Polisi dariPolsek Cipanas tidak lama kemudian datang Polisi lannya menggunakan mobil Patrol.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja menurunkan ataumenaikan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/TF/2023
Tanggal 20 Juli 2023 — PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 18-10-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM-SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU VS PT. KURNIA INDAH DWIAJI;;
93 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM-SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU VS PT. KURNIA INDAH DWIAJI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-08-2008 — Upload : 04-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909K/PIDSUS/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare ; Hj. HASNAWATI
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
288 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 18-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/TUN/KI/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
158 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-11-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 31 / Pdt.G/ 2015/ PN.Bls
Tanggal 23 Juni 2016 — SUWITO MELAWAN - 1.Pemerintah Kabupaten Bengkalis - 2.Pejabat Pembuat Komitmen - 3.Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) - 4.CV. Debby Mandiri Karya Teknik
155 — 31
  • SUWITO MELAWAN- 1.Pemerintah Kabupaten Bengkalis - 2.Pejabat Pembuat Komitmen - 3.Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) - 4.CV. Debby Mandiri Karya Teknik
    BLs, telah mengajukan Gugatan sebagaiberikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan (CV RATIWIJAYA) yang didirikanberdasarkan Akta Perseroan komanditer Nomor 100 tanggal 15 Januari yangdibuat oleh Halomoan Gultom, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berkantor di JI.
    sebagaiman pelaksaan lelang denganmengikuti PerPres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian TERGUGATmengeluarkan pengumumuman hasil lelang melalui websitenya http/Ipse.bengkalis.go.id/rekanan/lelangperserta/1592161/true, dimana hasilpengumuman tersebut, PENGGUGAT berada nomor urutan ke 7 (tujuh) dandisebutkan tidak melampirkan izin radio sesuai dengan yang diminta berdasarkanspesipikasi pengadaan barang yang dibuat oleh Pejabat
    November 2015 tentangTergugat IV sebagai perusahaan pemenang tender pekerjaan pengadaaniklan kampanye di media massa.Bahwa, akibat diterbitkannya Surat Tergugat I (Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis) Nomor : 126 DP/ULP SEKRE/XI/2015, tanggal 23November 2015 tentang Tergugat IV sebagai perusahaan pemenang tenderpekerjaan pengadaan iklan kampanye di media massa,Penggugat mendalilkandalam gugatan aquo kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh TergugatI, dan jelas Tergugat I adalah badan atau pejabat
    /Pat.G/2015/PN BisTergugat IV sebagai perusahaan pemenang tender pekerjaan pengadaaniklan kampanye di media massa.Bahwa, akibat diterbitkannya Surat Tergugat I (Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis) Nomor : 126 DP/ULP SEKRE/XI/2015, tanggal 23November 2015 tentang Tergugat IV sebagai perusahaan pemenang tenderpekerjaan pengadaan iklan kampanye di media massa,Penggugat mendalilkandalam gugatan aquo kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh TergugatI, dan jelas Tergugat I adalah badan atau pejabat
    sebagaiman pelaksaan lelangdengan mengikuti PerPres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaPerpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,kemudian TERGUGAT mengeluarkan pengumumuman hasil lelangmelalui websitenya http/Ipse.bengkalis.go.id/rekanan/lelangperserta/1592161/true, dimana hasil pengumuman tersebut,PENGGUGAT berada nomor urutan ke 7 (tujuh) dan disebutkan tidakmelampirkan izin radio sesuai dengan yang diminta berdasarkanspesipikasi pengadaan barang yang dibuat oleh Pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/TF/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
118 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 26-09-2008 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1667K/PIDSUS/2008
Tanggal 26 September 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian ; HERMANTO als MANTO bin RUSLI
352 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-08-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2001
Tanggal 9 Agustus 2007 — MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI ; Drs. ANDI BACHTIAR WADENG ; Drs. ARRY SELAMET SATARI ; Dkk
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1299 PK/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN tersebut
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796 K/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2011 — ABRAHAM Bin KISRAN
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Etam Bersama Lestari sebanyak 177 pohon ataupotong (802,03 m3) berbagal macam jenis dan ukuran, dan menebang di PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera sebanyak 187 pohon atau potong (754,56 m3)berbagai macam jenis dan ukuran di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izindan pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PKMBHRD/SMD/III/2004tanggal 01 Maret 2004, Direksi PT.
    Etam Bersama Lestari yang bekerjasama denganZAHAR Kepala Desa Pelawan dan dengan Warga Tepian Terap yangdiwakili oleh Kasdi, Tegaran dan Asran tersebut tanpa dilandasi adanya ijinyang sah dari pejabat yang berwenang karena berada di luar areal IPK dandi luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari.Dan alat berat yang digunakan keseluruhan dalam penebangan di luar ArealPerkebunan PT.
    Bina Karya NuansaSejahtera yang telah habis masa berlaku ijinnya, dapat dikatakanpenebangan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehinggadapat melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UndangUndangNomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.20.Ahli Kusnadi, S. Hut Bin Wardian.
    No. 796 K/Pid.Sus/2009atau alat angkut yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutankayu tanpa ijin pejabat yang berwenang, sesuai keterangan para Saksisaksi serta ahli yang tidak dimasukkan sebagai fakta yang didugadilakukan oleh Terdakwa Abraham Bin Kisran (selaku Kuasa Direksi PT.Etam Bersama Lestari dan PT.
    tanpa ijin pejabat yang berwenang ;2.
Pengadilan PN KEFAMENANU
Register : 09-03-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 6/PDT.G/2012/PN.KEFA.
Tanggal 9 Oktober 2012 —
65 — 23
  • - PINA OPE NOPE sebagai PENGGUGAT- KUSA IMANUEL NOPE sebagai PENGGUGAT - BUPATI TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT II- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- RUDOLFUS LONDA MUDA alias ODI MUDA sebagai TURUT TERGUGAT I- ABRAHAM SOLLA sebagai TURUT TERGUGAT II- ANYER D. NENOBAIS sebagai TURUT TERGUGAT III- AKBAR SUNU sebagai TURUT TERGUGAT IV
    Pejabat Pembuat Komitmen padaDinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran2011 beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara, yaitu Ferdinand Sinlaeloe, SH beralamat di JalanAngsana , RT. 16, RW. 08, Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat.
    Bahwa untuk mendatangkan Penggugat, Turut Tergugat Illmenyakinkan Penggugat bahwa dengan bantuan jasa Turut Tergugat maka proses pelelangan dapat dimenangkan karena Turut Tergugat (yang walaupun berprofesi sebagai tukang jagal sapi) namun memilikihubungan koneksi dan mengenal pejabat yang disebutkan sebagaiTergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill dengan syarat Penggugatmenerbitkan surat Tugas kepada Turut Tergugat sehingga surattugas diterbitkan dengan tanggal 06 Agustus 2011 yang selanjutnyadisetujui
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-08-2012 — Putus : 30-10-2012 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 409/Pid.B/2012/PN-TJB
Tanggal 30 Oktober 2012 — PIDANA: 1. SYAHRIZAL 2. SELO
84 — 12
  • SELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama telah membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHRIZAL dan terdakwa II.
    TB, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membawa alatalat berat dan ataualatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkuthasil hutan didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, perbuatanmana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan caracara sebagai berikut :e Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 terdakwa I. Syahrizalmemesan alat berat excavator (beko) kepada terdakwa II.
    Menyatakan terdakwa I SYAHRIZAL dan terdakwa II SELO telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama telah membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnya yanglazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutandidalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf Jo Pasal 78 ayat (9) UURI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;2.
    Unsur Telah membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalamkawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang ;3. Unsur Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu .Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur Telah membawaalatalat berat dan atau alatalat lainnya yanglazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang :Menimbang, bahwa unsur membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalamkawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang mengandung arti bahwa alatalatyang digunakan mempunyai fungsi yang spesifik dan berhubungan erat denganfungsinya sebagai
    TB, 2626atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalamkawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang ;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHRIZAL dan terdakwa II.SELO dengan pidana penjara masingmasing selama : 8 (delapan) bulan danDenda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama :1 (satu) bulan ;.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Wakaf
Register : 25-03-2011 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 25-03-2011
Putusan PA BOGOR Nomor PERDATA : 246/Pdt.G/2010/PA.Bgr
Tanggal 27 Desember 2010 — H. Ijudin Taufikillah selaku Ketua DKM Masjid Al Munawaroh , H. Komarudin, H. Maesaroh, H. Habibah, Hj. Diah, H, Zaeni
335 — 329
  • statusPenggugat tidak jelas dan kabur, karena selaku Ketua Dewan KemakmuranMasjid (DKM) Jami AlMunawaroh dahulunya bernama Masjid Parungbantengtidak menyebut akte pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris, dan didalam kesimpulannya Para Tergugat meragukan keberadaan pengurus DKM ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 telah terbukti Penggugat sah sebagaiKetua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami AlMunawaroh, KelurahanKatulampa, Kecamatan Bogor Timur, untuk masa bakti 20102013, karena telahdisahkan oleh Pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 31-10-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK-SARINAGEN, SARINAGEN-BARANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT-JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021., II. BASUKI-LESINDO, KSO;;
209 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK-SARINAGEN, SARINAGEN-BARANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT-JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021., II. BASUKI-LESINDO, KSO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 20-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 03-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/TF/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN., 2. PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;
241 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN., 2. PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN TUAL Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tul
Tanggal 12 Januari 2017 — Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang - Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra - Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra - M.
240 — 147
  • Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang- Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra- Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra- M.
    harus punya pilihan antaramenunggu jawaban Tergugat II yang tidak ada kepastian atau menghindaripengenaan denda keterlambatan dan segera menyerahkan pakaian dinas yang sudahdyahit kepada Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
    Bahwa Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanPakaian Dinas pada Lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran2008 seharusnya bertanggung jawab atas terpokok diatas bukan Turut Tergugat IIsebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan butir 1 sebagaimana yang diamanatkandalam pasal angka 7 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang berbunyi Pejabat Pembuat Komitmen
    yang selanjutnya disebutPPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.
    Bahwa benar telah dilakukan pemutusan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen(Turut Tergugat I) dengan CV.
    Kalau para Tergugat adalah subjek maka bisa dimimntaipertanggungjawaban ; = == Bahwa terhadap kesalahan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum atautidak, maka kalau Pejabat dimintai pertanggungjawaban adalah badan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
1264 — 1032 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Soebrantas berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor: 84/KPTS/DPUBM/2012 Juni2012 bersamasama dengan Saksi WAN RAMLI, ST.MT bin WAN UMAR HADIselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan PengawasanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah), SaksiELZA AGUSTA, ST bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R.
    MT;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTkK) : Elza Agusta, ST;Ketua PHO dan FHO : Andi Sastra Ahmad, ST;Bahwa Saksi Wan Ramli, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagaiberikut:a.
    MT bin WAN UMAR HADIselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan PengawasanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah), SaksiELZA AGUSTA, ST bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkaraterpisah) dan Saksi M. SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS selaku PelaksanaKegiatan Pelebaran Jalan H.R.
    Nomor 1987 K/PID.SUS/2016Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Wan Ramli, ST.MT;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTkK) : Elza Agusta, ST;Ketua PHO dan FHO : Andi Sastra Ahmad, ST.Bahwa Saksi Wan Ramli, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelebaran Jalan H.R.
    Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang dirimelainkan bersamasama dengan saksi WAN RAMLI, S.T., M.T. binWAN UMAR HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksiELZA AGUSTA, S.T., bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan M. SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS selakuPelaksana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 13-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
162 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;